Corona Tersebar di Tabligh Akbar Malaysia, Hadir 696 WNI

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Sebanyak 696 warga negara Indonesia (WNI) diketahui ikut serta kegiatan tabligh akbar di Masjid Petailing, Malaysia.

Belakangan, pemerintah Malaysia mengumumkan bahwa terdapat 12 kasus baru corona di negeri tersebut akibat aktivitas publik tersebut. Acara digelar selama tiga hari dari 28 Februari hingga 1 Maret.

Melibatkan 10 ribu orang dari sejumlah negara. “(Karenanya) semua acara yang melibatkan massa harus dihentikan sementara untuk meminimalisir penyebaran COVID-19,” kata kementerian kesehatan Malaysia dalam Twitter-nya, dikutip dari Reuters, Kamis (12/3/2020).

Lantas bagaimana dengan 696 WNI yang ada di kegiatan tersebut? Juru Bicara Pemerintah RI untuk Covid-19 Achmad Yurianto menjelaskan sampai saat ini belum ada kabar terkait keikutan ratusan WNI tersebut di mesjid Malaysia, dan menunggu laporan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia.

“Kalau ada begini pastinya KBRI komunikasi dengan kita, kita pasti dikasih tahu,” ujarnya. Yuri menegaskan bahwa pemerintah benar-benar sangat serius dan bergerak cepat untuk penanganan corona.

Apalagi, idul fitri dan ramadan tinggal menghitung waktu saja. “Ini kekhawatiran kita, kenapa kami gerap cepat karena itu. Masa iya kita tidak sungkem sama orang tua kita, makanya kita serius. Kalau tidak bisa solat ied kan report. Ini kita hati-hati betul.”

Terkait kegiatan tabligh akbar tadi, Malaysia saat ini menelusuri 5000 orang peserta di acara besar tersebut. Sejumlah negara bagian-pun meminta warga yang datang ke acara tersebut memeriksakan diri dengan sukarela.

Kasus ini merupakan pengembangan dari pasien corona di Brunei. Seorang pria berusia 53 tahun menderita gejala COVID-19, setelah empat hari pulang dari tabligh akbar di Malaysia. Sebagaimana ditulis media lokal, Bebasnews, ada 27 warga negara lain yang ikut dalam acara ini.

Selain Malaysia, ada juga peserta dari Indonesia (696), Filipina (215), Thailand (132), Vietnam (130), Singapura (95). Lalu Kamboja (79), Brunei Darusalam (74), China (35), India (18), Bangladesh (9), Myanmar (6), Aljazira (6), Tunisia (5), Jordan (5), Afrika Selatan (4), Australia (4), Arab Saudi (3). Dan juga Korea Selatan (2), Gambia (2), Kanada (1), Selandia Baru (1), Jerman (1), Mesir (1), Tanzania (1) dan Jepang (1).

sumber: republika.co.id

Seruan Anies soal Shalat Jumat: Bawa Sejadah hingga Hindari Jabat Tangan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (jurnalislam.com)- Gubenur Jakarta Anies Baswedan menghimbau kepada umat Islam di Jakarta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap wabah virus Covid-19.

Anies meminta agar jamaah membawa sajadah maupun alas sendiri saat akan melakukan shalat Jum’at atau shalat berjamaah di masjd.

“Pertama, saat berjamaah shalat Jum’at dan shalat jamaah lainnya di masjid, bawalah sajadah sendiri atau bawalah sapu tangan untuk alat sujud,” katanya jum’at, (13/3/2020).

Selanjutnya, ia meminta agar umat Islam melakukan cuci tangan dengan sabun, sebelum dan sesudah kegiatan shalat Jum’at.

Anies juga menyarankan agar para masyarakat untuk sementara waktu berusaha menghindari kontak langsung dengan orang lain.

“Ketiga, untuk sementara waktu hindari jabat tangan, hindari cium pipi, gunakan metode lain untuk saling bersapa tanpa harus bersentuhan,” paparnya.

Lebih lanjut, bagi yang sedang flu, katanya, dan sedang batuk maka gunakan masker.

“Dan bila tiba tiba akan batuk atau bersin maka tutupi mulut dan hidung dengan tisu atau dengan lipatan siku tangan,” tandasnya.

Anis beralasan bahwa hal tersebut sebagai bentuk upaya Pemprov DKI dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap virus-19 yang telah memakan ribuan nyawa di seluruh dunia tersebut.

Gelar Seleksi Petugas Haji, Kemenag Ambil Langkah Cegah Dini Corona

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Kementerian Agama akan menggelar seleksi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1441H/2020M. Seleksi yang digelar 18 Maret mendatang akan diikuti lebih dari 400 peserta.

Seleksi CAT dan Wawancara akan berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.

Direktur Bina Haji Khoirizi mengatakan, ratusan peserta seleksi akan berkumpul dalam waktu bersamaan di Asrama Haji Pondok Gede untuk mengikuti tes. Selain dari unsur Kementerian Agama, peserta berasal dari instansi terkait, antara lain: TNI, Polri, dan BPS. “Ada juga peserta dari para jurnalis yang akan tergabung dalam tim media center haji,” ujar Khoirizi di Jakarta, Kamis (12/03).

Sehubungan itu, pihaknya telah menyiapkan langkah pencegahan dini tersebarnya corona virus (covid-19). “Kami siapkan langkah-langkah antisipatif terkait covid-19 pada seleksi petugas haji mendatang,” jelasnya.

Menurutnya, ada semacam protokol seleksi yang sudah disiapkan berikut petugas pelaksananya. Protokol tersebut juga berlaku bagi seluruh peserta seleksi. Antara lain: membawa surat kesehatan, serta peserta yang sedang flu dan batuk harus menggunakan masker.

“Kami juga akan siapkan petugas untuk memeriksa kondisi suhu badan seluruh peserta sebelum masuk ruangan acara,” ujarnya.

Berikut langkah-langkah antisipasi yang akan dilakukan dalam seleksi petugas haji:
1. Memeriksa kondisi suhu tubuh peserta, sebelum masuk keruangan acara. Peserta dengan suhu tubuh di atas 38 derajat, tidak diperkenankan masuk atau dibatalkan melanjutkan proses seleksi;
2. Seluruh peserta harus menunjukan surat keterangan sehat dari dokter

3. Peserta yang flu dan batuk harus mengunakan masker
4. Menyiapkan tenaga medis dari klinik Kementerian Agama Pusat selama pelaksanaan

5. Menghentikan kegiatan bila dalam pelaksanaan tes di dalam ruangan ditemukan indikasi ada peserta yang terpapar virus corona dan segera mengembalikan seluruh peserta ke tempat asalnya
6. Memastikan lokasi acara memiliki sirkulasi udara yang baik dan memiliki fasilitas memadai untuk mencuci tangan.

7. Memastikan ketersediaan sabun dan air untuk mencuci tangan atau pencuci tangan berbasis alkohol.
8. Meningkatkan frekuensi pembersihan area yang umum digunakan, seperti kamar mandi, konter registrasi dan pembayaran, dan area makan terutama pada jam padat aktivitas.

Rupiah Terpuruk ke Level Nyaris Rp 14.800 per Dollar

Redaktur: Mazaya

 JAKARTA(Jurnalislam.com)- Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus melemah di perdagangan pasar spot hari ini. Dolar AS kini mendekati level Rp 14.800.

 

Hari ini, Jumat (13/3/2020) pukul 09:00 WIB, US$ 1 dibanderol Rp 14.790. Rupiah melemah 1,93% posisi penutupan perdagangan kemarin.

Periode Kurs
1 Pekan Rp 14.850
1 Bulan Rp 15.040
2 Bulan Rp 15.155
3 Bulan Rp 15.245
6 Bulan Rp 15.445
9 Bulan Rp 15.630
1 Tahun Rp 15.810
2 Tahun Rp 16.479,2

Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pukul 08:07 WIB:

Periode Kurs
1 Bulan Rp 14.710
3 Bulan Rp 14.950

Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 08:18 WIB:

Bank Harga Beli Harga Jual
Bank BNI Rp 14.300 Rp 14.700
Bank BRI Rp 14.425 Rp 14.625
Bank Mandiri Rp 14.200 Rp 14.600
Bank BTN Rp 14.405 Rp 14.605
Bank BCA Rp 14.300 Rp 14.600
CIMB Niaga Rp 14.670 Rp 14.700
Bank Panin Rp 14.470 Rp 14.560

sumber: cnbcindonesia

Malaysia Batasi Shalat Jumat, Singapura Melarang Total

Redaktur: Mazaya

KUALA LUMPUR(Jurnalislam.com) — Singapura memutuskan untuk sementara waktu menunda shalat Jumat. Sedangkan Malaysia, memutuskan tetap melakukan shalat Jumat namun dengan pedoman yang ketat.

Menteri Agama Malaysia, Zulkifli Mohamad Al-Bakri menyatakan akan menunda shalat Jumat berjamaah apabila Kementerian Kesehatan mengumumkan bahwa wabah virus corona tersebar luas.

Sementara ini, Zulkifli memerintahkan agar khotbah jumat dapat dipersingkat dan para jamaah melakukan wudhu dari rumah masing-masing.

Serta mereka yang dengan gejala tidak diperbolehkan mengikuti shalat jumaat berjamaah.

“Otoritas Masjid harus menyediakan pembersih tangan dan masker sebagai tindak pencegahan,” kata Zulkifli.

Sebelumnya, Malaysia terpapar virus corona diduga bermula dari sebuah pertemuan yang digelar di sebuah masjid di pinggiran Kuala Lumpur. Pertemuan empat hari di Masjid Sri Petaling pada akhir Februari itu, dihadiri oleh 10 ribu peserta yang datang dari beberapa negara.

Setidaknya ada 14 orang peserta telah dinyatakan positif virus, di antaranya dua dari Singapura dan satu dari Brunei. Pihak berwenang Malaysia masih berusaha melacak 5.000 warga negara yang turut hadir dalam acara tersebut.

Kepala eksekutif dari Pusat Kesehatan dan Kebijakan Sosial Galen, Azrul Mohd Khalib mengatakan keputusan Malaysia untuk melanjutkan shalat Jumat kecuali jika Kementerian Kesehatan menyarankan sebaliknya, membuat orang menghadapi risiko luar biasa dan berpotensi meningkatkan penyebaran penyakit.

“Kita harus mengikuti langkah Singapura dalam mengambil tindakan pencegahan,” ujar Galen seperti dilansir dari Arabnews, Kamis (13/3).

Singapura kata Azrul, telah menangguhkan semua kegiatan yang berfokus pada masjid sampai akhir bulan. Dan akan beralih dari penahanan ke fase mitigasi penyakit dari wabah virus corona. Karenanya, Azrul menyarankan pihak berwenang Malaysia juga harus menunda semua pertemuan keagamaan massal untuk mengurangi penyebaran virus.

Sumber: republika.co.id

 

Waketum MUI Sindir Dubes India: Biasanya Kalau Orang Salah Itu Takut

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi, mengaku kecewa atas Dubes India untuk Indonesia Pradeep Kumar Rawat yang batal menghadiri pertemuan dengan MUI dan sejumlah Ormas Islam pada Kamis (12/3/2020) kemarin. Padahal, kata dia, pertemuan ini atas permintaan Dubes India.

“Saya tidak tahu apakah ini pembatalan sepihak, biasanya kalau orang salah, dia takut. Tapi kalau orang benar, dia akan tetap datang,” kata Muhyiddin di kantor MUI, Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Selain itu, melalui sekretarisnya, Pradeep beralasan jika pertemuan dilakukan di kantor MUI, keamanannya tidak terjamin. Sebagai gantinya, Pradeep meminta agar pertemuan dilakukan di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

“Seharusnya, Duta Besar India berterima kasih kepada MUI sudah memfasilitasi. Kalau perlu, dia memberikan tiket khusus ke India untuk melihat, apakah di sana masih ada persekusi atau tidak,” ujar Kyai Muhyidin.

Awalnya, ungkap Muhyiddin, Pradeep meminta agar dapat silaturahim ke MUI. Setelah disetujui, pertemuan disepakati akan berlangsung pukul 13.00 WIB.

“Kami setujui pertemuan hari ini pada pukul 13.00 karena masih dalam perjalanan dari luar negeri. Dan beliau meminta pukul 17.00,” ujar dia.

“Tiba tiba, pukul 15.30 beliau mengirim WA (whatsapp), mengatakan bahwa beliau ke luar kota. Dengan sangat menyesal, dia bilang tidak bisa hadir dan diminta re-schedule di hari-hari mendatang,” katanya melanjutkan.

Bahkan, rencana pertemuan yang akan dihadiri oleh Menlu Retno Marsudi juga batal dihadiri. “Ibu Menlu awalnya mau hadir. Tetapi setelah berubah jamnya, beliau tidak bisa hadir,” katanya.

Meski begitu, pertemuan Pimpinan MUI dengan Pimpinan Ormas Islam tingkat pusat tetap dilaksanakan. Di antara yang hadir yaitu Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak, Ketum FPI KH Shobri Lubis, Ketua PA 212 Ahmad Slamet Maarif, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Amani Lubis, Tim Pengacara Muslim Achmad Mihdan, dan Wakil Sekjen MUI Nadjamuddin Ramli.

MUI Desak India Cabut UU Diskriminatif Terhadap Umat Islam

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan perwakilan ormas-ormas Islam mendesak pemerintah India menegakkan keadilan dan mencabut undang-undang kewarganegaraan diskriminatif terhadap umat Islam India (CAA). Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi saat bertemu dengan pimpinan Ormas Islam di kantor MUI Pusat, Jakarta, Kamis (12/03).

MUI dan ormas-ormas Islam juga mendesak PBB mengirimkan tim pencari fakta ke India untuk melaksanakan langkah-langkah tegas sesuai hukum dan konvensi Internasional.

“MUI mendesak Pemerintah India menghormati Sebelas Resolusi Dewan Keamanan PBB tentang nasib warga Jammu Kashmir untuk menentukan nasib mereka melalui plebisit dan menghentikan blokade atas Jammu Kashmir,” ungkapnya.

MUI dari awal sudah mengutuk keras tindakan yang dilakukan ekstrimis Hindu pendukung Perdana Menteri India Narendra Modi terhadap kaum Muslim India yang tidak berdosa.

“Perbuatan tersebut melanggar prinsip dan nilai Hak Asasi Manusia yang tertera di dalam Piagam Hak Asasi Manusia dalam pembiaran pemerintah yang berkuasa,” kata KH Muhyiddin.

MUI mengingatkan, jika pemerintah India masih melakukan tindakan kebiadaban dan terorisme terhadap Muslim India, maka umat Islam Indonesia dianjurkan memboikot produk dari India. Serta meminta Pemerintah Indonesia memutuskan hubungan dengan India jika hal yang seperti itu tetap berjalan.

“Kepada Umat Islam Indonesia agar mewujudkan ukhuwah Islamiyah terhadap kaum Muslim India dengan memberikan bantuan moral dan material,” paparnya.

Hadir dalam pertemuan ini beberapa pimpinan harian MUI Pusat, Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis, Rektor UIN Jakarta Amany Lubis, Ketua Alumni 212 Slamet Ma’arif, serta para pimpinan Ormas Islam tingkat pusat.

Pertemuan dengan Ormas Islam tingkat pusat tersebut merupakan permintaan Duta Besar India untuk Indonesia kepada MUI untuk mengklarifikasi apa yang terjadi di Kashmir. Pertemuan tersebut juga rencananya akan dihadiri Menteri Luar Negeri Indonesia. Namun, kurang dari dua jam pertemuan dimulai sesuai jadwal, Dubes India secara sepihak membatalkan hadir ke kantor MUI Pusat.

Dijadwalkan Bertemu MUI dan Ormas Islam, Dubes India Mendadak Batalkan Agenda

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Duta Besar (Dubes) India untuk Indonesia Pradeep Kumar Rawat membatalkan secara sepihak pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dan 61 Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2020) sore. Pertemuan ini sedianya akan membahas kondisi umat Islam di India menyusul konflik yang memakan korban dari kalangan umat Islam.

Padahal pihak kedutaan sendiri yang menentukan waktunya. Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi menceritakan kronologis rencana pertemuan Dubes India dengan sejumlah Ormas Islam itu. Dubes India mengirimkan surat ke MUI guna mengadakan pertemuan silaturahmi dengan pimpinan MUI mengenai kondisi umat Islam di India.

“Kita setujui hari ini dan tanggal ini (Kamis, 12 Maret 2020) pukul 13.00 WIB. Tetapi ada surat masuk yang mengatakan Duta Besar tidak bisa berada di MUI pada pukul 13.00 karena masih dalam perjalanan dari luar negeri,” beber KH Muhyiddin di hadapan perwakilan 61 Ormas Islam di Gedung MUI Pusat, Jakarta Pusat, Kamis sore (12/3).

Ia melanjutkan, pihak kedutaan besar India meminta pertemuan diundur hingga pukul 17.00 WIB. MUI menyampaikan kepada 61 Ormas Islam bahwa dialog pertemuan dengan Dubes India diundur hingga pukul 17.00 WIB.

“Tiba-tiba pukul 15.30 beliau mengirim pesan WA (WhatsApp) mengatakan bahwa beliau ini kata Sekretarisnya ke luar kota. Jadi awalnya jam 16.30 WIB sudah ada di MUI dan WA berikutnya jam 17.00 WIB beliau ke luar kota,” jelasnya.

“Saya tidak tahu apakah ini pembatalan sepihak. Biasanya kalau orang salah, dia takut. Tapi kalau orang benar, dia akan tetap datang,” kata Muhyiddin di kantor MUI, Jakarta, Kamis (12/3).

Ditambahkan, pihak kedutaan besar berkilah tidak bersedia datang dengan alasan keamanan. Pradeep meminta agar pertemuan diadakan di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Meski tidak jadi dihadiri pihak kedutaan besar India, pertemuan MUI dengan ormas-ormas tetap dilanjutkan dan membahas berbagai hal tentang kondisi umat Islam di India. MUI dan perwakilan ormas Islam menyampaikan sejumlah catatan untuk pemerintah India.

Terkait Corona, NU Batalkan Musyawarah Nasional Alim Ulama

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam com) – Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar pada 18-19 Maret 2020, secara resmi dibatalkan karena virus korona (COVID-19).

Hal ini diketahui usai menyebarnya surat pemberitahuan penundaan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Berikut isi surat yang ditandatangani Rais Am PBNU KH Miftachul Akhyar, Katib Am KH Yahya Cholil Staqut, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, dan Sekjen A Helmy Faishal Zaini tersebut.

“Sehubungan dengan adanya wabah Virus Corona (SARS-coV 2/COVID-19) maka sebagai bagian upaya kita untuk membangun kewaspadaan dan membantu pemerintah dalam mencegah dan meluasnya penularan virus tersebut, dengan ini disampaikan bawah Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2020 yang diselenggarakan pada 18-19 Maret 2020 ditunda sementara waktu sampai dengan adanya pemberitahuan berikut.”

Sementara ketika dikonfirmasi, Ketua Pengurus Tanfidziyah PBNU KH Robikin Emhas mengatakan penundaan bukan karena cemas terhadap wabah COVID-19. “Penundaan dilakukan bukan karena kepanikan atau kecemasan,” katanya kepada Jurnalislam.com, Kamis (12/03/2020).

Robikin menuturkan, penundaan dilakukan demi kebaikan atau kemaslahatan bersama, mengingat Munas Alim Ulama dan Konbes NU melibatkan ribuan peserta.

“Semata demi kemaslahatan bersama mengingat Munas Alim Ulama dan Konbes NU melibatkan ratusan peserta dan dihadiri ribuan muhibbin NU,” ucapnya.

Lebih lanjut kata Robiikin menutukan untuk sementara belum ditetapkan kembali waktu pengganti digelarnya Munas dan Konbes NU. “Sementara belum ada pemberitahuan tanggal penggantinya,” pungkasnya.

Ikuti Italia, Denmark Karantina Semua Wilayah

Redaktur: Mazaya

DENMARK(Jurnalislam.com) – Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mengumumkan bahwa pemerintah akan menutup semua taman kanak-kanak, sekolah dan universitas selama 2 pekan untuk memperlambat penyebaran virus corona yang semakin meluas di Eropa setelah sebelumnya Italia juga mengunci semua wilayah (lockdown) alias karantina wajib.

Dalam konferensi pers pada Rabu malam, PM Mette Frederiksen mengatakan bagi karyawan sektor publik yang tidak berada pada posisi pekerjaan penting akan dikirim pulang dengan cuti berbayar, sementara mereka yang berada di sektor swasta akan diminta untuk bekerja dari rumah.

Selain itu, acara-acara di dalam ruangan dengan 100 atau lebih peserta juga akan dilarang sebagai bagian dari langkah-langkah baru yang akan diterapkan mulai Senin depan. Menurut laporan media setempat, belum ada kematian akibat coronavirus di Denmark, tetapi jumlah kasus meningkat dengan cepat.

Frederiksen mengatakan langkah lockdown atau isolasi ini akan memiliki konsekuensi yang sangat besar, tetapi alternatifnya akan jauh lebih buruk.

“Dalam keadaan normal, pemerintah tidak akan menghadirkan langkah-langkah yang jauh seperti itu tanpa memiliki semua solusi yang siap untuk banyak orang Denmark yang terkait, tetapi kami berada dalam situasi yang luar biasa,” ujarnya dikutip Metro.co.uk, Kamis (12/3/2020).

Keputusan karantina wajib ini dilakukan setelah Danish Patient Safety Authority, atau Otoritas Keselamatan Pasien Denmark melaporkan 442 kasus baru coronavirus pada Rabu malam, menjadikan jumlah orang dikarantina menjadi 1.303 orang.

Sumber:republika.co.id