Mantan Ketua PBB: Myanmar Harus Cabut Pembatasan Gerak Muslim Rohingya

MYANMAR (Jurnalislam.com) – Myanmar harus membatalkan pembatasan gerakan dan kewarganegaraan atas minoritas Muslim Rohingya yang dianiaya jika mereka ingin menghindari ekstremisme dan membawa perdamaian ke negara bagian Rakhine, sebuah komisi yang dipimpin oleh mantan kepala PBB Kofi Annan mengatakan pada hari Kamis (24/8/2017), lansir Aljazeera.

Kelompok hak asasi manusia memuji laporan tersebut sebagai tonggak sejarah bagi Rohingya karena pemerintah Aung San Suu Kyi sebelumnya berjanji untuk mematuhi temuannya.

Perlakuan buruk terhadap sekitar 1,1 juta Muslim Rohingya muncul sebagai isu hak asasi manusia Myanmar yang paling diperdebatkan sebagai hasil transisi pemerintahan militer selama beberapa dekade.

Annan ditunjuk oleh penasihat negara Aung San Suu Kyi untuk memimpin sebuah komisi yang bertugas menyembuhkan perpecahan yang berlangsung lama antara Muslim Rohingya dan penganut Buddha di negara bagian barat, yang merupakan salah satu negara bagian termiskin di negara ini.

“Jika tantangan saat ini tidak segera ditangani, radikalisasi lebih lanjut di kedua komunitas tersebut merupakan risiko yang nyata,” kata komisi sembilan anggota tersebut dalam laporan akhirnya, yang menggambarkan Rohingya sebagai “komunitas tanpa kewarganegaraan tunggal terbesar di dunia”.

“Jika keluhan populasi lokal diabaikan, mereka akan menjadi lebih rentan terhadap perekrutan oleh ekstremis,” laporan tersebut menambahkan.

Keamanan memburuk tajam di negara bagian yang terletak di perbatasan dengan Bangladesh Oktober lalu setelah sembilan polisi tewas dicurigai oleh milisi Rohingya dalam balasan perlawanan mereka terhadap pos-pos perbatasan.

Namun militer Myanmar mengirim pasukan ke desa Rohingya dan melancarkan serangan balik brutal menyebabkan pembakaran, pembunuhan, penyiksaan dan pemerkosaan oleh pasukan keamanan, dan mengirim 87.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Temuan Terbaru PBB: Tentara Myanmar juga Menyembelih Bocah Muslim Rohingya

Situasi di negara memburuk lagi bulan ini ketika pasukan keamanan memulai “operasi pembersihan” baru dengan ketegangan yang beralih ke sebuah kota, Rathetaung, di mana komunitas Buddhis Rakhine dan muslim Rohingya tinggal berdampingan.

“Walaupun pemerintah Myanmar memiliki hak untuk mempertahankan wilayahnya sendiri, sebuah respon yang sangat militeristik tidak mungkin membawa perdamaian ke wilayah mereka,” kata laporan tersebut.

Komisi tersebut memperingatkan bahwa jika hak asasi manusia tidak dihormati dan “populasi tetap terpinggirkan secara politik dan ekonomi – negara bagian Rakhine bagian utara dapat memberikan lahan subur bagi radikalisasi, karena masyarakat setempat mungkin semakin rentan terhadap perekrutan oleh pejuang”.

Rohingya ditolak kewarganegaraannya dan diklasifikasikan sebagai imigran ilegal dari Bangladesh oleh pemerintahnya sendiri, meskipun mereka telah mengakar di wilayah tersebut sejak berabad-abad lalu, hingga masyarakatnya terpinggirkan dan kadang-kadang mengalami kekerasan komunal.

Kofi Annan
Kofi Annan

Annan telah mengunjungi Myanmar tiga kali sejak pengangkatannya, termasuk dua perjalanan ke Negara Bagian Rakhine. Pada hari Kamis, dia mempresentasikan temuannya ke Suu Kyi dan panglima militer Min Aung Hlaing.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan dalam sebuah laporan pada bulan Februari bahwa pasukan keamanan telah melakukan sebuah operasi yang “sangat mungkin” merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kemungkinan pembersihan etnis (Muslim Rohingya).

Laporan itu menyebabkan pembentukan misi pencari fakta PBB sebulan kemudian. Namun tim investigasi domestik Myanmar mengkritik laporan PBB bulan ini dan menolak tuduhan pelanggaran.

Myanmar menolak memberikan visa kepada tiga ahli yang ditunjuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sebaliknya pemerintah mengatakan Myanmar akan mematuhi rekomendasi tim Annan.

Namun panel Annan – yang memiliki mandat yang luas untuk melihat, antara lain, pembangunan ekonomi jangka panjang, pendidikan dan perawatan kesehatan di negara bagian – mengatakan bahwa pihaknya “tidak diberi mandat untuk menyelidiki kasus spesifik dugaan pelanggaran hak asasi manusia”.

Kelompok hak asasi manusia menyambut baik laporan tersebut, dengan mengatakan rekomendasinya sesuai dengan apa yang telah mereka perjuangkan.

“Pembatasan apartheid seperti ini mendorong masyarakat terpisah dan bukannya bersatu, mengikis keamanan dan meningkatkan risiko pembunuhan massal,” kata Matthew Smith, dari Fortify Rights.

Phil Robertson, dari Human Rights Watch, mengatakan bahwa pemerintah Suu Kyi menghadapi “ujian kunci”.

“Myanmar perlu memberikan bobot penuh terhadap rekomendasi ini, dan terutama tidak berkedip dalam menangani hal-hal yang sulit,” katanya.

James Gomez dari Amnesty International, direktur Asia Tenggara dan Pasifik, mengatakan “tanpa tindakan nyata oleh pihak berwenang untuk mengatasi keluhan yang telah berlangsung lama dan memperbaiki pelanggaran beberapa dekade, masyarakat di wilayah ini akan terus terjebak dalam siklus kekurangan dan pelecehan.”

“Mereka harus segera mencabut pembatasan gerakan, mengizinkan akses penuh untuk pekerja kemanusiaan dan media, dan meninjau serta mengubah undang-undang kewarganegaraan yang diskriminatif di negara tersebut,” katanya.

Kawal Kasus Penistaan Agama di Facebook, Umat Islam Sambangi PN Klaten

KLATEN (Jurnalislam.com) – Gabungan elemen muslim Klaten mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Klaten, Jalan Klaten – Solo KM.2, Klaten Utara pada Kamis (24/8/2017). Kedatangan mereka guna mengawal kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Rozak Ismail Sudarmaji (29) alias Aji.

Aji dinilai telah melecehkan Habib Rizieq dan agama Islam dalam status facebooknya. Hal itu kemudian dilaporkan oleh Ketua Majelis Mujahidin Klaten, Bony Azwar ke Polres Klaten, pada 19 Mei lalu.

Bony Azwar mengatakan, kedatangan puluhan ormas Islam ini untuk memberi dukungan kepada Jaksa dalam menegakan hukum dengan adil dan transparan. Menurutnya, Aji telah melanggar pasal 156 dan156 a tentang ujaran kebencian dan penistaan agama.

“Sudah jelas kedatangan kita untuk tegaknya supremasi hukum. Kami disini memberikan support pada Jaksa dan hakim untuk menegakkan keadilan. Dalam hal ini Rozak Sudarmaji yang melecehkan agama telah melanggar UU,” tegas Bony dalam orasinya.

Sementara itu, Suyadi Abu Fatih, ketua FPI (Front Pembela Islam) Klaten meminta umat Islam mengawal kasus pelecehan agama yang dilakukan Aji. Sebab, kata Suyadi, jika dibiarkan maka akan muncul penista agama lainnya.

“Perlu diingat saudara, kasus penista agama belum selesai di Klaten ini, muncul lagi pelecehan baliho HRS, Jadi luruskan niat untuk membela agama Allah agar supremasi hukum khususnya di Klaten bisa menghukum 5 tahun si Rozaq (Aji),” ucapnya.

Dikira Pejuang Islam, Siswa 19 Tahun Ditembak Mati Polisi India

SRINAGAR (Jurnalislam.com) – Tentara India membunuh seorang siswa tak bersenjata berusia 19 tahun, Shahid Bashir Mir, karena diduga pejuang Muslim Kashmir, kata polisi di Kashmir yang dikendalikan India.

Warga memprotes penembakan fatal pada hari Selasa (22/8/2017) terhadap remaja tersebut pada hari Kamis (24/8/2017) di Handwara, di bagian utara Kashmir yang dijajah India.

Warga desa Daril Tarthpora bentrok dengan polisi menuntut penyelidikan kriminal terhadap tentara yang terlibat dalam pembunuhan Mir.

Pengunjuk rasa membawa mayat Mir di peti mati namun menolak untuk mengubur korban sampai penyelidikan dilakukan.

Kepala polisi Kashmir Muneer Khan mengatakan kepada wartawan bahwa Mir adalah seorang sipil dan tidak ada senjata yang ditemukan di dirinya.

“Bagaimana dia terbunuh adalah masalah penyelidikan,” kata Khan.

Tentara India pada hari Selasa telah mengklaim bahwa mereka membunuh seorang “militan” saat baku tembak di sebuah hutan desa.

Penduduk setempat mengidentifikasi pemuda tersebut sebagai mahasiswa Degree College Handwara yang mereka katakan telah hilang selama dua hari.

Anggota keluarga Mir mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dia dijemput pada hari Senin oleh sebuah konvoi tentara dan sejak itu hilang.

“Kami tidak melihat dia setelah hari itu, saya mencari ke semua tempat, ke hutan, ke setiap desa, tapi saya tidak dapat menemukannya,” kata ayah Shahid, Bashir Ahmad Mir.

“Suatu hari, saya mendapat telepon dari kantor polisi untuk mengidentifikasi mayat. Ketika kami melihatnya, tubuh anak laki-laki saya terkoyak dan wajahnya rusak. Kami terkejut,” kata Mir.

Karena takut timbulnya gelombang protes keras, pemerintah menutup perguruan tinggi dan sekolah di Kashmir utara.

“Kita tidak bisa membiarkan pemuda terbunuh seperti ini,” kata pemrotes Nazir Ahmad kepada Al Jazeera.” Lebih baik bergabung dengan militansi dan bertarung hingga mati daripada dibunuh seperti ini. Apa kejahatannya, berapa lama pertumpahan darah ini akan berlanjut?”

Aktivis hak asasi manusia Khurram Parvez mengklaim bahwa ada hadiah uang untuk membunuh pejuang.

“Tentara melakukan tindakan semacam itu untuk keuntungan moneter. Mereka membunuh warga sipil dan menyebarkan info bahwa dia adalah militan karena mereka mendapat imbalan uang besar untuk membunuh seorang pejuang Muslim di Kashmir,” katanya kepada Al Jazeera.

“Bahkan jika militansi berakhir di Kashmir, tentara India tidak akan berhenti membunuh orang karena mereka ingin memanfaatkannya,” katanya. “Mereka tidak ingin mendemoralisasi tentara yang mengendalikan situasi di lapangan.”

India dan Pakistan, saingan bersenjata nuklir, masing-masing mengendalikan sebagian wilayah Kashmir, namun keduanya mengklaim wilayah Himalaya secara keseluruhan.

Kelompok perlawanan Islam telah berjuang sejak tahun 1989 memperjuangkan wilayah yang dijajah India untuk menjadi independen atau bergabung dengan Pakistan.

Hampir 70.000 orang terbunuh dalam perlawanan tersebut dan akibat tindakan militer India selanjutnya. India memiliki sekitar 500.000 tentara di wilayah ini.

Sentimen anti-India berkembang pesat di kalangan mayoritas Muslim Kashmir dan sebagian besar mendukung perlawanan terhadap pemerintah India tersebut kendati militer meluncurkan tindakan keras selama beberapa dekade untuk memerangi perlawanan bersenjata tersebut.

India menuduh Pakistan mempersenjatai dan melatih para pejuang Muslim Kashmir. Tuduhan tersebut disangkal Pakistan.

Rusia Ingin Kuasai Idlib dengan Zona De-eskalasi

Redaktur: Deddy Purwanto

MOSKOW (Jurnalislam.com) – Rusia mengharapkan pembentukan “zona de-eskalasi” di Idlib, sebuah provinsi Suriah utara, sebagai bagian dari hasil perundingan antara Turki, Rusia dan Iran, kata menteri luar negeri negara itu, Kamis (24/8/2017).

Ucapan Sergey Lavrov muncul dalam sebuah briefing media setelah pertemuan tersebut dengan rekannya dari Kamboja Prak Sokhon di ibukota Rusia, Moskow, lansir Anadolu Agency.

“Kami mengharapkan zona de-eskalasi keempat menjadi [mapan] di Idlib, menyusul yang sudah ada di sebelah barat Suriah, Ghouta Timur dan Homs sebagai hasil perundingan [antara Turki, Rusia dan Iran],” katanya.

Turki dan Iran, bersama dengan Rusia, adalah pialang untuk perundingan Astana untuk Suriah. Pada putaran terakhir perundingan di bulan Mei, ketiga negara mengumumkan rencana untuk menetapkan “zona de-eskalasi” di seluruh negara yang dilanda perang.

Selama pembicaraan Mei di ibukota Kazakhstan, Astana, Turki (yang mendukung oposisi Suriah) sepakat dengan Rusia dan Iran (yang mendukung rezim Syiah Assad) mengenai rencana untuk membangun jaringan “zona de-eskalasi” di berbagai wilayah Suriah yang dilanda perang.

Menurut kesepakatan tersebut, zona – di mana tindakan agresi dilarang – akan mencakup kota Idlib dan beberapa bagian di provinsi Latakia, Homs, Aleppo dan Hama, sekaligus Damaskus, Ghouta Timur, Daraa dan Quneitra.

 

Perang Arab Saudi di Yaman adalah ‘Sebuah Kegagalan Strategis’

YAMAN (Jurnalislam.com) – Intervensi militer Arab Saudi di Yaman terbukti merupakan “kegagalan strategis”, namun penarikan mundur penuh dan resmi dari negara tersebut tidak mungkin terjadi, kata para analis.

Pekan lalu, serangkaian email yang bocor mengungkapkan bahwa pangeran mahkota dan menteri pertahanan Arab Saudi, Muhammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, menyatakan keinginan untuk mengakhiri perang di Yaman selama pembicaraan dengan mantan pejabat AS. Dalam email yang bocor tersebut, Muhammad bin Salman mengatakan bahwa dia ‘ingin keluar “dari perang dua tahun yang dia mulai di Yaman dan bahwa dia tidak menentang pendekatan AS terhadap Iran untuk mengakhiri konflik tersebut.

Adam Baron, seorang analis Yaman, Rabu (23/8/2017) mengatakan bahwa pengunduran diri Saudi tidak akan “lengkap” karena keamanan kerajaan sangat bergantung pada keamanan Yaman, lansir Aljazeera.

“Ya, Saudi ingin keluar dari perang – tapi hanya dengan syarat mereka sendiri,” kata Baron.

“Apa yang diperlukan secara luas adalah kesepakatan yang menjamin bahwa kepentingan Saudi dipelihara di Yaman, bahwa persenjataan berat diserahkan, sebuah akhir untuk mencegah serangan perbatasan, dan bahwa pengaruh Iran yang baru tidak diperbolehkan untuk berlangsung selamanya, apalagi diperluas,” Baron mengatakan kepada Al Jazeera.

“Kerajaan bermaksud mencegah Yaman masuk lebih jauh ke dalam jurang yang kacau.”

Konflik tersebut telah menewaskan lebih dari 10.000 orang dan telah melukai lebih dari 40.000 orang sampai saat ini.

Pada hari Rabu, sebuah serangan udara di sebuah hotel dekat ibukota Yaman, Sanaa, telah menewaskan sedikitnya 35 orang, kata seorang dokter setempat.

Yaman telah lama menjadi negara terpuruk di wilayah Arab, dan sebelumnya mengandalkan bantuan AS dan bantuan dari tetangganya untuk tetap bertahan. Inflasi memburuk dan tingkat pengangguran melonjak sebelum pemberontakan 2011.

Uang dari cadangan minyak yang berkurang di negara itu hilang sia-sia atau dicuri saat menggulingkan pemerintahan 33 tahun Presiden Ali Abdullah Saleh. Sebuah laporan PBB tahun 2015 mengumpulkan akumulasi Saleh hingga $ 60 miliar dari korupsi, pemerasan dan penggelapan uang.

Setelah penggulingan Saleh, sebuah perang meletus antara pemberontak Syiah Houthi dukungan Iran dan pendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional. Pada bulan September 2014, milisi Syiah Houthi menguasai ibukota, Sanaa, dan mendorongnya ke kota terbesar di Yaman, Aden. Sebagai balasan atas kemajuan Syiah Houthis, sebuah koalisi negara-negara Arab pimpinan Saudi meluncurkan sebuah operasi militer pada bulan Maret 2015 untuk mengusir Houthi dari Sanaa.

Perang telah menjadikan berbagai daerah sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Yaman, rumah bagi lebih dari 27 juta orang, berada di ambang kelaparan dan di tengah wabah kolera “yang belum pernah terjadi sebelumnya”. Mengacu pada perang yang dipimpin Saudi di Yaman, PBB telah memperingatkan bahwa negara tersebut menuju “keruntuhan total”.

Saat ini, lebih dari tujuh juta orang berada di ambang kelaparan akibat blokade perbatasan dan pemiskinan akibat perang bertahun-tahun, sementara sekitar 80 persen penduduk bergantung pada beberapa bentuk bantuan kemanusiaan. Menurut PBB, krisis kemanusiaan terbesar di dunia adalah di Yaman.

Tegang dengan AS, Kim Jong Un Intruksikan Tingkatkan Produksi Hulu Ledak Rudal Balistik

SEOUL (Jurnalislam.com) – Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menuntut peningkatan produksi kepala bom dan mekanisme hulu ledak rudal balistik, kata media pemerintah Pyongyang, Rabu (23/8/2017).

Seruan tersebut muncul saat ketegangan antara Korea Utara dan AS tampak mereda.

Sebagaimana yang dilansir Anadolu Agency, sebuah laporan oleh Kantor Berita Pusat Korea Utara (Korean Central News Agency-KCNA) dalam sebuah kunjungan ke sebuah lembaga kimia mengatakan bahwa Kim telah “menginstruksikan institut tersebut untuk memproduksi lebih banyak mesin roket berbahan bakar padat dan ujung hulu ledak roket”.

Namun, laporan tersebut tidak memiliki Retorika anti-AS seperti biasanya dan mengikuti ucapan Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson saat menyambut meredanya Pyongyang baru-baru ini.

Komentarnya menyusul ketegangan selama beberapa pekan, ketika Presiden AS Donald Trump menyarankan tindakan militer terhadap Korea Utara.

Surat kabar Rodong Sinmun memuat foto Kim yang tersenyum lebar saat memeriksa lembaga kimia tersebut, di mana dia mendapat pengarahan tentang pembuatan rudal tempur balistik antarbenua (intercontinental ballistic missile-ICBM) dan mesin roket, KCNA melaporkan.

Korea Utara melakukan dua tes ICBM bulan lalu, hingga mendapatkan sanksi baru, serta puluhan tes rudal lainnya dan dua uji coba nuklir sejak awal tahun 2016.

Meskipun melakukan tes ICBM, yang terakhir bahkan tampaknya mampu mencapai benua AS, analis masih terbagi mengenai apakah Pyongyang memiliki hulu ledak yang mampu menahan panas yang luar biasa akibat masuknya kembali atmosfer.

Dengan membangun lebih banyak mesin berbahan bakar padat, yang hanya memerlukan sedikit persiapan untuk diluncurkan, dapat meningkatkan kapasitas Korea Utara dalam melakukan serangan mendadak.

Aplikasi lain dari teknologi senjata yang tumbuh di Korea Utara adalah rudal balistik yang diluncurkan oleh kapal selam.

Pada hari Rabu, terdengar sirene untuk mensimulasikan serangan udara di Korea Selatan saat latihan militer tahunan AS-Korea Selatan melibatkan latihan sipil dengan menghentikan lalu lintas dan warga berlatih mencari perlindungan.

Sementara itu, Presiden Moon Jae-in mengunjungi sebuah pusat komando dan meminta komandan melakukan “kesiapan pertahanan penuh” jika terjadi provokasi Korea Utara, kata juru bicaranya.

Korea Utara menolak untuk menerima tawaran dialog Moon sejak dia menjabat pada bulan Mei, mengklaim bahwa Seoul tidak memiliki ketulusan dengan adanya tekanan untuk sanksi tambahan terhadap Pyongyang.

Puluhan Pasukan Bentukan AS Terbunuh dan Terluka, 9 APC Hancur dalam Serangan di Helmand

HELMAND (Jurnalislam.com) – Sekitar pukul 11:00 waktu setempat hari Rabu (23/8/2017), personil ANA (The Afghan National Army) dan ANP (The Afghan National Police) bentukan AS yang dikawal oleh APC mendapat serangan martir Taliban dekat dengan markas kepolisian distrik ibu kota Lashkargah.

Menurut rincian Al Emarah News, serangan tersebut dilakukan oleh seorang Mujahid pejuang martir – Nizam ul din Hanzala yang tinggal di distrik Musa Kala – dengan bantuan sebuah kendaraan yang mengandung bahan peledak.

Informasi awal menunjukkan bahwa sebanyak 39 pasukan boneka termasuk komandan utama dan perwira rezim terbunuh, 31 lainnya terluka. 9 APC dan 3 pick-up ranger juga hancur.

Serangan ini terjadi setelah 4 pusat militer di lingkungan distrik Nawa dikuasai oleh Taliban dalam waktu semalam, menewaskan 28 pasukan boneka dan menyebabkan 8 lainnya luka-luka serta menghancurkan 4 tank APC sekaligus menyita sejumlah rampasan perang yang cukup besar.

Kembali Umumkan Serangan Militer, 3.500 Muslim Rohingya Larikan diri ke Bangladesh

BANGLADESH (Jurnalislam.com) – Ribuan Muslim Rohingya menyeberang ke Bangladesh sejak Myanmar mengumumkan sebuah serangan militer di negara bagian Rakhine yang dilanda kekerasan awal bulan ini, menurut para pemimpin masyarakat.

Pemimpin Muslim Rohingya di Bangladesh mengatakan kepada kantor berita AFP pada hari Rabu (23/8/2017) bahwa sedikitnya 3.500 orang telah tiba dalam beberapa pekan terakhir, semakin menekan kamp pengungsi yang sudah penuh sesak di area Cox’s Bazaar dekat sungai Naf yang membagi kedua negara.

Pelarian itu terlepas dari patroli bertahap oleh penjaga perbatasan dan pantai Bangladesh, yang mengatakan pekan ini mereka telah membawa kembali sebuah kapal yang membawa warga Rohingya, termasuk anak-anak.

“Di kamp Balukhali saja, sekitar 3.000 orang Rohingya tiba dari desa mereka di Rakhine,” kata Abdul Khaleq, merujuk pada kamp yang terdekat dengan sungai, tempat sebagian besar migran tinggal saat mereka tiba.

Kamal Hossain, seorang tetua Rohingya di kamp lain, mengatakan bahwa hampir 700 keluarga telah tiba di Bangladesh dalam 11 hari terakhir.

Banyak yang tidur di tempat terbuka karena tidak ada tempat lagi di kamp, ​​katanya.

Pada 12 Agustus, pihak berwenang di Myanmar mengirim ratusan tentara ke Rakhine untuk meningkatkan operasi, mendapat kritik dari pelapor khusus PBB Yanghee Lee, yang memperingatkan bahwa penempatan tentara tersebut “menjadi perhatian utama”.

Rakhine, di Myanmar utara, dicengkeram kekerasan sejak Oktober, saat sekalompok orang bersenjata menyerang pos polisi.

Aktivis Rohingya Tolak Laporan Investigasi Pemerintah Myanmar

Setelah insiden tersebut, pihak berwenang Myanmar dilaporkan telah menindak Muslim Rohingya, yang diyakini Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menyebabkan pembersihan etnis terhadap kelompok minoritas Muslim tersebut.

Deen Mohammad, seorang pria Rohingya lainnya yang memasuki Bangladesh pada tanggal 13 Agustus mengatakan bahwa penduduk desa Muslim di Rakhine tidak diizinkan untuk mengunjungi tetangga tanpa mendapat izin dari tentara sebelumnya.

Petani berusia 45 tahun tersebut mengatakan bahwa dia meninggalkan rumah bersama keluarganya setelah tentara membunuh anak laki-lakinya yang berusia 23 tahun karena telah melakukan perjalanan ke desa terdekat.

Rincian dugaan kekerasan lainnya tahun lalu telah dicatat oleh PBB, yang perwakilan khususnya, mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, mempresentasikan laporannya pada hari Rabu kepada Presiden Htin Kyaw di ibukota Myanmar, Naypyidaw.

PBB mengatakan telah mendokumentasikan pemerkosaan massal, pembunuhan, termasuk bayi dan anak-anak, pemukulan dan penghilangan brutal. Perwakilan Rohingya mengatakan sekitar 400 orang tewas dalam operasi keamanan bulan Oktober.

Pemerintah Myanmar Terlibat dalam Pembantaian Muslim Rohingya

Myanmar yang mayoritas beragama Buddha telah lama mendapat kritik karena perlakuannya terhadap lebih dari satu juta muslim Rohingya yang tinggal di Rakhine, yang mereka pandang sebagai orang asing dari Bangladesh, dan ditolak kewarganegaraannya dan ditutup aksesnya terhadap hak-hak dasar.

Bangladesh memperkirakan bahwa hampir 400.000 pengungsi Rohingya tinggal di kamp-kamp pengungsi yang kumuh dan permukiman darurat di Cox’s Bazar.

Mereka termasuk lebih dari 70.000 orang yang tiba setelah krisis di bulan Oktober, banyak yang membawa cerita tentang pemerkosaan, pembunuhan, penyiksaan dan pembakaran sistematis di tangan tentara Myanmar.

Pertempuran di Kamp Pengungsi Pelestina di Lebanon, 5 Tewas dan 35 Terluka

LEBANON (Jurnalislam.com) – Sedikitnya lima orang terbunuh dan 35 lainnya cedera dalam hampir sepekan pertempuran di kamp Palestina terbesar di Lebanon.

Dua anggota kelompok Palestina Fatah tewas pada hari Rabu (23/8/2017) dalam bentrokan dengan kelompok bersenjata lainnya di kamp pengungsi Ain al-Hilweh, menurut sumber medis.

Pertempuran tersebut dimulai Kamis lalu setelah pemimpin faksi bersenjata yang bersimpati kepada kelompok Bilal Badr menembaki markas pasukan keamanan gabungan di kamp tersebut.

Sejak saat itu, pejuang bentrok dengan pasukan keamanan gabungan yang terdiri dari faksi utama Palestina, termasuk Fatah, yang bertanggung jawab atas keamanan kamp tersebut.

Kelompok Bilal Badr digambarkan oleh pemerintah Lebanon sebagai “kelompok perlawanan”, dengan sejumlah faksi mendukung pemimpin yang mereka iinginkan.

Pertempuran tersebut meningkat pada hari Rabu, ketika tembakan senjata melukai tiga orang, termasuk dua petugas keamanan Lebanon, di luar kamp, ​​menurut sebuah sumber keamanan.

Reporter Al Jazeera Imtiaz Tyab, yang melaporkan dari Beirut, mengatakan bahwa “intinya, apa yang kita lihat di sini [Ain al-Hilweh] adalah perang besar”.

“Ada sekelompok orang yang mencoba merebut jalur dan jalan yang sangat sempit di kamp pengungsian ini, yang menampung sekitar 50.000 pengungsi Palestina.”

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kesepakatan gencatan senjata pada hari Rabu, namun Tyab mengatakan bahwa kesepakatan semacam itu “seringkali gagal”.

Seorang saksi mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa jeda perang terjadi di kamp pada hari Rabu, dimana bagian-bagian daerah tersebut mengalami kerusakan parah.

Rumah-rumah dibakar dan jaringan air dan listrik kamp rusak, kata saksi lainnya.

Tyab dari Al Jazeera mengatakan bahwa kamp tersebut “adalah tempat yang sangat padat penduduk dan miskin yang telah mengalami kekerasan secara konsisten selama bertahun-tahun sekarang”.

Warga Palestina di Lebanon tidak diizinkan memiliki tanah dan dilarang melakukan banyak profesi, menyebabkan “perpaduan antara ketidakpastian, kerusuhan dan kemiskinan”, kata Tyab.

Pada bulan April, tujuh orang tewas dan puluhan lainnya cedera dalam pertempuran serupa antara dua kelompok yang sama.

Kamp-kamp Palestina Lebanon, yang berasal dari perang 1948 antara Israel dan tetangganya di Arab, sebagian besar berada di luar yurisdiksi dinas keamanan Lebanon.

Ada sekitar 450.000 pengungsi Palestina yang tinggal di 12 kamp di Lebanon.

Klarifikasi Menhub Soal Maskapai Vietnam: Pramugari Dipastikan Tidak Berbikini

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan pramugari maskapai Vietjet Air akan memakai pakaian yang sopan.

“Pramugari dipastikan tidak [berbikini]. Saya sudah sampaikan karena Indonesia kan mayoritas penduduk Muslim sehingga meminta mereka untuk menghargai,” ujar Budi usai menghadiri peresmian rute di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Selasa (22/8/2017).

“Mereka juga sepakat untuk tidak melakukan itu,” tambahnya.

Sebelumnya, penolakan terhadap ‘maskapai bikini’ ini muncul setelah video para pramugari Vietjet berbikini itu viral di media sosial.

Mengenai video yang viral itu, VietJet Air mengklarifikasi bahwa kejadian tersebut merupakan promo spesial rute menuju wisata pantai.

“Pelayanan model berbikini itu adalah salah satu rute mereka ketika menuju tempat wisata pantai, dan itu cuma terjadi satu kali,” kata Wakil Presiden VietJet Air, Dinh Viet Phuong.