Memperingati 4 Tahun Kudeta Berdarah Militer Mesir pada Presiden Mursi

15 Agu 2017 10:07:24

KAIRO (Jurnalislam.com) – Tepat empat tahun yang lalu, ratusan pemrotes Mesir terbunuh di Alun-alun Rabaa al-Adawiya Kairo ketika pasukan keamanan dengan keras membubarkan sebuah demonstrasi yang diadakan untuk mendukung Presiden Muhammad Mursi yang digulingkan dengan kudeta militer berdarah, lansir Anadolu Agency, Senin (14/8/2017).

Enam pekan sebelum pembantaian tersebut, Mursi – presiden pertama yang terpilih secara bebas di Mesir dan pemimpin Ikhwanul Muslimin yang sekarang dilarang – telah digulingkan dan dipenjara oleh militer yg sekarang ini berkuasa.

Dalam empat tahun sejak peristiwa berdarah tersebut, pihak berwenang pasca kudeta Mesir melakukan tindakan keras terhadap pembangkangan, menewaskan ribuan anggota Ikhwanul Muslimin dan pendukung Mursi dan melemparkan ribuan lainnya ke balik jeruji besi.

Banyak analis percaya bahwa pertumpahan darah di Aliansi Rabaa al-Adawiya membantu memperdalam krisis politik di negara yang telah mengalami kerusuhan terus-menerus sejak awal tahun 2011 tersebut, ketika sebuah pemberontakan populer menggulingkan Presiden otokratik Hosni Mubarak yang telah lama menjabat.

“Solusi damai adalah kunci untuk menyelesaikan krisis yang sedang berlangsung di Mesir,” Ahmed Mekki, mantan menteri kehakiman, mengatakan kepada Anadolu Agency.

“Kedua belah pihak – Ikhwanul Muslimin dan pendukung mereka serta militer Mesir – harus mempertimbangkan kembali posisi mereka saat ini,” katanya.

Sejak kudeta tahun 2013 melawan Mursi, pihak berwenang Mesir telah menahan seluruh kepemimpinan kelompok Ikhwanul Muslimin atas tuduhan telah melakukan “tindakan kekerasan” – tuduhan tersebut dikritik oleh para kritikus sebagai tuduhan palsu.

Sementara itu pihak berwenang yang didukung militer Mesir mengklaim akan memerangi “pemberontakan militan” di mana ratusan personil keamanan tewas, terutama di Semenanjung Sinai yang bergejolak.

Kritikus juga menuduh pihak berwenang gagal menyelidiki pembubaran demonstrasi damai tahun 2013, yang menurut Ikhwanul Muslimin, menyebabkan lebih dari 2.500 orang tewas dan ribuan lainnya cedera.

Otoritas pasca kudeta Mesir menyebutkan jumlah korban tewas hanya sekitar 620.

“Kerabat orang-orang yang terbunuh dalam pembubaran demonstrasi tersebut telah kehilangan hak mereka,” kata Ammar al-Beltagy, putra pemimpin Ikhwanul Fitri Mohamed al-Beltagy.

Dia terus-menerus menyalahkan otoritas pasca-kudeta atas kekerasan yang terus disaksikan negara tersebut.

“Kami menginginkan keadilan dan pertanggungjawaban bagi mereka yang bertanggung jawab atas pertumpahan darah,” katanya. “Ini satu-satunya jaminan bahwa kejahatan semacam itu tidak akan berulang.”

Ammar, yang saudara perempuannya terbunuh dalam pembubaran demonstrasi tahun 2013, menyetujui bahwa kekerasan di Kairo empat tahun lalu telah menjadi pendorong utama krisis politik Mesir yang sedang berlangsung.

“Pertumpahan darah di Alun-alun Rabaa al-Adawiya menyeret negara ke dalam terowongan balas dendam gelap yang membantu memperdalam polarisasi dan perpecahan,” keluhnya.

Mekki menyuarakan sentimen serupa.

“Pertumpahan darah hanya menyebabkan lebih banyak kekerasan dan menyeret negara ke dalam konfrontasi tanpa henti yang tampak tidak akan berakhir,” katanya.

“Tidak ada tanda krisis akan selesai jika masing-masing pihak tetap bercokol di posisinya masing-masing,” tambahnya.

Saeed Sadiq, seorang akademisi Mesir, memperingatkan bahwa polarisasi hanya akan bertambah buruk “selama Ikhwanul Muslimin menyerang rezim di setiap kesempatan yang dia dapatkan dan rezim membenarkan penindasannya dengan mengatakan bahwa mereka hanyalah ‘memerangi terorisme'”.

Nasser Amin, seorang ahli hukum Mesir, mengatakan bahwa krisis hanya dapat diselesaikan melalui “keadilan transisional”.

“Semua aspek keadilan transisional harus diterapkan dengan mengungkap kebenaran (tentang apa yang sebenarnya terjadi), melembagakan reformasi dan kompensasi para korban,” kata Amin, seorang pengacara di Pengadilan Pidana Internasional yang berbasis di Den Haag.

“Dengan tidak adanya tindakan ini, tidak ada penyelesaian yang layak yang bisa dicapai,” dia berpendapat.

“Penerapan keadilan transisional dapat menghentikan pertumpahan darah dan menyelesaikan sebagian besar masalah yang berkaitan dengan perselisihan tertentu,” katanya.

Jihad Odeh, seorang akademisi terkemuka Mesir, baru-baru ini meminta dibentuknya sebuah komite setelah pemilihan presiden tahun depan yang dijadwalkan bertugas menyelidiki pembubaran demonstrasi yang mematikan di tahun 2013.

Ammar menyerukan terciptanya “atmosfer yang kondusif bagi keadilan dan kebebasan” dengan maksud untuk menyelesaikan krisis yang sedang berlangsung di Mesir dan perpecahan politik yang dalam yang terus mengganggunya.

“Jika ini dilakukan, keadilan akan – cepat atau lambat – terjadi,” katanya.

40.000 Muslim Rohingya di India akan Dideportasi

15 Agu 2017 09:54:33

INDIA (Jurnaislam.com) – Pemerintah India ingin mendeportasi sekitar 40.000 Muslim Rohingya kembali ke Myanmar, termasuk yang terdaftar di badan pengungsi PBB, kata seorang pejabat senior, lansir Aljazeera, Senin (15/8/2017).

Wakil Menteri Dalam Negeri Kiren Rijiju mengatakan kepada kantor berita Reuters akhir pekan lalu bahwa warga Rohingya yang tinggal di India adalah imigran ilegal dan harus dideportasi.

“Sejauh yang kami tahu mereka adalah imigran ilegal,” Rijiju, seorang menteri tinggi di pemerintahan nasionalis Perdana Menteri Narendra Modi, mengatakan. “Mereka tidak punya basis untuk tinggal di sini. Siapa saja yang menjadi migran ilegal akan dideportasi.”

Pendaftaran mereka dengan agen pengungsi PBB tidak relevan, katanya.

“Kami tidak bisa menghentikan mereka untuk mendaftar, tapi kami tidak menandatangani kesepakatan dengan pengungsi,” katanya.

Meenakshi Ganguly, direktur Human Rights Watch di Asia Selatan, mengecam rencana tersebut, mencatat bahwa India sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyadari risiko pengungsi warga Rohingya jika dideportasi.

“India adalah bagian dari dewan yang mengesahkan sebuah misi pencarian fakta setelah puluhan ribu orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dari Mynamar, menyusul sebuah operasi keamanan di mana ratusan orang terbunuh dan diperkosa,” katanya kepada Al Jazeera.

“Jadi India menyadari risiko pelecehan, dan India memiliki kewajiban internasional untuk melindunginya.”

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (the UN High Commissioner for Refugees-UNHCR) telah mengeluarkan kartu identitas kepada sekitar 16.500 Rohingya di India, yang dikatakannya membantu “mencegah pelecehan, penangkapan sewenang-wenang, penahanan dan deportasi pengungsi”.

Rohingya ditolak kewarganegaraannya di Myanmar, padahal mereka telah mengakar di sana berabad-abad lamanya.

Ratusan ribu orang Rohingya telah meninggalkan rumah mereka sejak serangan kekerasan pertama dipicu pada tahun 2012. Sejak itu mereka hidup dalam kondisi menyedihkan di kamp-kamp yang oleh New York Times dijuluki sebagai kamp konsentrasi paling menderita abad ke-21.

Ribuan muslim Rohingya terpaksa melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh setelah pasukan keamanan Myanmar melancarkan tindakan keras setelah serangan mematikan akhir tahun lalu. Banyak dari mereka melintasi perbatasan ke India. Beberapa lain juga telah melarikan diri ke Asia Tenggara, seringkali di kapal-kapal reyot yang dikelola oleh gerombolan penyelundup manusia

Rijiju mengatakan kepada parlemen pekan lalu bahwa pemerintah pusat telah mengarahkan otoritas negara untuk mengidentifikasi dan mendeportasi imigran gelap, termasuk Rohingya.

Gangden HRW mengatakan bahwa dia khawatir komentar Rijiju dapat mendorong kekerasan main hakim sendiri terhadap komunitas Rohingya di India.

Dia juga mempertanyakan kepraktisan mengumpulkan dan mengusir ribuan orang yang tersebar di seluruh negeri.

Kantor UNHCR di India mengatakan bahwa mereka belum menerima kabar resmi tentang rencana untuk mendeportasi Rohingya, dan belum menerima laporan tentang terjadi deportasi.

Dikatakan bahwa prinsip non-refoulement – atau tidak mengirim kembali pengungsi ke tempat di mana mereka menghadapi bahaya – dianggap sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional dan mengikat semua negara baik mereka telah menandatangani Konvensi Pengungsi atau tidak.

India mengatakan pada hari Jumat bahwa pihaknya sedang dalam pembicaraan dengan Bangladesh dan Myanmar mengenai rencana deportasi tersebut.

Rijiju menolak berkomentar mengenai proses deportasi tersebut.

“Kita tidak bisa membuang mereka begitu saja,” katanya. “Kita tidak bisa membuang mereka ke Teluk Benggala.”

Rohingya umumnya difitnah di India dan dalam beberapa bulan terakhir telah terjadi serangkaian protes anti-Rohingya.

Kelompok sayap kanan di Kashmir yang dikelola India juga telah menjalankan kampanye melawan para pengungsi Rohingya.

Kericuhan dimulai tahun lalu, ketika Partai Bharatiya Janata yang memerintah India, yang menjalankan pemerintahan koalisi di Kashmir dengan Partai Demokrasi Rakyat daerah, mulai mengemukakan masalah ini.

Koalisi Arab Saudi Cekik Ekonomi Yaman

15 Agu 2017 08:05:02

YAMAN (Jurnalislam.com) – Bank Sentral Yaman mengatakan koalisi pimpinan Saudi “mencekik” ekonomi Yaman dengan mencegah pesawat terbang yang penuh dengan uang tunai yang baru dicetak, lansir Aljazeera Senin (14/8/2017).

Sejak April, aliansi tersebut telah melarang 13 penerbangan pembawa uang yang dicetak di Rusia ke selatan kota Aden, kata Mansr al-Qaiti, gubernur bank sentral, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Ahad.

Dia menuduh koalisi “mencekik ekonomi Yaman” dan membantah “membutuhkan likuiditas”, kantor berita Associated Press melaporkan.

Pernyataan tersebut mencerminkan adanya keretakan antara pemerintah Yaman di Aden dengan UEA, anggota kunci koalisi militer.

Keduanya berperang bersama-sama melawan Syiah Houthi, yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, termasuk ibu kota, Sanaa.

Namun UEA diyakini berselisih dengan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi atas pelukannya terhadap Partai Islah, afiliasi lokal kelompok Ikhwanul Muslimin yang dipandang UEA sebagai ancaman, dan pasukan yang setia kepada kedua belah pihak bentrok dalam beberapa bulan terakhir.

Pertengkaran tersebut dimulai ketika Hadi memberhentikan wakil presiden dan perdana menteri pertamanya, Khaled Bahah, yang dipandang sebagai advokat rekonsiliasi dengan Houthi dan yang didukung oleh UAE.

Hadi menggantikannya dengan Ali Mohsen al-Ahmar, seorang komandan militer yang kuat yang terkait erat dengan Islah.

Pada pertemuan baru-baru ini dengan para pemimpin suku Yaman di ibukota Saudi, Riyadh, Hadi menuduh Emirati “mendikte” kandidat untuk jabatan keamanan dan militer, menurut dua pemimpin kesukuan dan seorang pejabat keamanan yang menghadiri pertemuan tersebut.

Hadi mengatakan bahwa dia biasa mematuhi keinginan UEA, namun mulai menentangnya setelah “campur tangan mereka melintasi semua lini”, termasuk upaya untuk menyingkirkan tokoh-tokoh Islah dari pemerintah dan militer, kata para peserta.

Hadi mengatakan bahwa dia mengeluh kepada orang Saudi, yang memimpin intervensi tersebut atas nama pemerintahnya, namun tidak mendapat tanggapan, menurut para peserta, yang setuju untuk membahas pertemuan tertutup dengan syarat anonim.

Kebetulan, menurut bocoran email yang diterbitkan oleh Middle East Eye pada hari Senin, Mohammed bin Salman, putra mahkota Arab Saudi, mengatakan kepada dua mantan pejabat Amerika bahwa dia “menginginkan” perang Yaman.

Sedikitnya 94 tentara UEA tewas dalam konflik sejak dimulai dua setengah tahun yang lalu.

Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan pada hari Senin bahwa kolera telah membunuh 2.000 orang dan menginfeksi sekitar 500.000 orang di Yaman.

Setengah fasilitas kesehatan negara tidak berfungsi, termasuk banyak yang dibom oleh koalisi.

Petugas pemerintah, termasuk petugas medis dan pengumpul sampah, belum menerima gaji mereka dalam waktu hampir setahun, yang selanjutnya menghambat upaya untuk memerangi wabah kolera.

Ramai Tolak Perppu 2/2017, Bukti Rakyat Masih Sadar

14 Agu 2017 20:31:33

Oleh: AB Latif (Direktur Indopolitik Watch)

Sejak dikeluarkannya Perppu nomor 2 tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017 oleh pemerintahan Joko Widodo, terjadi protes dan penolakan yang luar biasa dari sebagian besar warga Indonesia. Kini protes itu kian kuat dan menjadi gerakan nasional. Dari berbagai daerah semua bersuara satu yaitu tolak dan batalkan Perppu yang tak berkeadilan. Dalam satu hari saja terdapat banyak aksi di berbagai daerah. Aliansi Pemuda dan Mahasiswa (APMI) Jakarta turun ke jalan untuk tolak Perppu di depan DPR RI Jakarta. Dihari yang sama 45 ormas islam Banten datangi DPRD Banten untuk menyampaikan aspirasinya tolak Perppu. Tak ketinggalan di Jatim dari Forum Komunikasi Ulama Aswaja juga menggelar aksi serupa di depan gedung DPRD Jatim menuntut untuk dicabutnya Perppu nomor 2/2017.

Forum Ulama dan Tokoh Jabar juga menggelar aksi tolak Perppu didepan gedung sate Bandung. Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Solo juga turun jalan tuntut cabut Perppu ormas di gedung DPRD Solo. Gerakan Pemuda Jakarta juga menggelar aksi yang sama dan menuntut hal yang sama. Di daerah lain pun demikian, di Aceh, Sumatra, Sulawesi dan bahkan hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Dari sekian banyak aksi dan dari berbagai kalangan rakyat, sebagian besar dari mereka sudah faham betul bahwa Perppu ini hanyalah cara tidak bijak untuk mempertahankan hegomoninya hingga periode berikutnya. Ditengarai dalam Perppu ini subtansinya mengandung sejumlah poin yang membawa ke era otoriter dan diktator. Ada penghilangan proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas sebagaimana tercantum dalam pasal 61. Artinya bahwa pemerintah bisa berbuat dan bertindak semaunya sendiri dalam menilai, menuduh, dan menindak ormas tanpa ada ruang bagi ormas itu untuk membela diri. Dengan demikian setiap ada ormas yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah sudah dapat dipastikan akan dibubarkan sebagaimana yang sudah terjadi dan menimpa ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI korban pertama dan akan disusul oleh korban-korban berikutnya jika Perppu ini tidak segera dicabut atau dibatalkan.

Sedihlah Diprotes Rakyat

Kebijakan Perppu 2/2017 bisa berimplikasi penyesalan mendalam. Sikap menindak dan membidik kelompok yang bersebrangan menunjukan sikap yang tidak bijak. Rakyat saat ini masih waras dan sadar. Ke depan penentang dan penggugat Perppu ini kian hari kian ramai. Dari para pemuda hingga para kiai sudah mulai kompak untuk menolak perppu ini. Bahkan sebagian besar dari anggota legeslatif pun sudah mulai berani lantang bersuara. Artinya ini akan menjadi bom waktu bagi pendukung rezim jika tidak bisa menangkap ungkapan hati rakyat.

Seandai dari berbagai akasi ini tidak ada sambutan, maka sudah dapat dipastikan kekecewaan mereka akan ditumpahkan saat pemilu 2019. Artinya suara pendukung status quo akan menurun drastis dikarenakan kepercayaan rakyat sudah luntur. Mereka sudah tak akan mau lagi dipimpin oleh orang-orang yang dianggap otoriter. Belum lagi kenaikan harga-harga bahan pangan, listrik, BBM, dan lain sebagainya turut menambah hilangnya kepercayaan rakyat. Hutang yang semakin menggunung, proyek-proyek chinaisasi juga akan menambah raport merah. Inilah yang akan membawa pada kisis kepercayaan.

Cabut dan Batalkan

Perjuangan Perppu masih di MK dan menunggu sidang anggota DPR RI. Jika Perppu 2/2017 ini sudah membawa korban dan akan membawa korban lainnya, maka harus dicabut dan dibatalkan. Madharatnya jauh lebih besar dari pada maslahatnya.

Jangan sampai ada persepsi liar dari rakyat terhadap pemerintahan saat ini. Rakyat sesungguhnya manusia yang mampu berfikir waras dan cerdas. Jika Perppu 2/2017 bukanlah sebagai permainan alat politik, tentu tidak akan ada penolakan dan judicial review.

Perppu 2/2017 akan menjadi penyesalan bagi yang mengeluarkannya. Maksud hati ingin menyingkirkan lawan, tapi keadaan sungguh tak pernah mereka pikirkan. Sebuah analisa politik yang amat dangkal yang hanya didasarkan pada sentiment dan kepentingan sesaat, sehingga tidak mampu menjangkau kedepan. Bagaimana implikasinya dan bagaimana kesudahannya. Sungguh keadaan ini sangatlah tidak menguntungkan lagi bagi pertahanan 2 periode. Bagaikan buah simalakama dimakan akan mati tidak dimakan juga akan mati, artinya Perppu dicabut menujukkan lemahnya rezim dan kebodohannya sementara kalau tetap dipertahankan akan menimbulkan kebencian rakyat yang semakin dalam dan akhirnya suara dukungan akan turun.

Marilah berkaca dari fakta sejarah fir’aun. Sebesar kerajaan Fir’aun dapat dikalahkan oleh Musa yang hanya bersenjata tongkat. Tidakkah kita berkaca pada Namrud yang begitu kuat kerajaannya dan mati hanya karena seekor nyamuk. Dan masih banyak kisah-kisah orang-orang yang melawan dan menentang dakwah. Akankah nasib ini akan terjadi pada masa-masa ini? Tunggu saja nanti.*

Kendaraan Militer Pakistan Diserang Kelompok Bersenjata,15 Tewas

14 Agu 2017 10:17:49

KARACHI (Jurnalislam.com) – Sedikitnya 15 orang tewas dan 25 lainnya cedera dalam sebuah serangan terhadap sebuah kendaraan militer di Pakistan barat daya pada Sabtu malam, menurut pejabat militer dan media lokal, Anadolu Agency melaporkan, Ahad (13/8/2017).

Ledakan dahsyat tersebut menimpa sebuah kendaraan militer di sebuah jalan yang sibuk di Quetta – ibu kota provinsi Balochistan barat daya – menewaskan sedikitnya 15 orang, kata juru bicara pemerintah provinsi, Anwar-ul-Haq Kakar kepada wartawan.

Menurut tentara Pakistan, militan menyerang kendaraan militer dengan bahan peledak. Sayap media militer, Inter Services Public Relations (ISPR), mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa di antar korban tewas tersebut termasuk delapan tentara dan tujuh warga sipil.

Di antara yang terluka, ada 10 tentara, pernyataan tersebut menambahkan.

Tidak ada klaim tanggung jawab atas serangan tersebut, namun pernah Taliban, dan separatis Baloch telah terlibat dalam serangan terhadap pasukan Pakistan di masa lalu.

Mohammad Irfan, seorang saksi mata dari Rumah Sakit Sipil Quetta, mengatakan kepada Anadolu Agency melalui telepon bahwa sedikitnya empat mayat terbakar parah dan tidak dapat dikenali lagi.

Beberapa mobil yang diparkir di lokasi tersebut terbakar setelah ledakan tersebut, yang juga menghancurkan jendela dan pintu bangunan dan toko di dekatnya.

Menteri Dalam Negeri Sarfraz Bugti mengatakan kepada TV setempat Dunya bahwa keadaan darurat diberlakukan di semua rumah sakit Quetta, dan paramedis tambahan dipanggil masuk.

Panglima Angkatan Darat Jenderal Qamar Javed Bajwa menyebut serangan itu sebagai upaya untuk memperjuangkan perayaan Hari Kemerdekaan 14 Agustus. Dia mengatakan tentara Pakistan tidak akan “menyerah pada tantangan apapun”.

Provinsi Balochistan yang besar, yang juga dianggap mencakup bagian-bagian dari negara tetangga Iran dan Afghanistan, sangat penting karena kaya akan adanya tembaga, seng dan gas alam namun telah dilanda kekerasan selama lebih dari enam dekade, dengan separatis mengklaim bahwa mereka secara paksa dimasukkan ke Pakistan pada akhir pemerintahan Inggris pada tahun 1947.

Berbagai kelompok sektarian, termasuk Lashkar-e-Jhangvi, juga telah aktif di kawasan ini, terutama di Quetta dalam dekade terakhir.

Tiga Serangan Syiah Houthi Dipatahkan Pasukan Yaman, 11 Orang Tewas

14 Agu 2017 10:09:45

HADRAMOUT (Jurnalislam.com) – Sedikitnya 11 orang tewas dalam bentrokan mematikan antara pemberontak Syiah Houthi dan pasukan pemerintah di provinsi Shabwa, Yaman selatan, menurut seorang komandan pro-pemerintah.

Pasukan pemerintah mematahkan tiga serangan pemberontak Syiah Houthi dan pasukan sekutu di distrik Asilan di provinsi tersebut, memicu bentrokan di mana delapan pemberontak tewas dan 11 lainnya luka-luka, Ahmad al-Musabi mengatakan kepada Anadolu Agency.

Tiga tentara pemerintah tewas dan sembilan lainnya cedera dalam kekerasan tersebut, katanya.

Pemimpin pemberontak Houthi tidak bisa dihubungi untuk memberikan komentar.

Yaman tetap berada dalam pergolakan perang sipil berdarah sejak tahun 2014, ketika kelompok Syiah Houthi menyerbu banyak wilayah di negara itu, termasuk Sanaa, memaksa Presiden Abdrabbuh Mansur Hadi dan pemerintahannya untuk meninggalkan ibukota.

Konflik meningkat pada tahun 2015 ketika Arab Saudi dan sekutu Arabnya meluncurkan operasi udara besar-besaran untuk membalikkan kemenangan militer Houthi.

Separuh dari $ 76 Miliar Bantuan Militer AS di Afghanistan telah Dijarah

14 Agu 2017 09:17:03

KABUL (Jurnalislam.com) – Lebih dari separuh bantuan militer AS senilai $ 76 miliar kepada pasukan Afghanistan bentukannya telah “dijarah dan dicuri”, seorang mantan perwira intelijen memberi tahu Anadolu Agency, Ahad (13/8/2017).

Sejak AS mulai membentuk, melatih dan memasok polisi dan militer pada tahun 2002, lebih dari $ 76 miliar telah digunakan untuk keamanan Afghanistan, menurut sebuah laporan baru-baru ini oleh Kantor Akuntabilitas Pemerintah AS (Government Accountability Office-GAO).

Namun, Kabul Khan Tadbeer, seorang mantan pejabat intelijen Afghanistan dan seorang analis keamanan, mengatakan “korupsi yang kurang ajar” telah menyedot sebagian besar uang dan senjata.

“Pasukan multinasional dan internal yang merebut kekuasaan setelah jatuhnya pemerintahan Taliban waktu lalu dengan serius mempersenjatai milisi swasta dan bahkan melontarkan sejumlah senjata dan amunisi kecil yang belum diperhitungkan,” katanya.

Tadbeer meminta pertanggungjawaban yang lebih besar di Washington dan Kabul untuk mengungkap korupsi dan mengatakan bahwa warga Afghanistan pantas mengetahui dari mana bantuan tersebut masuk.

“Peralatan militer yang sebenarnya senilai $ 76 miliar tanpa ada korupsi cukup untuk kita selama 40 tahun ke depan,” katanya kepada Anadolu Agency.

“Tapi saat ini separuh sisanya tidak dimiliki pasukan pertahanan dan keamanan kami karena sebagian besar telah dijarah dan dicuri.”

Korupsi di antara pasukan Afghanistan bentukan AS telah menyebabkan Presiden Ashraf Ghani mendirikan Pusat Keadilan dan Yudisial untuk Anti-Korupsi (the Justice and Judicial Center for Anti-Corruption) serta Dewan Pengadaan Nasional (the National Procurement Council) untuk mengawasi kontrak sektor publik utama.

Seorang mantan kepala polisi di provinsi Helmand selatan baru-baru ini dipenjara selama tiga tahun karena telah menjual jabatan kepala distrik polisi dan menunjuk petugas “hantu” agar bisa mengantongi gaji mereka.

AS membentuk Dana Pasukan Keamanan Afghanistan (Afghanistan Security Forces Fund) pada tahun 2005 dan telah mengalokasikan $ 66 miliar sejak saat itu, menurut Departemen Pertahanan AS. Semua dana kecuali £ 5 miliar telah didistribusikan pada bulan April.

Audit GAO mengatakan sebagian besar dana – lebih dari £ 26 miliar – dihabiskan untuk “pemeliharaan”, yaitu gaji, amunisi, perawatan peralatan, teknologi informasi dan pakaian.

Sekitar £ 18 miliar telah digunakan untuk transportasi, proyek infrastruktur, operasi dan pelatihan, laporan tersebut menambahkan.

Di antara perangkat keras yang diberikan kepada pasukan Afghanistan oleh AS adalah 600.000 senjata ringan seperti pistol dan senapan; 163.000 radio; 76.000 kendaraan, termasuk 22.000 Humvees; Dan 30.000 keping peralatan pembuangan bom.

Sekitar 16.000 item intelijen dan pengawasan, seperti pesawat pengintai tak berawak, dan 208 pesawat, termasuk 110 helikopter, juga disediakan.

Analis keamanan lainnya, mantan Brigadir Mohammad Arif, mengatakan senjata ringan mudah dicuri dan dijual di pasar gelap. Senjata semacam itu kadang-kadang berakhir di tangan Taliban yang melawan pasukan Afghanistan dan AS.

“Senjata kecil, kebanyakan pistol bahkan jatuh di tangan penjahat dan mafia di pusat kota besar,” katanya.

GAO mencatat bahwa meskipun tingkat pengeluarannya tinggi, AS belum mencapai tujuan utamanya – mencetak pasukan keamanan Afghanistan yang beroperasi secara independen.

Juru bicara Ghani Dawa Khan Menapal mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa melawan korupsi tetap menjadi prioritas utama pemerintah.

“Alasan dibalik pendirian Pusat Keadilan dan Yudisial untuk Anti-Korupsi ini adalah karena kita ingin mencegah korupsi terulang di masa depan dan menangani apa yang terjadi di masa lalu,” katanya.

Israel Setujui Langkah Darurat pada Pusat Nuklir Rahasia

14 Agu 2017 09:07:46

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Pemerintah zionis akhirnya menyetujui langkah-langkah darurat hari Ahad (13/8/2017) untuk mengakhiri mogok kerja yang “mengganggu” selama sebulan oleh para ilmuwan yang bekerja di pusat penelitian nuklir rahasia negara tersebut, lansir World Bulletin.

Israel diyakini sebagai satu-satunya kekuatan nuklir Timur Tengah namun telah lama membantah untuk mengkonfirmasi atau menolak bahwa mereka memiliki senjata semacam itu, dan pabrik Dimona secara resmi berfokus pada penelitian dan penyediaan energi.

“Pemerintah dengan suara bulat menyetujui permintaan kepala Komisi Energi Atom Israel untuk menerapkan peraturan darurat yang memungkinkan penerbitan perintah kerja kembali bagi karyawan Pusat Penelitian Nuklir,” kata kantor perdana menteri zionis tersebut.

Pemogokan tersebut “mengganggu aktivitas yang penting bagi Israel” dan keputusan untuk mengeluarkan perintah tersebut muncul setelah terlihat “risiko langsung” untuk produksi di fasilitas tersebut, kata pernyataan itu.

Dikatakan perintah back-to-work akan dikeluarkan bagi 50 ilmuwan yang harus kembali bertugas penuh dalam waktu tiga bulan.

Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Keamanan Internasional yang berbasis di AS pada tahun 2015 memperkirakan bahwa Israel memiliki 115 Rudal hulu ledak nuklir.

Pada saat yang sama, Israel dengan keras menentang upaya yang dilakukan oleh kekuatan regional lainnya, terutama pada Iran, untuk mendapatkan senjata nuklir. Iran mengatakan program nuklirnya sangat ketat untuk kepentingan sipil.

Pemerintah Saudi Minta Tolong PM Irak Perbaiki Hubungan Riyadh dengan Iran

14 Agu 2017 08:29:03

RIYADH (Jurnalislam.com) – Pemerintah Arab Saudi telah meminta bantuan perdana menteri Irak untuk memperbaiki hubungan Riyadh dan Teheran, menurut laporan berita, Aljazeera melaporkan.

Mengutip Qasim al-Araji, menteri dalam negeri Irak, saluran satelit Irak Alghadeer melaporkan bahwa Muhammad bin Salman, putra mahkota Arab Saudi, telah meminta Haider al-Abadi untuk memimpin mediasi dengan Iran.

“Selama kunjungan kami ke Arab Saudi, mereka juga meminta kami untuk melakukannya, dan kami mengatakan hal itu kepada pihak Iran. Pihak Iran melihat permintaan ini secara positif,” kata Araji seperti dikutip oleh Alghadeer pada hari Ahad (13/8/2017).

“Setelah Irak meraih kemenangan, Arab Saudi mulai mencari Irak, sesuai ukuran dan peran utama Irak yang sebenarnya.

“Ketenangan dan stabilitas dan kembalinya hubungan antara Iran dan Arab Saudi memiliki dampak positif di kawasan ini secara keseluruhan.”

Araji mengunjungi ibukota Iran, Teheran, pada hari Sabtu untuk membahas “beberapa masalah” dengan pejabat tinggi Iran, menurut laporan. Dia juga mengunjungi Arab Saudi pada bulan Juli.

Kantor berita Iran ISNA mengutip Araji di Farsi yang mengatakan bahwa Muhammad bin Salman ingin “mengurangi ketegangan” dengan Iran.

Secara terpisah, Muqtada al-Sadr, pemimpin Syiah Irak yang berpengaruh, mengumumkan di situsnya bahwa dia akan mengunjungi UEA pada hari Ahad.

Pada bulan Juli, Sadr melakukan kunjungan yang jarang ke Arab Saudi, di mana dia bertemu dengan Muhammad bin Salman dan pejabat lainnya.

Sadr, seorang tokoh Syiah Irak, memimpin sejumlah besar penduduk miskin kota Baghdad dan kota-kota di selatan, termasuk Saraya al-Salam, atau milisi Syiah Peace Brigade.

Dia sekarang dilihat sebagai seorang nasionalis yang telah berulang kali menyerukan demonstrasi menentang korupsi di pemerintah Irak, dan pendukungnya telah melakukan demonstrasi besar di Baghdad yang menyerukan reformasi pemilihan.

Kunjungan oleh warga Irak tersebut terjadi karena wilayah Teluk Arab tetap terlibat dalam krisis yang terburuk dalam beberapa tahun – sebuah perselisihan antara Qatar dan sebuah blok pimpinan Saudi yang terdiri dari UEA, Bahrain dan Mesir.

Berbicara kepada Al Jazeera pada hari Ahad, Saad Jawad, seorang profesor ilmu politik di London School of Economics, menyebut gerakan diplomatik Saudi-Irak “aneh”.

Putra Mahkota Raja Arab Temui Pimpinan Syiah Irak, Muqtada al-Sadr

“Jika Arab Saudi (berada dalam sebuah perselisihan) dengan Qatar karena hubungan Qatar dengan Iran … bagaimana mereka bisa meminta Irak untuk mengubah hubungan mereka dengan Iran?

“Saudi tahu betul bahwa Irak sedikit bias dalam hubungannya dengan Iran, dan mereka berada di bawah pengaruh Iran.”

Jawad mengatakan Arab Saudi bisa meminta broker yang lebih netral seperti Kuwait atau Oman, yang keduanya memiliki “hubungan baik” dengan Iran.

Bagi Reza Khaasteh, seorang jurnalis untuk situs Iran Front Page yang berbasis di Teheran, tawaran tersebut merupakan “langkah tulus” Riyadh mengingat “sinyal baru-baru ini antara kedua belah pihak”.

Khaasteh menunjukkan bahwa menjelang pengumuman pada hari Ahad, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir mengadakan pembicaraan singkat dengan mitranya dari Iran Javad Zarif di pertemuan Organisasi Kerjasama Islam di Istanbul pada tanggal 1 Agustus.

“Jadi kita bisa menafsirkan perintah pangeran mahkota Saudi untuk mediasi sebagai kelanjutan dari semua perkembangan positif tersebut dan beberapa kata antara Jubeir dan Zarif. Ya, keduanya mencari hubungan yang lebih baik, tapi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan.”

Irak yang mayoritas beragama Syiah berada di antara Syiah Iran dan kerajaan Teluk Arab yang diperintah Sunni termasuk Arab Saudi. Pada tahun 2016 Irak menawarkan untuk menengahi antara kedua negara.

Pada bulan Januari 2016, Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran setelah terjadi serangan oleh pemrotes di kedutaan besarnya di Teheran.

Para pemrotes dengan marah bereaksi terhadap keputusan Arab Saudi untuk mengeksekusi pemimpin agama Syiah Nimr al-Nimr, yang dibunuh bersama 46 orang lain, banyak dari mereka Muslim, yang dihukum karena tuduhan terorisme.

Pada saat itu, dua kekuatan regional saingan tersebut telah terlibat dalam perang kata-kata menyusul kematian jamaah haji Iran di luar Mekkah pada tahun 2015.

Iran mengatakan sedikitnya 460 warganya terbunuh dalam insiden tersebut, namun Arab Saudi secara resmi melaporkan bahwa hanya 131 warga Iran yang tewas.

Arab Saudi dan Iran satu sama lain juga menuduh mendukung proxy dalam perang di Yaman dan Suriah.

Laporan berita hari Ahad oleh ISNA mengutip Araji yang mengatakan bahwa Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud sebelumnya telah mengajukan permintaan yang sama kepadanya.

Araji dilaporkan mengatakan kepada Salman bahwa Riyadh “harus menunjukkan perilaku terbaik terhadap peziarah Iran”, dengan mengizinkan mereka mengunjungi pemakaman Janna al-Baqi, sebuah situs penting bagi Syiah yang berada di Madinah.

“Pihak Saudi telah membuat janji-janji tertentu dalam hal ini, dan pintu-pintu pemakaman sudah terbuka bagi para peziarah Iran,” Araji mengatakan, menurut sebuah terjemahan bahasa Inggris oleh Iran Front Page dari laporan ISNA.

Dalam laporan yang sama, Abdolreza Rahmani Fazli, menteri dalam negeri Iran, dikutip saat mengatakan bahwa penting untuk menghormati dan mempertahankan “martabat” peziarah Iran, menambahkan bahwa Iran telah “selalu mencari hubungan baik dengan Arab Saudi.” Kebijakan Iran adalah untuk memiliki kerjasama yang efektif dengan negara-negara regional, dan Teheran belum pernah menjadi pihak yang pertama memutuskan hubungannya dengan pihak lain,” katanya.

Pembubaran Ormas, Mendagri Sebut FPI Sedang Diawasi

13 Agu 2017 05:51:01

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengaku sudah dua tahun mengawasi aktivitas Front Pembela Islam (FPI). Hasil pengawasan dan pengamatan itu akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung, kepolisian, serta tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat di daerah.

“Sebab, kami memutuskan apakah ormas ini layak dibubarkan atau tidak, harus memiliki bukti kuat. HTI sebelum dibubarkan sudah 10 tahun pembuktiannya,” kata dia usai diskusi Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) di Hotel Century, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8/2017) dilansir Republika.

Menurutnya, pembuktian selama dua tahun masih kurang maksimal. Oleh karena itu, Kemendagri akan melakukan klarifikasi data menggunakan sejumlah foto dan video serta alat bukti lain.

Kendati demikian, Tjahjo tidak memberikan tanggapan pasti apakah FPI akan dibubarkan seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Namun dia membenarkan ada ormas yang segera dibubarkan oleh pemerintah, selain HTI.

Menurut Tjahjo, ormas yang akan dibubarkan itu ormas kecil. Meski terbilang kecil, dia menilai, ormas tersebut mengganggu ketertiban masyarakat. Dia juga berpendapat ormas itu juga melakukan kegiatan yang anarkis.

Ormas yang masih belum diungkapkan identitasnya ini melakukan kegiatan di sejumlah daerah. Tjahjo menyebut ormas ini cukup punya nama di daerah.

“Tunggu tanggal mainnya saja (pembubaran). Itu ormas kecil kok,” ujar Tjahjo.

Dia menambahkan pembubaran ormas tidak terkait pada agama. “Ormas yang dibubarkan tidak terbatas ormas agama. Ormas umum dan sosial pun jika radikal tetap bisa (dibubarkan),” kata Tjahjo.

Pada 19 Juli lalu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Dirjen AHU Kemenkumham) Freddy Harris telah mencabut Surat Keterangan Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pencabutan ini menindaklanjuti Perppu No 2 tahun 2017 tentang Ormas yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo.