Jokowi Klaim Kebijakan Terkait Covid Siap Diawasi Masyarakat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah siap diawasi dan dikontrol oleh DPR, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan masyarakat dalam proses penanganan Covid-19.

Pemerintah, ujar Jokowi, berpegang pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik termasuk mengutamakan transparansi dan akutanbilitas.

“Pemerintah harus bergerak cepat. Karena betul-betul situasinya bersifat extraordinary dan memerlukan kecepatan dan ketepatan. Tapi dalam menjalankan tugas ini, pemerintah dan kita semua harus siap diawasi dan dikontrol. Bukan hanya oleh lembaga negara seperti DPR dan BPK, tetapi juga oleh seluruh masyarakat,” ujar Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas di Istana Merdeka, Rabu (6/5).

Isu soal akuntabilitas dan transparansi penanganan Covid-19 ini menjadi fokus masyarakat. Apalagi sejumlah pihak menganggap, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 memberi celah penyelewengan uang negara.

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (28/4) lalu telah menggelar sidang pendahuluan uji materi terhadap Perppu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Pihak pemohon menilai ketentuan Perppu ini berpotensi memunculkan tindak pidana korupsi.

“Bahwa Pasal 27 ayat 1 yang memungkinkan terjadinya potensi tindak pidana korupsi,” ujar Kuasa Hukum Pemohon, Zainal Arifin Hoesein dalam sidang pendahuluan di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/4).

Sumber: republika.co.id

 

Lima Kepala Daerah Desak Kemenhub Hentikan Operasional KRL

Redaktur: Mazaya

BOGOR(Jurnalislam.com) – Lima kepala daerah di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) pada Rabu (6/5) mengirimkan surat ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi agar mempertimbangkan penghentian sementara operasional kereta rel listrik (KRL).

“Pertimbangannya, moda transportasi massa KRL masih memiliki risiko besar adanya penularan Covid-19,” kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, Rabu (6/5).

Dedie menjelaskan, setelah dilakukan tes swab secara acak terhadap 325 orang penumpang dan petugas KRL di Stasiun Bogor pada Senin (27/4), terdapat tiga orang positif Covid-19.

Tes swab dan tes cepat juga dilakukan secara acak terhadap penumpang dan petugas KRL di Stasiun Bekasi pada Selasa (5/5). Dari tes itu juga ditemukan tiga orang positif Covid-19.

Menurut dia, hasil tes swab di Stasiun Bogor dan Stasiun Bekasi ini menjadi landasan bagi lima kepala daerah di Bodebek mengusulkan kepada Menhub untuk menghentikan sementara operasional KRL atau pengaturan lebih ketat operasional KRL.

Tujuannya agar penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) memiliki dampak signifikan.

Sebelumnya, lima kepala daerah di Bodebek melakukan rapat koordinasi virtual pada Selasa (5/5) membahas penerapan PSBB di daerah masing-masing dan hasil tes swab di Stasiun Bogor yang menemukan adanya tiga orang positif Covid-19.

Rapat koordinasi virtual itu diikuti oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Bupati Bogor Ade Munawaroh, Wali Kota Depok Mohammad Idris, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Menurut Bima Arya, pada rapat koordinasi itu ada banyak rekomendasi yang diusulkan, tetapi kemudian dikerucutkan menjadi dua opsi rekomendasi terkait operasional KRL untuk disampaikan ke Menteri Perhubungan. “Karena hari ini sudah hari ketujuh penerapan PSBB tahap II maka surat usulan itu harus segera dikirimkan ke Menteri Perhubungan,” katanya.

Sumber: republika.co.id

Kaum Muda Tanpa Gelaja Disebut Tak Sadar Tularkan Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Anggota Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dr Budi Santoso, mengatakan, kebanyakan kaum muda tidak sadar telah terinfeksi Covid-19 sehingga tidak merasa sebagai pembawa virus yang bisa menularkan kepada orang lain.

“Bagi kaum muda, Covid-19 kebanyakan tidak ada gejala atau tidak ada gejala klasik yang sering kita sebut sebagai orang tanpa gejala,” kata Budi saat jumpa pers secara daring yang disiarkan akun Youtube BNPB Indonesia yang dipantau di Jakarta, Rabu (6/5).

Budi mengatakan, orang tanpa gejala itu sering kali menjadi pembunuh senyap.

Kaum muda sering kali salah persepsi bahwa gejala yang ada hanya flu biasa sehingga tidak merasa sebagai pembawa virus yang bisa menularkan kepada orang lain yang mungkin lebih rentan.

Menurut Budi, virus corona penyebab Covid-19 pada dasarnya sama dengan virus corona lain penyebab penyakit lain, tetapi jauh lebih agresif. “Informasi yang banyak disebarluaskan tentang Covid-19 selama ini. Sudah banyak yang benar dan membantu mencerdaskan masyarakat,” tuturnya.

Budi yang termasuk salah seorang pakar dari kalangan muda di Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 itu mengatakan, kaum muda bisa berperan serta dalam memutus rantai penularan Covid-19 dengan disiplin memantau kondisi tubuh dan informasi terkini tentang Covid-19.

“Aplikasi Bersatu Lawan Covid bisa diunduh dan sangat berguna. Kaum milenial daripada di rumah tidak melakukan apa-apa atau hanya melakukan rutinitas, bisa melakukan hal yang lebih bermanfaat dengan memanfaatkan aplikasi tersebut,” katanya.

Budi mengatakan, kaum muda yang merasa badannya tidak terlalu sehat bisa mengecek kondisi badannya menggunakan aplikasi Bersatu Lawan Covid sekaligus memeriksa tingkat kerawanan di daerahnya masing-masing.

“Edukasi terbaik di masyarakat, terutama terhadap kaum muda. Bila masyarakat sudah teredukasi maka kasus infeksi akan berkurang dan bisa mengurangi beban kerja medis,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id

Wabah Corona di Indonesia Diprediksi Berakhir Tanggal 23 September

Redaktur: Mazaya

SINGAPURA(Jurnalislam.com)–Data dari Singapore University of Technology and Design (SUTD) mengungkap prediksi akhir dari wabah Corona di sejumlah negara. Indonesia sebelumnya diprediksi selesai pada 6 Juni menurut data SUTD yang dimuat pada Sabtu (25/4/2020).

Namun, kini terdapat perubahan prediksi yang diperbaharui SUTD pada Minggu (3/5/2020). Wabah Corona di Indonesia yang sebelumnya diprediksi selesai di 6 Juni kini bergeser menjadi 23 September 2020.

Dibandingkan dengan negara tetangga, data SUTD menunjukkan Singapura akan lebih dulu mengakhiri wabah Corona yaitu pada 12 Juni 2020. Sedangkan Malaysia menyusul mengakhiri wabah Corona di 16 Juli 2020.

Data yang dimuat dalam laman web SUTD ‘When Will COVID-19 End’ ini menggunakan artificial intelligence (AI) yang berbasis pada model matematika tipe susceptible-infected-recovered (SIR).

Model SIR ini diregresikan dengan data dari berbagai negara untuk memperkirakan kurva siklus hidup pandemi dan memperkirakan kapan pandemi tersebut akan berakhir di masing-masing negara dan dunia, dengan kode dari Milan Batista dan data terbaru yang dihimpun dari Our World in Data.

“Situs ini menyajikan proyek penelitian independen, tidak didanai oleh lembaga apa pun, dan tidak terikat pada perusahaan, pemerintah, atau partai politik mana pun. Kami menerima bila ada masukan yang sangat besar, feedback, saran, dan dukungan dari orang-orang dan komunitas di dunia yang memungkinkan untuk perbaikan berkelanjutan dari penelitian ini,” tulis situs SUTD.

Selain itu disebutkan, data prediksi tersebut hanya ditujukan untuk penelitian dan pendidikan, sehingga sangat mungkin jika terdapat kesalahan. Maka dari itu para pembaca dihimbau agar berhati-hati saat melihat prediksi tersebut.

“Prediksi pada dasarnya tidak pasti. Pembaca harus mengambil prediksi apa pun dengan hati-hati. Optimis yang berlebihan berdasarkan perkiraan tanggal akhir adalah berbahaya karena dapat melonggarkan disiplin dan kontrol kita dan menyebabkan perputaran virus dan infeksi, dan harus dihindari,” lanjut keterangan dalam situs SUTD.

sumber: detik.com

Ulama Bersama ACT Deklarasikan Gerakan Satu Bantu Satu

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Dampak sosial dan ekonomi dari Covid-19 di Indonesia terus meluas. Aksi Cepat Tanggap (ACT) terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meredam dampak sosial ekonomi dari pandemi tersebut.

Setelah sebelumnya meluncurkan program bersama dengan Pemprov DKI Jakarta, ACT bersama para ulama mendeklarasikan gerakan “Satu Bantu Satu” pada Selasa (5/5). Gerakan ini merupakan gerakan peduli sesama untuk mengatasi dampak luas Covid-19 di masyarakat.

Laporan dari Pemprov DKI Jakarta menunjukkan selama tiga bulan terakhir ini, semakin banyak orang yang semula tidak masuk dalam daftar warga tidak mampu kemudian menjadi bagian dari daftar warga tidak mampu.

Hal ini menjadi alasan kuat ACT terus berkolaborasi melalui berbagai program unggulan yang ada.

Gerakan “Satu Bantu Satu” dapat menjadi salah satu solusi besar berwujud gerakan kepedulian untuk mengatasi dampak Covid-19, seperti krisis pangan. “Satu Bantu Satu” bermakna individu bisa bantu individu yang lain, satu negara bisa bantu negara yang lain, satu keluarga bisa bantu keluarga yang lain.

Lebih lanjut, bulan Ramadan menjadi satu momentum besar untuk mendorong kolaborasi berbagai elemen bangsa bersama para ulama di Indonesia.

Presiden Aksi Cepat Tanggap Ibnu Khajar mengatakan dalam konferensi pers bahwa gerakan ini menjadi spirit baru untuk bersama-sama selamatkan bangsa.

“Alhamdulillah hari ini kita bertambah spirit baru, bersama ulama selamatkan bangsa, mengingat banyak masalah kemiskinan yang bertambah saat ini. Gerakan ‘Satu Bantu Satu’ hadir supaya tidak ada satu pun yang tidak memiliki makanan di kondisi yang sedang susah ini. Karena melalui gerakan ini, setiap satu orang bantu satu orang lainnya. ACT akan mendukung dan mengawal penuh gerakan ini dan melibatkan seluruh elemen bangsa tanpa memandang SARA,” ungkapnya.

Gerakan “Satu Bantu Satu” yang diinisiasi oleh para ulama juga dilandasi oleh satu hikmah besar dari hijrahnya muslimin dari Mekkah ke Madinah.

Kaum Muhajirin yang pergi tak membawa harta, jumlah mereka sebanding dengan kaum Anshar yang menyambut mereka dengan suka cita. Hal ini diperkuat oleh Ustaz Haikal Hasan yang menyatakan bahwa satu langkah kita bisa membantu satu saudara yang kesusahan.

“Alhamdulillah gerakan “Satu Bantu Satu” direspons baik oleh ACT. Hal ini didasari fakta, jumlah 260 juta penduduk, 220 juta masyarakat Indonesia dalam keadaan mampu dengan jumlah 40 juta di bawah garis kemiskinan. Seharusnya, bisa saling membantu bisa mengentaskan problem kemiskinan yang ada. Program ini tidak melihat SARA. Apabila ini bisa diterapkan dengan maksimal maka tidak ada lagi orang miskin, karena satu orang bantu satu. Insyaallah gerakan ini dapat menjadi gerakan nasional tanpa memandang suku atau etnis apapun, insyaallah kita bisa mengatasi kemiskinan bersama,” ungkap Ustaz Haikal.

Brasil Mulai Lockdown Kota-kota Besar

Redaktur: Mazaya

BRASILIA(Jurnalislam.com) — Sejumlah kota besar di Brasil mulai menerapkan kebijakan lockdown. Sao Luis menjadi kota besar pertama yang memulai lockdown atau karantina wilayah pada Selasa (5/5), diikuti oleh Fortaleza pada Jumat (8/5).

Sao Luis dan tiga kota lainnya di negara bagian Maranhao yang memiliki populasi sekitar 1,3 juta orang mulai melakukan pembatasan yang ketat. Warga setempat dilarang pergi keluar rumah kecuali untuk membeli bahan makanan dan obat-obatan.

Jumlah kasus virus corona di Maranhao masih terbilang cukup rendah, berbeda dengan negara bagian Sao Paulo dan Rio de Janeiro serta Amazonas yang kewalahan dalam menangani pasien di rumah sakit. Bahkan, pihak berwenang terpaksa mengubur para pasien yang meninggal dunia secara massal.

Gubernur Maranhao, Flavio Dino mengatakan, sebanyak 95 persen tempat tidur di unit perawatan intensif rumah sakit umum milik pemerintah telah diisi. Oleh karena itu, Dino menetapkan untuk memberlakukan lockdown sebagai langkah pencegahan agar pasien tidak membludak.

“Kami melakukan lockdown untuk pencegahan. Kami tidak berurusan dengan kekacauan, tetapi yang kami amati adalah bahwa permintaan tumbuh dengan cepat dan berada di atas kapasitas ekspansi kami untuk tempat tidur dan profesional kesehatan,” ujar Dino.

Pada Jumat mendatang, Fortaleza di negara bagian Ceara akan melakukan lockdown selama 20 hari. Fortaleza merupakan kota yang paling terpukul akibat pandemi virus corona dibandingkan dengan kota lainnya.

Sejauh ini Brasil merupakan negara yang terkena dampak virus corona cukup parah di Amerika Latin. Pada Senin, Brasil mencatat 105.222 kasus infeksi virus corona yang dikonfirmasi dengan 7.288 kematian.

Sumber: republika.co.id

Prancis Catat 25.531 Kematian Akibat Covid-19

Redaktur: Mazaya

PARIS(Jurnalislam.com) — Prancis pada Selasa (5/5) melaporkan 330 kematian tambahan terkait infeksi virus baru corona untuk hari kedua. Sehingga, ini membuat jumlah kematian akibat Covid-19di negara itu menjadi 25.531, yakni kelima tertinggi di dunia.

Setelah meningkat hanya 135 pada Ahad (3/5), yaitu angka terendah dalam lebih dari sebulan, jumlah orang yang meninggal akibat infeksi virus corona di Prancis terus naik, yaitu sebanyak 306 pada Senin (4/5) dan 330 pada Selasa. Namun, jumlah pasien Covid-19 yang berada di rumah sakit dan di unit perawatan intensif turun hingga mencatat rekor terendah.

Prancis berencana untuk mulai melonggarkan karantina nasional, yang sudah berlangsung hampir delapan pekan, pada 11 Mei. Prancis mungkin bisa menyalip peringkat angka kematian akibat Covid-19 di Spanyol, yang selama tiga hari berturut-turut telah melaporkan jumlah kematian akibat Covid-19 di bawah 200 dengan total 25.613.

Sementara itu, Inggris dengan jumlah kematian sebanyak 32.313 telah menyusul Italia untuk angka kematian akibat Covid-19 yang resmi tertinggi di Eropa, menurut data pada Selasa (5/5). Keadaan itu meningkatkan tekanan bagi Perdana Menteri Boris Johnson terkait penanganannya terhadap krisis.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Kesehatan Prancis juga mengatakan jumlah orang di unit perawatan intensif turun menjadi 3.430 dari 3.696 pada Senin (4/5). Jumlah itu merupakan penurunan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni sebesar 7,2 persen dan lebih rendah untuk hari ke-27 berturut-turut.

Jumlah pasien Covid-19 di rumah sakit turun tiga persen, yakni pada tingkat paling tajam yang pernah terlihat sejak wabah merebak, menjadi 24.775. Penurunan jumlah pasien Covid-19 di rumah sakit di Prancis itu berlanjut selama tiga pekan hingga sekarang.

Total kasus Covid-19 terkonfirmasi di Prancis naik 1.104 menjadi 132.967 kasus. Jumlah itu jauh di bawah angka 3.000 yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Presiden Emmanuel Macron sebagai batas atas sebelum akan membalikkan keputusan untuk mencabut sebagian karantina pada Senin depan.

Sumber: republika.co.id

Kurva Covid Belum Turun, Senator: Justru PSBB Harus Diperkuat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wacana Pemerintah terkait relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menuai mendapat respons beragam dari berbagai pihak. Mengingat saat ini kurva paparan Covid-19 di Indonesia belum turun secara drastis termasuk di daerah-daerah yang menerapkan PSBB.

Bahkan kasus positif Covid-19 masih terus bertambah setiap harinya. Tidak hanya di Jakarta, sebagai ibukota, tetapi juga di daerah-darah.

“Justru saat terjadi pelambatan seperti ini, PSBB harus semakin diperkuat agar benar-benar terjadi penurunan yang drastis bahkan mudah-mudahan bisa nol kasus,” ungkap Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fahira Idris dalam keterangannya,Senin (4/5).

Menurut Fahira, setelah semua benar-benar bisa mewujudkan nol, maka silakan jika ingin melonggarkan PSBB. Itupun harus dilakukan secara matang, tepat, dan bertanggung jawab agar tidak muncul kasus-kasus atau bahkan claster baru.

Namun, kata Fahira, yang paling berhak mengajukan pelonggaran adalah kepala daerah, bukan atas inisiatif Pemerintah Pusat. “Kepala daerah juga yang menjadi penanggung jawab utama pelaksanaan PSBB. Sehingga kepala daerah lah yang paling paham setiap denyut perkembangan penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di wilayahnya,” ujarnya.

Kemudian, terkait adanya keluhan masyarakat, Fahira menilai, hal ini sesuatu yang wajar dan harus dipahami. Setelah berpuluh-puluh tahun bebas beraktivitas, kini masyarakat harus berdiam diri di rumah dan hanya keluar rumah jika ada keperluan penting dan mendesak, itu pun harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat.

“Terganggungnya ekonomi akibat wabah ini juga menjadi hal yang tidak mungkin dapat dihindari dan ini dialami semua negara dan masyarakat di seluruh dunia,” kata Fahira.

Bagi Fahira, kebijakan PSBB yang masih memberi ruang bagi masyarakat beraktivitas termasuk aktivitas ekonomi, tetapi dibatasi secara ketat, membutuhkan durasi lebih dari 14 hari jika ingin memberi dampak signifikan terhadap penurunan angka paparan Covid-19. Namun, penurunan signifikan bahkan nol kasus hanya bisa terjadi jika semua elemen baik pemerintah maupun masyarakat konsisten.

“Pemerintah baik di Pusat maupun daerah konsisten dalam menerapkan PSBB atau tidak melonggarkan penerapannya sebelum kasus benar-benar turun atau nol kasus,” tegas Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI tersebut.

Sementara, kata Fahira, masyarakat patuh dan disiplin menjalankan aturan PSBB dan protokol kesehatan Covid-19. Karena selama wabah ini masih berlangsung bukan hanya ekonomi kita yang terganggu, tetapi nyawa juga terancam.

Untuk itu, semuanya memang harus mundur dulu selangkah. Yakni menjalankan PSBB dengan konsisten agar ke depan kita bisa maju dua langkah sehingga ke depan aktivitas, terutama ekonomi perlahan bisa pulih.

Sumber: republika.co.id

 

700 Jurnalis warga Tercatat Tewas Selama Perang Suriah

Redaktur: Mazaya

IDLIB (Jurnalislam.com) – Jaringan Suriah untuk HAM (SNHR) menyatakan lebih dari 700 jurnalis warga tewas dalam serangan di Suriah sejak berlangsungnya perang sejak 2011.

Dalam sebuah laporan di acara Hari Kebebasan Pers Dunia 2020, kelompok HAM itu menyebutkan sebanyak 707 jurnalis warga tewas sejak Maret 2011 hingga saat ini, 78 persen di antaranya oleh pasukan rezim Suriah.

Menurut laporan, terdapat sedikitnya 1.169 penangkapan dan penculikan jurnalis warga di Suriah antara Maret 2011 hingga Mei 2020.

“Jaringan Suriah untuk HAM (SNHR) menuntut pembebasan 422 jurnalis warga di Suriah, yang kebanyakan ditahan oleh rezim Suriah, dan kini terancam oleh pandemi Covid-19,” kata SNHR.

Laporan tersebut menekankan bahwa rezim Suriah memikul tanggung jawab yang sangat luar biasa atas status Suriah yang mengerikan secara global terkait kebebasan pers dan tugas media.

Suriah terjebak dalam perang saudara sejak awal 2011, ketika rezim Assad menindak aksi protes prodemokrasi dengan kekejaman tak terduga, yang kemudian berubah menjadi bentrokan berdarah dan intervensi dari pasukan luar.

Menurut data PBB, ratusan ribu orang tewas dan lebih dari 10 juta lainnya mengungsi.

Sumber: republika.co.id

KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi Proyek Kartu Prakerja

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalisam.com) — Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan proses penyelidikan atau setidaknya pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) atas dugaan korupsi dalam proyek kartu prakerja yang menelan anggaran hingga Rp 5,6 triliun. Permintaan itu disampaikan Koordinator MAKI, Boyamin Saiman saat mendatangi Gedung KPK, Senin (4/5).

“Saya meminta KPK sudah memulai melakukan proses penyelidikan atau setidaknya pengumpulan bahan atau keterangan,” kata Boyamin.

Boyamin mengatakan, permintaan untuk dilakukannya penyelidikan disampaikan lantaran saat ini telah ada pembayaran secara lunas program pelatihan peserta kartu prakerja gelombang I dan gelombang II. Dengan demikian, jika ada dugaan korupsi, seperti mark-up, KPK dapat langsung bekerja.

“Setidak-tidaknya memulai pengumpulan bahan dan keterangan. Hal ini berbeda dengan permintaan Kami sebelumnya yang sebatas permintaan pencegahan dikarenakan belum ada pembayaran pelatihan kartu prakerja,” tutur Boyamin.

Kepada dua analis Pengaduan Masyarakat yang ditemuinya di Gedung KPK, Boyamin mengaku, telah memberikan keterangan tambahan disertai contoh kasus perkara lain dugaan penunjukan delapan mitra platform digital yang diduga tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam bentuk kerjasama. Boyamin menduga, penunjukan delapan mitra kerja sama pelatihan kartu prakerja tidak melalui beauty contest, tidak memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi dan teknis.

“Karena sebelumnya tidak diumumkan syarat-syarat untuk menjadi mitra, sehingga penunjukan delapan mitra juga diduga melanggar ketentuan dalam bentuk persaingan usaha tidak sehat atau monopoli,” katanya.

Selain itu, dengan kisaran antara Rp 200 ribu hingga Rp 1 juta, Boyamin menyatakan, pelatihan yang diberikan oleh delapan mitra Kartu Prakerja juga terbilang mahal jika didasarkan pada ongkos produksi materi dan dibandingkan dengan gaji guru atau dosen dalam melakukan proses belajar mengajar di kelas tatap muka. Bahkan, angka tersebut lebih mahal jika dibandingkan dengan pelatihan yang tersedia di youtube atau browsing yang prakteknya gratis dan hanya butuh kuota internet.

“Mestinya delapan mitra sudah mendapat untung dari sharing kuota internet,” paparnya.

Terkait dugaan mark up, Boyamin menyandarkan, pada pendapat Peneliti Indef Nailul Huda yang menyebut, delapan platform digital yang bekerja sama dengan pemerintah dalam menyediakan pelatihan kartu prakerja berpotensi meraup untung sebesar Rp 3,7 triliun. Dengan pendapat tersebut, Boyamin menduga, delapan mitra Kartu Prakerja mendapat untung sebesar  66 persen dari jumlah uang yang diterima mitra dari masing-masing biaya pelatihan kartu prakerja.

“Padahal, BPK atau BPKP memberikan batasan keuntungan 20 persen sehingga terdapat dugaan pemahalan harga sekitar 46 persen. Meskipun demikian  perkiraan keuntungan ini masih perlu dihitung secara cermat masing-masing mitra dikarenakan terdapat mitra yang memberikan diskon biaya pelatihan,” katanya.

Boyamin mengungkapkan, usai menerima laporannya, pihak KPK berjanji akan menindaklanjuti sesuai kewenangan berdasar ketentuan yang berlaku.

“Yang tentunya jika ditemukan indikasi , bukti dan unsur korupsi akan diproses sebagaimana mestinya dan jika tidak ditemukan maka akan dihentikan,” katanya.

Sumber: republika.co.id