Identikan Cadar dengan Radikalisme, Sekjen MUI: ‘Itu Stigmatif Sekali’

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menegaskan bahwa cadar tidak bisa diidentikan dengan radikalisme. Menurutnya, bercadar adalah hak seorang muslimah yang dilindungi oleh Undang-undang.

“Saya bingung juga kenapa orang bercadar dikaitkan dengan terorisme. Saya rasa orang bercadar itu akan tersinggung. Misalkan saya bercadar dan saya anti terorisme terus saya dihubungkan dengan terorisme, saya kan tersinggung,” katanya kepada wartawan di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (6/3/2018)

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga (SUKA) belum lama ini mengeluarkan surat keputusan yang melarang mahasiswi mengenakan cadari di lingkungan kampus.

Baca juga: MUI Heran, Cadar Dilarang Tapi Berpakaian Seksi Dibiarkan

Rektor UIN SUKA Yudian Wahyudi mengungkapkan, salah satu alasan surat keputusan dengan nomor B-1031/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 itu adalah untuk mengantisipasi penyebaran radikalisme di tingkat kampus.

“Pernyataan rektor itu stigmatif sekali, mahasiswa saya juga banyak yang bercadar dan saya percaya mereka tidak seperti itu. Pertanyaan saya, kira-kira dia tersinggung gak? Maka berhati-hatilah memberikan cap kepada orang,” tandas Anwar Abbas.

Kontributor : Salman

MUI: Larangan Bercadar Bertentangan dengan Agama dan UUD 1945

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menyayangkan peraturan Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga (SUKA) Yogyakarta yang melarang mahasiswi mengenakan cadar di areal kampus. Peraturan tersebut dinilai bertentangan dengan agama dan UUD 1945.

“Kasus (larangan cadar-red) yang di Jogja ini ada dua ranah yang kesenggol sekaligus, yaitu ranah agama dan ranah hukum positif,” kata Anwar Abbas di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Anwar menjelaskan, masalah cadar (niqob) adalah masalah furuiyah (cabang) di dalam agama Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, sebagian lainnya mengecualikan wajah dan telapak tangan bukan bagian dari aurat wanita.

“Dalam hal yang furuiyah seperti ini MUI bertoleransi dan mengimbau supaya umat dalam masalah ini untuk lebih berlapang dada,” paparnya.

Akan tetapi MUI bersikap tegas jika perbedaan itu dalam masalah pokok agama (aqidah) seperti masalah Tuhan, Nabi, dan lain-lain. “Kalau saya meminjam istilahnya Kyai Maruf Amin, perbedaan dalam hal-hal pokok itu harus diamputasi bukan ditoleransi,” tuturnya.

Selanjutnya, peraturan larangan cadar juga bersinggungan dengan ranah hukum positif. Dimana Undang-undang Dasar 1945 menempati posisi tertinggi dalam hierarki hukum di Indonesia. Sementara itu, Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

“Jadi kalau misalnya warga negara ada yang memakai cadar, ya negara harus menghormati itu. Atau dia tidak mau bercadar, negara juga harus menghormati itu,” tukasnya.

Seperti diketahui, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melarang para mahasiswinya untuk menggunakan cadar dalam areal kampus terkait dengan peraturan yang dibuat oleh rektor kampus dalam peraturan berbusana.

Selain itu, pihak kampus sebelumnya juga telah mendata dan membina 41 mahasiswinya yang mengenakan cadar dari berbagai fakultas dan program studi.

Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yudian Wahyudi mengatakan, pendataan terhadap mahasiswi yang mengenakan cadar sudah dilakukan sejak Februari lalu. Dari hasil pendataan, terdapat 41 mahasiswi dari berbagai fakultas. Mereka pun diberikan bimbingan dan konseling oleh pihak kampus.

Kontributor: Salman

Wapres JK Kunjungi MUI Bahas Perdamaian Afghanistan

JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengunjungi Kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (06/03/2018).

Dalam pertemuan itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kiai Ma’ruf Amin dan jajarannya membicarakan soal persiapan pertemuan para ulama Afghanistan, Pakistan dan Indonesia.

“Insya Allah pertemuan direncanakan pada bulan ini. Pertemuan itu kita harapkan menghasilkan suatu kesepakatan atau fatwa bersama bagaimana mendamaikan Afghanistan,” kata Wapres JK di Gedung MUI Pusat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakpus, Selasa (06/03/2018).

Menurutnya pertemuan trilateral ini sangat penting. Afghanistan dinilai memiliki kesamaan seperti Indonesia, dan suara ulama cukup didengar.

“Pertemuan nantinya akan melibatkan sekitar 45 ulama, yakni 15 ulama dari masing-masing negara serta merupakan sebuah komitmen awal tercapainya perdamaian di negara konflik itu,” pungkasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Wapres didampingi oleh Menlu, Retno Marsudi dan disambut oleh Ketua MUI Kiai Ma’ruf Amin, Sekjen MUI Anwar Abbas dan Wakil Ketum Yunahar Ilyas.

kontributor: Salman

Banjir Besar Melanda Dompu, Forum Me-DAN Turun Lakukan Survey Bantuan Kemanusiaan

DOMPU(Jurnalislam.com)–Forum Medis dan Aksi Kemanusiaan (Me-DAN) cabang Dompu melakukan investigasi (assessment)dan survey keadaan rumah warga di beberapa desa di dua kecamatan, yaitu Woja dan Dompu yang terendam banjir, Senin (5/3/2018).

Banjir terjadi karena luapan sungai sungai desa Manggenae wilayah bagian utara kec. Dompu perbatasan Bima Dompu yang sejak waktu pukul 14.40 WITA s/d jam 16.20 waktu setempat telah di datangi hujan lebat dan pukul 16.45.

Tanpak otoritas terkait seperti BNPB dan lembaga kemanusiaan seperti MDMC juga turun melakukan assessment untuk kebutuhan warga.

Ismail Ahmad (40) seorang warga Lingkungan potu Timur Rt. 08 Rw 03, kelurahan Potu kec. Dompu Kab. Dompu menyampaikan bahwa banjir besar yang meluap sampai ke rumah warga mencapai 5 Meter.

“Banjir di sini sangat besar hingga 5 meter, coba mas lihat sendiri rumah itu sudah hampir sampai atap, banjir juga melewati jembatan, banyak perabotan rumah tanggal yang tidak bisa di selamatkan karena arus air sangat cepat, padahal di sini sejak tadi pagi nggk ada hujan, tiba-tiba banjir datang” ucapnya.

Ketua Forum Me-DAN cabang Dompu, Syafrin, A.Md Kep, bersama anggota melakukan investigasi untuk mendapatkan data yang valid mengenai keadaan masyarakat terkena dampak banjir dan berencana untuk memberikan bantuan.

Berdasarkan hasil investigasi yang telah di himpun, Forum Me-Dan mendapati wilayah-wilayah yang terkena banjir di antaranya yaitu kecamatan Dompu terdiri dari 1 dusun di desa Kareke, 4 lingkungan di kelurahan Potu, kemudian di kec. Woja terdiri dari 1 lingkungan di kel. Simpasai, 2 lingkungan di kelurahan kandai II dan sebagian besar di Desa Wawonduru dari total jumlah rumah yang rusak yaitu sekitar 1.070 rumah.

Syafrin menambahkan, Forum Me-DAN sudah mempersipkan untuk sarapan pagi masyarakat, dan berharap semua kalangan ikut andil.

“paling tidak, yang di butuhkan oleh masyarakat saat ini adalah makanan, air bersih, obat-obatan dan pakaian, dan Alhamdulillah untuk besok paginya F-Me-DAN akan bagikan nasi bungkus untuk sarapan pagi, besar- harapan kami, semua masyarakat ikut andil dan meringankan duka yang sedang mereka hadapi” pungkasnya.

Reporter : Agus Ringgo

Muslimah Bima Peduli Luncurkan Rumah Sehat Dhuafa

BIMA (Jurnalislam.com) – Komunitas Muslimah Bima Peduli (MBP) meluncurkan Rumah Sehat Dhuafa, Senin (5/3/2018) di kelurahan Paruga, Rasana’e barat – Kota Bima NTB.

Ketua MBP Parmila mengatakan bahwa Rumah Sehat Dhuafa yang bermotto care for ummah ini ditujukan untuk kalangan warga yang kurang mampu dan masyarakat yang tidak memiliki BPJS.

Menurutnya, konsep pelayanan yang diterapkan berupa sistem promotif preventif yaitu dalam bentuk penyuluhan kesehatan serta melakukan pengobatan ringan kepada masyarakat yang sakit.

“Untuk pembayaran kami tidak mematok harta tertentu, tetapi diserahkan kepada para pasien untuk keikhlasan dan kemampuan para pasien karena kami menyediakan kotak infak,” kata Parmila kepada Jurnalislam.com.

Rumah Sehat Dhuafa ini adalah merupakan hasil kerjasama antara Muslimah Bima Peduli dan Bulan Sabit Merah Indonesia dalam bantuan tenaga medis.

“Kami berharap rumah sehat dhuafa ini bisa bermanfaat untuk kalangan masyarakat yang kurang mampu sehingga bisa memeriksa kesehatannya tanpa harus memikirkan biaya yang relatif mahal,” pungkasnya.

 

Ribuan Warga Kashmir Turun ke Jalan Hadapi Tentara India

KASHMIR (Jurnalislam.com) – Puluhan ribu pengunjuk rasa yang marah tumpah ke jalan-jalan di Kashmir yang dijajah India, melemparkan batu dan meneriakkan slogan-slogan anti-India setelah tentara membunuh empat warga sipil dan dua pejuang Muslim Kashmir.

Protes pada hari Senin (5/3/2018) terutama berpusat di sekitar kota Shopian, tempat penembakan tersebut terjadi. Tidak ada laporan langsung tentang kematian atau luka-luka selama demonstrasi, yang oleh pasukan India ditanggapi dengan tembakan gas air mata, lansir Aljazeera.

Penembakan semalam di sebuah pos pemeriksaan militer tampaknya akan memicu lebih banyak kerusuhan di wilayah yang dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami serangan pemberontakan baru dan demonstrasi publik berulang terhadap pemerintah India.

6 Tentaranya Tewas oleh Mujahidin Kashmir, India Justru Ancam Pakistan

Pihak berwenang menempatkan bagian-bagian wilayah tersebut di bawah penguncian setelah penembakan Ahad malam, mengerahkan tentara dan polisi anti huru hara, menutup sekolah dan layanan internet, dan memerintahkan orang-orang di jalanan di beberapa daerah untuk menggagalkan demonstrasi.

Namun kemarahan yang meluas, bersamaan dengan pemakaman enam korban dan seruan separatis untuk menghentikan bisnis, membantu memicu demonstrasi yang marah.

Masalahnya dimulai pada Ahad larut malam, ketika pejabat mengatakan sebuah mobil menolak untuk berhenti di sebuah pos pemeriksaan di luar sebuah pangkalan militer Shopian dan para pejuang di dalamnya menembaki tentara tersebut.

Juru bicara militer India Kolonel Rajesh Kalia mengatakan seorang pejuang dan tiga warga sipil terbunuh saat tentara melepaskan tembakan. Mayat warga sipil keempat ditemukan di sebuah mobil di dekatnya, kata beberapa pejabat, dan mayat seorang pejuang lainnya ditemukan beberapa kilometer jauhnya. Pihak berwenang mengatakan dia terluka dalam penembakan tersebut dan meninggal kemudian.

Kalia menyebut warga sipil yang terbunuh tersebut sebagai “pekerja darat (over-ground workers)” – sebuah istilah yang digunakan militer India untuk orang-orang yang memberi dukungan kepada pejuang Kashmir.

Namun polisi berhati-hati untuk tidak menggunakan istilah itu, hanya menyebut mereka sebagai “pemuda” dan mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki insiden tersebut.

Pejabat tinggi Kashmir terpilih, Menteri Utama Mehbooba Mufti, menyebut mereka “warga sipil”. Dalam sebuah tweet, Mufti mengatakan bahwa dia “sangat tertekan oleh lebih banyak kematian warga sipil yang terjebak dalam baku tembak di Shopian.”

Tapi di seluruh wilayah, kebanyakan penduduk percaya mereka semua dibunuh dengan tangan dingin. Prajurit-prajurit “bahkan menembak bayang-bayang, dan mereka menggunakan segala taktik untuk menekan orang-orang,” kata Bashir Ahmed, seorang penduduk Shopian.

Mujahidin Kashmir Serang Kamp Militer India, 4 Tentara Tewas

Pemimpin separatis teratas Mirwaiz Umar Farooq menyebut laporan versi tentara tersebut sebagai “propaganda dan kebohongan” dan mengatakan bahwa tentara tersebut telah “melepaskan kekacauan” di Shopian.

Pihak berwenang memotong layanan internet ponsel di kota-kota yang paling bergolak, dan mengurangi kecepatan koneksi di bagian lain Lembah Kashmir, sebuah praktik sama pemerintah untuk mencegah diorganisirnya demonstrasi anti-India.

Di salah satu pemakaman, tentara melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan ribuan pelayat di sebuah desa di daerah Shopian. Tidak ada yang dilaporkan terluka.

Pada bulan Januari, demonstrasi anti-India meletus di Kashmir setelah tentara membunuh tiga warga sipil selama bentrokan di wilayah yang sama.

Aktivis hak asasi manusia menuduh tentara India di Kashmir secara rutin menyalahgunakan kekuasaan mereka, membunuh warga sipil dalam konfrontasi bertahap untuk promosi atau penghargaan.

Kashmir terbagi antara Pakistan dan India, namun kedua negara mengklaim seluruh wilayah tersebut.

Pejuang Muslim Kashmir telah memerangi peraturan India sejak tahun 1989, menuntut Kashmir dijadikan bagian dari Pakistan atau menjadi negara merdeka. India menuduh Pakistan mempersenjatai dan melatih pejuang, tuduhan yang disangkal Pakistan.

Hampir 70.000 orang terbunuh dalam konflik tersebut akibat tindakan militer India pada waarga Kashmir.

 

 

Donald Trump Percepat Pembukaan Kedutaan AS di Al Quds

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Presiden Donald Trump memberi isyarat pada hari Senin (5/3/2018) bahwa dia mungkin akan mengunjungi Yerusalem (Al Quds) untuk menandai pembukaan kedutaan AS di sana pada bulan Mei.

“Saya mungkin datang, saya mungkin datang,” kata Trump menanggapi pertanyaan seorang reporter saat memberikan sambutan singkat di Gedung Putih di samping Perdana Menteri zionis Benjamin Netanyahu. “Jika saya bisa, saya akan melakukannya,” lansir Anadolu Agency.

AS mempercepat langkah memindahkan markas diplomatiknya dari Tel Aviv ke Yerusalem bulan lalu, dengan harapan dapat mengadakan pembukaan seremonial pada hari yang sama dengan perayaan ulang tahun Israel yang ke-70 pada tanggal 14 Mei.

Trump Hubungi Mahmoud Abas, Putuskan Perpidahan Kedutaan AS ke Yerusalem Hari Ini

Relokasi tersebut rencananya akan selesai pada akhir 2019.

Rencana tersebut adalah prioritas pertama Amerika Serikat setelah pada bulan Desember Trump mengumumkan keputusan nyelenehnya untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, yang menimbulkan badai kecaman dari masyarakat internasional, termasuk sekutu dekat Washington.

Sejauh ini, tidak ada negara lain yang mengikuti jejak Washington, meskipun para pemimpin Israel menyeru untuk melakukannya, dan keputusan tersebut semakin meningkatkan usaha Amerika untuk menegosiasikan kesepakatan damai Palestina-Israel yang semakin sulit dipahami setelah deklarasi tersebut.

Status Yerusalem telah lama dianggap sebagai masalah yang harus diselesaikan dalam negosiasi status akhir namun pada hari Senin Trump malah terus mendesak keputusannya keluar dari meja perundingan. Palestina menganggap sebelah timur kota yang diperebutkan sebagai ibu kota negara mereka.

Cendekiawan Muslim Internasional Tolak Rencana Pemindahan Kedutaan AS di Tel Aviv ke Al Quds

Yerusalem Timur telah dijajah oleh Israel sejak tahun 1967 dan pemimpin Palestina secara terang-terangan telah menolak peran perantara bagi AS setelah mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Trump mengatakan bahwa orang-orang Palestina yang ingin kembali ke meja perundingan “sangatlah buruk,” seraya menambahkan “kita memiliki tembakan” untuk memperdebatkan kesepakatan damai.

Netanyahu mengucapkan terima kasih kepada Trump karena telah melakukan tindakan atas Yerusalem. “Ini akan diingat oleh orang-orang dalam waktu lama, yang lain hanya membicarakannya, Anda melakukannya,” katanya.

Hingga Kemarin Rezim Syiah Assad Tetap Bantai Warga Sipil Ghouta, 38 Tewas

GHOUTA TIMUR (Jurnalislam.com) – Sedikitnya 38 warga sipil tewas pada hari Senin (5/3/2018) oleh pasukan rezim Assad di distrik Ghouta, Suriah timur, menurut sumber pertahanan sipil setempat.

Rezim Syiah Assad terus melakukan serangan darat dan udara di Ghouta Timur, sebuah daerah pinggiran Damaskus, terlepas dari inisiatif gencatan senjata terpisah yang disahkan oleh Rusia dan Dewan Keamanan PBB.

Menurut the White Helmets, sebuah badan pertahanan sipil setempat, 11 warga sipil tewas hari Senin oleh serangan udara dan serangan rudal di lingkungan Jisreen distrik tersebut, lansir Anadolu Agency.

Sedikitnya 27 warga sipil lainnya tewas pada hari yang sama akibat serangan udara dan darat rezim di lingkungan Duma dan Harasta dan di kota-kota Hammuriyah, Harasta, Saqba, Semelka, Kafr Batna, Beit Sawa, Misraba dan Al-Ashari.

46 Truk Kemanusian Memasuki Ghouta Timur Namun 70% Obat-obatan Disita Rezim Assad

Pada hari Sabtu, pasukan rezim dan milisi sekutu maju ke beberapa wilayah yang dikuasai oposisi, menangkap kota al-Nashabiya dan desa-desa di Otaya dan Hazrama.

Sejak 19 Februari, sedikitnya 794 orang telah terbunuh di Ghouta Timur dan jumlah korban tewas diperkirakan akan meningkat lagi karena serangan rezim terus berlanjut.

Rumah bagi sekitar 400.000 orang, Ghouta Timur tetap berada di bawah pengepungan dan blockade rezim yang melumpuhkan selama lima tahun terakhir.

Dalam delapan bulan terakhir, pasukan rezim telah meningkatkan pengepungan mereka, sehingga makanan atau obat-obatan hampir tidak mungkin masuk ke distrik tersebut dan membuat ribuan orang membutuhkan perawatan medis.

Konflik Warga Buddha dengan Kaum Muslim Meningkat di Sri Langka, 1 Buddhis Tewas

SRI LANGKA (Jurnalislam.com) – Sri Lanka memberlakukan jam malam di sebuah pusat kota yang populer di kalangan turis setelah berhari-hari kerusuhan antara umat beragama dimana seorang pria Buddhis tewas dan tempat usaha milik Muslim terbakar.

Polisi mengatakan pada hari Senin (5/3/2018) bahwa telah terjadi kerusuhan dan serangan pembakaran sejak akhir pekan di distrik Kandy, sementara sumber mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kekerasan tersebut menyebar ke seluruh negara kepulauan Asia Selatan tersebut.

“Jam malam diberlakukan untuk mengendalikan situasi di daerah tersebut,” kata juru bicara kepolisian Ruwan Gunasekera.

Petugas polisi ditempatkan siaga tinggi di Kandy untuk memastikan “situasi tidak berubah menjadi serangan antar-komunal,” kata pemerintah dalam sebuah pernyataan.

Massa Buddha membakar bisnis milik kaum Muslim dan menyerang sebuah masjid di bagian timur negara tersebut.

Pejabat lokal mengatakan lebih dari dua lusin tersangka telah ditahan oleh polisi sehubungan dengan serentetan serangan pembakaran, sementara perwira senior juga melancarkan penyelidikan atas tindakan polisi tersebut.

Massa Buddha Serang Masjid di Srilangka Timur, Sejumlah Umat Muslim Terluka

Rajith Keerthi Tennakoon, direktur eksekutif Pusat Hak Asasi Manusia Sri Lanka (the Centre for Human Rights Sri Lanka), mengutuk “inefisiensi polisi yang tidak terduga” yang menurutnya menyebabkan kekerasan tersebut terjadi.

“Beberapa media sosial menyerukan warga Sinhala untuk berkumpul di kota Teldeniya pada pukul 10. Pada pukul 11:00, kecenderungan terjadinya konfrontasi kekerasan muncul saat massa berkumpul. Penghancuran properti Muslim mulai berlangsung sekitar pukul 13:00,” kata Tennakoon kepada Al Jazeera.

Kekerasan memburuk setelah seorang pria dari kelompok mayoritas Sinhala yang sebagian besar beragama Buddha meninggal karena luka-luka yang dideritanya dalam sebuah kerusuhan.

Kandy adalah wilayah terakhir yang diganggu oleh konflik agama dan etnis di Sri Lanka, sebuah negara berpenduduk 21 juta orang.

Najah Mohamed, sekretaris partai the National Front for Good Governance di Sri Lanka, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa serangan menyebar ke seluruh negeri, tidak hanya di Kandy.

“Kami menghadapi situasi yang sama dengan yang dialami oleh pemerintah sebelumnya dimana ketegangan, kebencian, dan kekerasan terhadap umat Islam merajalela terutama karena mereka adalah komunitas yang tersebar,” kata Mohamed.

Kekerasan beragama dan etnis bisa berubah mematikan di Sri Lanka, di mana umat Islam menyumbang 10 persen populasi dan umat Buddha Sinhala membentuk hampir 75 persen.

Beberapa pengamat menyalahkan kelompok ekstrimis garis keras Buddha Bodu Bala Sena (BBS) atas kekerasan yang sedang berlangsung.

“Massa BBS yang kejam memanipulasi situasi untuk memicu serangan terhadap umat Islam dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mulai menyerang orang. Pada sore hari polisi berjaga dan jam malam diberlakukan di sini, namun masih ada insiden yang tidak dilaporkan,” kata Mohamed.

Kekerasan agama bukanlah hal baru di pulau ini. Kampanye anti-Muslim diluncurkan menyusul kerusuhan Aluthgama yang mematikan pada bulan Juni 2014.

Presiden Maithripala Siresena telah berjanji untuk menyelidiki kejahatan anti-Muslim setelah mengambil alih kekuasaan pada tahun 2015, namun tidak ada kemajuan signifikan yang dilaporkan.

46 Truk Kemanusian Memasuki Ghouta Timur Namun 70% Obat-obatan Disita Rezim Assad

GHOUTA TIMUR (Jurnlislam.com) – Sebuah konvoi 46 truk yang membawa bantuan kemanusiaan telah memasuki Ghouta Timur melalui sebuah pos pemeriksaan yang dikendalikan rezim untuk pertama kalinya dalam waktu yang sekian lama, namun pasokan medis penting malah disita oleh militer rezim Syiah.

Robert Mardini, kepala operasi Timur Tengah untuk Komite Palang Merah Internasional – the International Committee of the Red Cross (ICRC), mengatakan dalam sebuah tweet pada hari Senin (5/3/2018) bahwa sebuah konvoi yang membawa bantuan yang sangat dibutuhkan untuk puluhan ribu orang sedang dalam perjalanan ke Ghouta Timur, lansir Aljazeera.

Konvoi tersebut juga membawa perlengkapan bedah dan obat-obatan, serta 5.500 kantong makanan dan tepung yang cukup untuk 27.500 orang.

Ali al-Za’tari, seorang pejabat senior PBB untuk konvoi tersebut, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa akan membutuhkan waktu berjam-jam untuk melepaskan bantuan tersebut di daerah kantong yang dikepung, dan kemungkinan baru akan meninggalkan Ghouta Timur di malam hari.

Seorang pejabat World Health Organization (WHO) mengatakan bahwa rezim Assad malah memerintahkan untuk melucuti 70 persen obat-obatan keluar dari konvoi, mencegah peralatan pengobatan trauma, perlengkapan bedah, insulin dan bahan vital lainnya mencapai daerah tersebut.

Terus Digempur Syiah Assad Ribuan Warga Pinggiran Damaskus Tinggalkan Rumahnya

ICRC membenarkan beberapa peralatan medis telah disita namun tidak memberikan rincian.

Lebih dari 700 warga sipil terbunuh dalam serangan udara yang dimulai sejak 18 Februari.

Daerah tersebut, yang menampung 400.000 orang, telah dikepung oleh rezim Nushairiyah sejak kelompok oposisi bersenjata menguasai pada pertengahan 2013.

Pemboman di wilayah tersebut menewaskan sedikitnya 45 warga sipil pada hari Senin, kata the Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Monitor perang yang berbasis di Inggris itu mengatakan sedikitnya 19 korban tewas di kota Hammuriyeh, di mana bom barel dijatuhkan.

SOHR mengatakan bahwa jumlah korban tewas dapat meningkat karena banyaknya korban yang terkepung di bawah reruntuhan.

Za’tari mengatakan bahwa dia “tidak senang” mendengar laporan pengepungan ketat di dekat titik persimpangan ke Ghouta Timur meskipun ada kesepakatan bahwa bantuan tersebut dapat didistribusikan dengan aman.

“Kita perlu diyakinkan bahwa kita akan bisa memberikan bantuan kemanusiaan dalam kondisi baik,” katanya.

Gencatan senjata 30 hari yang dipilih dengan suara bulat oleh anggota Dewan Keamanan PBB pada 24 Februari sebagian besar gagal bertahan.

Warga Ghouta Timur, yang terletak di sebelah timur Damaskus dan dikenal sebagai pembuat roti ibukota, sebelumnya telah menyuarakan skeptisisme mereka terhadap “jeda kemanusiaan” lima jam usulan Rusia yang dimulai pada hari Selasa lalu.