Kewenangan Fatwa Halal oleh Banyak Lembaga Akan Membuat Rancu

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Selain masalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan kesejahteraan karyawan, RUU Omnibus Law Cipta Kerja juga menimbulkan komentar publik di masalah kewenangan sertifikasi halal. Baru-baru ini, Menteri Agama menyebut bahwa dalam RUU Omnibus law itu, wewenang memberikan sertifikasi halal selain kepada MUI, juga akan diberikan kepada ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia.

Beberapa ormas Islam menyetujui ide itu, tapi tidak dengan Wakil Sekjen MUI Bidang Fatwa, KH. Sholahuddin Al-Aiyub.

Dia menyampaikan, pemberian wewenang fatwa halal kepada semua ormas akan membuat standard halal di Indonesia menjadi rancu. Berbeda dengan bidang lain atau fatwa biasa, fatwa halal termasuk dalam fiqih qadhai. Artinya, fatwa halal ini sifatnya final dan mengikat karena sesuai dengan ketetapan negara yang berlaku.

“Sifat fiqih terbagi menjadi dua, yakni fiqih biasa dan fiqih qadhai, untuk opini fikih atau fatwa biasa, setiap ormas memiliki kewenangan yang sama untuk menetapkan hukumnya, hal ini memungkinkan adanya perbedaan putusan dalam satu varian,” katanya, Jumat (21/2/2020) melalui keterangan tertulis.

Kasus sertifikasi halal ini berbeda dengan fatwa-fatwa umum yang dikeluarkan oleh ormas Islam yang disesuaikan dengan jamiyat ormas yang bersangkutan. Hal demikian dalam ilmu fiqih disebut fiqih biasa. Di dalamnya, setiap ormas memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa hukum dan fatwa tersebut sifatnya tidak mengikat.

Berbeda dengan fiqih qadhai, di dalamnya tidak diperbolehkan ada perbedaan pendapat atau dalam kata lain wewenang fatwa tersebut tidak bisa dijalankan oleh beberapa atau banyak pihak. Sekalipun acuan penetapan fatwanya sama, namun penetapan fatwa antar satu ormas dengan ormas besar kemungkinannya berbeda.

“Misalnya, ada sepuluh pendapat, ketika negara atau yang ditunjuk oleh negara mengambil pendapat A, maka yang berlaku adalah pendapat tersebut. Itulah fiqih qath’i. Jadi tidak dibuka peluang pendapat setelah itu. Jika dibuka, maka akan terjadi kekacauan keputusan fatwa” jelasnya.

MUI, menurut dia, adalah wadah yang paling ideal melaksanakan sertifikasi halal. Di dalam MUI, khususnya komisi fatwa, terdiri dari ulama dari berbagai latar belakang ormas Islam. MUI menjadi rumah bersama ormas Islam karena setiap ormas Islam memiliki perwakilan di MUI. Di MUI, terhimpun para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim mulai dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al Irsyad Al Islamiyah, Mathlaul Anwar, Al Ittihadiyah, PERSIS, Al Washliyah, PUI, dan puluhan ormas Islam lain yang bila ditotal mencapai sekitar tujuh puluh ormas.

Karena itu, Fatwa yang ditetapkan di MUI juga menjadi cerminan dari fatwa yang sudah dibahas oleh ulama dari berbagai latar belakang ormas. Hal ini tentu saja berbeda jika fatwa diberikan kepada semua ormas. Yang nanti terjadi adalah setiap ormas, meskipun memiliki acuan yang seragam, namun hasil fatwanya nanti berpotensi berbeda-beda, khususnya pada produk-produk yang masih abu-abu kehalalanya.

Hulu RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini disebut-sebut karena tidak ada satu perusahaan pun yang berinvestasi ke Indonesia setelah keluar dari China akibat perang dagang China-Amerika. Sehingga pemerintah berupaya keras menciptakan iklim investasi Indonesia yang baik, salah satunya perbaikan dan kepastian regulasi. Namun, Kiai Aiyub menambahkan, sekalipun ingin menciptakan kondisi investasi yang ideal, namun tidak perlu sampai menihilkan prinsip-prinsip sertifikasi halal.

“Memudahkan investasi boleh saja, tapi jangan sampai menghilangkan prinsip-prinsip sertifikasi halal yakni jaminan keyakinan dari prinsip keagamaan, sayangnya Omnibus Law RUU Cipta Kerja justru mencederai prinsip itu,” tegasnya.

Dinilai Tak Berguna, Sejarawan Nilai BPIP Layak Dibubarkan

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Sejarawan Dr. Tiar Anwar Bachtiar mempertanyakan peran BPIP dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena dinilai tidak memberikan implikasi kepada masyarakat.

Mulai dari ucapan Ketua BPIP tentang agama musuh terbesar Pancasila, hingga wacana Salam Pancasila yang menjadi olokan masyarakat.

Doktor Sejarah UI ini menilai bahwa BPIP layak dibubarkan.

“Dia (Ketua BPIP) memang layak dipecat. atau BPIPnya dibubarkan karena tidak ada gunanya,” kata kata dia kepada Jurnalislam.com baru-baru ini.

Hal tersebut karena tidak adanya fungsi dan kegunaan dari organ BPIP tersebut, dan yang ada malah membuat kontroversi.

“Misalnya dengan Assalamulaikum yang sifatnya doa yang syar’i. Mestinya nggak usah dipertentangkan, karena bukan tempatnya,” tambah Pembina Komunitas Jejak Islam untuk Bagsa (JIB) ini.

Karenya, Salam Pancasila yang malah dipertentangkan berpotensi memecah belah bangsa.

“Malah akan berubah jadi alat pemecah belah bangsa dan jadi bahan olok-olokan,” pungkasnya.

Sejarawan: Salam Pancasila Malah Memecah Belah dan Jadi Bahan Olokan

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Sejarawan Dr. Tiar Anwar Bachtiar menilai bahwa wacana Ketua BPIP untuk menggunakan ‘Salam Pramuka’ malah semakin membuat masyarakat terbelah.

Padahal, menurutnya, salam itu banyak jenisnya seperti salam pramuka, olahraga dan gerakan lainnya.

“Sebagai salam biasa sebetulnya tidak ada masalah. itu masalah duniawi,” kata dia kepada Jurnalislam.com baru-baru ini.

Menurut Doktor Sejarah Universitas Indonesia (UI) ini, menjadi masalah jika salam-salam tersebut malah dibenturkan dengan agama.

“Misalnya dengan Assalamulaikum yang sifatnya doa yang syar’i. Mestinya nggak usah dipertentangkan, karena bukan tempatnya,” tambah Pembina Komunitas Jejak Islam untuk Bagsa (JIB) ini.

Karenya, Salam Pancasila yang malah dipertentangkan berpotensi memecah belah bangsa.

“Malah akan berubah jadi alat pemecah belah bangsa dan jadi bahan olok-olokan,” pungkasnya.

Nasib Kepemimpinan Bangsa Ditentukan oleh Keberpihakan Ulama

MALANG (Jurnalislam.com) – Pimpinan Sariyah Siyasah Jama’ah Ansharu Syari’ah (JAS) Yudo Ratmiko menilai kepemimpinan NKRI harus ditentukan oleh suara ulama. Hal ini disampaikan dalam diskusi publik yang digelar NACC di Ballroom Malang Strudel jl. Semeru No. 47 pada Ahad pagi (23/02/2020).

“Tentang project kepemimpinan di Indonesia, justru yang kami paling tunggu adalah mobilitas ulama dalam kancah perpolitikan di Indonesia ini,” katanya.

“Kalau dalam rentang lima tahun ini ulama tidak bergerak di tengah-tengah ancaman persekusi, ancaman intimidasi, hanya dengan itu ulama kendor semangatnya maka umat akan menghadapi masa kegelapan yang lebih mendalam,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia juga menghimbau peta politik memilih pemimpin yang akan datang jangan lagi melihat publik figur saja,

“Kalau sekarang menanyakan prediksi kepemimpinan 2024 maka lihatlah pergerakan ulama. Jadi di tengah-tengah intimidasi dan persekusi oleh rezim, ulama tetap lantang menyuarakan inshaAllah itu yang akan mendatangkan keberkahan,” terangnya.

“Sederhana saja sekarang melihat peta 2024, jangan melihat figur hari ini tapi lihatlah bagaimana pergerakan ulama. Kalau ulama sudah bersatu satu suara, memang nasib bangsa kita ini ditentukan oleh suara ulama,” pungkasnya.

Yudo Ratmiko merupakan salah satu dari tiga narasumber yang dihadirkan Nasr Al-Fath Community College (NACC) dalam forum diskusi tersebut, dua pembicara lagi ada KH.Luthfi Bashori dan Dr.Habib Zaenal Abidin.

Kontributor: Bahri

IPM SMP Muhammadiyah Plus Purwodadi Grobogan Gelar Pelatihan Kader

GROBOGAN (Jurnalislam.com) – Pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMP Muhammadiyah Plus Purwodadi-Grobogan menyelenggarakan pelatihan kader dasar taruna melati 1 pada Sabtu-Ahad, 22-23 februari 2020.

Agenda yang bertemakan “meningkatkan akhlak keislaman demi terwujudnya kader yang berkemajuan” ini diselenggarakan di SMP Muhammadiyah Plus Purwodadi-Grobogan.

IPMawati Devy Maharja Pristya selaku ketua umum pimpinan daerah ikatan pelajar muhammadiyah kabupaten grobogan berkesempatan berbagi materi tentang kepemimpinan.

Dalam sampaian materinya dia mengatakan bahwa IPMawan dan IPMawati PR IPM SMP Muhammadiyah Plus Purwodadi begitu semangat dalam mengikuti Taruna Melati 1 ini dan begitu aktif ketika ada materi yang disampaikan.

Ir Jati Purnomo, M.Si selaku ketua umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah kabupaten Grobogan berkesempatan mengisi TM 1 dengan tema keislaman, dalam penyampaian materinya beliau berpesan kepada seluruh peserta TM 1 IPM agar pelajar muhammadiyah sesuai tema kegiatan ini untuk senantiasa meneladani sifat dan akhlak kenabian.

Yaitu memiliki sifat sidiq (jujur) Amanah (dapat dipercaya) tabligh (menyampaikan) dan Fatonah (dapat dipercaya) sehingga dengan memiliki sifat kenabian tersebut, diharapkan peserta TM 1 dan kader-kader ikatan pelajar Muhammadiyah siap menjadi pemimpin dan mampu menggerakkan ke arah kemajuan.

NACC Gelar Diskusi Publik Bahas Urgensi Kepemimpinan Islam bagi NKRI

MALANG (Jurnalislam.com) – Nasr Al-Fath Community College (NACC) kembali menggelar diskusi publik dengan mengusung tema ‘Urgensi Kepemimpinan Islam bagi NKRI’ di Ballroom Malang Strudel Jl. Semeru No. 47 pada Ahad pagi (23/2/2020).

Diskusi kali ini menghadirkan tiga pembicara sebagai narasumber, yakni KH.Luthfi Bashori , Yudo Ratmiko dan terakhir Dr.Habib Zaenal Abidin.

KH. Luthfi Bashori selaku pembicara pertama, dalam pemaparannya menekankan dalam memilih pemimpin umat islam harus cerdas,

“Kepemimpinan yang ada di Indonesia ini penting, kita seharusnya cerdas didalam memilih pemimpin. Mulai dari kepemimpinan paling rendah adalah RT,” katanya.

“Maka kita harus memilih RT yang islami, karena sesuatu yang islami pasti bersih,” imbuhnya.

Menurutnya sistem didalam islam itu pasti baik bila diterapkan dengan sebaik-baiknya.
Lebih lanjut ia menyayangkan para pejabat umat islam yang tidak memperjuangkan agamanya,

“Sebenarnya umat islam itu sudah menguasai Indonesia, saya tidak pernah melihat identitas presiden Indonesia dari awal sampai akhir kecuali beragama islam, artinya umat islam sudah menguasai pucuk kepemimpinan, pegawai atau pejabatnya mayoritas juga beragama islam, terangnya.

“Hanya saja yang menjadi keprihatinan, orang islam di Indonesia itu tatkala menjabat di suatu jabatan penting lebih mendahulukan kepentingan dirinya atau kelompoknya.” ungkapnya.

Diskusi ini merupakan diskusi publik yang kedua kalinya yang digelar oleh NACC di kota Malang.

Kontributor: Bahri

Pemuda Muslim Didorong Kuasai Teknologi

MAKASSAR (Jurnalislam.com) – Disela Persidangan Muktamar III Pimpinan Pusat Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia (Muktamar III PP LIDMI) hadir Wakil Bupati Bantaeng sebagai pembicara mengenai tantangan generasi milenial, bertempat di Gedung PPSDM Sulawesi Selatan, Sabtu (22/2/2020).

Wakil bupati Bantaeng, Drs.H. Sahabuddin memberikan nasehat perjuangan kepada seluruh peserta Muktamar III LIDMI agar memaksimalkan dakwah di bidang kita masing-masing.

“Dakwah bukan hanya berimbang, tapi kita sangat berusaha untuk memiliki sisi kehidupan. Itu yang kita kembangkan. Bagi anda yang menggeluti bidang bahasa, pendidikan. Maka maksimalkan dakwah disitu,” ungkapnya.

Setiap perjuangan dakwah itu akan selalu ditopang oleh generasi milenial yang memiliki cara kerja yang cepat dalam menyelesaikan masalah. Utamanya di bidang teknologi.

“Generasi milenial ini sangat optimis, untuk menyongsong masa mendatangnya. Mereka memiliki perilaku yang unik, karena dibarengi dengan kemajuan teknologi tadi. Mulai dari game dan lainnya. Itulah generasi milenial. Karenanya, kita membutuhkan kerja yang cepat menyelesaikan masalah,” sambungnya.

Namun, perkembangan teknologi ini juga memiliki dampak negatif bagi generasi. Karena bergesernya nilai-nilai luhur dalam kehidupan kita.

“Terjadinya pergeseran nilai, dari sifat luhur kita. Misalnya alat bisa dibikin jadi robot-robot. Bayangkan tanda tangan saja di kantor ada robot. Hal ini tidak bisa lagi dibendung. Jadi, harus mampu mengimbangi kemampuan kemajuan teknologi tadi untuk dimanfaatkan menyelesaikan masalah melalui teknologi itu,” tegasnya.

Mengenai hal tersebut, Wakil Bupati Bantaeng ini menantang seluruh peserta Muktamar III LIDMI agar menguasai teknologi. Karena dengan itulah kita bisa memimpin masa depan.

“Kalau kita tidak mampu mengikuti tren ini, kita akan terpinggirkan dan mungkin saja tidak terpakai. Jadi siapa yang menguasai teknologi ini, itulah yang akan memimpin masa depan. Dan kota optimis generasi ini,” ujarnya.

Namun, Drs.H. Sahabuddin memberikan nasehat bahwa teknologi itu hanyalah kecerdasan intelektual dan harus dibarengi dengan kecerdasaan spiritual dan iman.

“Tapi semua hal itu tadi hanya kecerdasan intelektual dan emosional kapan tidak dibarengi dengan kecerdasaan spiritual dan iman yang kuat. Maka dunia ini bisa terbalik. Dan ini cukup berbahaya bagi kita semua,” tutupnya.

Bullying: Problem Generasi Sekuler

Perilaku bullying merupakan masalah sosial di kalangan anak-anak sekolah. Pemicu bullying beraneka ragam. Mulai dari saling mengejek satu sama lain, mengucilkan, bahkan sampai melakukan tindak  kekerasan. Belum lagi di era digital yang membuat anak dengan mudah mengakses tontonan-tontonan negatif tanpa ada batasan dan pengawasan dari orangtua.

Dikutip dari halaman republika.co.id, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Jasra Putra mengatakan sepanjang 2011 hingga 2019, KPAI mencatat 37.381 pengaduan mengenai anak. Terkait dengan kasus perundungan, baik di media sosial maupun di dunia pendidikan, laporannya mencapai 2.473 laporan.

Jasra meyakini pengaduan anak kepada KPAI tersebut bagaikan fenomena gunung es. Artinya, masih sedikit yang terlihat di permukaan karena dilaporkan, sementara di bawahnya masih tersimpan kasus-kasus lain yang besar namun tidak dilaporkan.

Bahkan Januari sampai Februari 2020, setiap hari publik kerap disuguhi berita fenomena kekerasan anak. Seperti siswa yang jarinya harus diamputasi, kemudian siswa yang ditemukan meninggal di gorong-gorong sekolah, serta siswa yang ditendang lalu meninggal.

Bullying pada anak terjadi karena lingkungan sosial yang kurang baik, kemudian ditiru oleh anak-anak dan berdampak pada pelemahan mental. Saat di sekolah, berawal dari ejek-ejekan lalu ada anak yang tidak terima dan membalasnya dengan beradu fisik. Juga kurangnya kontrol orangtua terhadap aktivitas si anak. Terlepas dari itu semua, kurangnya penanaman akidah pada anak baik di sekolah dan yang lebih utama dari pihak orangtua penyebab masalah ini.

Orangtua tidak serius dalam mendidik anaknya karena alasan karir. Hari-harinya disibukkan dengan bekerja. Terlebih lagi dengan sistem sekarang yang sekuler. Anak tidak dididik berdasarkan Islam. Akibatnya anak kurang mendapat ilmu agama sekaligus perhatian orangtua, sehingga mereka mengikuti pergaulan temannya yang kurang baik.

Oleh karena itu, peran negara sangat penting dalam menangani kasus perundungan. Namun, hingga saat ini belum ada tindakan real untuk mengatasi kasus tersebut. Negara juga tidak menghilangkan konten-konten negatif di media soaial.

Bullying menjadi fenomena mengerikan yang terjadi pada bangsa ini, yang kian hari kasusnya terus bertambah. Jika tidak ada upaya serius dalam mengatasinya, maka dikhawatirkan bullying ini menjadi budaya buruk ditengah-tengah masyarakat. Bagaimana tidak, pelakunya adalah para generasi penerus peradaban. Di tangan-tangan merekalah masa depan bangsa ini ditentukan.

Banyaknya fenomena bullying membuktikan kegagalan pembangunan SDM dalam sistem sekularisme yang mengikis akidah genenrasi muda, sehingga melahirkan sifat individualis tanpa memiliki rasa kemanusiaan dan persaudaraan terhadap orang disekelilingnya. Bahkan yang lebih parah, mereka lalai akan kewajibannya, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai mahluk sosial.

Sekarang ini, tujuan dari pendidikan bukan untuk membentuk kepribadian Islam, melainkan hanya untuk mengejar prestasi dan akademik. Wajar saja banyak sekali terjadi bullying akibat pola pikir anak yang tidak berdasarkan syari’ah Islam.

Pada kenyataanya, peningkatan prestasi akademik siswa di sekolah tidak menjadi jaminan kemampuan mereka dalam mengatasi masalah pribadi dan  interaksi dengan lingkungan. Prestasi yang diraih pun didapatkannya dengan jalan yang tidak benar, yaitu dengan mencontek dan hal itu justru menambah masalah.

Hanya satu solusi dari maraknya persoalan bullying ini, yaitu menerapkan syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan. Islam yang merupakan agama dan juga aturan kehidupan mampu menjawab segala persoalan yang ada.

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Direktur Pristac: Di Era Disrupsi, Iman dan Adab Tidak Boleh Berubah

MAKASSAR (Jurnalislam.com) – Muktamar III Pimpinan Pusat Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia (Muktamar III PP LIDMI) mengadakan Dialog Kebangsaan yang bertempat di Baruga A.P Pettarani Universitas Hasanuddin Kota Makassar Sulawesi Selatan, Sabtu (22/2/2020).

Dialog kebangsaan ini mengusung tema “Tantangan Pendidikan di Era 4.0 dan Masa Depan Peradaban Indonesia”. Menghadirkan pemateri Dr. Muhammad Ardiansyah, M.Pd yang menjabat sebagai Direktur Pesantren for the Study of Islamic Thought and Civilization (Pristac/Setingkat SMA) Depok.

Era disrupsi adalah era terjadinya perubahan secara cepat yang kita alami secara tiba-tiba dan membuat kita harus cepat beradaptasi dengan perubahan tersebut.

“Era disrupsi adalah era yang sangat cepat perubahannya, sehingga kapan kita tidak siap dengan perubahan itu maka kita akan terpental,” ujarnya.

Islam memiliki cara pandang tersendiri dalam menyikapi perubahan itu, tentu dengan cara yang adil dan bijak. Perubahan itu pula ada yang sifatnya mutlak dan mengalami perubahan.

“Dalam Islam sifat perubahan itu ada dua, yang pertama adalah perubahan yang tidak berubah, contohnya masalah Imam dan adab. Dan cakupan adab itu sangat luas. Adab kepada Allah, guru dan lainnya. Perubahan boleh terjadi tapi iman dan adab tidak boleh berubah. Perubahan ada yang tetap dan ada yang terus berubah. Yang tetap kita jaga seperti adab dan keimanan. Dan yang berubah seperti teknologi informasi akan kita ikuti,” lanjut Alumni UIKA Bogor ini.

Penulis buku Syair-Syair Pendidikan Adab Imam Syafi’i ini kemudian memaparkan tentang konsep adab terhadap ilmu dengan tidak memisahkan antara ilmu agama dengan ilmu aqliyah.

“Konsep adab terhadap ilmu, yakni ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. Ilmu itu tidak boleh di kotomi terpisah antara agama dengan ilmu hukum, ilmu kedokteran dan ilmu yang lainnya. Islam tidak memisahkan antara ilmu agama dengan geografi. Sebagaimana penjelasan di dalam Al-Qur’an,” paparnya.

Terpisahnya agama dengan ilmu pengetahuan, sebenarnya bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Karena tujuan pendidikan adalah melahirkan generasi yang beriman dan berakhlak mulia.

“Tujuan pendidikan nasional adalah untuk melahirkan manusia-manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Karena hanya pendidikan seperti ini yang akan melahirkan manusia yang bermanfaat di segala bidangnya baik di kedokteran, hukum dan lainnya,” sambungnya.

Olehnya itu, Dr. Muhammad Ardiansyah mengajak kepada seluruh peserta Dialog Kebangsaan agar mengambil peran dalam membangun arsitek peradaban kedepan.

“Setiap kita harus mengambil peran peradaban di masing-masing potensi yang kita miliki dan menjadi bagian dari arsitek peradaban itu. Lahirnya peradaban adalah karena besarnya peranan setiap orang di bidangnya,” tutupnya. *M Akbar

Musyawarah MPA BSMI Kuatkan Sinergitas untuk Aksi Kemanusiaan Nasional

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) Bulan Sabit Merah Indonesia menggelar Musyawarah MPA untuk menguatkan kelembagaan BSMI di Indonesia.

Musyawarah MPA BSMI dihadiri seluruh Anggota MPA yang terdiri dari Dewan Pengurus Nasional dan Ketua BSMI Provinsi dari seluruh Indonesia mulai Jumat (28/2/2020) hingga Sabtu (29/2/2020)

Ketua Umum DPN BSMI Djazuli Ambari mengatakan Musyawarah MPA tahun 2020 akan menjadi ajang konsolidasi BSMI setelah terbentuk beberapa kepengurusan baru di tingkat provinsi.

Basuki menjelaskan, BSMI juga siap menguatkan sinergitas dengan berbagai pihak seperti Pemerintah pusat dan daerah, Lembaga Negara, Lembaga kemanusiaan, Organisasi Masyarakat dari pusat hingga daerah untuk program-program kemanusiaan.

“Musyawarah MPA mengambil tema Tingkatkan Konsolidasi dan Sinergitas Menyongsong Masa Depan yang Gemilang. Kita ingin ke depan bisa terus menguatkan sinergi dengan berbagai pihak dalam tugas kemanusiaan,” papar Djazuli di Jakarta, Senin (24/2/2020)

Djazuli menuturkan dalam beberapa peresmian BSMI di beberapa provinsi, pihaknya selalu mendapat dukungan dari pemerintah daerah setempat untuk bersinergi menjalankan aksi kemanusiaan.

“Dalam berbagai aksi kemanusiaan kami juga selalu berkoordinasi dengan lembaga seperti BNPB dan BPBD di beberapa daerah. Kita yakin semakin kuat sinergi, aksi kemanusiaan baik di dalam maupun luar negeri jauh lebih optimal,” papar dia.

Djazuli pun berterima kasih kepada seluruh kalangan yang selama ini mendukung program-program kemanusiaan BSMI.

“Kami mohon doa dari semua pihak yang telah mendukung BSMI baik langsung dengan menitipkan amanah bantuan maupun semua pihak agar Musyawarah MPA menghasilkan satu langkah kuat untuk bangsa dan kemanusiaan di dunia global,” ungkap Djazuli.