Pesawat Tempur Rusia jatuh di Suriah, 39 Tentara Tewas Seketika

MOSKOW (Jurnalislam.com) – Pesawat tempur Rusia An-26 jatuh di Suriah saat mendarat di bandara Khmeimim, menewaskan 39 orang di dalamnya, menurut Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Selasa (06/03/2018).

Sebelumnya, kementerian tersebut menyebutkan korban tewas sejumlah 32 orang, namun kemudian merevisinya, lansir Anadolu Agency.

Pesawat Rusia Jatuh di Moskow, 71 Penumpang Tewas

Sebanyak 33 penumpang dan enam awak yang berada di atas pesawat, semuanya adalah prajurit Angkatan Bersenjata Rusia, kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan tertulis. Tewas Seketika, tak satu pun dari mereka bertahan, tambahnya.

Komite investigasi Rusia membuka sebuah kasus kriminal setelah kecelakaan di Suriah tersebut.

Sebelumnya, kementerian itu mengatakan bahwa pesawat tersebut menabrak tanah hanya 500 meter dari landasan pacu.

Mujahidin HTS Tembak Jatuh Pesawat Tempur Rusia di Idlib

Kegagalan teknis dianggap sebagai alasan kecelakaan, tambahnya.

Komisi khusus Kementerian Pertahanan memeriksa semua kemungkinan penyebab terjadinya kecelakaan itu.

MUI : MCA Itu Respon Karena Islam Diserang

JAKARTA (Jurnalislam.com) –Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan bahwa Muslim Cyber Army atau MCA hanyalah respon dari pihak-pihak yang menyerang Islam di dunia maya.

“Jadi MCA itu respon karena Islam diserang makanya dia merespon,” kata Anwar Abbas kepada Jurnalislam.com di Kantor MUI, Rabu (6/2/2108).

Menurut Anwar, dalam teori yang umum, respon terjadi jika ada stimulus. Stimulus ini, menurut Anwar seakan malah dibiarkan.

“MCA itu sebenarnya kalau dalam teori itu respon bukan stimulus,” tambahnya.

MCA Ditangkap, Penghina FPI Dibiarkan, Sekjen MUI : Jangan Diskriminatif!

Karenanya, ia berharap justru aparat penegak hokum dapat menangkap sumber penyebar hoax dan ujaran kebencian terhadap umat Islam.

“Nah pihak penegak hukum menangkap perespon itu, semestinya yang ditangkap itu pihak yang memancing,” pungkasnya.

Kontributor : Salman

MCA Ditangkap, Penghina FPI Dibiarkan, Sekjen MUI : Jangan Diskriminatif!

JAKARTA (Jurnalislam.com)—Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengingatkan aparat agar jangan melakukan diskriminasi penegakan hukum terkait kasus penyebaran hoax, apalagi pelakunya dikaitkan dengan Muslim Cyber Army (MCA).

“Pemerintah sekarang bingun karena banyaknya ujaran kebencian di medsos. Itu harus ditindak, tapi penindakannya jangan diskriminatif,” kata Anwar Abbas kepada Jurnalsilam.com di Kantor MUI, Rabu (6/2/2018).

Anwar mencontohkan, apabila sekarang sedang ramai pembicaraan Muslim Cyber Army (MCA), pelakunya dengan segera ditangkap. Tapi, apabila terkait Islam, itu tidak segera ditindak.

MUI : MCA Itu Respon Karena Islam Diserang

“Beberapa hari lalu saya menerima video yang sangat menghina FPI. Apakah ditangkap nggak orang itu?,” tanyanya.

Karenanya, ia berharap polisi dapat bekerja dengan profesional tanpa diskriminasi menindak para pelaku penyebar hoax di masyarakat.

“Kalau orang Islam ditangkap kalau non muslim tidak. Jangan begitu,” pungkasnya.

kontributor : Salman

 

MUI Diminta Pemerintah Turut Bantu Perdamaian di Afghanistan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin mengatakan kedatangan Wapres Jusuf Kalla dan Menlu Retno Mashudi ke Kantor MUI membahas rencana pertemuan ulama Indonesia, Pakistan dan Afghanistan.

“Jadi pemerintah mengajak MUI. Karena peran ulama di Afghanistan itu besar seperti di Indonesia,” katanya di Kantor MUI Pusat jalan proklamasi, Menteng, Jakpus, Selasa (6/3/2018).

Soal turut sertanya Pakistan, menurutnya, karena ulama Pakistan memiliki pengaruh terhadap kelompok Taliban.

“Nanti kita membuat kesepakatan berisi fatwa, berpegang pada solusi keagamaan dalam menyelesaikan konflik dan menyelesaikan sengketa jangan sampai menggunakan kekerasan,” tuturnya.

Nanti semuanya akan dituangkan di dalam keputusan yang disepakati sebagai landasan, lanjutnya. Sehingga diharapkan sebagai payung dalam menyelesaikan masalah di Afghanistan.

“Mereka (Afghanistan, -red), berpikir Indonesia negara netral dan mempunyai pengalaman menyelesaikan konflik Aceh dan Poso,” pungkasnya.

Kontributor: Salman

Identikan Cadar dengan Radikalisme, Sekjen MUI: ‘Itu Stigmatif Sekali’

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menegaskan bahwa cadar tidak bisa diidentikan dengan radikalisme. Menurutnya, bercadar adalah hak seorang muslimah yang dilindungi oleh Undang-undang.

“Saya bingung juga kenapa orang bercadar dikaitkan dengan terorisme. Saya rasa orang bercadar itu akan tersinggung. Misalkan saya bercadar dan saya anti terorisme terus saya dihubungkan dengan terorisme, saya kan tersinggung,” katanya kepada wartawan di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (6/3/2018)

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga (SUKA) belum lama ini mengeluarkan surat keputusan yang melarang mahasiswi mengenakan cadari di lingkungan kampus.

Baca juga: MUI Heran, Cadar Dilarang Tapi Berpakaian Seksi Dibiarkan

Rektor UIN SUKA Yudian Wahyudi mengungkapkan, salah satu alasan surat keputusan dengan nomor B-1031/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 itu adalah untuk mengantisipasi penyebaran radikalisme di tingkat kampus.

“Pernyataan rektor itu stigmatif sekali, mahasiswa saya juga banyak yang bercadar dan saya percaya mereka tidak seperti itu. Pertanyaan saya, kira-kira dia tersinggung gak? Maka berhati-hatilah memberikan cap kepada orang,” tandas Anwar Abbas.

Kontributor : Salman

MUI: Larangan Bercadar Bertentangan dengan Agama dan UUD 1945

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menyayangkan peraturan Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga (SUKA) Yogyakarta yang melarang mahasiswi mengenakan cadar di areal kampus. Peraturan tersebut dinilai bertentangan dengan agama dan UUD 1945.

“Kasus (larangan cadar-red) yang di Jogja ini ada dua ranah yang kesenggol sekaligus, yaitu ranah agama dan ranah hukum positif,” kata Anwar Abbas di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Anwar menjelaskan, masalah cadar (niqob) adalah masalah furuiyah (cabang) di dalam agama Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, sebagian lainnya mengecualikan wajah dan telapak tangan bukan bagian dari aurat wanita.

“Dalam hal yang furuiyah seperti ini MUI bertoleransi dan mengimbau supaya umat dalam masalah ini untuk lebih berlapang dada,” paparnya.

Akan tetapi MUI bersikap tegas jika perbedaan itu dalam masalah pokok agama (aqidah) seperti masalah Tuhan, Nabi, dan lain-lain. “Kalau saya meminjam istilahnya Kyai Maruf Amin, perbedaan dalam hal-hal pokok itu harus diamputasi bukan ditoleransi,” tuturnya.

Selanjutnya, peraturan larangan cadar juga bersinggungan dengan ranah hukum positif. Dimana Undang-undang Dasar 1945 menempati posisi tertinggi dalam hierarki hukum di Indonesia. Sementara itu, Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

“Jadi kalau misalnya warga negara ada yang memakai cadar, ya negara harus menghormati itu. Atau dia tidak mau bercadar, negara juga harus menghormati itu,” tukasnya.

Seperti diketahui, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melarang para mahasiswinya untuk menggunakan cadar dalam areal kampus terkait dengan peraturan yang dibuat oleh rektor kampus dalam peraturan berbusana.

Selain itu, pihak kampus sebelumnya juga telah mendata dan membina 41 mahasiswinya yang mengenakan cadar dari berbagai fakultas dan program studi.

Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yudian Wahyudi mengatakan, pendataan terhadap mahasiswi yang mengenakan cadar sudah dilakukan sejak Februari lalu. Dari hasil pendataan, terdapat 41 mahasiswi dari berbagai fakultas. Mereka pun diberikan bimbingan dan konseling oleh pihak kampus.

Kontributor: Salman

Wapres JK Kunjungi MUI Bahas Perdamaian Afghanistan

JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengunjungi Kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (06/03/2018).

Dalam pertemuan itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kiai Ma’ruf Amin dan jajarannya membicarakan soal persiapan pertemuan para ulama Afghanistan, Pakistan dan Indonesia.

“Insya Allah pertemuan direncanakan pada bulan ini. Pertemuan itu kita harapkan menghasilkan suatu kesepakatan atau fatwa bersama bagaimana mendamaikan Afghanistan,” kata Wapres JK di Gedung MUI Pusat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakpus, Selasa (06/03/2018).

Menurutnya pertemuan trilateral ini sangat penting. Afghanistan dinilai memiliki kesamaan seperti Indonesia, dan suara ulama cukup didengar.

“Pertemuan nantinya akan melibatkan sekitar 45 ulama, yakni 15 ulama dari masing-masing negara serta merupakan sebuah komitmen awal tercapainya perdamaian di negara konflik itu,” pungkasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Wapres didampingi oleh Menlu, Retno Marsudi dan disambut oleh Ketua MUI Kiai Ma’ruf Amin, Sekjen MUI Anwar Abbas dan Wakil Ketum Yunahar Ilyas.

kontributor: Salman

Banjir Besar Melanda Dompu, Forum Me-DAN Turun Lakukan Survey Bantuan Kemanusiaan

DOMPU(Jurnalislam.com)–Forum Medis dan Aksi Kemanusiaan (Me-DAN) cabang Dompu melakukan investigasi (assessment)dan survey keadaan rumah warga di beberapa desa di dua kecamatan, yaitu Woja dan Dompu yang terendam banjir, Senin (5/3/2018).

Banjir terjadi karena luapan sungai sungai desa Manggenae wilayah bagian utara kec. Dompu perbatasan Bima Dompu yang sejak waktu pukul 14.40 WITA s/d jam 16.20 waktu setempat telah di datangi hujan lebat dan pukul 16.45.

Tanpak otoritas terkait seperti BNPB dan lembaga kemanusiaan seperti MDMC juga turun melakukan assessment untuk kebutuhan warga.

Ismail Ahmad (40) seorang warga Lingkungan potu Timur Rt. 08 Rw 03, kelurahan Potu kec. Dompu Kab. Dompu menyampaikan bahwa banjir besar yang meluap sampai ke rumah warga mencapai 5 Meter.

“Banjir di sini sangat besar hingga 5 meter, coba mas lihat sendiri rumah itu sudah hampir sampai atap, banjir juga melewati jembatan, banyak perabotan rumah tanggal yang tidak bisa di selamatkan karena arus air sangat cepat, padahal di sini sejak tadi pagi nggk ada hujan, tiba-tiba banjir datang” ucapnya.

Ketua Forum Me-DAN cabang Dompu, Syafrin, A.Md Kep, bersama anggota melakukan investigasi untuk mendapatkan data yang valid mengenai keadaan masyarakat terkena dampak banjir dan berencana untuk memberikan bantuan.

Berdasarkan hasil investigasi yang telah di himpun, Forum Me-Dan mendapati wilayah-wilayah yang terkena banjir di antaranya yaitu kecamatan Dompu terdiri dari 1 dusun di desa Kareke, 4 lingkungan di kelurahan Potu, kemudian di kec. Woja terdiri dari 1 lingkungan di kel. Simpasai, 2 lingkungan di kelurahan kandai II dan sebagian besar di Desa Wawonduru dari total jumlah rumah yang rusak yaitu sekitar 1.070 rumah.

Syafrin menambahkan, Forum Me-DAN sudah mempersipkan untuk sarapan pagi masyarakat, dan berharap semua kalangan ikut andil.

“paling tidak, yang di butuhkan oleh masyarakat saat ini adalah makanan, air bersih, obat-obatan dan pakaian, dan Alhamdulillah untuk besok paginya F-Me-DAN akan bagikan nasi bungkus untuk sarapan pagi, besar- harapan kami, semua masyarakat ikut andil dan meringankan duka yang sedang mereka hadapi” pungkasnya.

Reporter : Agus Ringgo

Muslimah Bima Peduli Luncurkan Rumah Sehat Dhuafa

BIMA (Jurnalislam.com) – Komunitas Muslimah Bima Peduli (MBP) meluncurkan Rumah Sehat Dhuafa, Senin (5/3/2018) di kelurahan Paruga, Rasana’e barat – Kota Bima NTB.

Ketua MBP Parmila mengatakan bahwa Rumah Sehat Dhuafa yang bermotto care for ummah ini ditujukan untuk kalangan warga yang kurang mampu dan masyarakat yang tidak memiliki BPJS.

Menurutnya, konsep pelayanan yang diterapkan berupa sistem promotif preventif yaitu dalam bentuk penyuluhan kesehatan serta melakukan pengobatan ringan kepada masyarakat yang sakit.

“Untuk pembayaran kami tidak mematok harta tertentu, tetapi diserahkan kepada para pasien untuk keikhlasan dan kemampuan para pasien karena kami menyediakan kotak infak,” kata Parmila kepada Jurnalislam.com.

Rumah Sehat Dhuafa ini adalah merupakan hasil kerjasama antara Muslimah Bima Peduli dan Bulan Sabit Merah Indonesia dalam bantuan tenaga medis.

“Kami berharap rumah sehat dhuafa ini bisa bermanfaat untuk kalangan masyarakat yang kurang mampu sehingga bisa memeriksa kesehatannya tanpa harus memikirkan biaya yang relatif mahal,” pungkasnya.

 

Ribuan Warga Kashmir Turun ke Jalan Hadapi Tentara India

KASHMIR (Jurnalislam.com) – Puluhan ribu pengunjuk rasa yang marah tumpah ke jalan-jalan di Kashmir yang dijajah India, melemparkan batu dan meneriakkan slogan-slogan anti-India setelah tentara membunuh empat warga sipil dan dua pejuang Muslim Kashmir.

Protes pada hari Senin (5/3/2018) terutama berpusat di sekitar kota Shopian, tempat penembakan tersebut terjadi. Tidak ada laporan langsung tentang kematian atau luka-luka selama demonstrasi, yang oleh pasukan India ditanggapi dengan tembakan gas air mata, lansir Aljazeera.

Penembakan semalam di sebuah pos pemeriksaan militer tampaknya akan memicu lebih banyak kerusuhan di wilayah yang dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami serangan pemberontakan baru dan demonstrasi publik berulang terhadap pemerintah India.

6 Tentaranya Tewas oleh Mujahidin Kashmir, India Justru Ancam Pakistan

Pihak berwenang menempatkan bagian-bagian wilayah tersebut di bawah penguncian setelah penembakan Ahad malam, mengerahkan tentara dan polisi anti huru hara, menutup sekolah dan layanan internet, dan memerintahkan orang-orang di jalanan di beberapa daerah untuk menggagalkan demonstrasi.

Namun kemarahan yang meluas, bersamaan dengan pemakaman enam korban dan seruan separatis untuk menghentikan bisnis, membantu memicu demonstrasi yang marah.

Masalahnya dimulai pada Ahad larut malam, ketika pejabat mengatakan sebuah mobil menolak untuk berhenti di sebuah pos pemeriksaan di luar sebuah pangkalan militer Shopian dan para pejuang di dalamnya menembaki tentara tersebut.

Juru bicara militer India Kolonel Rajesh Kalia mengatakan seorang pejuang dan tiga warga sipil terbunuh saat tentara melepaskan tembakan. Mayat warga sipil keempat ditemukan di sebuah mobil di dekatnya, kata beberapa pejabat, dan mayat seorang pejuang lainnya ditemukan beberapa kilometer jauhnya. Pihak berwenang mengatakan dia terluka dalam penembakan tersebut dan meninggal kemudian.

Kalia menyebut warga sipil yang terbunuh tersebut sebagai “pekerja darat (over-ground workers)” – sebuah istilah yang digunakan militer India untuk orang-orang yang memberi dukungan kepada pejuang Kashmir.

Namun polisi berhati-hati untuk tidak menggunakan istilah itu, hanya menyebut mereka sebagai “pemuda” dan mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki insiden tersebut.

Pejabat tinggi Kashmir terpilih, Menteri Utama Mehbooba Mufti, menyebut mereka “warga sipil”. Dalam sebuah tweet, Mufti mengatakan bahwa dia “sangat tertekan oleh lebih banyak kematian warga sipil yang terjebak dalam baku tembak di Shopian.”

Tapi di seluruh wilayah, kebanyakan penduduk percaya mereka semua dibunuh dengan tangan dingin. Prajurit-prajurit “bahkan menembak bayang-bayang, dan mereka menggunakan segala taktik untuk menekan orang-orang,” kata Bashir Ahmed, seorang penduduk Shopian.

Mujahidin Kashmir Serang Kamp Militer India, 4 Tentara Tewas

Pemimpin separatis teratas Mirwaiz Umar Farooq menyebut laporan versi tentara tersebut sebagai “propaganda dan kebohongan” dan mengatakan bahwa tentara tersebut telah “melepaskan kekacauan” di Shopian.

Pihak berwenang memotong layanan internet ponsel di kota-kota yang paling bergolak, dan mengurangi kecepatan koneksi di bagian lain Lembah Kashmir, sebuah praktik sama pemerintah untuk mencegah diorganisirnya demonstrasi anti-India.

Di salah satu pemakaman, tentara melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan ribuan pelayat di sebuah desa di daerah Shopian. Tidak ada yang dilaporkan terluka.

Pada bulan Januari, demonstrasi anti-India meletus di Kashmir setelah tentara membunuh tiga warga sipil selama bentrokan di wilayah yang sama.

Aktivis hak asasi manusia menuduh tentara India di Kashmir secara rutin menyalahgunakan kekuasaan mereka, membunuh warga sipil dalam konfrontasi bertahap untuk promosi atau penghargaan.

Kashmir terbagi antara Pakistan dan India, namun kedua negara mengklaim seluruh wilayah tersebut.

Pejuang Muslim Kashmir telah memerangi peraturan India sejak tahun 1989, menuntut Kashmir dijadikan bagian dari Pakistan atau menjadi negara merdeka. India menuduh Pakistan mempersenjatai dan melatih pejuang, tuduhan yang disangkal Pakistan.

Hampir 70.000 orang terbunuh dalam konflik tersebut akibat tindakan militer India pada waarga Kashmir.