Oleh: Tony Rosyid*
Jaga Pancasila, bukan hanya tugas Umat Islam. Tapi tugas semua anak bangsa. Kalau di media terkesan hanya umat Islam yang protes terhadap RUU HIP, karena pertama, umat Islam mayoritas. Kedua, umat Islam paling banyak merasakan pedihnya pemberontakan PKI.
Pembantaian dan pembunuhan para ulama, Kiyai pesantren, guru ngaji, iman masjid dan tokoh agama oleh PKI telah mengisi sejarah kelam bangsa ini. Terutama kaum Nahdhiyin dan para aktivis Ansor, mereka paling merasakan kebiadaban saat itu. Juga kader-kader HMI dan PII.
Umat kaget ketika RUU HIP diusulkan ke prolegnas DPR, hampir semua fraksi setuju. Kok bisa? Kecuali Demokrat dan PKS. Tak mau tanda tangan.
Setelah MUI mengeluarkan delapan maklumat yang didukung hampir seluruh ormas Islam, sejumlah fraksi di DPR tarik diri. PAN, PPP, PKB, Gerindra dan Nasdem balik badan. Semula mendukung, tapi sekarang menolak. Golkar setuju dengan catatan. Tinggal PDIP yang masih bertahan. Sendirian!
Sebagaimana diprediksi oleh banyak pihak, PDIP tak mungkin balik badan. Posisinya sebagai pengusul utama. Umat tahu itu. Apalagi, sebagian isi dari RUU HIP itu merupakan bagian dari visi dan misi PDIP. Terutama Trisila dan Ekasila yang dikristalisasi dalam konsep gotong royong.
Memahami itu, hanya kepada PDIP semua narasi umat itu diarahkan. Hanya PDIP yang dibidik umat. Dianggap paling bertanggung jawab atas RUU HIP. Bukan partai atau fraksi lain.
Bergaungnya tuntutan umat untuk bubarkan PDIP di berbagai daerah bisa dibaca sebagai arah dan target bidikan kelompok yang melawan RUU HIP.
Tentu, tak semudah itu. Di Indonesia, belum ada partai yang bubar kecuali karena dua hal. Pertama, dibubarkan oleh penguasa. Kedua, gak punya pengikut.
Sebagai protes dan tuntutan, itu sah-sah saja. Dijamin oleh konstitusi. Dan semua akan dikembalikan ke aturan hukum yang berlaku. Masalahnya, proses hukum seringkali jinak terhadap kekuatan politik. Dari dulu, ini jadi masalah yang sangat serius dan belum ada tanda-tanda untuk bisa diatasi.
Dari sisi analisis dan kalkulasi politik, pada akhirnya akan ditentukan oleh kekuatan mana antara PDIP vs Umat yang lebih superior. PDIP punya akses kekuasaan dengan semua kelengkapan alatnya. Sementara Umat punya kekuatan massa.
Sebagai partai penguasa, PDIP menunjukkan sikap tegarnya. Tak bergeser, apalagi mundur. Sebaliknya, PDIP justru menyerang balik dengan mempolisikan sejumlah orang yang diduga membakar bendera. PDIP juga instruksikan kadernya untuk siaga dan pasang bendera di rumahnya. Apa maksudnya? Boleh jadi itu pesan bahwa PDIP tidak pernah merasa gentar. Buktinya, kader PDIP justru mengadakan konvoi di Jakarta Timur dan Jogja saat umat demo di DPR.
Meski umat Islam cukup matang dan berpengalaman saat demo, sebagaimana terbukti pada demo 212 dan beberapa kali reuni, tapi tak menjamin akan mampu terus menahan diri jika merasa diprovokasi. Sebab, isu komunisme jauh lebih sensitif dari apapun, termasuk penistaan agama.
Langkah PDIP mempolisikan pembakar bendera, entah siapa pembakar itu sesungguhnya, juga menyiagakan kader dan adakan konvoi, bisa disalahpahami sebagai langkah provokatif. Langkah ini justru bisa menyulut situasi yang semakin tidak kondusif.
Harus dimengerti, komunisme adalah isu yang paling sensitif bagi umat Islam. Sebab, isu ini telah mewariskan sejarah pilu, bahkan mengerikan bagi umat Islam. Jejak sejarah inilah yang mendorong umat Islam tampak kompak menghadapi isu komunisme ini. Terbukti, Maklumat MUI mendapat dukungan hampir seluruh ormas.
Melihat situasi yang semakin sensitif, akan jauh lebih bijak jika PDIP menahan diri dan tidak membuat langkah-langkah yang bisa dianggap oleh umat sebagai upaya provokatif. Meski menuntut pembakar bendera itu dibenarkan secara konstitusional, tapi ini bisa dianggap memancing reaksi perlawanan umat yang semakin masif. Apalagi instruksi siaga, pasang bendera dan konvoi, ini bukan langkah tepat dalam situasi seperti sekarang.
Bangsa ini dibesarkan dengan jiwa kepahlawanan. Hendaknya semua pihak menghindari cara-cara preman.
*Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
