Pemkot Bogor Siapkan Lahan Pemakaman Covid-19 di Tiga TPU

Redaktur: Mazaya

BOGOR(Jurnalislam.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyiapkan lahan pemakaman untuk korban meninggal Covid-19 di tiga Tempat Pemakaman Umum (TPU), yakni di TPU Situ Gede, TPU Kayu Manis dan TPU Gunung Gadung.

Kepala UPTD Pemakaman Kota Bogor, Toto Gunarto mengatakan, pihaknya menyediakan lahan pemakaman bagi warga yang meninggal karena Covid-19. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk akibat virus mematikan tersebut.

Toto menyebutkan, lokasi pemakaman berada di tiga lokasi. Pertama, di TPU Situ Gede dengan luas lahan 43.654 m², terisi 108 makam. Alokasi Covid-19 sebanyak kurang lebih 2.000 m² dengan daya tampung 500 liang lahat. Saat ini yang telah terisi teridentifikasi Covid-19 sebanyak 49 makam.

Kedua, di TPU Kayu Manis dengan luas lahan 26.986 m², terisi 368 makam. Alokasi Covid-19 kurang lebih 1.000 m² dengan daya tampung 250 liang lahat. Saat ini yang telah terisi terindikasi Covid-19 sebanyak 18 makam.

Ketiga, di TPU Gunung Gadung (Non-Muslim). Persediaan 10 liang lahat dan baru terisi 1 liang lahat.

Toto mengatakan, TPU tersebut bisa digunakan secara gratis. Mulai dari pengurusan jenazah hingga dimakamkan tanpa dipungut biaya.

“Untuk pemakaman Covid-19 tidak dipungut biaya apapun/gratis,” katanya, Kamis (28/05/2020).

Menurutnya, hingga saat ini jumlah yang meninggal menggunakan protokol Covid-19 di Kota Bogor ada 69 jenazah yang sudah dimakamkan dan 1 jenazah dikremasi di Kabupaten Bogor.

“Terhitung 27 Maret – 21 Mei ada 62 jenazah. Kemudian dari 21 – 27 Mei ada 7 jenazah dan 1 jenazah dikremasi di Kabupaten Bogor,” sebutnya.

Saat proses pemakaman ada petugas khusus dari UPTD yang melakukan pemakaman. Pihak keluarga boleh melihat langsung proses penguburan dengan syarat protokol pemakaman Covid-19 ketat dan menjaga jarak.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Sri Nowo Retno mengatakan, hingga saat ini jumlah yang meninggal karena Covid-19 ada 70 orang.

“55 dari PDP dan 15 positif Covid-19,” katanya.

Sri Nowo Retno menyebutkan, terhitung sejak 24-27 Mei tidak ada penambahan positif Covid-19.

Sebagai informasi, berdasarkan data Juru bicara Pemkot Bogor Untuk Siaga Corona, Rabu (27/05) Pukul 14.00 WIB, total pasien terkonfirmasi positif ada 111 orang, sembuh ada 45 orang, dalam pengawasan dan perawatan rumah sakit sebanyak 51 orang, dan 15 orang meninggal dunia.

Sedangkan untuk PDP, ada 79 orang yang masih dilakukan perawatan dan pengawasan. ODP, ada 78 orang dan untuk OTG, ada 44 orang dalam pemantauan.

Akun Medsos Dibajak, Pimpinan Ponpes Ngruki Lapor ke Polisi

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Mukmin Ngruki, Sukoharjo, KH Ibnu Chanifah menyampaikan klarifikasi terkait adanya postingan fitnah dan tidak bertanggung jawab yang bermuatan adu domba pada akun facebook Ibnu Chanifah.

Diketahui pada rabu, (27/5/2020) malam akun FB Ibnu Chanifah memperbaharui foto sampul miliknya dengan foto bernada provokasi yang mencatut salah satu ormas Islam di Indonesia.

“Postingan tersebut sama sekali bukan dari saya, baik atas nama pribadi maupun lembaga, postingan tersebut kami yakini sebagai upaya peretasan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang berkeinginan untuk melakukan provokasi dan adu domba sesama anak bangsa,” katanya dalam keterangan yang diterima jurnalislam.com kamis, (28/5/2020).

KH Ibnu menegaskan bahwa pihaknya maupun Ponpes Al Mukmin Ngruki dengan memiliki masalah dengan lembaga maupun ormas tertentu yang ada di Indonesia.

“Kami atas nama pribadi maupun lembaga, tidak ada masalah apapun dengan lembaga lain, apalagi lembaga Islam, maka kami tidak bertanggung jawab atas postingan yang bernuansa permusuhan yang masuk secara illegal pada facebook atas nama saya tersebut,” paparnya.

Saat ini, pihaknya mengaku telah melaporkan kasus pembajakan akun FB miliknya tersebut kepada pihak aparat yang berwajib.

“Maka saya mengajukan persoalan ini kepada pihak berwajib, kepada kepolisian agar ditindaklanjuti sesuai undang undang ITE,” pungkasnya.

Warga Tak Bisa Dikontrol, Rencana Pembukaan Mal Dinilai Berbahaya

Redaktur: Mazaya

RIAU (Jurnalislam.com)–Pengamat Kebijakan Publik UIN Suska Riau Elfriandi mengkritik penerapan kebijakan new normal oleh Presiden Jokowi.

Menurutnya penerapan itu terlalu dini dilakukan tanpa melihat perkembangan data kasus covid-19.

Rencana pembukaan Mal di masa pandemi, kata Elfriandi, sangat berisiko.

Sebab pengontrolan masyarakat sangat susah. Karna pengunjung yang berkunjung tidak hanya berasal dari zona merah juga zona hijau.

“Jadi apakah bisa dikontrol. Maka dari itu saya melihatnya terlalu dini diterapkan seperti itu, dengan cara membuka Mal, ” katanya.

Elfriandi juga memberikan saran daripada Mal dibuka alangkah baiknya pemerintah dalam penerapan new normal bisa diterapkan pada masyarakat yang tatanan pekerjaanya yang selama ini tidak dibolehkan sekarang diperbolehkan.

“Coba jangan di Mal dulu tapi penerapan new normal pada masyarakat yang tatanan pekerja yang selama ini tidak dibolehkan sekarang dibolehkan lalu kita pantau. Apakah ada peningkatan kasus atau tidak, tapi kalau aman baru kita buka sektor publik yang lebih banyak lagi. seperti buka toko kecil yang tidak menyediakan makanan kita lihat perkembanganya, “pungkasnya.

Sumber: riau24

 

Pengamat: Wacana New Normal Terlalu Dini

Redaktur: Mazaya

RIAU (Jurnalislam.com)–Pengamat Kebijakan Publik UIN Suska Riau Elfriandi mengkritik penerapan kebijakan new normal oleh Presiden Jokowi.

Menurutnya penerapan itu terlalu dini dilakukan tanpa melihat perkembangan data kasus covid-19.

“Dalam mengambil keputusan dan menetapkan new normal itu hendaknya harus berpegang pada data jumlah covid-19 di Indonesia. Dan yang sama kita ketahui sampai saat ini masih tinggi jumlah kasusnya yang mencapai 20 ribu lebih, “kata Elfriandi. Kamis 28 Mei 2020.

Dan lagi katanya new normal yang digaungkan pemerintah juga belum terkonsep dan tersosialiasikan secara masif di masyarakat. Sehingga sangat dikhawatirkan masyarakat awam beranggapan bahwa Mal di buka dalam penerapan new normal ini.

“Jadi saran saya tunggu dulu lah kondisi normal dulu baru terapkan new normal, “pintanya.

sumber: riau24

PSBB Jabar Diperpanjang hingga 12 Juni

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com)—Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumumkan Jabar akan melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga 12 Juni 2020.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.287-Hukham/2020 Tentang Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar tingkat Daerah Provinsi Jabar Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Covid-19.

Dalam Keputusan Gubernur tersebut, PSBB Jabar diperpanjang karena masih ada wilayah yang belum menunjukkan penurunan kasus covid-19 secara signifikan.

Perpanjangan PSBB Jabar untuk wilayah Bodebek berlangsung selama 6 hari, mulai 30 Mei 2020 hingga 4 Juni 2020. Sementara untuk wilayah di luar Bodebek berlangsung selama 14 hari, mulai 30 Mei 2020 hingga 12 Juni 2020.

Serikat Buruh: Penerapan New Normal Tergesa-gesa

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com)–Serikat buruh di Jawa Barat memberi tanggapan mengenai new normal yang bakal diterapkan di Jabar pada 1 Juni.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar, Roy Jinto, menilai pemerintah daerah yakni Pemprov Jabar tergesa-gesa dalam menerapkan new normal.

Hasil kajian yang dilakukan oleh para peneliti mesti dipertimbangkan dengan matang.

Ia menegaskan, jangan sampai new normal malah mengakibatkan gelombang penularan virus terlokalisasi di perusahaan.

Sebab, marak pekerja yang pulang ke kampung halaman setelah dirumahkan oleh perusahaan. Menurut data yang diterimanya, Roy menyebut angka pekerja di Jabar yang dirumahkan sudah mencapai angka 200 ribu.

 

“Penyebaran COVID-19 ketika karyawan sudah semuanya bekerja, maka ada kekhawatiran penyebarannya menjadi fokus di industri-industri karena arus balik teman-teman buruh yang mudik dan sekarang harus bekerja kembali perlu diwaspadai,” kata dia melalui sambungan telepon, Kamis (28/5).

Roy pun menegaskan, pekerja jangan dijadikan korban pemerintah demi memulihkan perekonomian. Diketahui, fokus utama Pemprov Jabar memberlakukan new normal ialah memulihkan perekonomian yang belakangan ini terdampak signifikan.

Adapun protokol new normal yang bakal diterapkan di perusahaan masih disiapkan.

“Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan yang dampaknya mengorbankan buruh demi kepentingan ekonomi,” ucap dia.

sumber: kumparan.com

 

Komisi IX DPR: Konsep New Normal Belum Jelas

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mengkritisi sikap pemerintah yang ingin menerapkan prosedur new normal.

Menurut dia, sampai saat ini pemerintah sendiri tidak secara tegas menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah new normal. Sebab, kata dia, ada beberapa perspektif yang berkembang di publik tentang arti dari istilah new normal.

 

“Tergantung apa yang dimaksud new normal oleh pemerintah. Sejauh ini, definisi new normal belum jelas. Karena itu, sulit untuk dikalkulasi perkiraan waktu yang tepat untuk pelaksanaannya,” kata Saleh, beberapa waktu lalu.

 

Saleh mengatakan, sebagian ada yang mengatakan bahwa new normal adalah kembali kepada aktivitas biasa seperti sebelum COVID-19.

 

Namun, sebagian menafsirkan bahwa new normal adalah beradaptasi dengan situasi baru yaitu bertahan dan beraktivitas di tengah pandemi virus yang masih mengancam.

 

Selain itu, lanjut Saleh, ada yang mengatakan bahwa new normal adalah upaya untuk menjalani kehidupan baru di tengah tantangan ekonomi yang masih belum stabil, tingkat pengangguran yang semakin tinggi, utang yang semakin banyak, dan harga-harga yang semakin melangit.

 

“Masing-masing penafsiran itu tentu berbeda. Karena itu, berbeda pula waktu yang tepat untuk memulainya. Kalau yang dimaksud adalah yang pertama, menurut saya, saat ini bukan waktu yang tepat. Masih butuh waktu 6-7 bulan ke depan untuk memulainya,” papar Saleh.

New Normal, Muhammadiyah: Wajar Persepsi Pemerintah Pentingkan Ekonomi Ketimbang Nyawa

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Pengurus Pusat Muhammadiyah mengkritisi pernyataan pemerintah yang akan menerapkan ‘new normal’ dalam menghadapi covid-19.

“Perlu ada penjelasan dari Pemerintah tentang kebijakan “new normal”. Jangan sampai masyarakat membuat penafsiran masing-masing,” kata Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nasir, Kamis (28/5/2020) dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com.

Mengutip laporan BNPB, Haedar menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 masih belum dapat diatasi.

“Tetapi Pemerintah justeru melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan “new normal”,” kata dia. 

Ia mempertanyakan apakah semuanya sudah dikaji secara valid dan seksama dari para ahli epidemiologi.

“Wajar jika kemudian tumbuh persepsi publik yang menilai kehidupan masyarakat dikalahkan untuk kepentingan ekonomi. Penyelamatan ekonomi memang penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah keselamatan jiwa masyarakat ketika wabah Covid-19 belum dapat dipastikan penurunannya,” pungkas Haedar.

Bersiap New Normal, Ini Protokol Kesehatan Penumpang Ojek Online

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Driver ojek online (ojol) seperti Grab dan Gojek siap untuk memasuki era new normal di tengah wabah virus corona Covid-19. Salah satunya mengajurkan pengguna membawa helm sendiri.

Ketua Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Igun Wicaksono mengatakan pada Maret lalu pihaknya telah menerbitkan protokol kesehatan bagi para pengemudi dan imbauan agar penumpang membawa helm sendiri.

“Untuk memasuki fase baru pandemi Covid-19 Garda juga tengah menyiapkan dan siap menerapkan basic hygiene bagi para pengemudi ojol maupun pengguna jasa ojol sebagai penguatan protokol kesehatan sebagai preventif,” ujar Igun Wicaksono dalam keterangan pers, seperti dikutip CNBC Indonesia Kamis (28/5/2020).

Basic hygiene merupakan langkah preventif Garda dalam menyambut fase baru Covid-19 the new normal, di mana apabila ojol sudah diperbolehkan membawa penumpang, maka diharapkan penumpang mendapatkan layanan ojol yang bersih dan higienis optimal.

Sebelumnya Garda memang sudah menerbitkan protokol kesehatan sebagai selama corona. Berikut protokol kesehatan driver Grab dan Gojek Cs mengantisipasi penyebaran corona.

1. Gunakan masker kesehatan atau beda ataupun masker seri N-95.
2. Upayakan menggunakan helm SNI berpenutup wajah.
3. Gunakan sarung tangan bersih higienis.
4. Gunakan atribut lengkap tertutup.
5. tutupi bagian leher dengan buff atau syal.
6. Gunakan sepatu tertutup dan kaos kaki.
7. Upayakan membawa hand sanitizer dan sabun cair mengandung antiseptik.
8. Lindungi keluarga di rumah dengan menyiapkan desinfektan untuk mencuci atribut dan perlengkapan lain.
9. Atribut ojol jangan langsung masuk ke dalam rumah, cuci dengan desinfektan.
10. Upayakan rajin minum vitamin tambahan untuk menambah imunitas.
11. Jaga kebersihan makanan dan minuman yang sehat.
12. Rajin cuci tangan dengan sabun cair mengandung antiseptik.
13. Hindari kontak dengan terduga Covid-19.
14. Siapkan plastik atau kantong khusus untuk simpan uang kertas dan logam.
15. Cek kesehatan jika mengalami gejala flu dan batuk.

Sumber: republika.co.id

TNI-Polisi Akan Pastikan Masyarakat Ikuti Protokol Kesehatan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto meminta para Kaopsda dan Kaopsres Aman Nusa II agar memastikan anggota TNI-Polri berada di titik-titik keramaian untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan di masa kenormalan baru. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menuju ke new normal.

“Sesuai dengan arahan Presiden bahwa untuk memastikan pelaksanaan kesiapan kita menuju ke tatanan atau normal yang baru, beliau menginginkan TNI-Polri ada di setiap keramaian untuk lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan yang telah kita sepakati lewat PSBB agar masyarakat bisa tetap produktif dan aman dari penularan Covid-19,” kata Komjen Agus Andrianto dalam rapat analisa dan evaluasi Operasi Aman Nusa II bersama para pejabat utama operasi tingkat Mabes Polri, Polda, dan Polres melalui konferensi video dari Ruang Pusdalsis Mabes Polri, Jakarta, Rabu (27/5).

Kepala Operasi Kepolisian Terpusat (Kaopspus) Aman Nusa II Penanganan Covid-19 itu juga meminta agar para Bhabinkamtibmas dikerahkan untuk sosialisasi agar dapat menjangkau seluruh masyarakat. “Agar 40.194 Bhabinkamtibmas disiapkan untuk melakukan sosialisasi protokol masyarakat produktif dan aman Covid-19,” katanya.

Agus menjelaskan, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, penerapan tatanan normal baru di berbagai daerah akan dilakukan secara bertahap.

Untuk tahap awal, akan diterapkan di empat provinsi yaitu Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Gorontalo serta 25 kabupaten/kota yang sebelumnya telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Di daerah-daerah itu akan dikerahkan personel TNI-Polri untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan protokol kesehatan di lapangan, khususnya terkait kewajiban masyarakat untuk memakai masker, menjaga jarak dan mencegah terjadinya kerumunan. Ia berharap upaya tersebut dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan sehingga angka penularan Covid-19 akan semakin menurun.

sumber: republika.co.id