Filipina Bangun 1.100 Unit Penampungan di Marawi

FILIPINA (Jurnalislam.com) – Saat tentara Filipina terus bertempur melawan kelompok Maute di Marawi yang terkait dengan kelompok Islamic State (IS), pemerintah telah memulai upaya untuk membangun kembali kota yang hancur dilanda perang.

“Pembangunan 1.100 unit penampungan sementara dimulai pekan pertama bulan September,” kata juru bicara Task Force Bangon Marawi, Kristoffer Purisima, dalam sebuah media briefing, lansir Anadolu Agency, Sabtu (5/8/2017).

Tempat penampungan akan dibangun di atas lahan seluas 11 hektar milik pribadi, yang disewakan kepada pemerintah, untuk menampung lebih dari 50.000 keluarga yang kehilangan tempat tinggal akibat bentrokan tersebut.

Tempat penampungan ini akan memiliki madrasah, area dapur, ruang cuci, pasar, masjid, persediaan air, toilet dan aula serbaguna.

Serangan militer Marawi dimulai pada tanggal 23 Mei, setelah kelompok Maute bereaksi terhadap kegagalan pasukan Filipina untuk menangkap Isnilon Hapilon, yang dianggap oleh banyak orang sebagai teroris Filipina yang paling dicari. Washington menempatkan hadiah $ 5 juta atas kepalanya. Presiden Rodrigo Duarte menginginkan dia mati atau hidup.

Hapilon dilaporkan telah melarikan diri dari zona pertempuran pada pecan-pekan awal pengepungan, namun, dalam sebuah pernyataan baru-baru ini, Kepala Komando Mindanao Barat Letnan Jenderal Carlito Galvez Jr. mengatakan, “dia masih berada di daerah tersebut” dan bertempur bersama kelompok Maute.

Seiring kemajuan militer, posisinya sekarang terkurung di dua desa – setara dengan kurang dari satu kilometer persegi, menurut juru bicara militer Brigadir Jenderal Restituto Padilla.

“Jadi, saat kita menjalani operasi militer, ini menjadi pertarungan yang sangat dekat dan kompleksitasnya di lapangan benar-benar jauh lebih menantang,” kata Padilla.

Pada 4 Agustus 522 militan, 119 tentara negara bagian dan 45 warga sipil tewas ini menurut jumlah korban resmi militer.

Sementara itu, Duterte mengejutkan tentara di Marawi, dengan kunjungan untuk meningkatkan semangat pada hari Jumat.

Kunjungan itu merupakan kunjungan kedua Duterte ke Marawi dan sama seperti kunjungan pertama tanggal 20 Juli, perjalanan presiden tersebut diumumkan ke media hanya setelah dia pergi.

Duterte mengadakan dialog keluarga dengan para prajurit. “Saya harus berada di sini karena saya ingin kalian semua tahu bahwa saya mencintai kalian semua. Saya harap Anda bisa membersihkan Kota Marawi dan menyingkirkan pejuang Maute,” kata Duterte seperti dikutip ABS-CBN News.

Raja Yordania Abdullah II Besok Kunjungi Ramallah, Palestina

YORDANIA (Jurnalislam.com) – Raja Yordania Abdullah II pada hari Senin (07/08/2017) besok akan bertemu dengan pemimpin Palestina Mahmud Abbas dalam kunjungan pertamanya dalam lima tahun ke kota Ramallah, Tepi Barat, kata seorang pejabat Palestina, World Bulletin melaporkan, Sabtu (5/8/2017).

Ini akan menjadi kunjungan pertama Abdullah sejak Desember 2012 – dimana negaranya adalah penjaga situs suci umat Islam di Yerusalem dan memiliki perjanjian damai 2004 dengan Israel – ke ibukota politik Palestina di Tepi Barat yang dijajah Israel.

Jordan bulan lalu turun tangan untuk membantu menyelesaikan krisis mengenai akses ke kompleks Masjid Haram al-Sharif yang sangat peka di Kota Tua Yerusalem timur yang dicaplok zionis, yang diklaim oleh orang-orang Yahudi sebagai Temple Mount.

PM Irak Tolak Seruan Muqtada al-Sadr untuk Bubarkan Milisi Syiah Hashd al-Shaabi

BAGHDAD (Jurnalislam.com) – PM Irak Haidar al-Abadi pada hari Sabtu (5/8/2017) menolak seruan tokoh Syiah Muqtada al-Sadr untuk membubarkan milisi Syiah Hashd al-Shaabi, lansir Anadolu Agency.

Berbicara di dapan pendukung pada hari Jumat (4/8/2017), al-Sadr menyerukan pembubaran milisi dukungan Iran tersebut dan menggabungkan pasukannya di tentara Irak.

“Hashd al-Shaabi … adalah untuk Irak dan tidak akan dibubarkan,” kata al-Abadi dalam sebuah konferensi di ibukota Baghdad.

“Tahap berikutnya setelah membebaskan tanah dari Daesh (IS) adalah pertempuran untuk menyatukan dunia,” katanya.

Milisi Syiah Hashd al-Shaabi didirikan pada tahun 2014 dengan tujuan memerangi kelompok Islamic State, yang menguasai wilayah-wilayah di Irak utara dan barat.

Putra Mahkota Raja Arab Temui Pimpinan Syiah Irak, Muqtada al-Sadr

Namun milisi Syiah tersebut menghadapi tuduhan pelanggaran kemanusian berat terhadap warga sipil di daerah mayoritas Muslim (Sunni).

Bulan lalu, tentara Irak merebut kembali Mosul, kota terbesar kedua di negara itu, dari IS, yang menguasai kota tersebut pada tahun 2014.

Din Syamsuddin Hadiri Pertemuan Tokoh Agama Dunia di Kyoto

KYOTO (Jurnalislam.com) -Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof. Din Syamsuddin ikut bersama puluhan tokoh berbagai agama dunia pada International Peace Prayer di Mount Hie, Kyoto, Jepang 4/8-2017. Pertemuan itu menandai Peringatan 30 Tahun The Religious Summit Meeting on Mount Hie (Pertemuan Puncak Tokoh-Tokoh Agama Dunia di Mount Hie).

Di tempat ini terdapat Kuil Buddha Tendai tertua di Jepang, pada 1987 pernah diadakan pertemuan tingkat tinggi para tokoh berbagai agama utk perdamaian dunia. Ikut hadir pada Pertemuan Mount Hie, antara lain: Pemimpin Tertinggi Buddha Tendai Jepang, Sekjen Liga Dunia Islam (Rabithah Alam Islami), Sekjen Religions for Peace, utusan Vatikan, utusan World Council of Churches, Tokoh Kristen Oryhodox Yunani, Sekjen World Buddhist Fellowship, Mufti Bosnia, ulama Suriah, Utusan Sant Egidio, dan Din Syamsuddin yang diundang sebagai President of Asian Conference of Religions for Peace (ACRP).

Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum Muhammadiyah, sudah tiga kali diundang pada peringatan tahunan peristiwa tersebut yang selalu diawali dengan sebuah simposium tentang tema di seputar isu perdamaian, kerukunan, dan penanggulangan kekerasan. Pada Peringatan 30 Tahun kali ini simposium mengambil tema tentang :Menjauhi Perpecahan dan Kebencian serta Mengatasi Masalah Kemanusiaan”.

Pada simposium tersebut Din Syamsuddin menjadi pembicara pada Sesi tentang Peran Agama dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Pendidikan di Daerah Terpencil. Dalam presentasinya Din Syamsuddin mengatakan bahwa kemiskinan dan buta aksara merupakan masalah peradaban dunia yang krusial. Umat beragama harus merasa terpanggil untuk mengatasinya, karena itu adalah tanggung jawab kemanusiaan dan keagamaan sekaligus.

Agama-agama, jelas Din Syamsuddin yang juga Ketua Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, sebenarnya sudah berperan nyata seperti yang terjadi di Indonesia. Ikut berbicara pada sesi yang sama: Kardinal John Oyinaken (tokoh Kristen dari Nigeria), Ela Ghandi (cucu Mahatma Gandi), Supreme Patriach Kamboja, dan utusan Vatikan.

Acara Doa Bersama bagi Perdamaian Dunia berlangsung di Mount Hie, sebuah gunung berketinggian 800 meter di luar kota Kyoto. Acara diisi doa bersama dan penyampaian pesan dari para wakil agama-agama.

Pada kesempatan kunjungan ke Kyoto kali ini, Din Syamsuddin sempat bertemu Mr. Amin Tomomusu dan Mr. Khalid Higuchi dari Muslim Japanese Association. (mds)

Jamaah Haji Kloter Pertama Bersiap Menuju Makkah

MADINAH (Jurnalislam.com) – Kloter pertama Embarkasi Medan (MES 01) sedang bersiap-siap meninggalkan Al Shourfah New Hotel di Madinah menuju Makkah, pukul 17.39 WAS, Sabtu (5/8).
Sebanyak 389 jamaah ini akan menuju ke Bir Ali untuk mengambil miqat. Saat ini, suasana lobi hotel sangat ramai. Koper-koper dan tas tentengan jamaah memenuhi sudut lobi.
Jamaah ini telah selesai melaksanakan shalat arbain pada waktu ashar. Koper-koper besar sedang dimasukkan ke dalam bagasi bus oleh muasasah. Sedangkan tas tentengan dibawa jamaah di kabin.
“Koper telah dibereskan sejak malam dan pada pagi hari ditaruh di lobi,” ujar Darmawati (63 tahun) saat ditemui Republika.co.id di lobi hotel.
Tampak jamaah hilir mudik di lobi dengan membawa tas. Ada pula yang menunaikan shalat ashar di lobi.
Terjadi penumpukan di depan lift karena banyaknya jamaah yang ingin kembali ke kamar mereka untuk mengambil tas. Sebanyak sembilan bus disiapkan mengangkut mereka.
sumber: ihram.co.id.

Investasi Dana Haji Harus Penuhi Prinsip-Prinsip Syariah

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Niam meminta dana haji yang rencananya akan digunakan untuk investasi pembiayaan infrastruktur harus ditempatkan di perbankan syariah. Merujuk ijtima’ ulama di Tasikmalaya-Jawa Barat 2012 lalu, kata dia, ditegaskan dana yang tidak dimanfaatkan malah mengarah ke mubadzir.

Karenanya, dana bisa dimanfaatkan asal mematuhi beberapa ketentuan. Diantaranya patuh syariah, aman, manfaat, dan liquid. Jadi,prinsip-prinsip akad syariah harus digunakan untuk pembiayaan maupun penempatan dana haji. Kalau ada penempatan dana haji terkait seperti deposito, kata dia, harus di perbankan syariah.

“Kalau ada pemanfaatan (dana haji untuk infrastruktur) di bank konvensional wajib dipindah bank syariah. Saya kira itu penting jangan sampai jangan sampai mengembangkan dana masyarakat untuk ibadah tetapi tidak sesuai prinsip syariah,” katanyaujarnya di acara berjudul ‘Manfaat Investasi Dana Haji untuk Umat’, di Jakarta, Sabtu (5/8) dilansir Republika.co.id. Ia meminta penempatan bisa dilakukan di perbankan syariah dan untuk investasi di sukuk.

Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menambahkan, undang-undang (UU) nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji mengatur sesuai syariah. Untuk itu, ketika ada isu dana haji akan digunakan untuk investasi atau pembangunan infrastruktur, maka ini harus jelas apa saja jenisnya karena infrastruktur hanyalah sektor saja. Apalagi, kata dia, dana haji total saat ini sekitar Rp 99,34 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoromenegaskan, ketika pemerintah investasi dana haji harus meminta fatwa dari dewan syariah nasional (DSN) MUI. Dana haji yang ada pun sudah diinvestasikan pun berupa sukuk dan deposito. Diakuinya imbal hasil project based sukuk lebih besar dibandingkan deposito. Sukuk bisa memperoleh imbal hasil 8-9 persen sementara deposito sekitar 6,1 persen.

Perkembangan sukuk dana haji Indonesia dari 2009 hingga 2017 terus meningkat yaitu antara Rp 2,7 triliun hingga Rp 36,7 triliun. Peningkatan posisi sukuk dana haji Indonesia membuktikan tingginya kepercayaan masyarakat.
“Sukuk dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, rel, kereta api, asrama haji, sekolah,” ujarnya.

Ada Patung Jenderal Cina di Tuban, FAUIB : Bangun Patung Diponegoro di Beijing Berani?

MAGELANG (Jurnalislam.com) –Kontroversi tentang berdirinya Patung Dewa Perang Kwan Sing Tee Koen di Tuban semakin meluas di masyarakat. Anang Imamudin, Ketua Forum Aliansi Umat Islam Bersatu (FAUIB) Magelang mengaku kaget dengan berdirinya patung setinggi 30,4 meter tersebut.

“Kami tidak habis pikir, apa alasan didirikannya patung jenderal perang Cina yang terbesar se-Asia Tenggara, bisa berada di bumi Nusantara,” kata Anang, pada Jurnalislam.com, Rabu (2/7/2017).

Anang mengatakan bahwa memang wajar masyarakat mempertanyakan kontribusi apa yang diberikan Kwan Sing Tee Koen pada negara ini hingga bisa dibuatkan patung sebesar itu di Tuban.

Selain itu, menurut Anang beredar informasi bahwa patung tersebut belum mempunyai IMB. Oleh karena itu, FAUIB meminta pemerintah untuk merobohkan atau membongkar patung tersebut.

“Kalau ini benar tidak berijin, tidak ada kata lain kecuali dibongkar dan dirobohkan,” tegasnya.

Selain itu, Anang mengimbau kepada masyarakat agar mewaspadai adanya kepentingan asing dibalik berdirinya patung senilai 2,5 milyar tersebut.

“Yang tidak kalah penting, tanpa melanggar asas toleransi adalah mewaspadai invasi Aseng. Ini bentuk nyata di bumi NKRI, kalau memang toleransi, ayo kita usulkan pemerintah RI membangun patung pangeran Diponegoro di kota Beijing, Tiongkok, berani tidak?,” pungkasnya.

Ketua MPR Sarankan Pengelolaan Dana Haji Libatkan Ormas Islam

KENDARI (Jurnalislam.com)– Wacana penggunaan dana haji untuk investasi di bidang infrastruktur mendatangkan pro dan kontra. Sebagian ada yang setuju, namun tidak sedikit yang menolak.

Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, mengatakan penggunaan dana haji untuk penyelenggaraan pembangunan bangsa sebaiknya melibatkan organisasi Islam. “Dana haji yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah itu jelas-jelas bersumber dari umat Islam sehingga sesuatu yang rasional kalau penggunaannya meminta kontribusi pemikiran dari mereka (organisasi Islam),” kata dia di Kendari, Jumat (4/8) dilansir Republika.co.id.

Menurut dia, sebaiknya pemerintah membicarakan dulu dengan umat melalui organisasi sebagai wadah mereka dalam berbangsa dan bernegara. “Silakan pemerintah bicarakan dengan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai representasi umat Islam,” ujarnya.

Pelibatan umat Islam tidak berarti mengintervensi pemerintah, melainkan sesuatu yang rasional, juga sebagai kebanggaan karena dana haji dihimpun dari umat.

Rencana pemerintah menginvestasikan dana haji dalam kebijakan pembangunan infrastruktur adalah sesuatu yang wajar karena akan dinikmati rakyat.

“Kalau dana haji yang bersumber dari umat Muslim digunakan untuk pembangunan infrastruktur berarti amal jariyah. Ya, namanya amal dan sedekah pasti direstui,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Luhut dan Archandra Kunjungi Iran Jajaki Kerjasama Sektor Migas

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjdiatan melakukan kunjungan kerja ke Iran pada Jumat (4/8) ini. Keduanya ke Iran untuk melihat blok migas yang rencananya akan diakuisisi oleh Pertamina untuk bisa menambah cadangan BBM negara.

Arcandra mengatakan kunjungannya kesana selain untuk melihat blok migas yang akan diakuisisi tersebut juga akan melakukan komunikasi dengan Menteri Energi dan Presiden yang baru terpilih di Iran tersebut. Langkah ini dilakukan untuk bisa mempererat hubungan kedua negara dan mengembangkan kerjasama energi.
“Untuk sektor energi kita bicara nanti lapangan yang dipropose Pertamina, yang kedua mungkin ada rencana ketemu menteri energi sama menteri perminyakannya ,” ujar Arcandra di Kantor ESDM, Jumat (4/8) dilansir Republika.co.id.
Hal senada juga diucapkan oleh Luhut. Ia mengatakan, terkait blok migas yang akan diakuisisi oleh Pertamina perlu diperjelas lagi. Ia mengatakan pemerintah hendak menanyakan kelanjutan proses akuisisi tersebut. Ia juga mengatakan pemerintah perlu melihat kondisi dan seberapa besar potensi lapangan migas tersebut.
“Memang ada dua proyek yang kami akan rundingkan. Pertama adalah soal dua blok minyak untuk Pertamina yang cadangannya 3 miliar barel. Itu kan sampai sekarang ‘on off’. Itu kami mau tanyakan, jadi mau dikasih atau tidak? Kalau enggak jadi ya sudah tidak apa-apa,” kata Luhut, Jumat (4/8).
Kerja sama dengan Iran terkait pengelolaan lapangan minyak itu merupakan hasil kunjungan Presiden Joko Widodo saat melawat ke Iran pada akhir 2016. Langkah itu juga sejalan dengan upaya Pertamina untuk agresif mengembangkan bisnis hulu migas di luar negeri. Terlebih, kedua lapangan minyak tersebut memiliki potensi menjanjikan.
Ia juga mengatakan selain membahas lapangan migas, Pemerintah juga akan membahas rencana pembangunan pabrik turbin listrik di Indonesia oleh Mapna, perusahaan Iran yang banyak memproduksi peralatan sektor kelistrikan dan energi.
Ia menilai penjajakan kerja sama pembangunan pabrik turbin listrik di Indonesia akan potensial dikembangkan untuk menekan biaya pembangunan pembangkit listrik. Dengan demikian, listrik yang lebih terjangkau akan dapat diakses masyarakat luas.
“Kami melirik itu (kerja sama dengan Mapna) karena bisa bikin di sini jadi ‘Indonesia made’ (buatan Indonesia). Biayanya lebih murah 40-60 persen,” ujarnya.

Kemenag Akhirnya Cabut Izin Penyelenggaraan Umrah First Travel

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Kementerian Agama secara resmi menjatuhkan sanksi administratif pencabutan izin operasional PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Menurut Kepala Biro Humas, Data dan Informasi, Mastuki, sanksi itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 589 Tahun 2017 per tanggal 1 Agustus 2017.

“Pencabutan izin dilakukan karena PT. First Anugerah Karya Wisata dinilai terbukti telah melakukan pelanggaran Pasal 65 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Atas pelanggaran tersebut dikenakan sanksi sesuai Pasal 69 pada PP yang sama,” terang Mastuki, Sabtu (05/08) dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Jurnalislam.com.

“Pelanggaran tersebut berupa tindakan penelantaran jemaah umrah yang mengakibatkan gagal berangkat ke Arab Saudi, dan mengakibatkan timbulnya kerugian materi dan immateri yang di alami jemaah umrah,” sambungnya.

Mastuki menambahkan kalau KMA berisi sanksi tersebut sudah diserahkan melalui pengantar surat kepada pihak PT. First Anugerah Karya Wisata. Dia berharap masyarakat, khususnya calon jemaah umrah, tetap tenang. Sebab, meski izinnya telah dicabut, hal itu tidak berarti menghilangkan kewajiban PT. First Anugerah Karya Wisata kepada jemaahnya.

“Mereka tetap berkewajiban mengembalikan seluruh biaya jemaah umrah yang telah mendaftar atau melimpahkan seluruh jemaah umrah yang telah mendaftar kepada PPIU lain tanpa menambah biaya apapun,” tegasnya.

“Kemenag sesuai dengan amanat undang-undang akan terus berupaya memberikan layanan, pembinaan, dan perlindungan,” tambahnya.

PT. First Anugerah Karya Wisata terdaftar sebagai PPIU di Kementerian Agama sejak mengkantongi Keputusan Dirjen PHU Nomor: D/746 Tahun 2013, beralamat di Jl. Radar Auri No. 1 Cimanggis Depok, Jawa Barat, telepon 021-87705858, email info@firsttravel.co.id. Mereka membuka kantor pelayanan di dua tempat, yakni GKM Green Tower Lantai 16, Jl. TB Simatupang Kav 89G, Jakarta Selatan dan Gedung Atrium Mulia Suite 101 Jl. H.R. Rasuna Said Kav B10-11 Jakarta Selatan. Izin tersebut sempat diperpanjang dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama Nomor 723 Tahun 2016. Bertindak sebagai Direktur Utama Andika Surachman dan Siti Nuraida Hasibuan selaku Komisaris Utama.

Kisruh penyelenggaraan umrah oleh First Travel mulai mengemuka ketika terjadi kegagalan pemberangkatan jemaah pada 28 Maret 2017 lalu. Dalam kejadian itu jemaah diinapkan di hotel sekitar Bandara Soekarno Hatta. Sejak saat itu, kata Mastuki, Kementerian Agama telah melakukan klarifikasi, investigasi, advokasi, hingga mediasi dengan jemaah.

Upaya klarifikasi pertama kalinya dilakukan tanggal 18 April 2017, namun pihak manajemen tidak memberikan jawaban. Selain itu, setidaknya sudah empat kali diupayakan mediasi antara jemaah dengan First Travel. Namun upaya tersebut tidak berbuah hasil dikarenakan pihak First Travel bersikap tertutup dan kurang kooperatif.

Tanggal 22 Mei 2017, lanjut Mastuki, Kementerian Agama mengundang pihak First Travel untuk mediasi dengan jemaah. Mereka mengirimkan tim legal, namun tidak dilanjutkan karena mereka tidak dibekali surat kuasa.
Untuk kedua kalinya Kemenag kembali memanggil First Travel tanggal 24 Mei 2017. Upaya ini pun gagal karena pihak manajemen tidak hadir. Pada 2 Juni 2017, digelar mediasi antara pihak First Travel dengan sejumlah jemaah dari Bengkulu, pun tidak ada solusi yang bisa diberikan. Terakhir kalinya upaya mediasi dilakukan tanggal 10 Juli 2017, dan gagal karena manajemen tidak hadir.

Mastuki menambahkan, pada 21 Juli 2017 lalu, Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memerintahkan PT. First Anugerah Karya Wisata untuk menghentikan penjualan paket promonya karena ada indikasi investasi ilegal dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin.

Dalam hal kewajiban laporan, First Travel tidak pernah benar-benar menyampaikan data jemaah yang telah mendaftar dan belum diberangkatkan yang sudah diminta empat bulan lamanya. Mereka juga menolak memberikan penjelasan rincian biaya paket umrah yang sering ditawarkan kepada masyarakat.