Sambangi DPRD Jateng, FUIS Minta RUU HIP Dicabut, Bukan Ditunda

Redaktur: Mazaya

SEMARANG(Jurnalislam.com)—Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Umat Islam Semarang (FUIS) menggelar aksi unjuk rasa menolak Rancangan Undang – Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan kantor DPRD Jawa Tengah, Jl Pahlawan Semarang, Jum’at (10/7/2020).

Aksi yang dimulai seusai sholat Jum’at tersebut diawali dengan long march dari Masjid Baiturrahman simpang lima menuju kantor DPRD Jateng untuk beraudiensi.

Dalam audiensi, perwakilan peserta aksi dari Dewan Dakwah, ustaz Deden Abdul Kohar  menyampaikan aspirasinya disampaikan ke pusat meminta agar Pancasila jangan dirubah karena akan mengorek duka lama atas pembantaian sadis yang dilakukan PKI.

“Jika ini diugkit-ungkit lagi berati akan mengungkit duka lama, ” kata dia.

Sedangkan dari Pengacara Muslim, Aditya dengan tegas meminta kepada DPR dan Pemerintah untuk mencabut RUU HIP dan tidak ada pembahasan lagi apapun bentuk perubahan namanya.

“Kita tidak hanya menolak, tapi dibatalkan tidak ada pembahasan sama sekali,” tegasnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, H. Romli Mubarok yang menjadi wakil ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi saat menerima perwakilan Ormas Islam menyampaikan bahwa aspirasinya akan disampaikan ke pusat karena menurutnya yang berhak dan menetapkan undang-undang adalah DPR RI dan Pemerintah

“Semua yang disampaikan akan kami sampaikan kepada yang punya kompetensi,” responnya.

FUIS mengakhiri aksinya tersebut menjelang waktu asar dengan membacakan pernyataan sikap bersama, diantara butir pernyataan sikap tersebut adalah “Tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor 25/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang PEMBUBARAN partai komunis indonesia, adalah sebuah bentuk pengabaian terhadap fakta sejarah yang sadis, biadab dan memilukan yang pernah dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia, sehingga sama artinya dengan persetujuan terhadap pengkhianatan bangsa tersebut”.

Massa Forum Umat Islam Semarang Desak RUU HIP Dicabut

Redaktur: Mazaya

SEMARANG(Jurnalislam.com)—Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Umat Islam Semarang (FUIS) menggelar aksi unjuk rasa menolak Rancangan Undang – Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan kantor DPRD Jawa Tengah, Jl Pahlawan Semarang, Jum’at (10/7/2020).

Aksi yang dimulai seusai sholat Jum’at tersebut diawali dengan long march dari Masjid Baiturrahman simpang lima menuju kantor DPRD Jateng.

Wahyu Kurniawan, ketua FUIS menyampaikan aksinya tersebut adalah bentuk dukungan terhadap maklumat MUI terkait penolakan RUU HIP yang akan merubah Pancasila menjadi Trisila maupun Ekasila.

“Ini adalah bentuk dukungan kami terhadap maklumat MUI tentang penolakan RUU HIP, yang mana itu akan merubah warisan para leluhur pendiri negeri ini yaitu Pancasila,” ucapnya

Ia pun menambahkan bahwa aksinya tersebut merupakan protes terhadap pemerintah yang belum mencabut RUU tersebut karena secara tidak langsung akan memberikan peluang PKI untuk bangkit.

“Kalau RUU ini tidak dicabut pemerintah, akan memberi peluang PKI untuk bangkit lagi,” tambahnya.

 

MUI-KPI-Kemenpora akan Gelar Anugerah Syiar Ramadan Virtual

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Majelis Ulama Indonesia bersama Komite Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kembali mengadakan agenda tahunan yaitu Anugerah Syiar Ramadan (ASR).

 

ASR yang akan dilaksanakan besok, Sabtu (11/7) ini berlangsung berbeda karena dilaksanakan di masa pandemi Covid-19. ASR kali ini akan dihelat secara virtual dan ditayangkan langsung di TV MUI (Official TV MUI).

 

Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi (Infokom) MUI, Asrori S Karni, mengatakan acara akan dibuka Wakil Presiden RI, KH MA’ruf Amin. Sejumlah pejabat negara yang akan hadir adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Menteri Agama, Fachrul Rozi, Ketua KPI Pusat Agung Suprio, dan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafidz.

 

Sementara itu, Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi KH Masduki Baidlowi, akan mewakili pimpinan MUI.

 

Asrori menjelaskan, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, penghargaan diberikan kepada insan media (televisi) yang dengan baik syiar Ramadan.

 

“Ada lima belas kategori yang diberikan dalam kegiatan ini,” ujar dia di Jakarta, Jumat (10/7).

Penghargaan itu meliputi program-program sebagai berikut:

 

Program Liputan Ramadhan, Program Ajang Bakat, Program Sinetron, Program Film Anisasi, Program Ramadhan Feature dan Dokumenter, Program Ramadhan Wisata Budaya, Program Dakwah Talkshow, Program Dakwah Non-Takhshow (Ceramah), Program Dakwah Non-Talkshow (Kultum), serta kategori pamungkas yaitu Televisi Terbaik Anugerah Syiar Ramadan 2020.

 

Selain itu, kategori lain adalah terkait kepemudaan. Kategori itu di antaranya Aktor Muda dan Aktris Muda Inspiratif, Penyanyi Pria Muda Inspiratif dan Penyanyi Wanita Muda Inspiratif,  Dai Muda Inspiratif dan Daiyah Muda Inspiratif, Qari Muda Inspiratif dan Qariah Muda Inspiratif, Host Muda Inspiratif, serta Grup Musik Muda Inspiratif.

Keputusan Pengadilan Turki: Hagia Sophia Kembali Menjadi Masjid

Redaktur: Mazaya

ANKARA(Jurnalislam.com) — Pengadilan Turki, Jumat (10/7), akhirnya mencabut status museum yang disematkan kepada Hagia Sophia. Keputusan pengadilan Turki ini kian memuluskan langkah pemerintah Turki untuk mengubah bangunan era Byzantinium ini kembali menjadi masjid.

Seperti dilansir Aljazirah dikutip dari Anadolu, Dewan Negara yang mendebatkan kasus ini, akhirnya membatalkan keputusan kabinet pada 1934 di era Kemal Ataturk yang sudah berjalan enam abad. Di era sekulerisme Ataturk, Hagia Sophia diubah menjadi museum dari sebelumnya masjid.

“Keputusan kabinet pada 1934 yang mengakhiri pemanfaatan Hagia Sophia sebagai masjid dan mengubahnya jadi museum tak sesuai dengan hukum,” ujar Dewan Negara. Belum jelas apakah keputusan Dewan Negara ini akan berlaku efektif segera atau ada proses lainnya.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah berulangkali menegaskan keinginannya untuk mengubah bangunan warisan dunia itu menjadi masjid. Meski mendapat penentangan dari sejumlah pihak, Erdogan menilai urusan Hagia Sophia adalah kedaulatan Turki.

Juru bicara kepresidenan Turki, Ibrahim Kalin, menyatakan pembukaan kembali Hagia Sophia sebagai masjid tidak akan menghilangkan identitasnya. Tempat tersebut dikatakan akan selalu menjadi warisan sejarah dunia. “Membuka Hagia Sophia untuk beribadah tidak menghalangi wisatawan lokal atau asing mengunjungi situs ini. Jadi kerugian dari warisan dunia tidak dipertanyakan,” kata Kalin dikutip dari Anadolu Agency.

Sumber: republika.co.id

Balon Bupati Catut Ketua MUI, Masyarakat Tasik Minta Azis Rismaya Minta Maaf

Redaktur: Mazaya

TASIKMALAYA (Jurnalislam.com) – Aliansi Aktivis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya (Almumtaz) keberatan atas pernyataan Bakal Calon Bupati Tasikmalaya, Aziz Rismaya Mahpud yang menginginkan Ketua MUI Kabupaten Tasikmalaya KH Ii Abdul Basith sebagai pendampingnya dalam Pikada pada 9 Desember 2020 mendatang.

Almumtaz juga keberatan atas pencantuman foto Aziz bersama KH Ii Abdul Basith dalam pemberitaan tersebut.

“Dalam suasana menjelang pemilihan bupati seperti sekarang ini, kami keberatan atas pencantuman Foto beliau Pak KH Ii Abdul Basith disandingkan dengan salah satu pasangan calon bupati Tasikmalaya, bahkan dengan pernyataan yang kurang pas diungkapkan di media tanpa dibicarakan dulu dengan beliau,” kata salah satu tokoh Almumtaz, Ustadz Asep Lugeza dalam pernyataan tertulis kepada Jurnalislam, Jumat (10/7/2020).

Ustaz Asep mengatakan, pimpinan Ponpes Sukahideng itu adalah ulama yang menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah.

“Kami mengenal sosok KH II Abdul Basith, adalah seorang tokoh perekat sesama Ahlu sunnah wal jamaah, beliau sangat hati-hati dan menghindari hal-hal yang bisa menodai persatuan, dalam pandangan kami, beliau bukanlah tipikal orang yang menggadaikan persatuan hanya untuk masalah politik, sebab beliau sering menasehati kami bahwa persatuan adalah kewajiban kedua setelah tauhid,” papar Ustadz Asep.

Asep Lugeza menyampaikan, kebaikan KH Ii Abdul Basith yang juga pimpinan Ponpes Sukahideng itu tidka boleh dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

“Beliau tokoh yang menerima siapapun dan dari kelompok manapun, termasuk semua calon bupati Tasikmalaya, sehingga kebaikannya tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik oleh salah satu pasangan,” tegasnya.

Selain itu, pernyataan Aziz dan pencantuman foto dirinya bersama KH Ii Abdul Basith juga dikhawatirkan memicu ketidakharmonisan di kalangan alumni Ponpes Sukahideng.

“Hal semacam ini khawatir tidak direstui oleh beliau dan akan memicu ketidakharmonisan di kalangan sesama alumni Pesantren Sukahideng maupun dalam hubungan antar pesantren,” tuturnya.

Asep Lugeza yang juga alumni Ponpes Sukahideng ini menjelaskan, Ponpes Sukahideng sudah lama dikenal sebagai lembaga pemersatu Ahlu Sunnah wal Jamaah untuk meluruskan pemahaman-pemahaman agama yang menyimpang.

“Sebagaimana yang tercantum dalam kitab mansyuroh dinniyyah yang merupakan pusaka salah satu sesepuh Pondok Pesantren Sukahideng,” papar Asep.

Oleh sebab itu, Ustas Asep menegaskan Aziz Rismaya untuk segera meminta maaf kepada KH Ii Abdul Basith baik secara pribadi maupun atas nama lembaga pesanten.

 

“Kami sebagai salah seorang Alumni pondok pesantren Sukahideng menganggap hal itu merupakan tindakan suul adab, dan untuk mengantisipasi hal-hal yang kurang baik kami sarankan segera datang meminta maaf kepada beliau secara pribadi maupun atas nama lembaga pesantren dan alumni pesantren,” pungkasnya.

Dinilai Masih Mahal, Pemerintah Seharusnya Gratiskan Rapid Test

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Patokan harga maksimal tes cepat atau rapid test yang dikeluarkan pemerintah dinilai masih mahal. Bahkan, anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai, rapid test  mestinya disediakan pemerintah secara cuma-cuma.

 

“Rapid test itu difasilitasi negara bukan untuk memberatkan masyarakat. Karena keperluan untuk itu pada hakekatnya bukan untuk masyarakat saja, tetapi juga untuk pemerintah,” kata Saleh, Rabu (8/7).

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan Surat Edaran tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi, yaitu Rp 150 ribu. Surat yang telah dikonfirmasi Kemenkes tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Bambang Wibowo pada 6 Juli 2020.

Menurut edaran itu, pemerintah perlu menetapkan tarif maksimal bagi masyarakat yang ingin melakukan rapid test lantaran tarif saat ini masih bervariasi. Variatifnya tarif tersebut menimbulkan kebingungan masyarakat.

ebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengusulkan pemberian subsidi untuk pengadaan rapid test bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan angkutan umum, terutama pesawat udara, kereta api, dan bus AKAP (Antar-Kota Antar-Provinsi). Sebab, sejumlah maskapai telah bekerja sama dengan berbagai mitra untuk mengadakan tes cepat Covid-19. Namun, harganya bervariatif dan mahal.

Sebagai contoh, Sriwijaya Air mematok harga rapid test di kisaran Rp 350-450 ribu dan Lion Air Group yang hanya Rp 95.000. Operator bandara, PT Angkasa Pura II juga menyelenggarakan tes cepat bekerja sama dengan Kimia Farma, di mana per calon penumpang dikenakan biaya Rp 225 ribudi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang dan Bandara Husein Sastranegara, Bandung.

“Kita minta Kemenkeu agar rapid test diberikan subsidi pada mereka yang akan melakukan perjalanan,” ujar Budi, pekan lalu.

Saleh menilai, harga maksimal yang ditetapkan Kemenkes itu tetap masih mahal bagi sebagian kalangan masyarakat. Padahal, kebutuhan masyarakat akan rapid test kian meningkat dengan adanya regulasi pemerintah yang mensyaratkan tes untuk beraktivitas seperti menggunakan kendaraan umum.

Sumber: republika.co.id

 

Warga Pemukiman Padat Diminta Bersiap Hadapi Covid

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Dalam webinar yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan The HUD Institute.

pada Kamis (9/7) diketahui jika Indonesia menempati urutan ke-4 sebagai negara dengan penduduk perkotaan tertinggi. Saat ini lebih dari setengah (55%) populasi Indonesia hidup di perkotaan.

Praktisi Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dodo Julliman P mengatakan, di tahun 2045 mendatang diperkirakan bahwa populasi penduduk perkotaan akan meningkat 63,8 juta dari tahun 2015 dimana 67,1%-nya tinggal diperkotaan. Dibandingkan negara-negara dengan penduduk perkotaan terbesar di dunia, Indonesia menempati urutan ke-4 sebagai negara dengan penduduk perkotaan tertinggi.

Perkembangan penduduk perkotaan yang cepat di lahan yang semakin terbatas berimplikasi pada urgensi sistem penyediaan perumahan yang tepat. Pada kenyataannya kota-kota di Indonesia memiliki kapasitas terbatas dalam penyediaan pelayanan infrastruktur dasar dan perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut hasil pengolahan Susenas Tahun 2019, saat ini terdapat 15,5 juta (38,9%) rumah tangga perkotaan yang tinggal

di unit rumah dengan kondisi dibawah standar yang mayoritas disebabkan oleh kondisi air bersih dan sanitasi. Pertumbuhan penduduk perkotaan yang tinggi, terbatasnya lahan perkotaan untuk perumahan dan harga lahan serta rumah yang meningkat tajam telah membatasi ketersediaan rumah yang terjangkau bagi masyarakat berpendapatan rendah.

“Faktor-faktor ini menjelaskan pesatnya pertumbuhan kawasan kumuh berpenduduk padat di kota-kota besar Indonesia. Masyarakat permukiman kumuh sendiri memiliki resiko kesehatan yang cukup besar disebabkan oleh kondisi layanan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi yang tidak memadai,” kata dia.

Sumber: republika.co.id

 

Covid Melonjak, Komisi IX: Jangan Malu Evaluasi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Meski saat ini tengah menuju new normal atau kenormalan baru yang digembor-gemborkan pemerintah tapi kasus Covid-19 justru terus melonjak.

Bahkan jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia yang dilaporkan pemerintah kembali mencetak rekor, Kamis (9/7).

Ada tambahan 2.657 pasien baru sehingga total 70.736 orang telah terinfeksi penyakit ini.

Menanggapi itu, anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Netty Prasetiyani mengatakan, Pemerintah harus berani melakukan evaluasi secara menyeluruh kebijakan, penanganan yang sudah dilakukan oleh Gugus tugas di tingkat pusat maupun daerah.

“Maka jangan ragu, jangan malu jangan merasa hina untuk mengevaluasi,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rabu (9/7).

Salah satunya adalah, kata Netty, dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) parsial di beberapa tempat yang telah menjadi transmisi baru. Juga mendasarkan setiap kebijakan itu pada ukuran ukuran yang scientific secara kuantitatif dan kualitatif. Sehingga jangan membua kebijakan yang tidak scientific atau sekedar populer.

Termasuk soal pematokan harga rapid test atau tes cepat oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang parameternya belum jelas. “Namanya rapid test itu juga harus diperjelas dulu, bagaimana keakuratannya? Sudah katanya tidak akurat banyak yang palsu, ini pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah juga harus kuat,” kata Netty.

Kemudian, Netty juga meminta agar Pemerintah mendengarkan saran dan kritikan dari para epidemiolog dan para pakar kesehatan, termasuk terkait penerapan kenormalan baru. Bahkan di dalam konteks kesehatan tidak mengenal istilah new normal tapi yang dikenal adalah new norm atau norma baru. Akibatnya masyarakat menganggap new normal seolah-olah sudah bebas dari pandemi Covid-19.

“Karena memang pemerintah tidak memberikan konsep yang tepat tentang new normal. Padahal menurut teman-teman kesehatan seharusnya bukan new normal yang disampaikan oleh pemerintah tapi norm, norma baru,” ucap Netty.

Kemudian, seharusnya, pemerintah tidak gegabah mengangkat atau menyudahi PSBB. Namun PSBB juga tak bisa diulang lagi dari awal, karena sudah lewat momentumnya. Maka pemerintah harus memiliki peta, dan jangan hanya condong pada ekonomi, meski memang terdampak. Sebab pandemi Covid-19 basisnya adalah pada kesehatan.

Sumber: republika.co.id

 

Amphuri Yakinkan Dana Gagal Berangkat Haji Umroh Aman

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) mengatakan, dana jamaah umroh, yang tertunda keberangkatannya karena pandemi Covid-19, akan tetap aman di tangan penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU). Calon jamaah juga tak perlu khawatir dengan travel umroh yang terancam gulung tikar terdampak pandemi Covid-19.

Sebab, semua dana umrah diawasi oleh Kementerian Agama melalui Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh).

“Jamaah insya Allah tidak perlu risau. Saat ini dengan fungsi kontrol yang ketat dari Kementerian Agama (lewat Siskopatuh), tidak mudah bagi travel PPIU untuk gagal dengan dana tersebut,” kata Sekretaris Jenderal Amphuri, Firman M Nur, Kamis (9/7).

Firman menjelaskan, dana jamaah tak bisa diselewengkan karena semua dana yang telah disetorkan ke akun bank milik PPIU akan tercatat di Siskopatuh. Kementerian Agama (Kemenag) akan mengetahui setiap jamaah yang telah membayarnya dan setiap jamaah juga akan diberikan bukti pembayaran.

Kemenag, lanjut dia, juga bisa melihat jumlah dana jamaah yang ada di akun bank milik PPIU dengan menggunakan Sikopatuh. “Kemenag bisa cek, itu kan sistem punya dia,” ucap Firman.

Adapun untuk dana yang ditarik PPIU, kata dia, Kemenag juga mengetahuinya. PPIU ketika menggunakan dana itu, untuk berbagai akomodasi ibadah umroh, juga akan memberikan bukti pembayarannya kepada jamaah. Mulai dari bukti pemesanan tiket pesawat, bus, penginapan, hingga visa.

“Bukti-bukti pembayaran ke pihak ketiga itu tidak diberikan ke Kemenag tapi itu jadi bukti PPIU saja dan jamaah juga akan menanyakan ‘kemana dana kami dibayarkan’,” ujar Firman.

Pemerintah Arab Saudi menutup ibadah umroh sejak 27 Februari lalu karena adanya pandemi Covid-19. Hingga saat ini belum ada kepastian kapan ibadah umroh akan dibuka kembali. Kendati demikian, Kemenag telah mendorong agar PPIU menjadwal ulang pemberangkatan jamaah.

Sedangkan untuk ibadah Haji, pemerintah Saudi telah memutuskan untuk menggelarnya secara terbatas tahun ini. Hanya umat Islam yang sudah menetap di Arab Saudi yang boleh melaksanakan ibadah Haji.

Sumber: ihram.co.id

 

Kurban Online Didominasi Generasi Millenial

Redaktur: Mazaya

 JAKARTA(Jurnalislam.com) — Direktur Resource Mobilization Dompet Dhuafa Doni Marlan mengatakan, tahun ini Dompet Dhuafa lebih menargetkan generasi milenial untuk berkurban meski di tengah pandemi.

Penanggungjawab Marketing Qurban Dompet Dhuafa ini juga mengatakan, kaum milenial sangat memerlukan penyaluran edukasi dan sosialisasi untuk berqurban. “Sasaran semua umur yang sudah dan ada mempunyai kemampuan untuk berkurban,” kata Doni, Kamis (9/7).

“Khususnya milenial yang menjadi edukasi dan sosialisasi kesadaran untuk kurban,” sambungnya. Di sisi lain, Direktur Karya Masyarakat Mandiri Dompet Dhuafa, Zainal Abidin Sidik mengatakan, berdasarkan kisaran usia pequrban yang terdata, kaum milenial hampir mendominasi di seluruh platform resmi Dompet Dhuafa.

“Kami belum bisa menentukan range usia para pekurban. Tapi kalau menilik media promosi kami yang mayoritas di platform digital, kami menduga mayoritas dari kalangan milenial. Penjualan di market place digital juga menunjukkan trend yang sama,” jelasnya.

Zainal juga menegaskan, meski di tengah pandemi, namun antusias umat untuk berqurban, nyatanya tidak menyurut. Hal tersebut terlihat dari target qurban harian Dompet Dhuafa yang selalu di atas 100 persen.

“Target harian kami semua di atas 100 persen, sampai hari ini,” kata Zainal saat dihubungi Republika, Kamis (9/7). Tahun ini, Dompet Dhuafa menyediakan 30 ribu domba kambing dan 1.000 sapi, atau setara dengan 37 ribu domba kambing.

Jumlah ini, lebih banyak jika dibandingkan dengan stok yang disediakan Dompet Dhuafa tahun lalu, yang keseluruhannya hanya berjumlah sekitar 21 ribu. “Target tahun ini, 1.500-an domba/kambing standar, 1.000 ekor medium, 1.800-an ekor premium dan 150-an sapi,” ujar Zainal.

Penanggungjawab Penyediaan Stock dan Distribusi Qurban itu meyakini, antusiasme masyarakat akan terus meningkat, terutama di detik-detik akhir sebelum perayaan Idul Adha. “Trend dari hari ke hari sampai hari raya biasanya naik, dan puncaknya 2-3 sebelum Idul Adha,” katanya.

Sumber: republika.co.id