Donald Trump Percepat Pembukaan Kedutaan AS di Al Quds

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Presiden Donald Trump memberi isyarat pada hari Senin (5/3/2018) bahwa dia mungkin akan mengunjungi Yerusalem (Al Quds) untuk menandai pembukaan kedutaan AS di sana pada bulan Mei.

“Saya mungkin datang, saya mungkin datang,” kata Trump menanggapi pertanyaan seorang reporter saat memberikan sambutan singkat di Gedung Putih di samping Perdana Menteri zionis Benjamin Netanyahu. “Jika saya bisa, saya akan melakukannya,” lansir Anadolu Agency.

AS mempercepat langkah memindahkan markas diplomatiknya dari Tel Aviv ke Yerusalem bulan lalu, dengan harapan dapat mengadakan pembukaan seremonial pada hari yang sama dengan perayaan ulang tahun Israel yang ke-70 pada tanggal 14 Mei.

Trump Hubungi Mahmoud Abas, Putuskan Perpidahan Kedutaan AS ke Yerusalem Hari Ini

Relokasi tersebut rencananya akan selesai pada akhir 2019.

Rencana tersebut adalah prioritas pertama Amerika Serikat setelah pada bulan Desember Trump mengumumkan keputusan nyelenehnya untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, yang menimbulkan badai kecaman dari masyarakat internasional, termasuk sekutu dekat Washington.

Sejauh ini, tidak ada negara lain yang mengikuti jejak Washington, meskipun para pemimpin Israel menyeru untuk melakukannya, dan keputusan tersebut semakin meningkatkan usaha Amerika untuk menegosiasikan kesepakatan damai Palestina-Israel yang semakin sulit dipahami setelah deklarasi tersebut.

Status Yerusalem telah lama dianggap sebagai masalah yang harus diselesaikan dalam negosiasi status akhir namun pada hari Senin Trump malah terus mendesak keputusannya keluar dari meja perundingan. Palestina menganggap sebelah timur kota yang diperebutkan sebagai ibu kota negara mereka.

Cendekiawan Muslim Internasional Tolak Rencana Pemindahan Kedutaan AS di Tel Aviv ke Al Quds

Yerusalem Timur telah dijajah oleh Israel sejak tahun 1967 dan pemimpin Palestina secara terang-terangan telah menolak peran perantara bagi AS setelah mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Trump mengatakan bahwa orang-orang Palestina yang ingin kembali ke meja perundingan “sangatlah buruk,” seraya menambahkan “kita memiliki tembakan” untuk memperdebatkan kesepakatan damai.

Netanyahu mengucapkan terima kasih kepada Trump karena telah melakukan tindakan atas Yerusalem. “Ini akan diingat oleh orang-orang dalam waktu lama, yang lain hanya membicarakannya, Anda melakukannya,” katanya.

Hingga Kemarin Rezim Syiah Assad Tetap Bantai Warga Sipil Ghouta, 38 Tewas

GHOUTA TIMUR (Jurnalislam.com) – Sedikitnya 38 warga sipil tewas pada hari Senin (5/3/2018) oleh pasukan rezim Assad di distrik Ghouta, Suriah timur, menurut sumber pertahanan sipil setempat.

Rezim Syiah Assad terus melakukan serangan darat dan udara di Ghouta Timur, sebuah daerah pinggiran Damaskus, terlepas dari inisiatif gencatan senjata terpisah yang disahkan oleh Rusia dan Dewan Keamanan PBB.

Menurut the White Helmets, sebuah badan pertahanan sipil setempat, 11 warga sipil tewas hari Senin oleh serangan udara dan serangan rudal di lingkungan Jisreen distrik tersebut, lansir Anadolu Agency.

Sedikitnya 27 warga sipil lainnya tewas pada hari yang sama akibat serangan udara dan darat rezim di lingkungan Duma dan Harasta dan di kota-kota Hammuriyah, Harasta, Saqba, Semelka, Kafr Batna, Beit Sawa, Misraba dan Al-Ashari.

46 Truk Kemanusian Memasuki Ghouta Timur Namun 70% Obat-obatan Disita Rezim Assad

Pada hari Sabtu, pasukan rezim dan milisi sekutu maju ke beberapa wilayah yang dikuasai oposisi, menangkap kota al-Nashabiya dan desa-desa di Otaya dan Hazrama.

Sejak 19 Februari, sedikitnya 794 orang telah terbunuh di Ghouta Timur dan jumlah korban tewas diperkirakan akan meningkat lagi karena serangan rezim terus berlanjut.

Rumah bagi sekitar 400.000 orang, Ghouta Timur tetap berada di bawah pengepungan dan blockade rezim yang melumpuhkan selama lima tahun terakhir.

Dalam delapan bulan terakhir, pasukan rezim telah meningkatkan pengepungan mereka, sehingga makanan atau obat-obatan hampir tidak mungkin masuk ke distrik tersebut dan membuat ribuan orang membutuhkan perawatan medis.

Konflik Warga Buddha dengan Kaum Muslim Meningkat di Sri Langka, 1 Buddhis Tewas

SRI LANGKA (Jurnalislam.com) – Sri Lanka memberlakukan jam malam di sebuah pusat kota yang populer di kalangan turis setelah berhari-hari kerusuhan antara umat beragama dimana seorang pria Buddhis tewas dan tempat usaha milik Muslim terbakar.

Polisi mengatakan pada hari Senin (5/3/2018) bahwa telah terjadi kerusuhan dan serangan pembakaran sejak akhir pekan di distrik Kandy, sementara sumber mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kekerasan tersebut menyebar ke seluruh negara kepulauan Asia Selatan tersebut.

“Jam malam diberlakukan untuk mengendalikan situasi di daerah tersebut,” kata juru bicara kepolisian Ruwan Gunasekera.

Petugas polisi ditempatkan siaga tinggi di Kandy untuk memastikan “situasi tidak berubah menjadi serangan antar-komunal,” kata pemerintah dalam sebuah pernyataan.

Massa Buddha membakar bisnis milik kaum Muslim dan menyerang sebuah masjid di bagian timur negara tersebut.

Pejabat lokal mengatakan lebih dari dua lusin tersangka telah ditahan oleh polisi sehubungan dengan serentetan serangan pembakaran, sementara perwira senior juga melancarkan penyelidikan atas tindakan polisi tersebut.

Massa Buddha Serang Masjid di Srilangka Timur, Sejumlah Umat Muslim Terluka

Rajith Keerthi Tennakoon, direktur eksekutif Pusat Hak Asasi Manusia Sri Lanka (the Centre for Human Rights Sri Lanka), mengutuk “inefisiensi polisi yang tidak terduga” yang menurutnya menyebabkan kekerasan tersebut terjadi.

“Beberapa media sosial menyerukan warga Sinhala untuk berkumpul di kota Teldeniya pada pukul 10. Pada pukul 11:00, kecenderungan terjadinya konfrontasi kekerasan muncul saat massa berkumpul. Penghancuran properti Muslim mulai berlangsung sekitar pukul 13:00,” kata Tennakoon kepada Al Jazeera.

Kekerasan memburuk setelah seorang pria dari kelompok mayoritas Sinhala yang sebagian besar beragama Buddha meninggal karena luka-luka yang dideritanya dalam sebuah kerusuhan.

Kandy adalah wilayah terakhir yang diganggu oleh konflik agama dan etnis di Sri Lanka, sebuah negara berpenduduk 21 juta orang.

Najah Mohamed, sekretaris partai the National Front for Good Governance di Sri Lanka, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa serangan menyebar ke seluruh negeri, tidak hanya di Kandy.

“Kami menghadapi situasi yang sama dengan yang dialami oleh pemerintah sebelumnya dimana ketegangan, kebencian, dan kekerasan terhadap umat Islam merajalela terutama karena mereka adalah komunitas yang tersebar,” kata Mohamed.

Kekerasan beragama dan etnis bisa berubah mematikan di Sri Lanka, di mana umat Islam menyumbang 10 persen populasi dan umat Buddha Sinhala membentuk hampir 75 persen.

Beberapa pengamat menyalahkan kelompok ekstrimis garis keras Buddha Bodu Bala Sena (BBS) atas kekerasan yang sedang berlangsung.

“Massa BBS yang kejam memanipulasi situasi untuk memicu serangan terhadap umat Islam dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mulai menyerang orang. Pada sore hari polisi berjaga dan jam malam diberlakukan di sini, namun masih ada insiden yang tidak dilaporkan,” kata Mohamed.

Kekerasan agama bukanlah hal baru di pulau ini. Kampanye anti-Muslim diluncurkan menyusul kerusuhan Aluthgama yang mematikan pada bulan Juni 2014.

Presiden Maithripala Siresena telah berjanji untuk menyelidiki kejahatan anti-Muslim setelah mengambil alih kekuasaan pada tahun 2015, namun tidak ada kemajuan signifikan yang dilaporkan.

46 Truk Kemanusian Memasuki Ghouta Timur Namun 70% Obat-obatan Disita Rezim Assad

GHOUTA TIMUR (Jurnlislam.com) – Sebuah konvoi 46 truk yang membawa bantuan kemanusiaan telah memasuki Ghouta Timur melalui sebuah pos pemeriksaan yang dikendalikan rezim untuk pertama kalinya dalam waktu yang sekian lama, namun pasokan medis penting malah disita oleh militer rezim Syiah.

Robert Mardini, kepala operasi Timur Tengah untuk Komite Palang Merah Internasional – the International Committee of the Red Cross (ICRC), mengatakan dalam sebuah tweet pada hari Senin (5/3/2018) bahwa sebuah konvoi yang membawa bantuan yang sangat dibutuhkan untuk puluhan ribu orang sedang dalam perjalanan ke Ghouta Timur, lansir Aljazeera.

Konvoi tersebut juga membawa perlengkapan bedah dan obat-obatan, serta 5.500 kantong makanan dan tepung yang cukup untuk 27.500 orang.

Ali al-Za’tari, seorang pejabat senior PBB untuk konvoi tersebut, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa akan membutuhkan waktu berjam-jam untuk melepaskan bantuan tersebut di daerah kantong yang dikepung, dan kemungkinan baru akan meninggalkan Ghouta Timur di malam hari.

Seorang pejabat World Health Organization (WHO) mengatakan bahwa rezim Assad malah memerintahkan untuk melucuti 70 persen obat-obatan keluar dari konvoi, mencegah peralatan pengobatan trauma, perlengkapan bedah, insulin dan bahan vital lainnya mencapai daerah tersebut.

Terus Digempur Syiah Assad Ribuan Warga Pinggiran Damaskus Tinggalkan Rumahnya

ICRC membenarkan beberapa peralatan medis telah disita namun tidak memberikan rincian.

Lebih dari 700 warga sipil terbunuh dalam serangan udara yang dimulai sejak 18 Februari.

Daerah tersebut, yang menampung 400.000 orang, telah dikepung oleh rezim Nushairiyah sejak kelompok oposisi bersenjata menguasai pada pertengahan 2013.

Pemboman di wilayah tersebut menewaskan sedikitnya 45 warga sipil pada hari Senin, kata the Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Monitor perang yang berbasis di Inggris itu mengatakan sedikitnya 19 korban tewas di kota Hammuriyeh, di mana bom barel dijatuhkan.

SOHR mengatakan bahwa jumlah korban tewas dapat meningkat karena banyaknya korban yang terkepung di bawah reruntuhan.

Za’tari mengatakan bahwa dia “tidak senang” mendengar laporan pengepungan ketat di dekat titik persimpangan ke Ghouta Timur meskipun ada kesepakatan bahwa bantuan tersebut dapat didistribusikan dengan aman.

“Kita perlu diyakinkan bahwa kita akan bisa memberikan bantuan kemanusiaan dalam kondisi baik,” katanya.

Gencatan senjata 30 hari yang dipilih dengan suara bulat oleh anggota Dewan Keamanan PBB pada 24 Februari sebagian besar gagal bertahan.

Warga Ghouta Timur, yang terletak di sebelah timur Damaskus dan dikenal sebagai pembuat roti ibukota, sebelumnya telah menyuarakan skeptisisme mereka terhadap “jeda kemanusiaan” lima jam usulan Rusia yang dimulai pada hari Selasa lalu.

Kemensos: Masyarakat Harus Tanggap Bencana

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat mengatakan, masyarakat harus ikut berperan dalam sikap tanggap menghadapi bencana. Karena upaya dari pemerintah saja tidak cukup, walau tentu akan terus melakukan segala upaya untuk melindungi masyarakat dari segala hal yang merugikan, termasuk bencana alam yang tidak bisa diprediksi kapan terjadinya.

“Kesiapsiagaan bencana tidak bicara kementerian/lembaga yang bertanggung jawab. Apalah arti kementerian/lembaga tanpa dukungan peran aktif kita semua. Kita semua berarti seluruh masyarakat tanpa kecuali, dengan semangat tanggap bencana berbasis komunitas,” katanya dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema ‘Tanggap Bencana: Kerja dan Antisipasi’ di Gedung Serba Guna Roeslan Abdul Gani Kemkominfo, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Terkait tanggap bencana berbasis komunitas, Kemensos pun telah membentuk Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Kampung Sadar Bencana (KSB).

“Tagana ini lahir atas konsesus sejumlah tokoh muda yang dideklarasikan di lembang ketika terjadi tsunami Aceh tahun 2006. Setelah itu, (Tagana) bergulir kencang menjadi gerakan sosial. Kemensos dan kementerian/lembaga lain hanya berperan sebagai fasilitator,” terang Harry.

Lebih lanjut Harry mengungkapkan, jumlah personel Tagana terus meningkat setiap tahunnya.

Data tiga tahun terakhir mencatat, pada tahun 2015 ada sebanyak 29.694 personel, kemudian meningkat menjadi 32.947 personel pada tahun 2016, dan kembali meningkat pada tahun 2017 sebanyak 35.796 personel.

“Kedua adalah Kampung Sadar Bencana, yakni wadah penanggulangan berbasis masyarakat yang dijadikan Kawasan untuk penanggulangan bencana,” tambahnya.

Dijelaskan Harry, di dalam KSB, masyarakat dikelompokan dalam satu wadah kepengurusan dan diharapkan mampu melestarikan nilai kearifan lokal dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pengedalian untuk mengurangi ancaman dan dampak risiko bencana.

Sama halnya dengan Tagana, jumlah KSB juga meningkat terus selama tiga tahun terkakhir, yakni 344 pada tahun 2015, 424 pada tahun 2016, dan 583 pada tahun 2017.

Kontributor: Salman

BMKG Dukung Adanya Mitigasi Bencana

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati mendukung adanya upaya untuk mengurangi resiko (mitigasi) bencana guna menciptakan masyarakat terampil, cekatan dan terlatih dalam menolong dirinya sendiri saat terjadi bencana. Data BMKG menunjukkan, dalam setahun setidaknya terjadi 6 ribu gempa bumi.

“Mitigasi bencana sangat penting untuk meningkatkan self assistance dalam menghadapi bencana. Pasalnya, kepastian tidak ada. Karena memang bukti dan data belum cukup lengkap untuk pastikan itu akan terjadi,” katanya saat menjadi pembicara dalam acara diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Tanggap Bencana: Kerja dan Antisipasi”, bertempat di Gedung Serba Guna Roeslan Abdul Gani Kemkominfo, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Menurutnya, mitigasi bencana terbukti saat gempa di Kobe, Jepang, pada 1995. Ketika itu tercatat, jumlah penduduk yang selamat ada sebanyak 95 persen.

“Dari total jumlah itu, sebanyak 35 persen penduduk yang selamat atas pertolongan diri sendiri, 34 karena ditolong keluarga, dan 24 persen karena ditolong tetangga,” paparnya.

Berdasarkan data yang ada di BMKG, Dwikorita menjelaskan, dalam 1 tahun terjadi setidaknya 6.000 kali gempa bumi. “Tapi kan kita gak terasa. Karena itu gempa-gempa kecil yang kurang dari 5 SR,” tuturnya.

Sedangkan yang kekuatannya lebih dari 5 SR jumlahnya sekitar 350 kali. Dan yang kekuatannya di atas itu, sekitar 3, 4, atau 5 kali.

“Itulah sebabnya memang perlu waspada. Dan yang penting adalah bersiap dengan melakukan mitigasi. Itulah sebabnya, mohon bantuan pemerintah daerah untuk mengedukasi masyarakat agar cekatan menolong diri sendiri,” pungkasnya.

Turut hadir sebagai narasumber dalam FMB 9, antara lain, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Bernardus Wisnu Widjaja, Sekjen Kementerian LHK Bambang Hendroyono, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Hary Hikmat, dan Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian PUPR Adang Saf Ahmad.

Kontributor: Salman

MUI Heran, Cadar Dilarang Tapi Berpakaian Seksi Dibiarkan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anwar Abbas mengaku heran tentang pelarangan cadar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Suka) Yogyakarta.

Menurut Anwar, UUD 1945 hasil amandemen menjamin kebebasan warga negara untuk memeluk agama beribadat menurut agamanya serta memilih pendidikan dan pengajaran. Itu disebutkan pada pasal 28e ayat 1.

Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

“Saya heran, yang bercadar dilarang, dipersoalkan, tetapi kok yang berpakaian seksi dibiarkan saja. Yang berpakaian seksi boleh,” kata Anwar dalam wawancara di stasiun televisi TvOne, Sabtu (3/3/2018).

Diancam dikeluarkan dari kampus

UIN Sunan Kalijaga menyatakan melarang penggunaan cadar di areal kampus. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yudian Wahyudi menilai, penggunaan cadar tidak sesuai dengan Islam moderat atau Islam Nusantara.

“Islam moderat itu Islam yang mengakui konsensus bersama yaitu Islam yang mengakui UUD 1945, Pancasila, Kebhinnekaan dan NKRI,” katanya, Senin (5/3/2018) dilansir viva.co.id

Pihaknya menyatakan telah melakukan pendataan jumlah mahasiswi yang mengenakan cadar. Hal itu dilakukan sesuai surat resmi dengan nomor B-1031/Un.02/R/AK.00.3/02/2018.

“Ada 41 yang kami data, dan mereka menggunakan cadar dari berbagai fakultas di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,” kata Yudian.

Yudian mengatakan, UIN sudah membentuk tim konseling dan pendampingan kepada mahasiswi bercadar agar mereka mau melepas cadar saat berada di kampus UIN.

Mahasiswi bercadar akan mendapatkan pembinaan dari kampus melalui tujuh tahapan berbeda. Jika seluruh tahapan pembinaan telah dilampaui dan mahasiswi yang bersangkutan tidak mau melepas cadar, maka pihak UIN akan memecat mahasiswi itu.

“Kalau sudah dilakukan pembinaan dan konseling bahkan sudah tujuh tahapan dilalui dan tetap menolak, maka dipersilakan pindah kampus atau keluar dari kampus,” ucapnya.

Indonesia Diminta Tegas Tolak Permintaan Australia Soal Ustaz ABB

LAMONGAN (Jurnalislam.com) – Direktur Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya meminta pemerintah Indonesia tegas menolak permintaan Australia agar tidak memberikan keringanan kepada ustaz Abu Bakar Ba’asyir.

Ia menilai, Australia telah melakukan intervensi terhadap kedaulatan Indonesia.

“Kita berharap pemerintah Indonesia tidak disetir oleh pihak Asing dan antek-anteknya yang beroperasi di Indonesia dalam masalah kedaulatan hokum,” kata Harits Abu Ulya kepada Jurnalislam.com, baru-baru ini.

Indonesia, menurut pengamat keamanan nasional ini harus dapat menjaga kedaulatannya dan menegaskan bahwa tidak disetir oleh asing.

Soal Ustaz ABB, Australia Dinilai Sudah Intervensi Kedaulatan Indonesia

“Jika sampai tekanan Asing ini di aminkan pemerintah Indonesia maka itu artinya mengkorfirmasi dan menjadi indikasi kebenaran asumsi publik selama ini bahwa pidana terhadap ustad ABB adalah pesanan asing,” tambahnya.

“Semoga pemerintah Indonesia punya sikap tegas atas tiap intervensi asing dan tidak mengorbankan warga negaranya demi kepentingan asing,” pungkasnya.

Soal Ustaz ABB, Australia Dinilai Sudah Intervensi Kedaulatan Indonesia

LAMONGAN (Jurnalislam.com) – Pemerintah Australia mendesak Indonesia agar tidak memberi keringanan terhadap ustaz Abu Bakar Ba’asyir (ABB) beberapa waktu lalu, setelah sebelumnya dikabarkan Ustaz ABB akan dibebaskan.

Menanggapi sikap Australia, Direktur Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya mengatakan bahwa permintaan Australia merupakan bentuk intervensi terhadap kedaulatan NKRI.

“Sikap Pemerintah Australia paranoid, sudah mencoba intervensi kadaulatan hukum negara Indonesia. Harusnya mereka tau diri, bukan sebaliknya menunjukkan arogansi,” kata Harits kepada Jurnalislam.com baru-baru ini.

Menurut pengamat keamanan nasional ini, kondisi keamanan dalam negeri Indonesia termasuk kebijakan keamanan merupakan hak pemerintah Indonesia yang tidak dapat diintervensi asing.

Indonesia Diminta Tegas Tolak Permintaan Australia Soal Ustaz ABB

“Soal ustad ABB saya kira Indonesialah yang paling tau kondisi segala sesuatunya bukan negara Australia,” katanya.

Karenanya ia berharap pemerintah Indonesia tak terpengaruh oleh tekanan dan intervensi asing tersebut.

Sebelumnya, dilansir Republika.co.id, KementerianLuar Negeri Australia menyebutkan,”Kami berharap keadilan terhadap terpidana terorisme Baayir diteruskan dan dilakukan sepenuhnya, ia sudah seharusnya tidak diizinkan untuk menghasut orang lain melakukan serangan lainya di masa depan terhadap warga sipil yang tak bersalah.”

Aksi Solidaritas untuk Ghoutah Juga Dilakukan Muslimah Bima Peduli

BIMA (Jurnalislam.com) – Aksi solidaritas untuk Ghoutah juga digelar ratusan muslimah dari Muslimah Bima Peduli (MBP) pada Ahad (4/3/2018). Mereka longmarch dari Paruga Na’e menuju lapangan Serasuba, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bima.
Ketua MBP, Parmila mengatakan, aksi ini merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian atas umat Islam di Ghuotah.
“Sebagai seorang muslim, dengan melihat penderitaan yang mereka alami, maka kami merasa terpanggil untuk membantu mereka, karena mereka adalah saudara kita,” kata Parmila kepada Jurnalislam.com di sela-sela aksi.
Dalam aksinya, aktivis MBP mengabarkan kepada warga Kota Bima tentang keadaan terkini di Ghoutah Timur, Suriah yang sedang dibombardir rezim Syiah Bashar Assad dan sekutunya.
MBP juga menggelar penggalangan dana. “Kekerasan, penindasan, serta pembantaian yang melanda saudara kita disana sampai hari ini belum berhenti. Maka oleh karena itu mari kita bantu mereka, baik itu dengan harta maupun dengan do’a kita,” lanjut Parmila.
Sebelumnya, umat Islam di berbagai daerah melakukan aksi serupa guna mengutuk kekejaman yang dilakukan rezim Syiah Bashar Assad yang telah menewaskan ratusan warga Ghoutah Timur tak berdosa.