MUI Bahas Fatwa Terbaru Bersama Pakar Medis

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) langsung melakukan pembahasan soal fatwa terkait aspek keagamaan saat penanganan pandemi covid-19.

Rapat yang diselenggarakan secara online atau daring hari ini menghadirkan dua guru besar di bidang kesehatan, yaitu guru besar bidang medikolegal Fakultas Kedokteran UI Prof Budi Sampurno dan Ketua Tim Pakar Satgas Covid-19, Prof Wiku Adisasmito.

“Rapat mendalami masalah pemakaian APD bagi tenaga kesehatan serta pelaksanaan shalatnya saat bertugas. Di samping itu tentang aspek pemulasaraan jenazah korban covid-19,” kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (24/03/2020).

Pembahasan fatwa yang diusulkan oleh Wakil Presiden tersebut, kata dia, merupakan tindak lanjut dari pembahasan fatwa yang telah diterbitkan sebelumnya. Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 menjelaskan tentang pelaksanaan ibadah dalam situasi pandemi Covid-19 dengan tujuan mencegah penyebaran penyakit tersebut di antara umat muslim.

“Ini tindak lanjut pembahasan fatwa sebelumnya, sebagai pedoman penyelenggaraan ibadah. Kemarin saat Wapres inspeksi ke BNPB, beliau memiliki concern aspek ibadah bagi tenaga kesehatan dan pengurusan jenazah bagi korban,” kata dia.

Intinya, menurut Niam, bagaimana pelaksanaan ibadah tetap dapat dilaksanakan, tetapi tetap dalam konteks perlindungan jiwa. Dia mendukung fatwa tersebut untuk segera diterbitkan.

“Fatwa tersebut bukan hanya penting untuk tenaga medis saja, tetapi juga untuk memberikan panduan kepada pemerintah dan umat Islam pada umumnya,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta MUI dan organisasi masyarakat (ormas) Islam untuk mengeluarkan dua fatwa baru terkait pandemi covid-19. Pertama, fatwa untuk mengurusi jenazah penderita covid-19.

“Untuk mengantisipasi ke depan, saya minta MUI dan ormas Islam untuk mengeluarkan fatwa kalau terjadi kesulitan mengurusi jenazah penderita corona ini, misalnya karena kurang petugas medis atau situasi tidak memungkinkan, kemungkinan untuk tidak dimandikan misalnya,” ujar Ma’ruf di Kantor BNPB, Jakarta, Senin (23/3).

Kedua, fatwa untuk tenaga medis yang tidak bisa mengambil wudu atau tayamum karena perlengkapan alat pelindung diri (APD) yang dikenakannya. Sementara, mereka tidak diperbolehkan membuka APD selama delapan jam.

Kemenag Dukung MUI Keluarkan Fatwa terkait Jenazah dan Tim Medis

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa’adi, menyatakan dukungannya terhadap beberapa fatwa yang diusulkan Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin. Menurut dia, ada baiknya fatwa itu segera diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Komisi Fatwa MUI Pusat sekarang sedang menggodog dua fatwa tersebut,” kata KH Zainut, Selasa (24/3).

Ia menjelaskan, dua fatwa yang dimaksud Wapres di antaranya berkaitan dengan pengurusan terhadap jenazah penderita Covid-19. Fatwa lainnya diperuntukkan bagi para tenaga medis yang menangani Covid-19. Sebagai contoh, Muslim yang menjadi tenaga medis tidak bisa mengambil wudhu atau tayamum. Sebab, mereka diharuskan untuk selalu mengenakan perlengkapan alat pelindung diri (APD) kala bertugas berjam-jam lamanya.

Zainut berharap, dalam waktu dekat fatwa yang diusulkan Wapres itu sudah selesai dan segera diterbitkan. Sebab, kedua fatwa itu memang diperlukan dalam kondisi darurat Covid-19.

Fatwa-fatwa itu dapat menjadi panduan bagi para tenaga medis dalam melaksanakan kewajiban ibadah, semisal shalat fardhu atau mengurus jenazah korban Covid-19.

“Mendukung fatwa tersebut untuk segera diterbitkan, fatwa tersebut bukan hanya penting untuk tenaga medis saja tetapi juga untuk memberikan panduan kepada pemerintah dan umat Islam pada umumnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Wapres mengajukan dua fatwa ke Komisi Fatwa MUI terkait dengan wabah virus corona atau Covid-19. MUI sendiri telah mengeluarkan maklumat dalam surat nomor 14 tahun 2020.

Sumber: republika.co.id

Pesantren Diminta Setop Kunjungan dan Lakukan Isolasi

Redaktur: Mazaya

TABALONG(Jurnalislam.com) — Kepala Polsek Bintang Ara, Inspektur Polisi Satu Mochamad Ariwibowo, memberikan sosialisasi ke pondok pesantren guna mengedukasi para santri dan pengasuh dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

“Kalau bisa pondok pesantren tiadakan kunjungan dulu untuk sementara waktu sampai situasi kondusif dari wabah virus corona,” kata dia, Selasa (24/3).

Menurut Ariwibowo, langkah mengisolasi diri sendiri dan kelompok penting dilakukan karena wabah Covid-19 cepat sekali penularannya dari satu orang ke orang lainnya.

“Jadi kami khawatir, dari orang luar yang berkunjung ada yang terpapar corona. Kemudian menularkan ke lingkungan pesantren sehingga lebih baik mencegah daripada menyesal kemudian,” kata dia.

Apalagi wilayah Kecamatan Bintang Ara berbatasan langsung dengan Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Sehingga daerah yang menjadi perbatasan alias pintu masuk ke Kalimantan Selatan itu cukup rawan dari segala hal tak terkecuali virus corona yang kini mewabah.

“Kalimantan Tengah saat ini ada dua pasien positif Covid-19. Sementara di Kalsel ada satu positif. Tolong masyarakat termasuk pondok pesantren tidak menyepelekan penyakit ini. Kita harus waspada,” katanya.

Selain itu langkah sederhana yang wajib dilakukan saat ini, di antaranya menjaga kebersihan diri dan lingkungan, membiasakan cuci tangan, menjaga jarak dengan teman serta menggunakan masker khususnya bagi yang sedang sakit seperti flu atau batuk.

Dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Nurul Hidayah, Ariwibowo yang mewakili Kepala Polres Tabalong, AKBP Muchamat Muchdori juga memberikan sumbangan hasil sedekah Jumat Berkah anggota Polsek Bintang Ara berupa pengeras suara masjid yang diterima oleh pengurus pondok pesantren, Ustadz Ziki.

Sumber: republika.co.id

Rupiah Tetap Dikisaran Rp 16.475 Per Dollar AS

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat di perdagangan pasar spot hari ini, meski masih di atas level Rp 16.000/US$.

Pada Selasa (24/3/2020), US$ 1 dibanderol Rp 16.475/US$ di pasar spot. Rupiah menguat 0,45% dibandingkan dengan penutupan perdagangan kemarin. Sebelumnya rupiah sempat menguat 0,6% ke Rp 16.450/US$.

Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 12:54 WIB:

Periode Kurs
1 Pekan Rp16.511
1 Bulan Rp16.643
2 Bulan Rp16.809,75
3 Bulan Rp16.955,00
6 Bulan Rp17.227
9 Bulan Rp17.465
1 Tahun Rp17.715
2 Tahun Rp18.793,5

Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pada pukul 12:54 WIB:

Periode Kurs
1 Bulan Rp 16.521
3 Bulan Rp 16.634

Berikut kurs jual beli dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 12:45 WIB:

Bank Harga Beli Harga Jual
Bank BNI 16.049 17.054
Bank BRI 16.240 16.710
Bank Mandiri 16.450 16.550
Bank BTN 16.200 16.950
Bank BCA 16.435 16.530
CIMB Niaga 16.441 16.501

sumber: cnbcindonesia

Ini Profesi Paling Terdampak Wabah Corona

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario dari sedang hingga berat terkait dampak wabah covid-19 di dalam negeri terhadap perekonomian masyarakat di berbagai daerah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menyebut, dalam skenario sedang, imbas covid-19 terberat terhadap penurunan pendapatan pengemudi angkot dan ojek berada di daerah Sumatera Utara. Pendapatan para pengemudi angkot dan ojek itupun diprediksi akan menurun hingga 44 persen.

“Untuk sopir angkot dan ojek, yang berat di Sumatera Utara. Itu turunnya sampai 44 persen,” ujar Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para gubernur menghadapi pandemik covid-19, Selasa (24/3).

Sedangkan terhadap penurunan pendapatan para buruh, provinsi terparah yang akan terimbas yakni di Nusa Tenggara Barat (NTB). Jokowi menyebut, penurunan pendapatan di provinsi tersebut akan mencapai 25 persen.

“Misalnya untuk buruh, kalau skenario sedang yang terparah nanti di NTB, terhadap penurunan pendapatan kurang lebih 25 persen. Karena hitungan kita ini kita mampu bertahan di Juni-September,” kata dia.

Presiden juga mengingatkan kewaspadaan pemerintah daerah terhadap penurunan pendapatan para petani dan nelayan. Dalam skenario sedang yang dihitung pemerintah, wilayah terparah yang terimbas covid yakni di Kalimantan Barat dengan penurunan pendapatan mencapai 34 persen.

“Dengan daya tahan Oktober-September,” tambahnya.

Sedangkan bagi UMKM, wilayah dengan penurunan pendapatan yang terparah diprediksi terjadi di daerah Kalimantan Utara yakni mencapai 36 persen dengan kemampuan bertahan hingga Agustus-Oktober.

Jokowi pun menginstruksikan para pemimpin daerah agar memperhatikan dan mengkalkulasikan penurunan pendapatan masyarakat terhadap kebijakan bantuan sosial yang akan diberikan. Sehingga bantuan sosial yang disiapkan pun disesuaikan dengan besaran dampak sosial dan ekonomi masyarakat di masing-masing wilayah.

“Angka-angka ini seperti ini mohon juga dikalkulasi secara detil di daerah sehingga persiapan-persiapan bantuan sosial oleh provinsi, kabupaten/kota betul-betul disiapkan oleh tadi yang saya sampaikan refocusing dan relokasi anggaran yang ada,” ujar Jokowi.

Sumber: republika.co.id

Sejumlah Pihak Tolak Anggota DPR Jalani Rapid Test Corona

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menolak untuk melakukan rapid test kepada anggota DPR dan juga keluarganya. PAN menilai keselamatan tenaga medis dan masyarakat yang terpapar harus lebih diutamakan.

Politikus PAN Zainuddin Maliki menilai, di tengah situasi seperti ini, semua pihak harus cerdas dan arif dalam menetapkan skala prioritas penanganan virus corona. Masyarakat dan petugas medis yang ada di garda depan harus mendapatkan prioritas.

“Saya agak terkejut mendengar usulan itu. Tiba-tiba kok malah anggota DPR dan keluarganya yang diutamakan. Padahal, jelas kasat mata, banyak tenaga medis dan masyarakat yang terpapar. Merekalah yang lebih penting untuk didahulukan,” kata Zainuddin saat dihubungi, Selasa (24/3).

Maliki yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu mengatakan, sebaiknya rencana rapid test pada anggota DPR dan keluarganya dibatalkan. Ia meyakini banyak anggota dewan yang juga tidak setuju dengan rapid test serempak ini.

“Saya yakin ada perasaan tidak enak pada teman-teman anggota. Apalagi, ini bukanlah kebijakan formal DPR. Ini adalah usulan dan kebijakan sepihak kesekjenan DPR. Saya tahu para anggota DPR lebih mengutamakan tenaga medis dan masyarakat yang terpapar yang perlu mendapat perhatian,” ujar Maliki.

Maliki menilai, saat ini, masyarakat banyak menyorot kinerja pemerintah dan DPR. Maka, lebih baik jika DPR fokus mencari jalan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kompleks penanganan virus corona ini.

“Kalau mau mengadakan test, silahkan laksanakan secara sendiri-sendiri. Itu adalah hak. Tidak ada yang bisa melarang. Tetapi kalau dilaksanakan kolektif itu tidak baik. DPR dinilai hanya mau menyelamatkan diri sendiri dan keluarganya,” ujar Maliki.

Agar isu rapid test bagi anggota DPR dan keluarganya tidak berlarut-larut, pimpinan DPR sebaiknya segera meminta agar kesekjenan membatalkan kegiatan tersebut. Meskipun belakangan disebut bahwa anggarannya adalah hasil sumbangan pimpinan dan anggota, namun tetap saja masyarakat merasa ada kejanggalan.

“Kalaupun ada sumbangan, lebih bagus jika disumbangkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan,” ujar Maliki menambahkan.

Sumber: republika.co.id

Imbas Corona, Presiden Jokowi Putuskan UN 2020 Ditiadakan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk meniadakan pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun 2020. Keputusan ini untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19 yang ada di Indonesia.

“Presiden Joko Widodo memutuskan meniadakan ujian nasional (UN) untuk tahun 2020 yang sebelumnya sudah ada kesepakatan UN dihapus mulai tahun 2021,” kata Jubir Presiden Fadjroel Rachman dalam keterangan tertulis, Selasa (24/3/2020).

Keputusan ini sebagai bagian dari sistem respon wabah Covid-19 yang salah satunya adalah pengutamaan keselamatan kesehatan rakyat. Seperti yang telah disampaikan bahwa sistem respon Covid-19 harus menyelamatkan kesehatan rakyat, daya tahan sosial dan dunia usaha.

“Peniadaan UN menjadi penerapan kebijakan social distancing (pembatasan sosial) untuk memotong rantai penyebaran virus Corona SARS 2 atau Covid-19. Penegasan ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan pembahasan Ujian Nasional, Selasa 24 Maret 2020 melalui video conference,” kata Fadjroel.

UN 2020 ditiadakan di tingkat SD, SMP, SMA, serta MI, Mts, dan MA. Kebijakan peniadaan UN perlu diikuti oleh partisipasi aktif warga dalam penerapan perilaku social distancing, yaitu kerja dari rumah, belajar dari rumah dan ibadah di rumah.

Sumber: detik.com

MPR Dukung Langkah Polri untuk Bubarkan Kerumunan Warga

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) –– Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung langkah Polri yang membubarkan kerumunan masyarakat secara persuasif untuk mencegah penyebaran COVID-19, sekaligus menjalankan imbauan pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial.

“Saya mendukung upaya yang dilakukan pemerintah dan Polri sebagai upaya pemutusan penyebaran COVID-19, guna melindungi kesehatan masyarakat,” kata Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (24/3).

Dia menyarankan agar program tersebut dapat berjalan efektif maka perlu disosialisasikan secara masif kepada masyarakat terkait tindakan tegas yang akan dilakukan Polri.

Tindakan tegas tersebut, menurut dia, berupa ancaman sanksi pidana bagi warga yang tidak mengindahkan imbauan pembatasan sosial atau social distancing.

“Sebagai terapi kejut bagi masyarakat dalam membangun kesadaran terhadap upaya pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19 yang sudah dinyatakan sebagai bencana nasional,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu mendorong pemerintah melalui aparat keamanan secara gencar melakukan kegiatan patroli keliling dalam rangka mengingatkan masyarakat yang belum memahami bahaya penyebaran dan penularan virus corona atau COVID-19.

Dia mengatakan langkah tersebut dengan memberikan penjelasan secara rinci pentingnya social distancing yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan keluarganya dari tertular COVID-19, serta memberikan panduan hidup bersih dan sehat pada masyarakat.

“Pemerintah perlu mengimbau seluruh pranata pemerintahan hingga ke RT/RW untuk mengedukasi masyarakat dalam menerapkan social distancing hingga situasi pulih,” katanya.

Sumber: republika.cco.id

Pasien Corona di RS Darurat Wisma Atlet Terus Bertambah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan rumah sakit (RS) darurat penanganan Corona di Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, merupakan bentuk terobosan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Erick mengatakan wisma atlet diharapkan mampu mengatasi lonjakan jumlah masyarakat yang diduga terpapar corona.

“Keberadaan wisma atlet ini bukan berarti gaya-gayaan, tapi ini salah satu terobosan presiden untuk memastikan ketika ada kesulitan di lapangan, misal RS lain penuh, ini ada alternatifnya,” ujar Erick saat konferensi digital di Jakarta, Selasa (24/3).

Erick mengatakan peningkatan jumlah pasien di wisma atlet terjadi sejak pertama dibuka, dari 21 pasien menjadi 102 pasien per pagi tadi. Erick mengaku terus memonitoring situasi yang terjadi di wisma atlet.

“Saya terus pantau keadaan wisma atlet, saya juga cukup risau, manusiawi, ketika jumlah pasien dari 21 menjadi 102 pasien, ini saya juga belum cek lagi hari ini,” ucap Erick.

Erick menggelar rapat dengan dua wakil menteri BUMN pada pagi ini untuk memastikan ketersediaan logistik, baik itu makanan maupun medis. Erick juga mengajak seluruh elemen masyarakat tidak saling menyalahkan, tetapi mulai bergerak di wilayahnya yang terkecil untuk melawan corona.

“Dengan gotong royong insyaAllah bisa kita lewati,” kata Erick menambahkan.

Sumber: republika.co.id

Clue Luncurkan Indonesiabergerak.com, Platform Integrasi Data terkait Corona

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Qlue bersama beberapa startup Indonesia lainnya di bawah MDI Ventures, meluncurkan Indonesia Bergerak (https://indonesiabergerak.com/), sebuah insiatif anak bangsa yang bertujuan untuk membuat platform berbasis integrasi data, chatbot, dan pelaporan warga terkait perkembangan Covid-19 yang dapat diakses oleh publik.

Masyarakat dapat melaporkan suspect Covid-19, kerumunan masyarakat, dan rumah sakit yang penuh melalui aplikasi QlueApp.

Founder & CEO Qlue, Rama Raditya, menjelaskan Qlue menambahkan tiga kategori baru di dalam aplikasi QlueApp sehingga masyarakat dapat melaporkan berbagai hal terkait virus corona.

Laporan dari masyarakat akan divisualisasikan dalam bentuk peta yang dapat diakses oleh publik di dashboard https://indonesiabergerak.com/laporan-warga.

Laporan masyarakat akan diintegrasikan dengan data-data lainnya, sehingga membantu orang untuk melihat sebaran Covid- 19 di seluruh Indonesia, mengurangi penyebaran corona dengan laporan kerumunan masyarakat, dan melihat data rumah sakit yang penuh.

“Sebagai startup dengan misi untuk mengakselerasi perubahan positif di Indonesia, Qlue menggunakan seluruh sumber daya dan inovasi teknologi yang kami kembangkan untuk membantu pemerintah Indonesia bergerak bersama dalam mengatasi pandemi Covid-19. Mulai hari ini Qlue mengaktifkan ekosistem smart city dengan menyediakan QlueApp sebagai platform warga untuk melaporkan dan memantau perkembangan Covid-19 dan aplikasi QlueWork (aplikasi manajemen tenaga kerja/workforce management) yang digunakan petugas BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) di lapangan untuk mengoordinasikan berbagai tugas secara efektif dan efisien,” kata Rama Raditya.