Tarik Simpati Warga, Muslimah Bima Gelar Bazar Peduli Rohingya

BIMA (Jurnalislam.com) – Krisis kemanusiaan yang sampai hari ini masih diderita oleh masyarakat Rohingya terus mendapatkan perhatian, Muslimah Bima Peduli (MBP) termasuk didalamnya. MBP menggelar bazar peduli Rohingya di Paruga Na’e, Jalan Soekarno-Hatta Kota Bima, Ahad (8/10/2017).

Koordinator MBP, Parmila menyampaikan tujuan diadakannya bazar ini sebagai pasar pahala, membuka seluas-luasnya metode donasi selain memberikan dana berupa uang.

“Bazar ini untuk membantu mempermudah proses penggalangan dana, karena tidak semua para muhsinin (orang kaya -red) yang mau berdonasi itu memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai,” jelasnya sesaat ditemui dilokasi.

Disamping itu, lanjutnya, bazar ini juga untuk menarik rasa simpatik dari warga dalam membantu masyarakat beragama mayoritas Islam di Rohingya tersebut.

“Karena sampai hari ini saudara muslim di Rohingya masih sangat membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita untuk menyambung kehidupannya, karena sampai hari ini mereka semua masih tinggal di tenda-tenda pengungsian,” ungkapnya mengajak.

Dari pantauan tim jurniscom, ada beberapa jenis barang yang dijual di acara bazaar tersebut diantaranya boneka, buku tulis, baju, jilbab, pakaian muslimah, serta peralatan rumah tangga.

“Barang-barang tersebut kami terima dari para muhsinin yang ingin berinfak untuk membantu Rohingya. Untuk hasil penjualannya seluruhnya di peruntukkan untuk membantu muslim Rohingya,” pungkas Parmila.

Panglima TNI : Indonesia Merdeka Karena Jihad Umat Islam

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa dalam sejarah Indonesia, peran dan kontribusi umat Islam tidak perlu diragukan lagi. Hal tersebut disampaikan dalam pengajian bulanan PP Muhanmadiyah yang bertajuk ‘Islam, TNI, dan Kedaulatan Bangsa’ bertempat di Kantor PP Muhamadiyah Menteng 62 Jakarta, Jumat (6/10/2017).

“Pada tahun 1943 didirikan laskar mujahidin hizbullah yang dipimpin oleh para ulama dan dengan semboyan merdeka atau mati sejalan dengan semboyan jihad umat Islam,” kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Baca juga: Panglima TNI: Peran Ulama Sangat Penting di Era Global

Dengan jihad ini, kata Panglima TNI, Indonesia bisa menjadi merdeka. Pun dari sebelum kemerdekaan hingga sekarang, umat Islam tidak menindas kaum yang lemah.

“Setelah itu umat Islam menang dengan terciptanya negara merdeka,” terang Panglima.

Pengajian ini dihadiri ratusan peserta diisi oleh pemateri seperti Ketua Umum PP Muhamadiyah Haedar Nashir, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan pengamat militer Prof. Salim Said.

Reporter: Firdaus

Haedar Nashir : Umat Islam dan TNI Jaga Kedaulatan Bangsa Karena Semangat Jihad

JAKARTA(Jurnalislam.com) – PP Muhammadiyah menggelar pengajian bulanan bertajuk ‘Islam, TNI, dan Kedaulatan Bangsa’ bertempat di Kantor PP Muhamadiyah Menteng 62 Jakarta, Jumat (6/10/2017).

Pengajian yang dihadiri ratusan peserta dihadiri oleh Ketua Umum PP Muhamadiyah Haedar Nashir, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan pengamat militer Prof. Salim Said.

“Kedaulatan bangsa Indonesia tidak lepas dari peran TNI dan umat islam yang diiringi dengan semangat jihad dalam membentuk negara yang baldatun toyibah,” kata Haedar Nashir dalam sambutannya setelah mengucapkan selamat atas HUT TNI.

Baca juga: TNI dan Polri Tak Selaras, Dahnil: Presidennya Tidak Tegas

Sekarang ini, kata Haedar, bangsa Indonesia bukan hanya berjuang secara fisik saja. Banyak tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

“Kedepannya akan banyak lagi yang akan dihadapi umat islam. Oleh karena umat islam diharapkan siap sedia menghadapinya,”pungkasnya.

Reporter: Firdaus

Miris! Pengobatan Dipersulit, Abu Bakar Baasyir Kembali Alami Pembengkakan Kaki

BOGOR (Jurnalislam.com) – Ulama karismatik, Ustadz Abu Bakar Baasyir (ABB) yang saat ini ditahan di penjara Gunung Sindur Bogor, kembali mengalami pembengkakan di kakinya.

Jozerizal, salah seorang dokter dari tim medis Mer-C yang menangani ustaz ABB mengatakan, saat ini kondisi ulama sepuh ini sangat memprihatinkan. Ditambah, kata dia, kesulitan menemui untuk sekadar merawat kesehatan oleh pihak petugas penjara.

“Alhamdulillah tim medis Mer-C diizinkan memeriksa kesehatan beliau, Jumat 6 Oktober 2017. Sebelumnya beliau sudah kita lakukan General Check Up di RS Harapan Kita, termasuk Echokardiografi dan CT Scan Jantung, dan lainnya,” terangnya dalam akun resmi Facebooknya, Jumat (6/10/2017).

Pembengkakan kaki Ustaz Abu Bakar Baasyir

“Salah satu yg jadi masalah adalah kakinya bengkak, diduga berasal dari Vena Insuficiency, Sekarang kaki beliau bengkak lagi,” tambahnya.

Joze bersama Mer-C meminta untuk melanjutkan pemeriksaan, lebih lanjut ke Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM). Sebab, ditempat itu banyak ahli bedah vaskular.

Lebih dari itu, Jose mengimbau kepada pihak BNPT dan Densus 88 untuk tidak mempersulit pemeriksaan kesehatan ustaz ABB. Sebab, jika tidak, menyebabkan kematian jaringan kaki.

“Proses dipersulit, kalau terjadi kematian jaringan kaki (Nekrosis) oleh proses penyumbatan Deep Venous Thrombosis, bagaimana? Apakah BNPT dan Densus mau tanggung jawab?,” pungkasnya.

UU Direvisi, TNI Akan Dilibatkan dalam Penanggulangan Terorisme

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Terkait rencana keterlibatan TNI dalam tindak pidana teroris akan diatur dengan baik dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Terorisme. Hal ini, agar ada kerja sama antara TNI dan Kepolisian. Hal tersebut diungkapkan anggota Pansus RUU Pencegahan Terorisme M Nasir Djamil dalam siaran pers yang dilansir Republika.co.id.

TNI tidak lagi harus menunggu permintaan polisi untuk melakukan tindakan pencegahan terorisme. “Tapi, tugasnya sama dengan polisi, dan itu dalam cara operasionalnya akan diatur dalam RUU ini, agar tugasnya lebih jelas,” tegas Nasir Djamil, Jumat (6/10).

Menurut anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, bekerja sama antara militer dan polisi, akan mampu mencegah lebih dini terhadap tindak pidana teroris di wilayah Indonesia. Komisi III DPR RI juga berharap kerja TNI dan Polisi profesional sehingga tidak melanggar UU dan peraturan yang berlaku. Nasir mengatakan, tindakan militer harus berpegang pada aturan hukum.

Dia menjelaskan, RUU Terorisme ini sangat diperlukan untuk mengatasi masalah teroris yang makin kuat dengan dasar hukum untuk mencegah. “Jangan sampai terjadi masalah hukum ketika memproses seseorang yang diduga teroris akibat belum ada UU Terorisme ini, sehingga menggunakan UU hukum pidana biasa,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Selanjutnya, Nasir juga menjelaskan, bahwa dilibatkannya TNI tersebut adalah agar bersama-sama dengan kepolisian bisa mencegah terorisme lebih efektif dan apalagi sampai mengancam pertahanan dan keamanan negara. Penguatan militer di RUU ini sudah dimasukkan di salah satu pasal, tutup legislator asal Aceh itu.

Ekonomi Syariah Dinilai Akan Wujudkan Sila Kelima Pancasila

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Ekonomi syariah dinilai bisa berperan dalam pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Dengan begitu, ekonomi syariah berperan dalam mewujudkan sila kelima Pancasila.

Dalam Rembuk Republik bertajuk Industri Syariah dan Pemerataan Ekonomi di Wisma Antara pada Kamis (5/10), Pemimpin Redaksi Republika Irfan Junaidi menjelaskan, pemerataan kesejahteraan jadi isu besar, termasuk bagi Republika. Pemerataan ini termasuk dalam sektor pendidikan, lapangan kerja, dan bisnis.

Republika merangkai pemerataan dengan ekonomi syariah. Menurut Irfan, Republika ingin terus mendorong agar ekonomi syariah menjadi penggerak ekonomi nasional. ”Kita mungkin dengar sila kelima memang terpinggirkan dibanding sila yang lain,” ungkap Irfan.

Rembuk Republik merupakan forum bulanan yang digelar Republikasejak setahun lalu. Selama ini, bahasan yang diketengahkan memang lebih banyak mengenai ekonomi syariah.

Menurut Irfan, hubungan Republika dengan ekonomi syariah sangat erat. Sebab sudah 20 tahun rubrik ekonomi syariah hadir di Republikasejak pertengan 1990an. Tiap Kamis pekan keempat Republika menyuguhkan rubrik Iqtishodiya hasil kerja sama Departemen Ekonomi Syariah FEM IPB yang sudah berjalan selama enam tahun.

Upaya tersebut juga untuk mendorong keuangan syariah bisa lepas dari pangsa pasar lima persen. Menurut Irfan, Republika akan terus mendorong diskusi mengenai ekonomi syariah. Sebab, perkembangan ekonomi syariah juga berkaitan dengan pola pikir. ”Semoga forum ini terus berjalan. Sebab mengubah pola pikir masih jadi pekerjaan bersama,” kata Irfan.

Pemerintah – Lembaga Wakaf Gencarkan Wakaf Uang

PALU (Jurnalislam.com)–Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Tengah berupaya menggencarkan wakaf uang karena memiliki potensi besar dalam perkembangan ekonomi umat. Kepala Seksi Pemberdayaan Wakaf Bidang Bimas Islam Kantor Kemenag Provinsi Sulteng Ratna Muthmainnah, mengatakan sebagian besar masyarakat Sulteng masih memahami wakaf tanah atau bangunan untuk fasilitas umum.

Sebenarnya, kata dia, program wakaf uang itu sudah diluncurkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2010. Namun, sampai sekarang belum begitu dikenal masyarakat. Sedangkan yang banyak diketahui sebatas masalah zakat. Menurutnya, peraturannya juga sudah didukung oleh Kemenag. Dasar hukum perwakafan di Indonesia yang pertama UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004. Kemudian terkait dengan masalah wakaf uang itu Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

“Jadi wakaf uang ini modelnya beda dengan zakat. Kalau zakat diberikan pada orang yang membutuhkan boleh habis, sementara wakaf itu harus abadi jadi wakaf itu lestari, sehingga kalau uang yang diwakafkan itu nantinya dititip di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang di bank-bank syariah yang ditunjuk Menteri Agama. Uang wakaf ini dititip dan dikelola oleh bank tersebut, lalu keuntungan atau bagi hasilnya dimanfaatkan untuk umat,” ujarnya, Jumat (6/10).

Dia menegaskan bahwa program itu sementara sudah jalan bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen telah membuka rekening bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri. Pada lingkungan Kemenag, dirinya baru meminta data dari seluruh unit kerja untuk mencari siapa calon-calon wakaf yang bersedia, agar lebih mudah mengakumulasi sehingga jika sudah ada data itu selanjutnya pihaknya akan mengundang pihak bank untuk melakukan transaksi.

“Transaksinya bisa dicicil maupun tunai. Kalau merasa berat bisa dicicil dan bisa juga sebenarnya berkelompok, misalnya Rp1 juta kumpul 10 orang, satu orang Rp100 ribu bisa. Karena sertifikat wakaf itu diterbitkan minimal Rp1 juta. Supaya gampang administrasinya,” katanya.

Uni Arakan Rohingya: Pembunuhan Terhadap Muslim Rohingya Masih Berlanjut

ANKARA (Jurnalislam.com) – Serangan terhadap Muslim Rohingya terus berlanjut meski Myanmar mengumumkan diakhirinya operasi militer Myanmar di negara bagian Rakhine, menurut Uni Arakan Rohingya pada hari Rabu, lansir Anadolu Agency (5/10/2017).

Serikat pekerja tersebut membuat pengamatan dalam “Laporan Naratif tentang Situasi di Lapangan di Negara Bagian Arakan / Rakhine Utara, Myanmar”, mencatat bahwa pejabat pemerintah Myanmar dilaporkan bertemu dengan pemimpin komunitas Rohingya dan mengatakan kepada mereka bahwa militer Myanmar telah menyelesaikan operasinya dan mengusir “Pemberontak”.

Namun Serikat Arakan Rohingya (Arakan Rohingya Union) yang berbasis di A.S. – sebuah organisasi payung Rohingya global yang mewakili 61 organisasi Rohingya di seluruh dunia – mengatakan bahwa laporan di lapangan melukiskan gambaran yang berbeda.

“Sebaliknya, serangan terhadap warga sipil Muslim Rohingya dan pembakaran rumah oleh warga Rakhine Buddhis di bawah perlindungan polisi telah meningkat secara dramatis sejak saat itu,” kata laporan tersebut.

“Pola serangan tersebut ternyata dilakukan secara sistematis. Kelompok preman Budha main hakim sendiri membakar rumah Muslim Rohingya, keluarga Muslim Rohingya melarikan diri dan pasukan polisi melepaskan tembakan ke arah mereka.”

Pembersihan Muslim Rohingya Terus Berlanjut (Info Grafik)

Laporan tersebut mengatakan bahwa pengungsi yang tiba di Bangladesh masih menyampaikan informasi tentang “pembunuhan terus-menerus terhadap keluarga Muslim Rohingya oleh para perwira di bawah perlindungan polisi dan peningkatan kekerasan seksual terhadap perempuan Muslim Rohingya.”
“Banyak laporan bahwa angkatan bersenjata Myanmar [tentara, polisi, dan BGP] dan para perantau menuntut uang dan wanita dari keluarga Rohingya di lokasi tertentu dengan imbalan perdamaian dan keamanan,” kata laporan tersebut, menambahkan bahwa hal itu kemudian membawa pada gelombang pengungsi baru.

Laporan tersebut juga menekankan bahwa Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine menghadapi kekurangan pangan yang serius.

Umat Buddha ekstremis melarang pedagang untuk menjual makanan kepada Muslim Rohingya, namun beberapa pemilik toko menjual makanan mereka kepada Muslim Rohingya tapi dengan harga tinggi, laporan tersebut menambahkan.Situasi yang lebih tenang di sebagian besar wilayah Kotapraja Maungdaw dapat dilihat sementara situasi di Kotapraja Buthidaung “tetap sangat meresahkan,” laporan tersebut mengatakan, menambahkan bahwa di Rathedaung, enam desa telah hancur total, tidak ada satupun warga Rohingya.

India akan Deportasi Ribuan Muslim Rohingya, Amnesty Internasional Kampanyekan Petisi Online

Kamp-kamp pengungsi internal yang direncanakan oleh pemerintah Budha Myanmar akan mengizinkan orang-orang Muslim Rohingya kembali masuk ke kamp-kamp tersebut untuk waktu yang lama, kata laporan tersebut

“Jika mereka [Muslim Rohingya] akan dipindahkan dari kamp ke lokasi permanen, kemungkinan mereka tidak diizinkan untuk kembali ke properti aslinya di desa mereka,” katanya.

Kamp-kamp tersebut direncanakan akan dibangun di dekat desa Taungbro dan lokasi lainnya di perbatasan di sisi Myanmar bagi Muslim Rohinya yang ingin kembali.

Laporan tersebut mendesak masyarakat internasional untuk “membentuk sebuah koalisi yang kuat di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menekan Dewan Keamanan atas tindakan mendesak dan ambisius, termasuk sebuah resolusi untuk mengatasi krisis yang dihadapi Muslim Rohingya, dan menetapkan sebuah zona aman bagi semua orang di negara bagian Arakan Utara yang dilindungi oleh pasukan keamanan multinasional.”

Laporan ini juga mendesak tentang pentingnya sebuah resolusi yang berisi “kecaman kuat yang mencerminkan pemboman tanpa pandang bulu di desa Rohingya, pembunuhan mengerikan, kekerasan seksual, dan berbagai bentuk kekejaman, termasuk mutilasi dan pemenggalan korban”.

Kapal Sarat Muatan Berjumlah 100 Orang Rohingya Terbalik di Distirk Bazar Cox

Akses ke daerah-daerah yang terkena dampak oleh organisasi dan media non-pemerintah internasional juga harus dibuka oleh pemerintah Myanmar, laporan tersebut menambahkan.

Sejak 25 Agustus 507.000 Muslim Rohingya telah menyeberang dari negara bagian Myanmar di Rakhine ke Bangladesh, menurut PBB.

Para pengungsi tersebut melarikan diri dari sebuah operasi militer brutal Myanmar di mana pasukan Budha Myanmar dan gerombolan Buddha membunuhi pria, wanita dan anak-anak, menyiksa, memutilasi, memperkosa, menjarah rumah dan membakar desa Rohingya. Menurut Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hasan Mahmood Ali, sekitar 3.000 orang Rohingya tewas dalam tindakan keras tersebut.

History of Independence, TNI and Muslims The Power of Indonesia

JAKARTA (Jurnalislam.com) – TNI (Indonesian National Army) and Islam are the two great powers belonging to Indonesia that can not be separated. Even in its history, TNI and Muslim relations are always harmonious. This was conveyed by the Muslim Scholar and Professor of Bogor Agricultural University (IPB) Prof. Dr. KH Didin Hafidhuddin.

He argues, so far TNI and Muslims (are) two forces that protect each other and maintain, mutual respect and cherish. “So, the relationship relationships that have historically been very strong,” he said via telephone in Jakarta, Thursday (6/10) dilansir Republika.co.id.

In fact, he continued, although already having its own historical value, Islam and the TNI should continue to strive to strengthen the long-standing relationship. Thus, Didin said, it is expected also not only close to the TNI, but also able to establish relationships with other forces.

“It should continue to be strengthened by not denying others, and we hope that with this pioneering TNI Muslims will also be close to other forces, including with the police,” he said.

Finally, Didin congratulates the 72nd birthday of the TNI. “On this 72nd anniversary of the TNI, I wish the 72nd anniversary of TNI, Dirgahayu TNI, may remain a guard in the field of security as well as in the life of the people, nation and state,” he said.

Translator: Taznim

Bunuh Ratusan Anak-anak Yaman, PBB Masukan Pasukan Koalisi Arab ke Daftar Hitam

JENEWA (Jurnalislam.com) – Perserikatan Bangsa-Bangsa memasukkan koalisi militer pimpinan Arab Saudi ke daftar hitam pelanggar hak anak karena menyebabkan kematian dan luka-luka ratusan anak di Yaman yang dilanda perang.

Aliansi tersebut, yang dibentuk oleh Arab Saudi pada tahun 2015, ditambahkan pada hari Kamis (5/10/2017) ke daftar tahunan pemimpin PBB karena membunuh dan melukai 683 anak-anak dan meluncurkan 38 serangan terverifikasi ke sekolah dan rumah sakit pada tahun 2016.

Namun laporan tahunan PBB mengenai anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata tersebut mencatat bahwa koalisi telah mengambil beberapa tindakan untuk memperbaiki perlindungan anak-anak.

Perang Arab Saudi di Yaman adalah ‘Sebuah Kegagalan Strategis’

Daftar hitam tersebut juga memasukkan kelompok pemberontak Syiah Houthi, pasukan pemerintah Yaman, dan milisi pro-pemerintah di Semenanjung Arab karena melakukan pelanggaran terhadap anak-anak pada tahun 2016 – seperti yang terjadi pada laporan tahun lalu.

Laporan dari Sekjen PBB Antonio Guterres diajukan ke Dewan Keamanan pada hari Kamis dan dilihat oleh kantor berita Aljazeera.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis bersamaan dengan laporan tersebut, Guterres mengatakan bahwa daftar hitam itu “tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran” tetapi juga untuk “mengkampanyekan tindakan yang dapat mengurangi penderitaan tragis anak-anak dalam konflik”.