Ansharusyariah Berharap NU Muhammadiyah Bersatu Lawan Kriminalisasi Ulama

SUKOHARJO (Jurnalislam.com) – Juru Bicara Jamaah Ansharusy Syariah, Ustadz Abdul Rochim Ba’asyir mengimbau ormas-ormas Islam besar di Indonesia bersatu menghadapi upaya kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis Islam.

Baca juga: Kriminalisasi Kian Menjadi, UBN: Pemerintah Semakin Represif

“Saya melihat Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) ini adalah wadah terbesar umat Islam di Indonesia, jika kedua organisasi ini tidak tegas, maka umat Islam akan seperti kehilangan wadahnya. Kebersamaan dan kesatuan mereka akan hilang,” tuturnya kepada Jurnalislam.com di Ponpes Al-Mukmin, Ngruki,, Rabu (7/6/2017).

Ustadz Iim, sapaannya, berharap, Muhammadiyah dan NU bisa membimbing dan menggerakan umat Islam guna meraih kekuatan demi terciptanya persatuan dan kesatuan antar umat Islam di Indonesia.

“Saya berharap NU dan Muhammadiyah punya peran yang betul-betul besar sekali saat ini, yaitu untuk bisa menggalang kekuatan umat. Kalau NU dan Muhammadiyah tidak mau bergerak, maka umat ini akan bergerak sendiri-sendiri dan akan lemah,” ungkapnya.

Baca juga: Pemuda Muhammadiyah: Persoalan Bangsa Saat Ini adalah Ketidakadilan, Bukan yang Lain

Ia menjelaskan, musuh-musuh Islam semakin menampakkan permusuhannya dengan terus berupaya untuk mencitraburukan Islam dan syariat Islam.

“Semakin hari semakin jelas, semakin kelihatan kalau kalangan Islam phobi ini terlihat permusuhannya kepada Islam dan kaum muslimin. Saat ini bukan hanya untuk mengkriminalisasi ulama, tapi untuk menjatuhkan nama baik Al-Quran, dan syariat islam, fitnah mereka lakukan, seperti di media sosial yang hari ini sudah jadi makanan harian,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ustadz Iim mengimbau seluruh kaum muslimin agar tidak terprovokasi dengan banyaknya isu yang menyudutkan Islam. Dia mengajak agar umat Islam fokus untuk mengembalikan izzah dan harga diri umat Islam di Indonesia ini.

Reporter: Arie Ristyan

4 Pasukan AS Tewas di Distrik Garamsir, Afghanistan

HELMAND (Jurnalislam.com) – Sekitar pukul 06:00 dini hari hari Selasa (6/6/22017), sebuah patroli Amerika diserang mujahidin Imarah Islam Afghanistan (Taliban) di daerah Dakirta di distrik Garamsir, menyebabkan 4 penjajah AS terbunuh dan terluka yang kemudian dipindahkan oleh helikopter medis.

“Segala pujian adalah milik Allah yang maha kuasa karena mujahidin tidak menderita korban dalam operasi tersebut,” koresponden Al Emarah News mengatakan.

Laporan juga datang dari Kabul, pejuang Taliban menembakkan sebuah rudal ke markas Resolute Support di daerah Shash Darak di kota Kabul sekitar pukul 11:00 waktu setempat hari ini.

Menurut informasi awal, rudal tersebut menghantam target yang mereka maksudkan, kemungkinan telah menyebabkan kerugian mematikan bagi musuh.

Komandan Perang Syiah Houthi Tewas dalam Serangan Udara Koalisi

YAMAN (Jurnalislam.com) – Seorang komandan pemberontak Syiah Houthi tewas dalam serangan udara koalisi pimpinan Saudi di barat laut Yaman, kata tentara Yaman pada hari Selasa (6/6/2017), World Bulletin melaporkan.

Dalam sebuah pernyataan, tentara mengatakan Khalil Mohamed Azm tewas dalam serangan yang menargetkan distrik Midi di provinsi hajjah barat laut, Senin.

Sejumlah pemberontak Syiah Houthi juga terluka dalam serangan itu, menurut pernyataan tersebut.

Tentara mengatakan bahwa Azm adalah komandan Houthi ketiga yang terbunuh di Midi pekan ini.

Tidak ada komentar dari kelompok Houthi mengenai laporan tersebut.

Yaman telah jatuh ke dalam perang pada tahun 2014 setelah pemberontak Syiah Houthi yang didukung Iran menguasai ibukota Sanaa dan provinsi lainnya.

Pada tahun 2015, Arab Saudi dan sekutu Arabnya meluncurkan serangan udara besar untuk membalikkan keuntungan Houthi dan menopang pemerintah Yaman yang didukung Saudi.

Menurut pejabat PBB, lebih dari 10.000 orang Yaman telah terbunuh dalam konflik sampai saat ini, sementara lebih dari 11 persen dari jumlah penduduk negara telah mengungsi dari rumah mereka.

Agresi AS di Raqqah telah Dimulai

SURIAH (Jurnalislam.com) – Awal hari Selasa (6/6/2017) agresor AS mengumumkan dimulainya operasi untuk mendorong kelompok Islamic State (IS) dari Raqqah, ibukota de facto kelompok tersebut di Suriah, lansir World Bulletin.

Pasukan Demokratik Suriah (SDF) sejak November telah berjuang untuk mengepung IS di kota Suriah utara, yang merupakan salah satu kota pertama yang dikuasai IS.

Sejak saat itu IS menggunakan Raqqah untuk merencanakan dan mengkoordinasikan serangan di seluruh dunia, menurut pejabat AS.

“Kita semua melihat serangan di Manchester, Inggris,” komandan koalisi pimpinan AS Letnan Jenderal Steve Townsend mengatakan dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan dimulainya operasi Raqqah.

“IS mengancam semua negara, bukan hanya Irak dan Suriah, tapi juga negara asal kita sendiri. Ini tidak bisa dipertahankan,” katanya.

Raqqah dilaporkan dikepung dari utara, barat dan timur mengikuti pergerakan SDF.

Koalisi mengatakan bahwa SDF telah menyerukan warga sipil untuk melarikan diri dari Raqqah, dan telah berjanji untuk menyerahkan kembali kendali kota “kepada badan perwakilan warga sipil setempat yang akan memberikan keamanan dan pemerintahan” setelah dibebaskan.

Dukungan agresi AS untuk SDF telah memperburuk hubungan dengan Ankara karena peran penting yang dimainkan PKK/PYD dalam grup tersebut.

Turki menganggap PKK/PYD sebagai cabang Suriah dari PKK, yang ditunjuk sebagai sebuah organisasi teroris oleh Turki dan Uni Eropa. Namun, AS memandang PKK/PYD sebagai sekutunya dalam perang melawan IS di Suriah utara.

Peluncuran operasi Raqqah terjadi saat pasukan Irak terus berjuang untuk menghapus IS dari Mosul, kubu terakhir kelompok tersebut di Irak.

Pertarungan jarak dekat yang padat di Mosul barat telah memperlambat kemajuan Irak, namun Townsend mengatakan bahwa pasukan mitra “terus-menerus mendorong IS”.

“Sekali IS dikalahkan baik di Mosul maupun Raqqah, masih banyak pertempuran keras di masa depan, namun Koalisi ini kuat dan berkomitmen untuk menghancurkan IS sepenuhnya di Irak dan Suriah,” tambahnya.

Kelompok Bantuan Kemanusian Gaza: Qatar Kontributor Terbesar untuk Penduduk Palestina

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Kelompok bantuan dan penduduk Jalur Gaza menyatakan keprihatinan mereka atas keretakan Qatar dengan beberapa negara Arab, yang dapat mempengaruhi bantuan ke wilayah miskin tersebut.

Jan Egeland, Sekretaris Jenderal Dewan Pengungsi Norwegia mengatakan pada hari Selasa (6/6/2017) bahwa Qatar “sangat penting sebagai investor di Gaza” dan sebagai “kontributor proyek infrastruktur di sana,” lansir Aljazeera.

Dia menambahkan sekarang hal ini mungkin “tidak mudah terus berlanjut.”

Qatar adalah salah satu kontributor bantuan terbesar ke wilayah Palestina.

Dukungan Qatar hadir dalam bentuk proyek kemanusiaan untuk memperbaiki kehidupan dua juta orang di Gaza, yang berada di bawah blokade Israel-Mesir.

Qatar telah membangun sebuah kompleks perumahan bagi ribuan keluarga, membuka jalan-jalan utama di Gaza, membangun sebuah rumah sakit dan mendanai rekonstruksi ratusan rumah yang hancur atau rusak dalam perang 50 hari dengan Israel pada tahun 2014.

Kini dengan krisis yang menjulang di antara Qatar dan tetangganya di Arab, warga di Gaza mengkhawatirkan keadaan akan lebih buruk lagi.

“Jika ini terjadi dan Qatar menarik mundur dukungannya, hal itu akan sangat mempengaruhi penduduk di Gaza, terutama karena Qatar adalah pemodal besar dari proyek rekonstruksi setelah perang dan kegiatan amal,” kata Ahmed Rezeq, seorang pengusaha berusia 25 tahun, kepada Al Jazeera.

Dia mengatakan bahwa pada akhirnya, rakyat Gaza akan “membayar harga” karena konflik.

Sementara Sara Thabit Dogmash, 23 tahun, seorang peneliti di Pusat Demokrasi Palestina dan Resolusi Konflik, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dia yakin Qatar akan terus mendukung penduduk Gaza.

“Qatar adalah negara terkaya di dunia, secara ekonomi dan politik kuat, tidak ada oposisi dalam negeri. Qatar mendukung negara dan masyarakat di seluruh dunia Arab.”

Senada dengan Turki, Aljazair Serukan Negara-negara Teluk Berdialog

ALJAZAIR (Jurnalislam.com) – Aljazair pada hari Selasa (6/6/2017) menyerukan dialog antar negara-negara Teluk setelah beberapa dari mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dengan alasan masalah keamanan nasional.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri meminta untuk mengadopsi dialog “sebagai cara untuk menyelesaikan perbedaan yang dapat muncul di antara negara-negara,” lansir World Bulletin.

“Aljazair tetap yakin bahwa kesulitan saat ini bersifat sementara dan kebijaksanaan dan pengendalian diri akan menang,” kata pernyataan tersebut.

Pada hari Senin, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain dan Yaman memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, menuduh Doha mendukung terorisme.

Eskalasi mendadak tersebut terjadi dua pekan setelah situs resmi kantor berita Qatar tersebut diduga diretas oleh kelompok yang tidak diketahui dan dilaporkan menerbitkan pernyataan yang secara salah dikaitkan dengan Emir Qatari Sheikh Tamim.

Insiden tersebut memicu perselisihan diplomatik antara Qatar dan negara-negara Teluk sesama Arab Saudi dan UEA.

AS Kuatirkan Pangkalan Udara Terbesarnya di Qatar

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Dalam serangkaian tweets pagi hari, Presiden yang dikenal anti-Islam Donald Trump melemparkan hubungan Washington dengan Doha ke dalam krisis yang mendalam pada hari Selasa (6/6/2017) dan menimbulkan keraguan tentang masa depan pangkalan udara AS yang terbesar di Timur Tengah tersebut, lansir World Bulletin.

Pangkalan udara tersebut juga merupakan markas regional pasukan khusus AS dan markas komando angkatan udara – dua komponen penting dalam operasi militer Amerika di Afghanistan, Suriah, Irak dan sekitarnya.

Komentar Trump muncul setelah Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan negara-negara Teluk lainnya memutuskan hubungan diplomatik dengan tetangganya yang lebih kecil.

Pemimpin AS itu tampaknya memuji langkah negara-negara Teluk yang mengisolasi Doha, sebagai sebuah langkah yang dia katakan bisa “menjadi awal dari berakhirnya terorisme yang mengerikan!”

“Jadi bagus melihat kunjungan Arab Saudi dengan Raja dan 50 negara sudah terbayar,” kata Trump di tweet pagi.

“Mereka mengatakan mereka akan mengambil garis keras untuk mendanai … ekstremisme, dan semua referensi menunjuk ke Qatar,” katanya.

Tweet Trump menandai sebuah keberangkatan besar dalam kebijakan luar negeri AS yang dapat meningkatkan keseimbangan kekuasaan di Timur Tengah, dan membiarkan pemerintahannya berebut untuk menanggung kerusakan tersebut.

Beberapa pekan yang lalu Trump tersenyum dan berjabat tangan dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, dengan mengatakan bahwa “kita adalah teman, kita telah lama berteman.”

Juru bicara Pentagon Jeff Davis mencoba untuk memadamkan kekhawatiran tentang masa depan Al-Udeid, dengan menekankan bahwa tidak ada “dampak” pada operasi militer AS di Qatar “dan kami tidak mengantisipasi akan adanya dampak.”

Rupanya bertentangan dengan Trump, juru bicara Sean Spicer berusaha menetralkan ucapan Trump dengan mengatakan Gedung Putih “ingin melihat masalah ini mereda dan segera diselesaikan.”

“Presiden memiliki percakapan yang sangat, sangat konstruktif dengan emir selama kunjungannya di Riyadh,” Spicer menambahkan.

“Saat itu, dia sangat berbesar hati dengan komitmen emir untuk secara resmi bergabung dengan pusat penargetan pembiayaan teroris.”

GNPF MUI Serukan Umat Islam Lakukan Qunut Nazilah

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, Ustadz Bachtiar Nasir mengimbau umat Islam untuk melakukan qunut nazilah di bulan Ramadhan ini. Hal itu dilakukan untuk meminta pertolongan Allah SWT dalam menghadapi berbagai kedzaliman yang menimpa umat Islam Indonesia saat ini.

“Menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk tetap bersungguh-sungguh bermunajat kepada Allah SWT dan melaksanakan qunut nazilah guna memperoleh jalan keluar dari kedzoliman yang terus-menerus menimpa umat Islam,” kata pria yang karib disapa UBN itu dalam rilis yang diterima Jurnalislam.com, Selasa (6/6/2017).

Selain itu, UBN menyeru umat Islam untuk tetap siap siaga dan merapatkan barisan untuk menyambut seruan Aksi Damai Bela Islam.

“Tetap siap merapatkan diri untuk menghadiri mobilisasi umum aksi damai bela Islam dalam upaya amar ma’ruf nahyi mungkar melawan ketidakadilan hukum dan ketidakadilan sosial khususnya terhadap umat Islam sebagaimana aksi-aksi bela Islam yang selama ini telah berjalan dengan baik,” ujarnya.

GNPF MUI juga mengapresiasi gerakan yang telah ditunjukkan berbagai elemen umat Islam dalam rangka menegakkan keadilan hukum dan keadilan sosial secara legal konstitusional.

Reporter: Muhammad Firdaus

Di Bulan Penuh Hikmah, Ini Seruan GNPF MUI Untuk Pemerintah

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menyikapi situasi nasional Indonesia yang semakin merugikan umat Islam, pada bulan Ramadhan ini Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI menyerukan beberapa hal kepada pemerintah. Diantaranya, meminta pemerintah untuk menghentikan upaya kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis Islam.

“Menyerukan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil langkah-langkah serius guna menghentikan kriminalisasi terhadap ulama, tokoh oposisi maupun aktivis Islam,” kata Ketua GNPF MUI, Ustadz Bachtiar Nasir (UBN) dalam rilis yang diterima Jurnalislam.com, Selasa (6/6/2017).

GNPF juga mendorong penegakan hukum oleh aparat Kepolisian yang berkeadilan berdasarkan due process of law, profesional, dan menjunjung tinggi HAM.

“Serta menghentikan orkestra labelling terhadap umat Islam seolah-olah umat Islam adalah pihak yang anti Pancasila, anti keberagaman atau kebhinekaan dan anti NKRI,” ujarnya.

Kepada seluruh elemen bangsa Indonesia, GNPF menyeru untuk tidak mudah terbawa arus jargon-jargon politik yang terkesan bagus dan penting padahal tidak memiliki relevansi terhadap penguatan konsistensi umat beragama bahkan membuka celah disintegrasi serta konflik SARA yang lebih luas.

Reporter: Muhammad Firdaus

Kriminalisasi Kian Menjadi, UBN: Pemerintah Semakin Represif

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, Ustadz Bachtiar Nasir (UBN) menilai pemerintah saat ini semakin represif terhadap umat Islam. Hal itu didasarkan pada situasi nasional saat ini semakin tidak menguntungkan terhadap konsistensi umat beragama khususnya terhadap umat Islam.

Ia menyoroti kasus-kasus kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis umat Islam yang belum berhenti hingga saat ini. Akan tetapi perlakuan berbeda ditunjukkan pemerintah kepada pihak-pihak yang justru dinilai telah menyerang kehormatan umat Islam.

Baca juga: Dahnil Anzar Desak Pemerintah Hentikan Kriminalisasi Ulama dan Tokoh Umat

“Kriminalisasi bergelombang terhadap ulama, tokoh oposisi maupun aktivis Islam secara massif dan terus menerus melalui berbagai kasus hukum yang sarat dengan dugaan rekayasa, dengan maksud menciptakan opini negatif terhadap peran ulama, pimpinan oposisi dan aktivis Islam, sedangkan di sisi lain sangat kuat dirasakan adanya perlakuan yang a-simetris terhadap pihak-pihak yang melakukan aksi menyerang kehormatan, jiwa dan raga umat Islam,” terang UBN dalam rilis yang diterima Jurnalislam.com, Selasa (6/6/2017).

Selain itu, UBN juga menolak pelabelan anti-Pancasila terhadap ulama dan aktivis Islam yang tengah melakukan dakwah melawan kemunkaran dalam bidang politik. Ia menilai, pelabelan itu merupakan gerakan serentak serta terencana sebagai upaya untuk menjatuhkan kredibilitas ulama.

UBN menambahkan, represifitas pemerintah juga semakin dirasakan dalam bidang politik, hukum dan keamanan. “Pelaksanaan kekuasaan pemerintahan pada umumnya di bidang politik, hukum dan keamanan dirasakan semakin represif, mengabaikan syarat kehati-hatian dan kecermatan dalam menjalankan roda pemerintahan dan penegakan hukum,” tegas pimpinan AQL Center itu.

“Di sisi lain kita menyaksikan beberapa kasus besar yang menjadi concern umat Islam salah satunya kasus dugaan penodaan agama dalam pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada acara HUT PDIP ke-44 tahun 2017 tidak pernah terdengar lagi progress-nya,” sambung dia.

Baca juga: Dituding Terlibat Korupsi, IMM Ajak Mahasiswa Bergerak Bela Amien Rais

Lebih jauh, UBN menilai pembiaran terhadap gerakan komunisme dalam berbagai manifestasinya baik dalam bentuk pernyataan verbal maupun aksi simbolik merupakan kenyataan yang membahayakan membahayakan keutuhan NKRI.

“Ancaman kaum separatis yang tengah bersiap mendeklarasikan negara berdasarkan etnis dan agama namun sejauh ini tidak terdengar kehadiran negara untuk mencegahnya,” pungkasnya.

Reporter: Muhammad Firdaus