Menag Izinkan Madrasah Gelar Kelas Tatap Muka Asal Terapkan Protokol Ketat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Pemerintah pusat menyetujui keinginan sejumlah madrasah atau sekolah untuk menggelar kegiatan belajar tatap muka langsung di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Menteri Agama (Menag), Fahcrul Razi membolehkan madrasah dari di tingkat dasar (ibtidaiyah) hingga menengah atas (aliyah) dibuka dengan catatan menerapkan protokol kesehatan secara tepat dan ketat.

Menag mengaku telah bersepakat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait izin pembukaan sekolah atau madrasah tersebut. Selain menerapkan protokol kesehatan Covid-19, sebelum dibuka pihak sekolah juga harus berkoordinasi dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah (pemda) setempat.

“Untuk sekolah madrasah maupun umum yang akan buka, silakan buka. Tentu saja dengan memperhitungkan, lingkungan aman Covid, guru-guru aman Covid, muridnya aman Covid, kemudian membentuk protokol yang ketat,” kata Menag di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin (SMH), Serang, Banten, Kamis, 6 Agustus 2020 dikutip dari Koran Sindo.

Ia menjelaskan, selama ini sudah ada ribuan pesantren yang dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Dari ratusan ribu santri yang sudah kembali ke pesantren, pihaknya baru menerima laporan hanya ada tiga santri yang diketahui positif Covid-19.

Sementara itu, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag, Waryono mengatakan, di antara kasus santri yang positif terpapar Covid-19 adalah di Pondok Pesantren Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Namun dari penelusuran, kasus di Gontor tersebut bukan berasal dari santri, tetapi dari orangtua yang mengantar anaknya.

Sumber: okezone.com

 

1323 Pedagang Pasar Positif Covid, 41 Meninggal Dunia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Data Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) menunjukkan adanya 1.323 kasus positif Covid-19 di 227 pasar di Indonesia per Kamis (6/8). Data tersebut juga mencatat sebanyak 41 pedagang meninggal dunia akibat virus Corona.

Ketua Bidang Infokom Ikappi Reynaldi Sarijowan mengatakan, penambahan korban meninggal terbaru terjadi di Pasar Sepinggan sebanyak dua orang, Pasar Muara Rapak satu orang, dan Pasar Baru satu orang. Semua pasar tersebut terletak di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Reynaldi mengatakan, pihaknya terus mendorong agar penanganan Covid-19 di pasar tradisional bisa lebih ditingkatkan. “Dalam catatan Ikappi kenaikan kasus positif dan kenaikan meninggal dalam beberapa pekan terakhir terjadi,” tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Kamis (6/8).

Ikappi, lanjutnya, mengimbau pemerintah daerah untuk lebih aktif dan serius dalam menangani kasus Covid-19 di pasar tradisional sembari terus melakukan testing di berbagai pasar. Ikappi juga mengimbau kepada para pedagang serta masyarakat agar disiplin mengenakan masker dan jaga jarak saat berinteraksi.

“Kami juga meminta kepada Palang Merah Indonesia, relawan, BNPB daerah serta semua pihak untuk bisa membantu melakukan sterilisasi pasar atau penyemprotan disinfektan secara berkala di pasar pada saat jam operasional pasar tutup,” ujar dia

Sumber: republika.co.id

Siap-siap, Sejumlah Tarif Tol Bakal Naik

Redaktur: Mazaya

SUMATERA(Jurnalislam.com)– Sederet ruas tol di Indonesia dijadwalkan mengalami kenaikan tarif pada paruh kedua tahun 2020 ini. Sejumlah jalan tol ini merupakan ruas yang seharusnya sudah mengalami penyesuaian sejak 2019 dan awal 2020, namun harus ditunda karena sejumlah alasan termasuk pandemi Covid-19.

Tarif ruas tol yang sudah resmi naik adalah Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera). Tarif tol pertama di Sumatera ini naik mulai 13 Agustus 2020 pukul 00.00 WIB.

General Manager Jasamarga Nusantara Tollroad Representative Office 1 Area Belmera, Rudy Pardede, menjelaskan bahwa penyesuaian ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 1246/KPTS/M/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Penyesuaian Tarif Pada Ruas Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa.

“Kami sudah melakukan sosialisasi dari tanggal 30 Juli 2020 melalui pencetakan spanduk, IG dan Facebook official Belmera,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Kamis (6/8/20).

Kali terakhir tarif tol ini naik yakni pada 8 Desember 2017 jam 00.00 WIB. Ketentuan tarifnya mengacu berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 975/KPTS/M/2017.

Sumber: cnbcindonesia

 

Pemerintah Klaim baru 2,1 Juta Karyawan di-PHK

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan baru  2,1 juta tenaga kerja yang terdampak akibat Covid-19. Sebagian besar merupakan pekerja yang dirumahkan, yakni mencapai 1.132.117 pekerja. Data tersebut dihimpun sejak awal Maret sampai 31 Juli 2020.

“Sementara 383.645 pekerja formal yang ter-PHK (pemutusan hubungan kerja), dan 630.905 pekerja informal terdampak kehilangan pekerjaan,” sebut Ida dalam diskusi Virtual Kemnaker, Rabu (05/08).

Jumlah yang dirilis pemerintah hanya kurang dari separuh dari angka yang dirilis dunia usaha. Kadin Indonesia memperkirakan jumlah PHK dan dirumahkan mencapai 6 juta lebih pekerja.

Bukan hanya untuk tenaga kerja di dalam negeri, namun tenaga kerja yang diproyeksikan untuk bekerja di luar negeri pun ikut terdampak. Mereka umumnya disebut tenaga kerja Indonesia (TKI). Tidak ketinggalan, peserta yang berstatus magang pun ikut dipulangkan, jumlahnya mencapai 465 orang.

“Terdapat 34.179 calon pekerja migran Indonesia yang gagal berangkat ke negara tujuan,” sebut Ida.

Namun, pekerja migran yang sempat gagal berangkat kini sudah mulai mendapat angin segar. Mereka kembali bisa bekerja di luar negeri setelah turun Keputusan Menaker RI Nomor 294 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Ada 14 negara yang dibuka penempatannya. Yakni Aljazair, Australia, Hong Kong, Korea Selatan, Kuwait, Maladewa, Nigeria, Uni Emirat Arab, Polandia, Qatar, Taiwan, Turki, termasuk dua negara Afrika yaitu Zambia dan Zimbabwe.

“Kami pertimbangkan negara penempatan, jenis pekerjaan dan tahapan proses penempatan,” sebut Ida.

Sumber: republika.co.id

Kematian Corona Global 700 Ribu Jiwa, Eropa Kembali Tutup Perbatasan

Redaktur: Mazaya

INTERNASIONAL(Jurnalislam.com) – Kasus kematian akibat virus corona (Covid-19) secara global kini menembus 700.000 kasus. Akibatnya banyak negara di wilayah Eropa kembali memberlakukan pembatasan perjalanan dan aturan penahanan baru pada Kamis (6/8/2020).

Wilayah Eropa sendiri memiliki lebih dari 200.000 kasus kematian sejak munculnya wabah pada Desember 2019 lalu. Meskipun begitu, jumlah kematian meningkat dengan cepat di wilayah Amerika Latin dan India.

Pandemi global ini sedikitnya menewaskan 716.302 individu di seluruh dunia, dengan Amerika Serikat mencatat kematian terbanyak dengan 162.708 kasus, diikuti oleh Brasil dengan 98.644 kasus kematian.

Kota Melbourne, Australia memasuki aturan penguncian terberat negara pada Kamis,dengan menutup bisnis yang tidak penting dan mengharuskan ratusan ribu lebih masyarakat untuk tinggal di rumah kembali.

Sementara, Jerman mulai memperkenalkan tes wajib bagi pelancong yang kembali dari zona risiko yang ditentukan mulai Sabtu (1/8/2020). Hal ini dilakukan karena munculnya kekhawatiran atas meningkatnya jumlah kasus pada liburan musim panas dan wabah lokal.

Daftar “zona risiko” Jerman saat ini mencakup sebagian besar negara non Uni Eropa, serta provinsi tertentu di Belgia dan Spanyol.

Austria pada Kamis juga mengumumkan akan mengeluarkan peringatan perjalanan untuk daratan Spanyol, menjadi negara terbaru yang melakukannya di tengah meningkatnya kasus virus korona baru di sesama negara anggota Uni Eropa.

Finlandia juga memberlakukan kontrol baru pada kedatangan dari beberapa negara Uni Eropa, termasuk Belgia, Belanda, dan Andorra, dan menghentikan wisatawan yang datang dari sana, serta memberlakukan karantina 14 hari pada masyarakat yang baru kembali.

“Situasinya sangat peka,” kata Direktur Strategis Kementerian Kesehatan Finlandia, Liisa-Maria Voipio-Pulkki, seraya menambahkan bahwa gelombang kedua dimulai, sebagaimana dikutip dari AFP.

“Apakah kita dapat mengharapkan gelombang yang lebih kecil atau gelombang yang lebih besar tergantung pada bagaimana kita merespon.”

Kemudian, Inggris juga telah memberlakukan kembali karantina bagi pelancong dari Belgia, Andorra, dan Bahama.

Norwegia mengumumkan bahwa Prancis akan dianggap sebagai zona merah karena kebangkitan kasus virus corona di sana. Ini artinya semua pelancong yang datang dari Prancis harus melakukan karantina wajib selama sepuluh hari.

Lebih lanjut, kementerian luar negeri Norwegia juga mengatakan Swiss, Monako, dan Republik Ceko juga terkena pembatasan serupa, serta dua wilayah Swedia.

“Situasi infeksi dapat berubah dengan cepat, seperti halnya pembatasan,” kata Menteri Luar Negeri Norwegia, Ine Eriksen Soreide.

Lalu Polandia juga akan memberlakukan kembali penggunaan wajib masker wajah di semua ruang publik di sembilan distrik, sebab negara itu mencatat rekor tertinggi baru dalam jumlah kasus terjangkit, kata menteri kesehatan mereka.

Pembatasan akan mulai berlaku mulai Sabtu dan juga akan mempengaruhi acara olahraga dan budaya di daerah tersebut, terutama di wilayah selatan dan timur.

Terakhir ada Yunani yang mengumumkan “minggu kebangkitan” pada Covid-19, memperketat perbatasan setelah peningkatan kasus di sebagian besar wilayah domestik pada Rabu (5/8/2020). Para pejabat menyalahkan acara klub dan acara sosial yang terlalu padat.

Munculnya wabah virus baru memaksa para pejabat untuk melakukan pertukaran yang tidak nyaman antara persyaratan kesehatan, serta kebutuhan untuk menghidupkan kembali perekonomian saat bisnis dan perusahaan berjuang.

Setidaknya sudah ada 19,224,403 kasus terjangkit virus corona secara global, dengan 716.302 kasus kematian, dan 12.342.777 pasien berhasil sembuh per Jumat (7/8/2020), menurut data Worldometers.

Sumber: cnbcindonesia

Digitalisasi Dinilai Kunci Bertahan, 89 Persen UMK Jabar Belum Siap

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com) – Kendati digitalisasi perdagangan telah gencar dilakukan, namun hingga saat ini sekitar 89% pelaku usaha mikro dan kecil di Jabar belum mengakses internet sebagai media melakukan perdagangan.

Padahal, secara jumlah, sekitar 98,8% usaha di Jawa Barat masuk dalam kategori usaha mikro dan kecil (UMK). Dari jumlah itu, mereka mampu menyerap 74% tenaga kerja. Kontribusi UMKM juga sangat signifikan bagi perekonomian. Sayangnya, pandemi menyebabkan banyak pelaku usaha sulit bertahan.

Head of West Indonesia Grab Indonesia Richard Aditya mengatakan, banyak bisnis yang tidak mampu bertahan dan bersaing di era new normal ini karena belum terdigitalisasi. Perubahan pola konsumsi masyarakat yang bergantung pada layanan digital menjadi salah satu faktor terbesar.

“Beralih dan mulai memanfaatkan digitalisasi adalah cara terbaik yang bisa dilakukan oleh para pelaku UMKM untuk mempertahankan usaha mereka di era tatanan baru ini,” kata Richard dalam acara peluncuran Program Terus Usaha di Jawa Barat, Kamis (6/8/2020).

Riset Center for Strategic and International Studies (CSIS) dan Tenggara mengungkap fakta, pekerja lepas dan UMKM yang didukung teknologi Grab berkontribusi sebesar Rp10,1 triliun bagi perekonomian Jawa Barat di tahun di 2018.

Sementara riset terbaru yang dilakukan pada 2020 menunjukkan responden melihat peningkatan pendapatan hingga 138% melalui digitalisasi.

Sebesar 31% responden mengaku bisa membuka lapangan pekerjaan bagi lebih banyak orang saat bisnisnya berkembang. Hal ini menandakan pentingnya digitalisasi untuk membantu ketahanan ekonomi, khususnya memasuki era new normal ini.

Investigasi Awal Ledakan Beirut:  2750 Ton Amonium Nitrat Terbengkalai

Redaktur: Mazaya

BEIRUT – Ledakan dahsyat di kawasan Pelabuhan Beirut, Lebanon, masih menyisakan pertanyaan besar mengenai penyebabnya.

Namun di tengah investigasi awal yang dilakukan otoritas Lebanon, tragedi yang menewaskan 137 orang ini diduga kuat akibat kelalaian dalam mengelola 2.750 ton amonium nitrat yang terbengkalai sejak 2013 silam.

Ribuan ton bahan kimia berbahaya itu awalnya disita dari Kapal MV Rhosus yang dijadwalkan berlayar dari Georgia menuju Mozambik.

Tapi, akibat masalah teknis, misi itu tidak tercapai. Seperti dilansir RT, saat di Spanyol Kapal MV Rhosus sebenarnya telah ditahan selama dua pekan di Pelabuhan Sevilla lantaran diketahui tidak dilengkapi dengan generator cadangan. Namun tak berapa lama kapal tersebut akhirnya bisa meneruskan perjalanan.

Di Beirut kapal itu kembali tertahan. Port State Control, anak lembaga Organisasi Maritim Internasional, melarang kapal itu meninggalkan Beirut karena ada tanggungan yang belum lunas.

Laporan media di Rusia dan Moldova pada 5 Agustus mengatakan MV Rhosus telah berlayar di bawah bendera Moldova ketika tiba di Beirut.

Situs web Odessitua.com melaporkan bahwa sebagian besar awak kapal adalah pelaut Ukraina yang terdampar sementara di Beirut pada 2013 setelah Grechushkin kehabisan dana untuk membayar gaji mereka atau untuk biaya kapal.

Permintaan Prokoshev dipenuhi. Seluruh barang di dalam kapal, yakni 2.750 ton amonium nitrat, lalu dipindahkan menuju gudang pelabuhan Hangar 12. Namun penyebab pemindahan saat itu sebenarnya karena lambung kapal bocor.

Pejabat senior Lebanon sadar barang itu berbahaya sehingga evakuasi dilakukan secepatnya. Namun rencana pembuangan amonium nitrat yang sudah muncul beberapa kali tidak pernah dieksekusi dan akhirnya terlupakan hingga tragedi memilukan itu terjadi.

Sumber: sindonews.com

Indef Nilai Pemerintah Jadi Sumber Masalah Penanganan Pandemi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad mengingatkan pemerintah akan adanya ancaman kelaparan saat pelemahan ekonomi yang terkontraksi hingga 5,32% pada kuartal II/2020. Menurut dia, hal itu tidak bisa dilepaskan dari adanya kenyataan bahwa terjadi penurunan pada sektor konsumsi rumah tangga.

Kata dia, sektor konsumsi rumah tangga ini adalah salah satu aspek yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi.

Adapun, pelemahan sektor ekonomi rumah tangga ini tidak hanya disebabkan oleh pandemi Covid-19 saja, tetapi juga tidak terealisasinya bantuan sosial dengan baik.

“Kenapa hanya yang 15,5 juta peserta BPJS Ketenagakerjaan saja yang dapat bantuan, padahal ada banyak warga yang tidak mendapatkan,” katanya.

Dia menambahkan, pemerintah tidak akan bisa terbebas dari resesi walaupun mengeluarkan jurus kebijakan ekonomi, jika masalah pandeminya disepelekan. Kalau penanganan kesehatannya masih seperti ini, Tauhid yakin Indonesia akan masuk jurang resesi lebih dalam di kuartal III/2020.

“Kebijakan pandemi ini pemerintah itu sumber masalah. Di awal bulan Maret itu komunikasi pemerintah sangat buruk mengacaukan disiplin masyarakat dan sekarang masyarakat tidak disiplin karena dimulai dari pemerintah,” tandasnya.

sumber: sindonews.com

UMKM Perlu Dukungan Usaha Saat Pandemi

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com) – Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi nasional perlu ditingkatkan kapasitasnya agar mampu bersaing di pasar lokal maupun global.

Hanya saja, mayoritas UMKM belum memiliki kapasitas pengembangan bisnis yang memadai.

Lantaran hal itu butuh pendampingan yang intensif untuk memperbesar skala UMKM. Seiring dengan pertumbuhan dan berkembang serta meningkatnya produksi, maka serapan tenaga di sekitar lokasi tempat usaha juga akan meningkat.

Kondisi tersebut direspons oleh PT Sarana Jabar Ventura (SJV) dengan menggandeng perusahaan bisnis inkubasi UMKM, PT Lumina Kaya Indonesia (KAYA.ID), untuk program pendampingan dan pengembangan UMKM binaannya. Kali ini SJV memilih, PT Zanada Corp Education (merk KIZZ Crunchy) yang berlokasi di kota Bandung, untuk diberikan dukungan pendanaan dan pendampingan pemasaran.

PT. Zanada Corp Education saat ini memproduksi kudapan chips berbasis bahan tempe dengan berbagai rasa. Penandatanganan perjanjian kerjasama SJV dengan merk KIZZ Crunchy dan juga KAYA.ID dilaksanakan secara virtual karena tetap mematuhi anjuran protokol kesehatan dan keselamatan pandemi Covid-19 pada hari Jumat 7 Agustus 2020, lalu.

Sumber: sindonews.com

Pemkot Pekanbaru Wajibkan Penggunaan Masker di Perkantoran

Redaktur: Mazaya

PEKANBARU (Jurnalislam.com) — Pemerintah Kota Pekanbaru mulai menyosialisasikan aturan wajib menggunakan masker di perkantoran berikut sanksinya.

Juru Bicara Umum Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut mengimbau seluruh warga Pekanbaru mematuhi aturan karena Satgas Covid-19 akan menerapkan sanksi mulai akhir pekan ini.

Dalam penerapan aturan penggunaan masker di lapangan nantinya turut diawasi oleh petugas dari satuan tugas yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI, dan Polri yang akan memperkuat tim. “Warga yang tak mengenakan masker akan didenda Rp 250 ribu,” kata Ingot, Kamis (6/8).

Denda ini bertujuan memotivasi warga supaya menerapkan perilaku sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19. Sedangkan untuk petunjuk teknisnya Pemko Pekanbaru telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 104 pada 10 Juni 2020. Perwako ini berisi tentang penerapan protokol kesehatan saat pola hidup baru.

Isi Perwako ini kemudian direvisi dengan Nomor 111 lalu diubah lagi dengan mencantumkan nilai denda Rp 250 ribu bagi warga yang tak mengenakan masker sehingga muncul Perwako New Normal Nomor 130.

Pada pasal 17 ayat 1 Perwako tersebut disebutkan, setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban protokol kesehatan yaitu tidak menggunakan masker dan atau menjaga jarak pada tempat yang diwajibkan untuk menjaga jarak minimal satu meter akan dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp 250 ribu.

Pada pasal 17 ayat 2 disebutkan, apabila sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dipatuhi, maka dikenakan sanksi kerja sosial berupa pembersihan sarana fasilitas umum selama satu hari kerja.

Kemudian pada pasal 19 ayat 1 disebutkan, pengendara transportasi yang tidak memakai masker dan atau tidak mematuhi protokol kesehatan dan pedoman tatanan perilaku hidup baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dikenakan sanksi denda administratif untuk pengendara transportasi roda dua atau sepeda motor sebesar Rp 250 ribu dan transportasi roda empat atau lebih sebesar Rp 1 juta.

Apabila sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dipatuhi, maka dikenakan sanksi kerja sosial berupa pembersihan sarana fasilitas umum selama satu hari kerja.

 

Sumber: republika.co.id