PBNU Sayangkan Berita Negatif Media Asing Terkait Pemberitaan Aksi 411

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Agil Siroj menyayangkan pemberitaan negatif media-media asing yang hanya memberitakan aksi 411 saat mulai rusuh. Padahal sebelum malam, massa menjalankan aksi dengan damai.

“Media-media asing seperti CNN, Aljazeera hanya memberitakan aksi saat rusuhnya saja, saat damainya pas siang hari tidak diperlihatkan,” katanya dalam acara konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (17/11).

Akibat pemberitaan negatif tersebut, lanjutnya, teman-teman Said di luar negeri langsung menanyakan kondisi Indonesia.

Padahal, aksi yang dilakukan massa berjalan damai sebelum ada oknum provokator yang memancing kerusuhan, lapor JITU Islamic News Agency.

Reporter: Tomi Abdullah/JITUIslamicNewsAgency

Gus Nuril: Ucapan Ahok di Pulau Seribu Merusak Kebhinekaan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Budayawan kontroversial Nuril Arifin alias Gus Nuril menyatakan ucapan Ahok saat kunjungan kerja ke kepulauan seribu telah merusak kebhinekaan di Indonesia. Dirinya mengaku tidak suka dengan omongan Ahok mencederai persatuan umat beragama yang saat ini sudah damai, lapor JITU Islamic News Agency.

“Semua umat beragama itu bersaudara. Saya gak juga dengan ucapan Ahok yang kayak comberan,” katanya dalam konferensi pers Parade Bhinneka Tunggal Ika di Bakoel Koffie, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Pria yang akrab dipanggil Gus Nuril mengaku telah menegur pendeta dan pasturnya Ahok untuk tidak berbuat seperti itu.

“Kami diajarkan Gus Dur untuk menjalin persatuan umat beragama di seluruh Indonesia. Tapi ucapannya telah merusak itu semua,” ujarnya.

Sosok Gus Nuril merupakan sosok yang kontroversial di tengah umat. Ia kerap berceramah di gereja dan mendapat kecaman dari berbagai pihak. Gus Nuril juga pernah diturunkan dari panggung maulid oleh kalangan habaib karena ceramahnya dinilai menyinggung elemen umat Islam seperti wahabi, PKS dan HTI.

Reporter: Tomi Abdullah/JITUIslamicNewsAgency

Acara Diskusi Ahok di DKM Masjid Sunda Kelapa Dipindah ke Cikini

JAKARTA (Jurnalislam.com) –DKM Masjid Sunda Kelapa pada Kamis (17/11/2016) menampik jika pihaknya menjadi tuan rumah acara Gerakan Eksponen HMI. Kepada JITU Islamic News Agency, pihak Masjid mengklarifikasi bahwa tidak ada acara apapun di Masjid Sunda Kelapa pada hari tersebut.

DKM Sunda Kelapa menambahkan, acara yang diberi tema “Kasus Ahok, Mungkinkah Jokowi di Impeachment” itu mencatut nama Masjid Agung Sunda Kelapa sebagai tempat acara.

Pihak Masjid mengatakan bahwa sebelumnya memang ada pihak HMI yang ingin meminjam tempat di Masjid tersebut, namun hanya secara lisan.

“Jadi gini HMI itu mau pakek tempat tapi baru lisan, sementara dari kebijakan pihak pengurus masjid Sunda Kelapa itu kalau organisasi yang mau menggunakan ruangan itu harus sepengatahuan dari pak Aksa Mahmud sebagai ketua Masjid Agung Sunda Kelapa,” tutur Heri, selaku Staf Masjid Agug Sunda Kelapa.

Karena tidak ada kelanjutan dari pihak HMI, pihak Masjid menganggap bahwa acara tersebut tidak ada.

“Semalam pihak HMI datang kepada kami saya sarankan seperti itu (izin pak Aksa Mahmud), tapi sampai sekarang itu tidak ada jawaban, jadi saya anggap hari ini tidak ada acara di masjid Agung Sunda Kelapa. Karena tidak ada konfirmasi kembali dari pihak HMI,” ungkapnya saat kami konfirmasi di gedung Fatahillah Masjid Sunda Kelapa, Kamis (17/11/16) siang.

Perizinan kepada Pak Aksa Mahmud selaku Ketua DKM Masjid Sunda Kelapa dikatakan memang sudah menjadi kebijakan dari Masjid.

“Karena itu sudah menjadi protap seperti itu, jadi kalau tidak ada secara tertulis buat pegangan kami buat di lapangan,” tuturnya.

Heri mengaku siap membantu siapapun jika ingin memakai ruangan yang ada di Masjid Agung Sunda kelapa jika mengikuti prosedur yang dibuat.

“Kami pada prinsipnya siap membantu kalau memang protap yang ditetapkan oleh pengurus itu ada,” pungkasnya.

Sebelumnya, beredar undangan di kalangan wartawan bahwa akan digelar acara diskusi tentang Ahok di Masjid Sunda Kelapa. Sejumlah nama tokoh seperti Rachmawati Soekarno Putri, Habieb Rizieq, Fuad Bawazier, Ridwan Saidi, Sri Bintang Pamungkas, Mulyadi P Tamsir, dan Bursa Zarnubi didaulat sebagai narasumber.

Informasi yang diterima JITU Islamic News Agency menyebutkan, acara tersebut tetap dilaksanakan namun tempatnya dipindah ke Warung Daun Cikini.

Reporter: Ali Muhtadin/JITUIslamicNewsAgency

Pasukan Irak dan Kurdi Berebut Kontrol Wilayah di Kota Mosul

MOSUL (Jurnalislam.com) – Perpecahan yang jelas telah muncul antara para pemimpin Irak dan Kurdi atas kontrol teritorial setelah merebut kembali sejumlah wilayah di Mosul, dan meskipun pertempuran untuk benteng terakhir IS di Irak baru memasuki bulan kedua, Aljazeera melaporkan, Kamis (17/11/2016).

Didukung oleh serangan udara koalisi yang dipimpin AS, pasukan Irak melancarkan operasi besar-besaran untuk merebut kembali kota utara pada 17 Oktober, dengan pejuang Peshmerga Kurdi juga memainkan peran utama dalam serangan.

Operasi militer tersebut telah menghasilkan keuntungan di wilayah Kurdistan yang otonom atau memperkuat kontrol atas petak wilayah sengketa di Irak utara.

Dan dalam beberapa hari terakhir, pemimpin Kurdi Massoud Barzani dan Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi telah memberikan interpretasi kontras mengenai pemahaman tentang siapa yang akan mengontrol wilayah di daerah Mosul setelah kota ini direbut kembali.

“Kami memiliki perjanjian dengan Amerika Serikat untuk tidak menarik diri dari wilayah Kurdistan,” kata Barzani pada hari Rabu dalam kunjungan ke pejuang garis depan Kurdi Peshmerga di kota Bashiqa yang telah direbut kembali.

Irak Kurdistan telah lama bersikeras bahwa daerah pinggir batas resmi – yang membentang dari perbatasan dengan Suriah di barat, dan ke Iran di timur – merupakan bagian dari wilayah yang harus mereka kontrol. Ini adalah posisi yang sangat ditentang oleh Baghdad.

“Daerah ini dibebaskan oleh darah 11.500 martir dan pasukan Peshmerga yang terluka,” kata Barzani. “Sehingga tidak mungkin setelah semua pengorbanan ini untuk mengembalikan wilayah tersebut kepada kontrol federal.”

Wilayah sekitar Mosul adalah mosaik komunitas etnis dan agama – Arab, Turkmen, Kurdi, Yazidi, Kristen, Sunni dan Syiah – meskipun Sunni merupakan mayoritas besar.

Pemimpin Kurdi bahkan melangkah lebih jauh dan mengatakan bahwa mereka mencapai kesepakatan dengan Baghdad mengenai “kemerdekaan” Kurdistan.

“Kemerdekaan adalah hak alami dari orang-orang kami dan kami tidak akan pernah menyerahkan hak tersebut dalam kondisi apapun dan kami telah membicarakan hal ini dengan jelas dan terbuka dengan Baghdad yang memberi kita respon positif.”

HRW: Pasukan IS Eksekusi 300 Mantan Polisi Irak di Selatan Mosul

BAGHDAD (Jurnalislam.com) – Pasukan Islamic State (IS) dilaporkan membunuh lebih dari 300 mantan polisi Irak tiga pekan yang lalu dan menguburkan mereka di sebuah kuburan massal di dekat kota Hammam al-Alil di selatan Mosul, Human Rights Watch mengatakan pada hari Kamis, 17 November 2016, lansir Al Arabiya News Channel, Kamis.

Seorang wartawan Reuters mengunjungi lokasi kuburan massal, di mana warga mengatakan gerilyawan IS memakamkan korban yang telah ditembak atau dipenggal. Penduduk mengatakan mereka percaya hingga 200 orang tewas beberapa minggu sebelum IS menarik diri dari kota.

Human Rights Watch mengatakan beberapa mantan polisi dipisahkan dari sekelompok orang berjumlah sekitar 2.000 dari desa-desa dan kota-kota terdekat yang dipaksa untuk berbaris di samping militan bulan lalu saat mereka mundur ke utara ke Mosul dan kota Tal Afar.

HRW mengutip buruh yang mengatakan ia melihat pasukan IS mengendarai empat truk-truk besar yang membawa 100 sampai 125 orang, beberapa di antaranya ia akui sebagai mantan polisi, melewati sebuah perguruan tinggi pertanian di dekat lokasi yang menjadi kuburan massal. Beberapa menit kemudian, ia mendengar tembakan senjata otomatis dan teriakan kesakitan, katanya. Malam berikutnya, pada 29 Oktober, adegan serupa diulangi, dengan antara 130-145 orang, ia mengatakan kepada HRW.

Saksi lain, seorang warga bernama Hammam al-Alil, mengatakan ia mendengar tembakan senjata otomatis di daerah ersebut selama kurang lebih tujuh menit, tiga malam berturut-turut. “Ini adalah bukti lain pembunuhan massal yang mengerikan oleh IS (Islamic State) terhadap mantan aparat di dalam dan sekitar Mosul,” kata Joe Stork, wakil direktur Timur Tengah di Human Rights Watch. “IS harus bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan.”

Dalam 48 Jam Serangan Udara Brutal Rusia Bunuh 94 Warga Sipil Aleppo

ALEPPO (Jurnalislam.com) – Sembilan puluh empat warga sipil tewas dalam serangan udara di distrik Aleppo Timur yang terkepung selama 48 jam terakhir, sumber-sumber pertahanan sipil setempat mengatakan pada hari Kamis (17/11/2016).

Najib al-Ansari, seorang pejabat pertahanan sipil berbasis Aleppo, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa sedikitnya 150 orang telah terluka dalam serangan udara – yang, katanya, sedang dilakukan oleh pesawat tempur rezim Rusia dan Suriah – dalam periode yang sama.

Setelah tiga minggu relatif tenang, wilayah Aleppo yang dikuasai oposisi berada di bawah pemboman sengit sejak Selasa sore, menurut sumber-sumber lokal.

Al-Ansari mengatakan serentetan serangan terakhir menggunakan amunisi cluster dan vakum, serta bom barel.

Laporan oleh sumber-sumber lokal membantah klaim Kementerian Pertahanan Rusia Igor Knonashenkov, yang baru-baru menyanggah tuduhan bahwa pesawat tempur Rusia masih menyerang Aleppo.

“Jet Rusia tidak melakukan serangan di Aleppo selama 28 hari terakhir,” kata Knonashenkov dalam sebuah pernyataan Selasa.

Suriah telah terkunci dalam perang global sejak awal 2011, ketika rezim Syiah Nushairiyah Assad menumpas protes unjuk rasa – yang meletus sebagai bagian dari gerakan “Musim Semi Arab” – dengan keganasan militer rezim tak terduga.

Sejak itu, ratusan ribu orang diyakini telah tewas dan jutaan lainnya mengungsi akibat konflik.

Pada 30 September tahun lalu, Rusia meluncurkan serangan udara yang luas di Suriah dengan tujuan menopang rezim Syiah Suriah Bashar al-Assad yang diperangi mujahidin dan oposisi Suriah.

Tuding Peserta Aksi 411 Dibayar Rp 500 Ribu, ACTA Laporkan Ahok

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait dugaan fitnah dan penghinaan melalui pernyataan bahwa demonstran 4 November 2016 dibayar Rp 500 ribu per orang.

Laporan disampaikan perwakilan ACTA, Habiburokhman di Gedung Bareskrim Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kawasan Gambir Jakarta Pusat, Kamis (17/11/2016). Ia mengatakan, pernyataan yang diduga fitnah itu pihaknya dapatkan dari laman mobile.abc.net.audengan judul berita “Jakarta Governor Ahok Suspect in blasphemy case, Indonesia Police say” yang diposting pada Rabu (16/11/2016).

“Di dalamnya juga terdapat rekaman video pernyataan langsung Ahok yang secara garis besar mengatakan ‘It’s not easy, you send more than 100.000 people, most of them if you look at the news, said they got the money 500.000 rupiahs‘,” katanya.

Menurut dia, selain berisi dugaan fitnah, berita tersebut juga menggambarkan sikap Ahok yang sama sekali tidak merasa bersalah dan tidak menyesal atas apa yang membuat dirinya menjadi tersangka.

“Di saat situasi yang mulai mereda saat ini, Ahok malah terkesan kembali ingin menimbulkan gesekan,” jelasnya. Ia menyatakan, perlu dicatat bahwa banyak di antara peserta demo 4 November adalah ulama sehingga menuduh demonstran 4 November dibayar sama saja dengan menghina ulama.

Sementara itu, Herdiansyah, pelapor dari kasus ini mengatakan, pihaknya sebagai WNI diatur untuk mengemukakan pendapatnya di muka umum dan dirinya tergerak untuk turun dalam demo 4 November itu.

“Tapi saya difitnah dengan mengatakan saya dibayar Rp 500 ribu. Tolong tunjukkan siapa yang dibayar itu dalam aksi 4 November. Saya kan peserta aksi nah saya termasuk, kalau memang Pak Ahok tahu ada yang dibayar tunjukkan siapa itu karena saya merasa itu dituduhkan karena saya peserta aksi 4 November,” tuturnya.

Sehari sebelumnya, Badan Reserse Kriminal Polri resmi menetapkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama terkait ucapan yang dilontarkan saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

Adapun sesuai Peraturan KPU No 9/2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, status Ahok menjadi tersangka tidak membatalkan kepesertaan pasangan calon nomor urut dua tersebut dalam Pilkada DKI 2017. Pasangan Ahok-Djarot pun mengaku akan tetap melakukan kampanye seperti biasa.

Sumber : Antara

Besok Apel Akbar Muslim Jabar Tuntut Polri Segera Tahan Ahok

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Sejumlah ormas Islam se-Jawa Barat yang tergabung dalam Aliansi Pergerakan Islam (API) akan menggelar Apel Akbar Muslim Jabar pada Jum’at (18/11/2016) besok di depan Gedung Sate Bandung usai shalat Jumat.

Aksi damai itu sebagai respon atas tidak ditahannya Gubenur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam gelar perkara terbuka pada Rabu (16/11/2016).

“Alhamdulillah pada hari Rabu, 16 Nov 2016 sekitar jam 10.30 Polri mengumumkan penetapan AHOK sebagai tersangka terkait penistaan agama. Namun sayangnya tidak dibarengi dengan penahanan,” kata Ketua Aliansi Pergerakan Islam (API) Jawa Barat, Ustadz Asep Syaripudin dalam pernyataan tertulis, Kamis (17/11/2016).

Oleh sebab itu, kata Ustaz Asep, mendesak Polri untuk segera menahan Ahok dan memulai proses penyidikan. Namun jika dalam waktu 2×24 jam Polri tidak melakukan penahanan Ahok, API akan mendorong GNPF MUI untuk menyelenggarakan Aksi Bela Islam Jilid III pada 25 Nopember mendatang.

“Dan Insyaa Allah minimal 1 juta (satu juta) perwakilan Muslim Jabar siap bergerak ke Jakarta,” tegasnya.

Reporter: Aryo Jipang

whatsapp-image-2016-11-17-at-20-07-52

Desak Ahok Ditahan, Besok Umat Islam Solo Raya Gruduk Mapolresta Surakarta

SOLO (Jurnalislam.com) – Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) menyayangkan sikap Polri yang tidak menahan Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Thahaja Purnama (Ahok) pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan Al Qur’an.

“Hal ini, menimbulkan kesan negatif di mata masyarakat, bahwa Polri telah bertindak diskriminatif terhadap tersangka-tersangka yang lain (langsung tahan) dan sangat jelas Polri terkesan mengistimewakan Ahok,” kata Ketua DSKS, Ustadz Muinudinillah Basri, MA dalam siaran pers yang diterima Jurniscom, Kamis (17/11/2016).

Oleh karena itu, DSKS mengundang kepada semua umat Islam Solo Raya untuk hadir dalam aksi damai AKSI BELA ISLAM Lanjutan pada hari Jumat (18/11/2016).

Aksi yang akan dilaksanakan setelah shalat Jumat itu akan diisi dengan longmarch dari Masjid Kota Barat menuju Mapolresta Surakarta.

Reporter: Riyanto

1000 IKM di Jabar Dapat Sertifikat Halal

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia seharus Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam pemasaran maupun produk halal. Namun nyatanya potensi tersebut masih menjadi pangsa pasar produk luar negeri saja.

Demikian disampaikan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag RI Okeu Nurwan saat memberi sambutan dalam acara penyerahan sertifikat halal bagi 1000 pelaku Industri Mikro, Kecil dan Menengah di Pusdai Jabar, Kamis (17/11/2016). Lebih lanjut Okeu memaparkan seharusnya dibukanya kran perdagangan bebas seperti MEA maupun AFTA mampu meningkatkan daya saing produk dalam negeri bahkan berbalik membanjiri pasar internasional.

“Konsep pasar protektif kurang tepat seharusnya kita juga kembangkan konsep pasar invasi. Kita selalu ditakuti belum siap sehingga membelenggu produsen kecil dan hanya bisa bertahan dari serangan produk luar. Jika modal dan mental tidak kuat maka kolaps diujung bertahanan itu,”ujarnya.

Untuk itu, ia memberikan selamat sekaligus semangat kepada produsen yang telah mendapat sertifikat halal sebagai salah satu syarat untuk bisa menembus pasar ASEAN bahkan dunia. Meski masih ada beberapa persyaratan lagi yang harus dipenuhi untuk menembus pasar global, namun menurut Okeu dengan dimilikinya sertifikat halal tersebut setidaknya pasar muslim dalam negeri maupun ASEAN sudah ada ditangan.

“Hari ini setidaknya di Jawa Barat sudah bertambah lagi produk halal yakni ada 1000 sertifikat halal yang kita berikan secara gratis. Jika ini ditambah dengan provinsi lain maka ada ribuan lagi yang bisa membanjiri pasar dalam dan luar negeri,”ungkapnya.

Pemerintah menurut Okeu mendukung sepenuhnya produk-produk halal baik produk dalam negeri maupun import yakni dengan adanya UU No.23 tahun 2014 tengtang Jaminan Produk Halal (JPH). Selain itu melalui kerja sama antara Disperindag dan LPPOM MUI juga menggulirkan program sertifikat halal secara gratis.

“Sekarang tinggal bagaimana upaya kita menggerakkan masyakarat khususnya sesama muslim untuk selalu mengkonsumsi produk halal buatan dalam negeri. Kalau di televisi ada ajakan ‘Cintailah produk-produk Indonesia’ maka bisa kita tambahi dengan ‘yang halal’,”ajaknya.

Menurut Okeu keperihakan dan kepedulian sesama muslim untuk hanya mengkonsumsi produk halal itu sangat penting, selain tuntutan ajaran Islam juga sebagai bentuk persaudaraan sehingga saling menguatkan.

“Jika dipasaran ada produk halal, satu produk impor satu lagi produk saudara kita ya belilah produk dalam negeri meski harganya mungkin agak mahal sedikit. Tapi itulah salah satu wujud kepedulian kita dan kesungguhan kita dalam membangun ekonomi ummat dan bangsa,”pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut Okeu secara simbolis menyerahkan 1000 sertifikat halal kepada pelaku IKM di 21 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Sebagaimana diketahui Jawa Barat sendiri telah mencanangkan sebagai Provinsi Halal pertama di Indonesia dimana ada tiga kabupaten yang telah dinyatakan ‘Kota Halal’ yaitu Kuningan, Majalengka dan Bogor.

Reporter: Iman/JITUNews Agency