Wamenag: Pencegahan Corona Tanggung Jawab Bersama

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Jakarta sudah dinyatakan oleh Pemda DKI sebagai zona merah, artinya seluruh orang yang berada di wilayah DKI Jakarta masuk katagori ODP (Orang Dalam Pemantauan). Sehingga pergerakannya harus diawasi agar dapat memutus mata rantai penyebarannya.

Wamenag Zainut Tauhid meminta masyarakat hendak menaati imbauan Pemerintah untuk tidak mudik ke kampung halaman dimusim pandemi Covid 19.

“Semua itu untuk kebaikan bersama, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keselamatan keluarga dan orang lainnya,” katanya kepada Jurnalislam.com, Rabu (22/04/2020).

Menurutnya, mudik ke kampung halaman dapat mempercepat proses penyebaran Covid 19, karena ada pergerakan manusia dari zona merah ke zona hijau, sehingga bisa membahayakan keselamatan jiwa masyarakat.

“Hendaknya semua pihak memiliki kesadaran bersama terhadap bahaya ancaman wabah Covid 19, dan memiliki tanggung jawab untuk mencegah penyebarannya. Masalah ini tidak boleh hanya dibebankan kepada pemerintah semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujarnya:

Pria yang juga menjabat sebagai Waketum MUI mengatakan Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada kita ; “Jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri. Maka, jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di daerah itu janganlah kalian keluar untuk lari darinya”

(HR. Bukhari & Muslim)

Selain itu, lanjutnya. Nabi memberikan kabar gembira bagi orang yang mau bersabar dan tetap berada di tempat tinggalnya dengan balasan syahid kepadanya.

“Maka, tidaklah seorang hamba yang dilanda wabah lalu ia menetap dikampungnya dengan penuh kesabaran dan mengetahui bahwa tidak akan menimpanya kecuali apa yang Allah SWT tetapkan, baginya pahala orang yang mati syahid”

(HR. Bukhari dan Ahmad)

 

JK: Corona Tidak Akan Selesai Tanpa Kita Selesaikan Sebabnya

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla menyampaikan bahwa  Covid-19 ini bukan lagi sekadar wabah, namun sudah menjadi teror dunia.

Menurutnya, tidak ada satupun negara di dunia yang 100% bisa mengatasi ini.

Bahkan sekelas China yang semula dikira berhasil pun, ternyata kini kembali khawatir dengan yang mereka sebut sebagai kasus Covid-19 import.

Bagi JK, musibah ini sangat keras karena menyangkut segala aspek kehidupan.

“Apapun yang kita kerjakan, entah itu ekonomi, ibadah, tidak akan bisa selesai tanpa kita menyelesaikan sebab, apapun yang diberikan kepada masyarakat hanya mengisi supaya masyarakat tetap semangat, apapun yang kita lakukan, tidak bisa tanpa mengurangi sebab,” kata dia.

“Waktunya kita bersatu melawan ini, kita bersama-sama, khususnya umat ini, bagaimana masing-masing menjaga kedisplinan memakai masker dan jarak,” imbuhnya.

Lembaga Zakat Didorong Massifkan Bantuan Melalui Masjid

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla menyampaikan bahwa  Covid-19 ini bukan lagi sekadar wabah, namun sudah menjadi teror dunia.

JK menambahkan, beberapa ahli memprediksi bahwa puncak Covid-19 berlangsung pada bulan Mei ini.

Menurutnya, dengan menjadi puncak, maka akibat yang ditimbulkan juga mencapai puncak pula.

Bukan hanya dari sisi kesehatan dengan berjatuhannya korban, namun juga dari sisi ekonomi akan sangat terasa.

Apalagi dengan struktur penduduk yang mayoritas beragama Muslim, maka akan semakin banyak Muslim yang terkena imbas Covid-19.

JK pun mendorong berbagai lembaga amil zakat, infaq, maupun shadaqah (ZIS) bahu membahu membantu sesama Muslim.

Bila tidak, lanjut JK, maka akan timbul masalah keamanan seperti penjarahan di banyak tempat.

“Ini bulan Mei banyak yang memperkirakan puncaknya, berarti puncaknya PHK, kemiskinan, dan kekurangan makanan, maka bagaimana kita bersama-sama mengektifkan ziswaf bersama-sama kepada yang tidak mampu minimal melalui masjid,” katanya.

“Kalau tidak, akan timbul masalah keamanan, kalau tidak makan ya bisa terjadi berbagai macam-macam seperti tahun 1998, ketika masyarakat tidak bisa makan, maka terjadi penjarahan atau apapun di banyak tempat,” tegas JK.

JK: Jangan Mudik Dulu, Banyak Wilayah Terapkan PSBB

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla menyampaikan bahwa mudik bukan menjadi hal penting sekarang ini.

Dalam pandangan JK, mudik akan sia-sia belaka karena setiap daerah sudah serentak menerapkan PSBB atau minimal mengkarantina warga yang berasal dari kota-kota besar.

Maka, mudik yang biasanya hanya seminggu itu akan habis di masa karantina yang mencapai empat belas hari.

“Tidak ada gunanya mudik sekarang, mau dilarang atau tidak, karena semua daerah sudah memberikan aturan kalau datang dari kota besar. Jadi buat apa mudik? Keluar dari situ (tempat karantina) balik lagi (ke kota),” ujar JK saat mengikuti Rapat Pleno online Dewan Pertimbangan MUI, Rabu (22/04).

Langkah tidak mudik itu, menurut JK, adalah cara mengurangi sebab-sebab Covid-19. Menurutnya, kasus Covid-19 ini lebih parah dibandingkan dengan kejadian bencana alam sekelas tsunami sekalipun.

Bencana alam separah apapun, tutur JK, biasanya akan ditangani pada bagian akibatnya, pada para korban yang berjatuhan.

Namun Covid-19 ini bukan hanya akibat yang harus ditangani, namun juga sebab-sebab yang terus muncul.

“Sekarang ini, sebab dan akibatnya harus diselesaikan bersama, harus ada prioritas bersama-sama kita selesaikan,” ujar JK.

 

LPPOM MUI Salurkan Bantuan APD untuk Tenaga Medis

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Dalam masa pandemi Covid-19, dibutuhkan sikap gotong royong semua elemen bangsa guna memutus mata rantai Covid-19.

 

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) turut membantu para tenaga kesehatan (nakes) yang menangani Corona Virus Disease (Covid-19) dalam pemenuhan alat pelindung diri (APD).

 

“Mewakili manajemen LPPOM MUI, kami ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada para tenaga kesehatan yang saat ini sedang berjuang. Pemberian ini adalah salah satu bentuk dukungan kami untuk perjuangan mereka,” kata Corporate Communication & International Relations Asistant Manager sekaligus Tim Crisis Center Coronavirus LPPOM MUI, Delmar Zakaria Firdaus, dalam keterangannya, Rabu (22/04/2020).

 

Delmar mengatakan, langkan ini merupakan bentuk dukungan LPPOM MUI kepada para tenaga medis yang terus berjuang sebagai pejuang terdepan dalam melawan wabah virus Covid-19. LPPOM MUI mengirimkan paket berisi masker dan hand sanitizer kepada 14 pihak.

 

Pertama, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bogor yang menerima 20 boks atau 1.000 lembar masker (surgical mask). Sementara 13 pihak lainnya adalah tenaga kesehatan yang berasal dari keluarga besar LPPOM MUI, adapun paket yang diberikan berupa 5 boks atau 250 lembar masker dan tiga botol hand sanitizer.

 

Aksi ini mendapat respons positif dari para nakes. Pasalnya, saat ini Indonesia tengah dilanda kelangkaan hand sanitizer dan APD, salah satunya masker.

 

“Beberapa boks masker langsung kami distribusikan ke ruangan. Sementara sisanya diserahkan ke gudang farmasi,” kata salah satu nakes RSUD Bogor, Nissa.

 

Selain pemberian masker dan hand sanitizer, LPPOM MUI juga tengah mengadakan penggalangan dana untuk mendukung pengadaan APD bagi tenaga medis. Termasuk bantuan untuk masyarakat dengan ekonomi terdampak wabah melalui operasi pangan gratis.

 

“Sampai saat ini, masih banyak laporan di sana sini yang mengatakan bahwa ketersediaan masker di lapangan sangat terbatas. Terima kasih banyak atas semua sumbangannya LPPOM MUI,” ujarnya.

Ulama dan Umat Diharap Bantu Pemda Tangani Covid-19

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Dr. Muinudinillah Basri meminta seluruh komponen bangsa untuk terus bersinergi dalam menangani dampak wabah covid-19 di Indonesia.

Menurutnya, selain penyebaran virus covid-19 terus meningkat, pemerintah juga harus serius dalam menyelesaikan masalah dampak ekonomi bagi masyarakat yang membuat persoalan baru yakni maraknya aksi kejahatan paska pemberian hak asimilasi kepada para Napi oleh Menkumham.

“DSKS berpendapat bahwa tugas negara dan tugas pemerintah daerah semakin berat karena bukan hanya penyelesaian covid-19, yang belum terselesaikan sekarang muncul dampak ekonomi, sosial yang berimbas pada persoalan kamtibmas,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima jurnalislam selasa, (21/4/2020).

“Bahkan tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada bidang Hankam dan kedaulatan negara,” imbuhnya.

Sinergitas seluruh komponen bangsa baik Presiden, kepala daerah, kementerian, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan TNI serta elemen masyarakat dirasa oleh Dr Muin harus dijalin lebih kuat dan ditingkatkan.

“Dan DSKS sebagian bagian dari elemen masyarakat berupaya untuk berperan aktif dan berpartisipasi nyata serta bertanggungjawab terciptanya lingkungan yang nyaman, aman, adil dan beradab serta utuhnya serta terselamatkannya nasi bangsa dan negara,” katanya.

Dalam usaha tersebut, DSKS bersama mitra dakwahnya siap bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban dan keamaman.

“Bahkan ulama dan tokoh masyarakat telah membentuk gugus keumatan penanggulangan dampak covid 19 sebagai wujud keseriusan kami dalam menangani hal ini,” tandasnya.

Komunitas Hijrah Banten Bagikan 1000 Masker Gratis

Redaktur: Mazaya
SERANG(jurnalislam.com)– Komunitas Hijrah Talim.Cloud dan The Hope  bersama Forum-Me-DAN Banten  bersinergi membagikan 1000 masker di Kota Serang Banten.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 di Kota Serang.
Kegiatan pembagian masker ini dilaksanakan  pada hari Ahad (19/4/2020) di beberapa titik di Kota Serang Banten.Kegiatan pembagian masker ini merupakan yang kedua kali setelah sebelumnya mereka melakukan kegiatan pembagian sembako untuk warga yang terdampak Covid-19.
Tian Munggaran Koordinator kegiatan mengungkapkan bahwa kegiatan ini dilakukan (pembagian masker) karena di kota Serang kasus Covid-19 semakin meningkat.
Dan juga untuk membangun kesadaran masyarakat agar menggunakan masker untuk mencegah penularan Covid-19
“Kegiatan pembagian masker ini ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan dari
mulai dari ojek online,becak, pedagang, juru parkir dan masyarakat yang lalu lalang tanpa menggunakan masker,” tambah Tian.
Tian Munggaran juga mengatakan pembagian masker itu dilakukan mengingat jumlah kasus covid-19 di daerah Serang semakin hari semakin bertambah, dan untuk membangung kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan masker disaat wabah covid-19
Disisi lain begitu banyak keluhan yang dilontarkan masyarakat karena sulitnya mereka membeli masker dengan harga murah dan sulitnya perekonomian sekarang yang membuat mereka tak menghiraukan himbauan pemerintah atas wajibnya penggunaan masker.
Sejumlah warga tampak antusias menerima pembagian masker gratis ini.
“Di tengah wabah covid-19 ini, begitu banyak segelintir orang yang memanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, masker menjadi begitu mahal, untuk kebutuhan sehari-hari pun sangat pas-pasan kadang kurang, jadi yang penting saya memikirkan untuk makan keluarga saja dirumah,” ungkap Wahyu yang berprofesi sebagai tukang becak kepada Jurnalislam.com, Ahad, (29/04/2020).
Reporter: Muhammad Dian

DSKS Bentuk Gugus Tugas Keumatan Penanggulangan Covid-19

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) bersama tokoh masyarakat  membentuk gugus keumatan penangulangan dampak covid-19.

Hal itu sebagai bentuk upaya DSKS dalam membantu masyarakat dalam menghadapi pendemi virus covid-19.

 

Ketua DSKS Dr Muinudinillah Basri menyebut penyebaran virus covid-19 di Indonesia masih terus meningkat, hal itu dilihat dari angka pasien positif dan angka kematian akibat covid-19 yang terus melonjak.

 

Selain itu, pemberian hak asimilasi kepada para narapidana oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menimbulkan masalah baru bagi masyarakat.

 

“Paska pemberian asimilasi bagi sejumlah tahanan oleh Menkumham ternyata diikuti dengan peningkatan angka kriminalitas baik pembegalan, pencurian, perampokan dan lain lain sehingga membuat keadaan semakin memprihatinkan,” katanya dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com, Selasa, (21/4/2020).

 

Belum lagi, kata Dr Muin, masyarakat saat ini dimulai kelihatan jelas dampak ekonomi terkait dengan penyebaran virus covid-19.

 

“Sehingga banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariaannya yang dampaknya pendapataan keluarga hilang atau berkurang, sehingga beban hidup semakin berat dan ini menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujar pimpinan Ponpes Ibnu Abbas Klaten itu.

 

Dr Muin juga berpendapat bahwa tugas negara dan tugas pemerintah daerah semakin berat karena bukan hanya penyelesaian dampak covid-19 yang belum terselesaikan.

 

“Sekarang muncul dampak ekonomi, sosial yang berimbas pada persoalan kamtibmas, bahkan tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada bidang Hankam dan kedaulatan negara,” ungkapnya.

 

Dalam usaha tersebut, Dr Muin menyebut bahwa DSKS bersama mitra dakwahnya siap bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban dan keamaman.

 

“Bahkan ulama dan tokoh masyarakat telah membentuk gugus keumatan penanggulangan dampak covid-19 sebagai wujud keseriusan kami dalam menangani hal ini,” pungkasnya.

Taati Perintah Ibadah di Rumah, Muhammadiyah Minta Masyarakat Tidak Ngeyel

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Dalam situasi darurat pandemi Covid-19, umat Islam seharusnya berpikir dan bertindak dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas.

Terutama terkait masih adanya sebagian umat yang ingin salat tarawih berjamaah di masjid saat Ramadan tiba.

“Jangan semuanya disikapi seolah normal, karena kondisi saat ini darurat. Apa tidak melihat kenyataan betapa dahsyatnya wabah corona ini? Amerika Serikat saja terbesar korban meninggal,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat (Ketum PP) Muhammadiyah, Prof Haedar Nasir, kepada Jurnalislam.com Rabu (22/04/2020).

Haedar mengingatkan agar siapa pun tidak menyepelekan wabah ini. Dia menilai, jika Indonesia tidak sebesar AS dan negara lain jumlahnya, justru masyarakat harus tetap waspada dan melakukan pencegahan.

 

“Ini bukan soal takut atau berani hadapi wabah, tetapi soal ikhtiar dari segi agama maupun ilmu dibenarkan untuk usaha mencegah datangnya wabah agar tidak semakin luas,” ujarnya.

 

Dia mengatakan, pilihan ibadah di rumah sudah berlaku di seluruh dunia Islam. Masjdil Haram dan Masjid Nabawi saja, ungkap Prof Haedar, tidak melaksanakan jumatan dan tarawih.

 

“Ingat, Nabi hanya satu kali tarawih di masjid. Begitu pun Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan dalam beragama, kenapa begitu ngotot tarawih berjamaan harus di masjid dalam suasana saat wabah meluas?” tuturnya.

 

Terlebih dalam kondisi darurat, kata Prof Haedar, umat Islam harus mengikuti mayoritas pandangan bahwa selama masa pandemi corona, ibadah dilakukan di rumah dengan khusyuk dan berjamaah dengan anggota keluarga. Ia mengingatkan bahwa Allah dan Nabi memberi jalan keluar dari kesulitan atau kedaruratan.

 

“Ingat bukan hanya diri orang perorang, wabah ini sudah massal dan menjadi pandemi. Bukankah Nabi mengingatkan la dharara wa la dhirara; jangan berbuat yang menyebabkan kerusakan untuk diri sendiri dan bagi orang lain,” ucapnya.

 

Dia menambahkan, mestinya dalam situasi darurat wabah yang mengglobal ini, umat mengikuti panduan dari para ulama dan otoritas agama.

“Janganlah beragama dengan maunya sendiri-sendiri, ikutilah pendapat mayoritas yang dasarnya kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah serta konteks situasi darurat umat manusia sedunia yang tengah dihadapi,” kata dia.

Kritik Kartu Prakerja, Pengamat: Rakyat Lebih Butuh Makan, Bukan Pelatihan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Pengamat ekonomi sekaligus dosen Perbanas, Piter Abdullah mengkritik langkah pemerintah yang menerapkan program pelatihan dalam kartu Prakerja.

Sebab, menurutnya yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah bantuan tunai bukankah pelatihan.

“Saya sangat tidak sependapat dengan adanya komponen pelatihan dalam bantuan tersebut,” kata Piter kepada, Senin (20/4).

Secara keseluruhan, Piter mendukung pemerintah memanfaatkan kartu Prakerja dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak wabah khususnya mereka yang terkena PHK.

Hanya saja, dia menyayangkan upaya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah.

Menurutnya masyarakat yang terkena PHK sebagian adalah mereka yang sudah punya skill dan berpengalaman. Oleh karena itu, pelatihan bukan sesuatu yang diharapkan bagi masyarakat di tengah kondisi pandemi virus Corona.

“Mereka butuh uang tunai agar mereka bisa membeli kebutuhan mereka. Di sisi lain mekanisme penyaluran dengan adanya penyelenggaraan pelatihan justru memunculkan banyak kegaduhan,” kata dia.

sumber: republika.co.id