Gencatan Senjata di Daraa Gagal, Ini Penyebabnya

DARAA (Jurnalislam.com) – Oposisi bersenjata Suriah mengatakan pada hari Rabu (4/7/2018) bahwa pembicaraan yang bertujuan menetapkan gencatan senjata komprehensif di Daraa, dan Quneitra, di Suriah selatan, berakhir tanpa hasil.

Oposisi Komisi Negosiasi Suriah (the Syrian Negotiations Commission-SNC) mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa kedua pihak bertemu di Daraa hari Rabu dan mendiskusikan potensi gencatan senjata di Daraa dan Quneitra.

SNC mengatakan Rusia menolak usulan agar pasukan rezim Suriah dan milisi Syiah Internasional yang didukung Iran mundur dari daerah-daerah yang dikuasai untuk membuka jalan bagi para pengungsi.

Delegasi Militer Rusia Temui Oposisi di Daraa

Dalam beberapa hari terakhir, Daraa menjadi sasaran serangan udara dan darat yang intens oleh rezim Syiah Nushairiyah Bashar al-Assad dan sekutu-sekutunya, yang telah maju jauh ke pedesaan timur Daraa, menduduki kota-kota Busra al-Harir dan Nahtah.

Lebih dari 100 warga sipil telah tewas dan ribuan orang mengungsi sejak serangan rezim Assad dimulai dua pekan lalu.

Setelah pembicaraan damai yang diadakan tahun lalu di ibukota Kazakhstan, Astana, Daraa ditetapkan sebagai “zona de-eskalasi” di mana tindakan agresi secara tegas dilarang, dilanggar rezim Assad.

Suriah baru saja mulai bangkit dari konflik kejam yang dimulai pada awal 2011 ketika rezim Syiah Nushairiyah Assad membantai warganya yang berunjuk rasa dengan keganasan militer yang tidak terduga.

Pers Islam dan ‘Watchdog’

Oleh Beggy Rizkiyansyah (Anggota Jurnalis Islam Bersatu)

Semakin menguatnya peran jurnalisme di masa kini seringkali digaungkan dengan peran pers sebagai watchdog atau anjing penjaga. Peran sebagai watchdog ini diasosiasikan tidak hanya sebagai pengawas bagi pemerintah tetapi juga berbagai isu yang terkait kepentingan publik.

Wacana pers sebagai watchdog tentu saja berkembang dari pengalaman pers barat sejak abad ke-18 hingga kini. Seiring berjalannya waktu pers sebagai watchdog mengalami berbagai tantangan dan perkembangan. Pers dalam wacana demokrasi liberal barat disebut sebagai pilar keempat dalam demokrasi sesungguhnya menjadi peran yang sangat dominan.

Pilar keempat pada dasarnya memberi peran pada media untuk mengumpulkan informasi, ide dan pendapat untuk membantu masyarakat dengan tata kelola pemerintahan yang baik; berperan sebagai memeriksa yang berkuasa, melaporkan, menganalisa dan mengkritik pemerintah atas nama publik, yang kekurangan akses pada informasi atau kekuasaan. (Julianne Schlutze: 1998)

Sebagai alat kontrol, terutama bagi pemerintah, peran ini menjadi penyeimbang bagi jalannya satu negara. Di Amerika Serikat, terbongkarnya skandal Watergate oleh Washington Post berujung pada tumbangnya pemerintahan Richard Nixon, atau peran New York Times dalam mengungkap Pentagon Papers. Peristiwa ini menjadi semacam ikon pers sebagai watchdog.

Watchdog, meski digaungkan dengan sangat nyaring sebagai simbol idealisme dalam jurnalisme, nyatanya tak disepakati maknanya. Sheila Coronel dari Columbia School of Journalism menegaskan bahwa watchdogging (menjalankan peran watchdog) setidaknya berarti,

“On a routine basis, the watchdog press monitors the day‐to‐day workings of government, thereby helping citizens assess the efficacy of its performance. Reporting that goes beyond what officials or their spokespersons say, to examine government performance, is also a form of watchdogging.”

Peran sebagai watchdog nyatanya tak sebatas kontrol terhadap pemerintah, namun lebih luas, dari pelanggaran kecil oleh aparat hingga skandal mega korupsi. Dari pihak pemerintah hingga aksi menyimpang dari korporasi. Bahkan Shelia Coronel juga menyebutkan penyimpangan oleh gereja atau biksu juga termasuk didalamnya.

Salah satu penerapan watchdog adalah dengan melakukan pengungkapan terhadap penyimpangan yang terjadi terkait kepentingan publik, meskipun dilatari beragam motif.

“…what matters is that the reporting warns citizens about those that are doing them harm and empowers them with the information they need to know”, demikian jelas Sheila Coronel (2009) dalam Corruption and the watchdog role of the news media.

Pengungkapan lewat jurnalisme investigasi menjadi ujung tombak dari peran watchdog. Investigasi ini yang mengungkapkan bagaimana organisasi berjalan dan bagaimana seharusnya organisasi berjalan. Dampak dari jurnalisme investigasi dalam watchdog berdampak bukan hanya pada individiu tetapi juga sistemik. (Sheila Coronel: 2009) Pelanggaran dari individu adalah bagian dari penyimpangan dari sistem.

Begitu pula Murrey Marder dalam artikelnya di Nieman Reports (1998). Baginya, “…watchdog journalism is by no means just occasional selective, hard-hitting investigative reporting. It starts with a state of mind, accepting responsibility as a surrogate for the public, asking penetrating questions at every level, from the town council to the state house to the White House, in corporate offices, in union halls and in professional offices and all points in between.”

Pers watchdog tidak sekedar memelototi dan menyalak terhadap segala aksi pemerintah atau korporasi, justru jurnalis pers watchdog tersebut melakukan analisa mendalam terhadap segala informasi yang diterimanya. Pelaksanaan jurnalisme investigasi adalah ujian krusial bagi pers sebagai pilar keempat. (Julianne Schlutze: 1998).

Jurnalisme investigasi dalam pers watchdog nyatanya tak subur hanya di negara-negara liberal dan demokratis. Di negara otoriter seperti Cina pun jurnalisme investigasi dapat tumbuh. Menurut Sheila Coronel, beberapa faktor mendorong hadirnya jurnalisme investigasi di Amerika latin, Asia Tenggara, dan Cina memiliki kesamaan: pergolakan sosial dan politik yang menciptakan permintaan akan informasi; jurnalis dan pengusaha media yang memanfaatkan keuntungan dari kontrol yang longgar, peluang bisnis untuk mengungkap penyelewengan; dan publik yang haus akan reportase pengungkapan skandal dan penyelewengan (muckraking). (Sheila Coronel: 2009)

Di balik aksi watchdogging pers tersimpan pula potensi penyimpangan-penyimpangan. Ada banyak pertanyaan seputar klaim pers sebagai pilar keempat dan berfungsi sebagai watchdog. Salah satunya pendapat Geroge Boyce (1978) yang dikutip oleh Julianne Schlutz;

“The paradox of the Fourth Estate, with its head in politics and its feet in commerce can, however, only be understood if it is appreciated that the whole idea of the Fourth Estate was a myth. A myth can combine fact and fiction without any uneasiness existing between the two.” (1998)

Di era ekonomi yang berorientasi pada pasar, pers juga tak luput dari dampaknya. Perusahaan media tempat pers bernaung menjadi lebih mementingkan selera dan respon pasar (pembaca). Rating, oplah atau pengunjung situs menjadi pertimbangan pemberitaan. Kapasitas pers sebagai watchdog pun disorot. Pengungkapan penyimpangan bukan didasarkan pada peran sebagai watchdog, tetapi lebih sebagai penyuplai skandal.

Media sebagai “pemangsa” skandal bertujuan untuk memuaskan dahaga khalayak, daripada untuk menginformasikan dan mendorong khalayak untuk mendorong perbaikan. Kontroversi dan skandal yang tak habis-habisnya terus diumbar tanpa dorongan perbaikan yang substansial. Skandal, seperti pemilihan umum, menjadi arena pertarungan para elit daripada mendorong khalayak untuk berubah. (Sheila Coronel: 2009)

Benar di negara otoriter dan tertutup seperti Cina, perusahaan pers yang berbasis keuntungan menjadi motor watchdog. Hasrat khalayak akan pengungkapan penyimpangan mendorong media memburu informasi. Namun apa jadinya bila masyarakat akhirnya jenuh dan putus asa akan melimpahnya penyimpangan? Akankah perusahan pers berpaling dari rutinitasnya sebagai pengungkap penyimpangan? Seperti Andras Sajo, seorang mantan Hakim asal Hungaria katakan, ketika semua orang mengeluhkannya, maka public kehilangan minat terhadap tuduhan korupsi dan menganggapnya wajar. Korupsi tingkat tinggi pemerintah menjadi fakta normal dalam hidup sehari-hari.

Pers yang bernaung di perusahaan berorientasi pada pasar mungkin bebas dari intervensi pemerintah, tetapi fenomena menyedihkan terjadi di Indonesia. Perusahaan pers dikuasai oleh para konglomerat. “Di Indonesia, sebanyak 12 kelompok media besar menguasai saluran informasi dari ujung Aceh hingga Papua. Kedua belas kelompok media ini menguasai saluran informasi mulai dari media cetak koran, majalah, radio, televisi, serta jaringan berita on-line.” (Anggia Valerisha: 2017)

Dampak konglomerasi media ini adalah terdistorsinya informasi yang diterima masyarakat. Masyarakat akhirnya tidak menerima informasi yang memadai, dan hanya mewakili satu sudut pandang. Pemberitaan juga menyuarakan kepentingan pemiliknya. Khalayak atau publik hanya dianggap sebagai pasar semata. Monopoli kepemilikan ini juga hanya menghasilkan opini yang seragam. (Anggia Valerisha: 2017)

Lebih memilukan lagi ketika para konglomerat media terjun ke ranah politik praktis dan berselingkuh dengan penguasa, sehingga peran watchdog bukan saja mandul tetapi pers berubah menjadi lapdog (anjing peliharaan) atau attack dog (anjing penyerang) bagi kepentingan pemiliknya. Kepentingan khalayak atau publik bukanlah tujuan dari perusahaan pers tersebut.

Orientasi jurnalisme watchdog kepentingan publik bagi pers dalam pandangan pers barat yang diadopsi pers berbagai negara termasuk di Indonesia. Namun bagaimana dengan pers Islam? dapatkah konsep pers sebagai watchdog sejalan dengan Islam sebagai pandangan hidup?

Seperti yang dibahas dalam “Menyelami Jurnalisme Islami” salah satu tawaran dalam wacana jurnalisme Islami adalah prinsip jurnalisme Islami adalah tabligh (edukasi), termasuk di dalamnya amar ma’ruf nahi munkar. Satu ajaran untuk menyokong yang hak dan menolak yang batil.

“Dari Abu Sa’id Al Khudri radiallahuanhu berkata : Saya mendengar Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda : Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman.” (HR Muslim)

Ajaran amar ma’ruf nahi munkar inilah yang diterapkan pula dalam jurnalisme Islami ketika pers Islam melakukan kontrol atau pengawasan terhadap penguasa. Penguasa dalam ajaran Islam bukanlah figur maksum yang bebas dari kesalahan. Justru tanggung jawab sebagai pemimpin amatlah berat. Namun ketika seorang pemimpin menyimpang dari ajaran Islam maka meluruskannya merupakan salah satu bentuk jihad tertinggi.

“Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran (berkata yang baik) di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Daud no. 4344, Tirmidzi no. 2174, Ibnu Majah no. 4011. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini hasan).

Para ulama mencantumkan hadist ini dalam bab-bab seputar amar ma’ruf nahi munkar. Abu Daud Sulaiman bin Al Asy’ats As Sajistani membawakah hadits ini dalam kitab sunannya pada Bab “Al Amru wan Nahyu”, yaitu mengajak pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Abu ‘Isa At Tirmidzi membawakan hadits di atas dalam Bab “Mengingkari kemungkaran dengan tangan, lisan atau hati”. Sedangkan Imam Nawawi dalam Riyadhus Sholihin membawakan hadits ini dalam Bab “Memerintahkan pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. (Muhammad Abduh Tuasikal : 2013)

Hal ini mengisyaratkan meluruskan perilaku pemimpin dalam Islam bukanlah persoalan remeh-temeh. Memantau jalannya pemerintahan, termasuk didalamnya pemimpin dalam diskursus jurnalisme barat demi kepentingan publik, dengan kebenaran berlandaskan humanisme-sekular maka dalam Islam timbangan kebenaran adalah wahyu. (lihat tulisan #MelekMedia “Menyelami Jurnalisme Islami”).

Perbedaannya adalah tanggung jawab pertama pers Islam adalah kepada Tuhannya, yaitu Allah Swt. Sedangkan dalam pandangan pers barat, pers berdiri diatas kepentingan publik atau khalayak. NIlai-nilai humanisme-sekular barat menjadi acuan apa yang penting bagi publik. Tanggun jawab sosial pada masyarakat dalam pers islam akhirnya kembali lagi didasarkan pada amar ma’ruf nahi munkar. (Siddiqi, Mohammad A: 1999).

Para penyeru ke jalan Allah dituntut dalam Quran untuk menyampaikan pesan-pesan yang komprehensif yang mengarahkan juru dakwah pada metode terbaik dan jalan yang paling tepat. Menurut Sufyan Ats Tsauri, agar penyeru amar ma’ruf nahi munkar harus memiliki tiga sifat, yaitu halus dalam menyuruh dan melarang, adil dan alim dalam apa yang disuruhkan dan dilarang. (Dr. Muhammad Jamiel Ghazi: 1979)

Secara aplikatif, seperti halnya peran watchdog, peran pengawasan terhadap penguasa (pemerintah) akan lebih komprehensif dan efektif jika ditopang satu bentuk jurnalisme investigasi yang kredibel. Sehingga pers Islam mampu bukan menjadi ‘sekedar tukang kritik’ namun menyajikan satu sajian mendalam baik fakta, analisa maupun nasehat sehingga prinsip tabligh dalam pers Islam dapat terpenuhi. Investigasi yang mendalam juga memungkinkan pers Islam untuk mengkritik dengan adil dan proporsional dengan data yang memadai. Menghindari diri menjadi attack dog atau lapdog.

 

Tulisan ini merupakan Program #MelekMedia dari Jurnalis Islam Bersatu (JITU)

Di Pertemuan Ulama Dunia, Dosen Ummul Qura Ungkap Sebab Perselisihan di Tengah Umat

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Pada hari kedua Pertemuan Ulama dan Da’i se-Asia Tenggara, Afrika dan Eropa ke-5, dibahas isu penting soal sebab-sebab perselisihan di tengah umat Islam.

Dosen Universitas Ummul Qura Mekkah Dr Fakhruddin Az-Zubair menjelaskan, sebab-sebab tersebut berasal dari kezaliman dan kebodohan. Kezaliman, jelasnya, terbagi menjadi tiga, yakni kezaliman terhadap Allah, terhadap diri sendiri, dan terhadap saudaranya.

Tingkat kezaliman pertama adalah yang paling buruk, yang menyebabkan munculnya kesesatan. Keyakinan menyimpang di tengah umat menurutnya memang masalah besar bagi kaum Muslimin.

Kendati demikian, beliau mengetengahi, hal itu tidak semestinya disikapi reaktif oleh umat.

Beliau pun memberi contoh, Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam pun ketika fase Madinah tetap melakukan interaksi dengan orang-orang yang bahkan tidak bersyahadat-dengan batas-batas tertentu.

“Contohnya perjanjian-perjanjian Nabi dengan orang-orang Yahudi, serta akomodasi Nabi terhadap orang-orang Munafik. Apalagi perselisihan akidah yg sifatnya internal ahlul kiblat (sesama Muslim). Harusnya lebih bisa untuk tidak menyebabkan kita berpecah,” jelas ulama Sudan dari itu, melansir kantor berita yang diinisiasi JITU, Islamic News Agency (INA).

Sementara zalim terhadap diri dan saudara sendiri merupakan dampak dari kezaliman pertama.

Lebih lanjut beliau menjelaskan, kezaliman-kezaliman itu pun telah menjatuhkan orang-orang pada kebodohan yang setidaknya terbagi secara umum menjadi tiga.

Pertama, kekeliruan terhadap pemaknaan ayat-ayat al-Quran dan As-Sunnah (hadits), lalu terhadap penghukuman realita dengan dalil (ta’shil), terakhir yakni kebodohan dalam menempatkan dalil dalam realita (tanzil).

Tiga kebodohan itu yang menurutnya tengah menjadi momok tersendiri bagi sesama Muslim, yakni ketika tidak menempatkan dalil pada konteks yang tepat.

“Imam Bukhori meletakkan dalam Shahihnya, bab mengenai mengkhususkan ilmu bagi sebagian kaum saja. Dikhawatirkan orang lain (awam) tidak dapat memahaminya,” katanya.

Dr Fakhruddin menceritakan, suatu ketika ada seorang perempuan ingin masuk Islam. Tetapi perempuan tersebut mensyaratkan agar dibolehkan masih bermain dengan anjing.

“Secara ideal, muslim tidak boleh bermain-main dengan anjing. Kalau kita katakan tidak boleh, bisa saja dia tidak jadi masuk Islam. Padahal bermain-main dengan anjing hukumnya dosa, sementara tetapnya dia dalam kekafiran adalah kekufuran,” paparnya.

Dalam konteks itu dia mengakhiri penjelasannya dengan pertanyaan, “Lebih baik dia masuk Islam atau tetap pada kekafirannya?” tanya Syaikh Fakhruddin.

reporter : syahrain

Ragam Gerakan Ekonomi Umat Pasca Aksi 212

“Aksi 212 kalau tidak dirawat dengan baik hanya akan menjadi sebuah gambar, jadi video, sejarah, jadi novel atau jadi film layar lebar,”

JURNALISLAM.COM–Gerakan 212 telah membangkitkan kembali energi umat Islam untuk membangun bangsanya. Muncul upaya untuk menyalurkan energi besar ini pada penguatan perekonomian masyarakat, terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),

Lahirnya Koperasi 212 dan berbagai warung ritel serta produk yang dilabeli angka 212 merupakan indikasi yang sangat positif bahwa energi besar ini memerlukan wadah saluran yang tepat, sehingga membawa manfaat bagi perekonomian bangsa. Apalagi bangsa ini tengah berhadapan dengan situasi perekonomian yang berat.

“Bagaimana kekuatan massa ini harus diarahkan menjadi gerakan kinetik, yang dapat membangkitkan umat,” jelas dewan pengurus Koperasi Syariah 212, Valentino Dinisi, SE, MM, MBA.

Menyoal kebangkitan umat melalui momentum aksi 212, ia telah mencetuskan sebuah ide kepada Ustaz Bahtiar Nasir, selaku ketua GNPF MUI waktu itu untuk membuat tim gugus tugas, termasuk di bidang ekonomi.

“Kebetulan saya praktisi di bidang ekonomi, jadi saya mengambil peran ini,” ungkapnya.

Diskusi demi diskusi, obrolan demi obrolan untuk menjadikan aksi 212 sebagai momen kebangkitan umat menghasilkan gerakan terpusat berbasis koperasi, Koperasi Syariah 212. Didalam koperasi ini setidaknya telah menarik simpati 25 ribu peserta untuk mendaftar. Walau jauh dari target jutaan pendaftar.

Penulis buku lulusan Universitas Indonesia ini mengatakan, dalam aksi 212 ini tidak dapat dijadikan satu warna kesatuan. Masyarakat lebih banyak memilih untuk melakukan caranya tersendiri untuk membangkitkan ekonomi umat.

Sistem retail 212 Mart yang digarap Koperasi Syariah 212 bagi Valentino menjadi salah gerakan ekonomi dari beragam gerakan ekonomi umat pasca aksi 212.

Kita Mart dan Ekonomi Ekosistem

Valentino Dinsi

Menurut Valentino, model sistem ekonomi kebersamaan atau ekonomi Ekosistem dinilai dapat menjadi metode yang pas saat ini. Dimana, bagaimana kita mengambil peran dan berbagi peran.

“Cara mengatasi kapitalisme itu dengan sharing ekonomi, dengan cara berbagi, kemudian kita kuat dan mengajak orang dibagian masing-masing dan membagi kekuatan, peran dan bagi hasil, dalam sebuah bisnis ekosistem,” jelasnya.

Untuk itu, ia membuat Dewan ekonomi masjid Indonesia (DEMI). DEMI adalah program pemberdayaan Masjid agar Masjid dapat berfungsi sebagaimana fungsi Masjid di zaman Rasulullah SAW. DEMI hanya fokus pada aspek ekonomi dan pengembangan diri (Life Skill) dimana bidang inilah umat paling tertinggal.

Kita Mart, salah satu produk dari DEMI telah menerapkan hal tersebut. Dalam Kita Mart, kepemilikannya bukan hanya perorangan, namun dari berbagai masjid dengan target konsumen jamaah masjid.

Keuntungan atau omzet yang diraih dikembalikan kepada tiap masjid itu sendiri. Seperti yang ada di Bojongkulur, Bogor. Dimana KitaMart Bojongkulur ini dimiliki oleh 70 masjid dan mushola serta 570 jamaah kepemilikannya.

Bangkit dengan Syariah

Dr. Muhammad Ghozali, MA dosen Senior Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan pasca Sarjana Prodi HES Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, menegaskan kebangkitan umat untuk menghancurkan sistem ekonomi kapitalis dapat dilakukan dengan sistem ekonomi syariah.

Memang benar. Tren ekonomi global sudah menjurus ke sistem ini, dimana tidak hanya kaum muslimin yang menerapkan, melainkan non muslim juga turut mengikuti sistem ekonomi ajaran Islam tersebut.

“Kita punya perangkat syariah yang cukup bagus dari Allah, kemaslahatanmya untuk semuanya, bukan untuk orang Islam saja,” katanya.

Di dunia barat, sistem ekonomi syariah sengaja diberlakukan bahkan menjadi tren. Tetapi sebatas untuk mendapatkan pasar. Sedang kaum muslimin, khususnya Indonesia dengan penduduk Islam mayoritas mempunyai motivasi lebih untuk menerapkan sistem ini.

Motivasi kesadaran membeli dari produsen muslim seharusnya dapat mendongkrak kebangkitan ekonomi. Masyarakat akan sadar pentingnya membeli dari produk muslim sendiri.

“InsyaaAllah umat Islam akan terangkat secara ekonominya sendiri, yang sifatnya kapitalizem insya Allah perlahan akan ditingkalkan oleh kita kaum muslimin,” terangnya.

Sampai akar rumput

Lulusan Srata 3 Universiti of Malaya Malaysia ini mengatakan, Kunci dari suksesnya sistem ekonomi syariah tidak lepas dari penyampaian yang menyeluruh dari berbagai pihak tentang pentingnya berekonomi Syariah.

Umat sebenarnya akan patuh kepada para panutan. Seperti ulama, tokoh nasional, cendekiawan, dan yang lainnya. Terbukti ketika kasus boikot salah satu produk pasca Aksi 212. Dalam sepekan saja perusahaan tersebut anjlok, dan dibuat pusing. Itu semua karena seruan dari berbagai pihak.

Jadi, kata dia, pemahaman tentang ini jangan hanya dikalangan tertentu saja terutama dikalangan menengah keatas, dan berpendidikan tinggi. Tapi juga harus menyentuh akar rumput (kalangan awam, dan menengah kebawah).

“Karena gerakan ini kalau hanya orang-orang tertentu katakanlah kalangan aktifis bukan akar rumput maka akan jadi kendala tersendiri,” lugas Ghozali.

Dr. Ghozali

Kebangkitan apapun, termasuk ekonomi harus dimulai dari niat dari setiap pribadi, bukan dari perorangan atau kelompok tertentu. Istiqomah atau kontinuitas sangat diperlukan untuk menggagas hal tersebut.

Keterlibatan berbagai pihak terkait untuk kemaslahatan umat menjadi penting untuk mengemas momentum yang belum tentu terjadi pada 5, 10, 20, atau mungkin 50 tahun kedepan ini. Juga pembagian tugas perlu dilakukan agar fokus, fokus untuk menjadi penawar rindu umat yang telah bosan dengan sistem kapitalisme yang hanya membuat kaya segelintir orang.

penulis : fajar aditya | Jurnalislam.com

 

Bagaimana Kabar Koperasi Syariah dan 212 Mart Saat Ini ?

Bahkan diluar pulau Jawa, yang notabene jauh dari Ibukota sudah membuat distribution Center, tempat memasok barang-barang kepada mitra-mitra ekonomi sekitar. Tentu tempat ini terafiliasi dengan koperasi syariah 212.

Jurnalislam.com – Sudah satu tahun lebih, aksi 2 Desember 2016 atau yang lebih dikenal aksi 212 dilakukan. Aksi damai yang dilaksanakan di tugu Monas mampu menyeret 7.4 juta kepala manusia dari berbagai tempat.

Semangat atau yang lebih dikenal spirit 212 menyeruak pasca aksi yang telah mampu menegakkan supremasi hukum Indonesia tersebut. Spirit 212 mengalir deras di setiap darah para peserta yang biasa disebut alumni 212. Bahkan, mengalir kepada masyarakat muslim pada umumnya di Merah Putih.

Begitu pula dengan ekonomi. Pasca 212, masyarakat yang dibantu oleh para tokoh dan ulama menggarap momentum ini untuk kebangkitan ekonomi Muslim di Indonesia. Gerakan ekonomi umat mulai dari ekonomi syariah, komunitas, hingga Koperasi Syariah 212 terbentuk.

Ahmad Juwaini, Ketua pelaksana harian Koperasi Syariah 212 bercerita tentang geliat kebangkitan ekonomi umat, ditambah pencapaiannya.

Saat ini, jumlah peserta koperasi syariah hampir mencapai 30 ribu orang. Angka yang cukup signifikan bagi koperasi bersistem syariah yang belum lama ini dibuat, kurang dari setahun penuh.

Masyarakat rasanya sudah tidak asing dengan produk utama koperasi ini. Ya, 212 Mart. “Alhamdulillah sudah ada 40 toko 212 Mart,” kata Ahmad Juwaini kepada Jurnalislam.com, beberapa waktu lalu.

Untuk letaknya sendiri, kata dia, mayoritas ada di sekitar Jabodetabek, dengan jumlah 32 toko. Sisanya diluar daerah itu. Maklum, geliat kebangkitan ekonomi, memang dari central menuju ke pelosok negeri.

Ahmad Juwaini

Mekanisme dalam retail ini, pertama ada sekelompok masyarakat berbentuk komunitas dengan minimal 100 orang untuk mendirikan toko yang dikhususkan untuk melayani pembelanjaan umat Islam ini.

Lalu, sekelompok tadi mengumpulkan dana untuk investasi pendirian toko. “Dilanjut dengan ikatan kerja sama dengan kami. Bersama mendirikan toko, tempat, penyuplai barang, peralatan, sampai tampilan juga, sampai jalan,” terangnya.

“Tentu ada pembagian hasil dari keuntungan,” tambahnya.

Mantan Presiden Direktur Dompet Dhuafa ini mengatakan, konsep toko ini melayani umat Islam dan membagi 20% untuk usaha kecil dan menengah (UKM). 212 Mart membuat mekanisme warung- warung sekitar untuk berperan aktif, seperti berada dalam bagiannya.

“Jadi warung itu bisa mendapatkan barang dengan harga murah dari 212 Mart, nantinya mereka dapat menjual dengan harga kompetitif,” papar Ahmad.

Karena berbasis syariah, 212 Mart dalam penjualannya melarang produk-produk yang tidak diperkenankan dalam syariat, seperti minuman keras dan rokok.

Perkembangan dan target

Sesosok yang telah menggeluti dunia amil zakat ini menegaskan, 212 Mart akan tetap berkembang dengan grafik perkembangan sekarang. Tidak kurang, dikatakannya, saat ini masyarakat sudah berlomba-lomba membuat toko 212 Mart. Dalam satu bulan saja, bisa membuat 10 outlet 212 Mart.

Bahkan diluar pulau Jawa, yang notabene jauh dari Ibukota sudah membuat distribution Center, tempat memasok barang-barang kepada mitra-mitra ekonomi sekitar. Tentu tempat ini terafiliasi dengan koperasi syariah 212.

Meski sekarang masih belum mempunyai distribution Center seperti itu, Koperasi Syariah 212 bertekad untuk melebarkan sayapnya dengan membuat tempat pemasok besar tersebut pada tahun 2018. Selain itu, 200 toko 212 mart tambahan akan dibuat dengan target anggota tambahan hingga 60 ribu.

Tambahnya, saat ini, sudah saatnya umat mayoritas ini untuk bahu membahu merajut kebangkitan ekonomi di Indonesia. Mulai, dari rasa memiliki yang kuat dengan investasi saham di 212 Mart.

Dan juga, mencintai produk dari umat Islam sendiri dan bangga akan membelinya. Dari situ, kebangkitan ekonomi menjadi sesuatu yang mungkin dan realistis terjadi.

penulis : Fajar Aditya | Jurnalislam.com

PPPA Daarul Qur’an Dikukuhkan Sebagai Laznas

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Lembaga sosial PPPA Daarul Qur’an, yang selama ini bergerakan dalam penghimpunan dana sedekah dan pembibitan penghafal Alqur’an telah resmi dikukuhan sebagai Lembaga Zakat Nasional (Laznas) oleh Kementeraian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI).

Pengukuhan itu dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 367 tahun 2018 tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Daarul Qur’an Nusantara Sebagai Lemabaga Amil Zakat Skala Nasional.

Surat Keputusan (SK) tersebut secara resmi diserahkan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag RI, Muhammad Fuad Nasar kepada PPPA Daarul Qur’an yang diwakili Anwar Sani, Direktur Utama dan Tarmizi As Shidiq, Direktur Eksekutif, di Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, Senin (2/7).

Fuad Nasar dalam keterengannya menyatakan selamat kepada PPPA Daarul Qur’an atas ijin LAZ yang sudah turun. Ia berharap dengan bertambahnya LAZ di Indonesia ini akan memperkuat apa yang telah dilakukan selama ini baik pemerintah dan lembaga LAZ lainnya sekaligus menambah manfaat bagi umat.

Ia mengatakan potensi zakat di Indonesia masih cukup besar dan belum tergali semua. Maka dengan kehadiran PPPA Daarul Qur’an akan bisa meningkatkan perolehan zakat di Indonesia.

“Saya turut bergembira atas turunnya ijin ini. Selama ini saya selalu mengikuti apa yang dilakukan PPPA Daarul Qur’an terutama dalam pencetakan para penghafal Alqur’an. Semoga dengan turunnya ijin sebagai LAZ ini bisa semakin membantu menyerap dana zakat di Indonesia sekaligus menebar manfaat lebih luas lagi di masyarakat,” ujar Fuad dilansir Republika.co.id.

Fuad pun berpesan agar PPPA Daarul Qur’an juga tetap menjalin sinergi dan koordinasi dengan LAZ lain, baik dalam menyusun program bersama. Selain itu kementerian agama juga siap untuk selalu berdiskusi. Yang terpenting juga, ditambahkan Fuad, sebagai LAZ PPPA Daarul Qur’an tetap mengikuti aturan baik itu syariat dan juga hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Sementara itu Anwar Sani menyatakan bersyukur atas izin yang telah turun. Kepercayaan dari Kemenag akan menjadi semangat baru untuk bisa mengelola dana zakat dan sedekah yang potensinya masih besar dan juga dalam penyalurannya.

“Insya Allah dengan izin ini kita dapat menciptakan lebih banyak lagi penghafal Alquran dari segala pelosok Indonesia,” ujarnya.

Anwar Sani pun mengatakan saat ini beberapa perusahaan yang telah tergabung dalam spiritual company seperti Waroeng Group, PT Artha Mas Graha Andalan serta Paytren siap menyalurkan dana zakat karyawannya lewat PPPA Daarul Qur’an.

“Insya Allah, launching LAZ PPPA Daarul Qur’an ini akan dilaksanakan pada Jumat, 13 Juli 2018 di kantor Graha Daarul Qur’an di Ciledug, Tangerang, Banten. Acara ini akan dimeriahkan oleh Sabyan Gambus dan Yukie Pas Band,” katanya.

 

BI : Neraca Perdagangan Defisit Karena Impor Infrastruktur

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Melebarnya defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan Indonesia hingga pertengahan kuartal II/2018 tidak menunjukkan ekonomi Indonesia sedang overheating atau bertumbuh melebihi kapasitasnya.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara saat bertemu dengan pimpinan media massa di Jakarta, Selasa (4/7), mengatakan meningkatnya impor pada Mei 2018 juga karena kebutuhan pembangunan untuk ekonomi jangka panjang.

Mirza mengakui defisit neraca perdagangan Mei 2018 sebesar 1,52 miliar dolar AS dapat menambah defisit transaksi berjalan yang diperkirakan di atas 2,5 persen. Namun jumlahnya, kata Mirza, tidak melebihi tiga persen dari Produk Domestik Bruto, pada kuartal II 2018.

Sepanjang Januari hingga Mei 2018, defisit neraca perdagangan sebesar 2,38 miliar dolar AS. Dalam impor Januari-Mei 2018 itu, kata Mirza, terdapat impor untuk kebutuhan ekonomi jangka panjang yang antara lain adalah impor untuk pembangunan infrastruktur empat miliar dolar AS, impor pertahanan 1,1 miliar dolar AS, dan beras 400 juta dolar AS.

“Jadi sebenarnya neraca perdagangan Januari-Mei yang defisit, kalau dikeluarkan impor infrastruktur di mana untuk pembangunan jangka panjang, neraca perdagangan indonesia itu surplus,” ujar Mirza dilansir Republika.co.id.

Mirza mengatakan dengan asumsi itulah, meskipun defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan meningkat, ekonomi Indonesia belum “overheating”.

Selain itu, jika melihat indikator lain, seperti pertumbuhan kredit perbankan yang hanya naik 10,2 persen (yoy) per Mei 2018 dan 2,9-3 persen (ytd), ekonomi Indonesia masih dalam berproses untuk pulih, bukan proses yang menunjukkan agresivitas pertumbuhan.

“Kondisi ini berbeda dengan semester I/2013, saat itu impor tinggi, pertumbuhan kredit tinggi di atas 20 persen, harga properti juga tinggi. Jadi situasi semester I/2013 mungkin ekonomi yang sedang ‘overheat’. Tapi sekarang tidak,” kata Mirza.

Bank Sentral memproyeksikan ekonomi Indonesia tahun ini akan tumbuh 5,2 persen (yoy). Dengan melebarnya defisit neraca perdagangan, Mirza memperkirakan defisit neraca transaksi berjalan kuartal II di atas 2,5 persen PDB, tapi tidak melebihi tiga persen PDB. Defisit transaksi berjalan kuartal I/2018 tercatat sebesar 2,15 persen PDB.

Sementara itu, Pemerintah berencana untuk lebih selektif dalam melakukan impor. Hal itu guna memperbaiki neraca transaksi berjalan yang masih mengalami defisit. Untuk diketahui, neraca transaksi berjalan defisit sebesar 2,1 persen terhadap PDB pada kuartal pertama 2018.

“Kita akan mulai meneliti kebutuhan impor, apakah itu memang betul-betul yang dibutuhkan untuk perekonomian Indonesia dan secara selektif akan meneliti siapa-siapa yang membutuhkan apakah itu dalam bentuk bahan baku ataupun barang modal,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (3/7).

Menkeu menjelaskan, pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akan terus mewaspadai kondisi yang terkait dengan dinamika nilai tukar maupun dari keseluruhan perekonomian. Salah satu hal yang dicermati adalah defisit neraca transaksi berjalan.

Oleh karena itu, pemerintah akan berkoordinasi untuk bisa memperbaikinya dengan mendukung ekspor dan mendorong pariwisata sebagai kegiatan yang bisa menghasilkan devisa untuk negara.

Hal itu menjadi respons pemerintah atas tren pelemahan rupiah yang terus terjadi meski BI telah menaikkan tingkat suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate hingga menjadi 5,25 persen. (mr/rol)

 

Begini Kabar Terakhir Perang Koaliasi Arab dengan Syiah Houthi di Yaman

YAMAN (Jurnalislam.com) – Pasukan pemerintah Yaman didukung oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah membombardir posisi pemberontak di luar Hudaida setelah berhenti mendorong mereka ke kota pelabuhan Laut Merah strategis, sumber-sumber pemerintah mengatakan pada hari Selasa (3/7/2018).

Saat pemberontak Houthi membangun pertahanan mereka di dalam Hudaida untuk mengusir setiap kemajuan, lebih banyak warga sipil melarikan diri dari kota, kata wartawan AFP.

Menurut sumber militer, kedua belah pihak membawa bala bantuan.

Sumber-sumber rumah sakit dan penduduk setempat mengatakan 11 warga sipil dan 43 pasukan pemberontak tewas pada hari Ahad dan Senin ketika para pemberontak diserang di selatan Hudaida.

Pemimpin Senior Syiah Houthi dan 70 Pasukannya Tewas dalam Pertempuran di Yaman

Milisi Syiah Houthis telah memegang kota pelabuhan sejak 2014, karena itu pasukan pemerintah yang didukung oleh pasukan UEA meluncurkan serangan besar bulan lalu untuk merebut kembali kota.

Sejauh ini, mereka telah merebut bandara yang terbengkalai di pinggiran selatan kota itu setelah berpekan-pekan mencoba untuk melakukannya.

Pada hari Sabtu, pemerintah dan UEA mengumumkan jeda (gencatan senjata).

Pemboman mematikan pecan ini menargetkan posisi pemberontak Syiah Houthi di Tohayta, Beit al-Faqiya dan Zabid, di selatan Hudaida, menurut sumber militer pemerintah.

Tiga warga sipil tewas dalam mobil mereka akibat serangan udara koalisi yang menargetkan kendaraan militer pemberontak di jalan dekat Zabid, kata penduduk.

Delapan warga sipil, termasuk empat anak-anak, tewas dalam serangan roket di Tohayta, kata saksi, dimana penduduk mengatakan serangan itu dilakukan oleh Houthi.

Rudal Syiah Yaman Hantam Arab Saudi, Sejumlah Warga Tewas

Warga sipil terlihat melarikan diri, membawa koper, kasur, dan karung persediaan dasar ke bagian belakang kendaraan mereka.

Para wartawan AFP melihat keluarga-keluarga berdesakan di sepeda motor, sementara warga sipil lainnya mengendarai minibus dan kendaraan lain.

Beberapa truk pick-up tampak kelebihan muatan hingga bertumpuk di bagian belakang dan berdiri di atas bumper sementara para wanita dan anak-anak duduk di dalam.

Tiang lampu di jalan-jalan dipenuhi sampah di luar kota.

Banyak warga sipil telah melarikan diri dari daerah garis depan.

Residen Mohammed Ali mengatakan kepada AFP bahwa banyak penduduk lain tidak dapat melarikan diri.

“Ada banyak orang yang masih terjebak di beberapa desa tanpa bantuan. Organisasi hak asasi manusia harus membantu mereka,” katanya.

Sudah 3 Tahun Konflik, Berikut Sejumlah Fakta Kunci Perang di Yaman

Kepala badan anak-anak PBB memperingatkan pada hari Selasa bahwa kekhawatiran atas runtuhnya sistem kesehatan dan pendidikan Yaman pada dasarnya telah terjadi.

“Kekhawatiran tentang keruntuhan kini telah melampaui itu,” kata kepala UNICEF Henrietta Fore, mencatat bahwa banyak pekerja kesehatan dan guru sekarang tidak dibayar selama dua tahun.

Hudaida adalah medan perang terbaru dalam perang Yaman yang telah menewaskan hampir 10.000 orang – termasuk 2.200 anak – sejak 2015, mendorong negara itu ke jurang kelaparan.

Pasokan bantuan yang sangat dibutuhkan dan tiga perempat impor komersial Yaman melewati pelabuhan di kota, yang memiliki populasi 600.000 orang.

Utusan PBB Martin Griffiths tiba di ibukota Sanaa yang dikuasai pemberontak pada hari Ahad dalam upaya baru untuk mencapai kesepakatan guna menghindari pertempuran habis-habisan untuk Hudaida.

Griffiths mengatakan proposal untuk memberikan PBB peran utama dalam mengelola pelabuhan sedang diperiksa.

Tetapi pemerintah dan UEA telah menuntut para pemberontak mundur tanpa syarat dari seluruh kota, bukan hanya pelabuhan – sebuah syarat yang ditolak oleh para pemberontak.

UAE mengatakan pemberontak Syiah Houthi melakukan penyelundupan senjata melalui pelabuhan.

Juli 2018. Seluruh Pegadaian Konvensional Madura Beralih ke Syariah

MADURA (Jurnalislam.com)–PT Pegadaian terus membesarkan bisnis syariahnya. Kini pemain gadai milik pemerintah ini secara resmi mengonversi Pegadaian konvensional ke Pegadaian syariah di seluruh Madura.

Direktur Utama Pegadaian Sunarso bilang bahwa mulai 1 Juli 2018 ini seluruh outlet perusahaannya di Madura dikonversi menjadi syariah. Sehingga nanti pelayanan Pegadaian yang ada di Madura sebanyak 87 unit semuanya syariah, tidak ada yang konvensional.

Lebih lanjut Sunarso mengatakan, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh tim Pegadaian, motif nasabah datang ke Pegadaian yang selama ini lebih banyak motif benefit. “Sedangkan di Madura seimbang antara motif benefit dan motif syar’i. Selain itu dari sisi religius hampir semua alias 99,4% penduduk Madura beragama Islam,” kata dia dalam keterangan tertulis, Senin (2/7/2018) dilansir Kontan.co.id.

Dalam kesempatan yang sama, Pegadaian Syariah juga menyerahkan sertifikat Rahn Hasan kepada 250 nasabah. Rahn Hasan merupakan bentuk syariah dari Gadai Prima konvensional. Keduanya menawarkan pinjaman dengan nominal mulai dari Rp 50.000 sampai Rp 500.000. Tenor pinjaman selama dua bulan dan bisa diperpenjang.

Produk Gadai Prima kovensional tanpa bunga, sedangkan Rahn Hasan tanpa biaya pemeliharaan (mu’nah). “Rahn Hasan adalah produk Pegadaian yang bisa menjangkau mahasiswa dan masyarakat menengah ke bawah yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan, jadi kami harapkan layanan ini bisa membantu mereka dan juga meningkatkan rasio inklusi keuangan di Indonesia,” kata Sunarso.

Sebelumnya Sunarso bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin berkunjung ke pesantren-pesantren di Jawa Timur termasuk pesantren di Madura. Saat itu, para santri dan kiai mengemukakan aspirasi mereka agar dapat difasilitasi layanan gadai syariah.

K.H. Ma’ruf Amin menyambut baik apa yang telah dilakukan Pegadaian Syariah, dia mengibaratkan institusi-institusi syariah seperti bus, dan para ummat seperti penumpang bus. Jumlah armada bus syariah sudah sangat cukup, tetapi kenapa jumlah penumpangnya tidak bergerak dari angka 8%.

“Semoga ke depan masyarakat makin paham dengan keberadaan Pegadaian Syariah, yang bisa dijadikan sumber pembiayaan, menggantikan pembiayaan konvensional. Sebagai negara dengan mayoritas muslim, Indonesia sangat ketinggalan dalam penyerapan dana dari keuangan syariah. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkat lebih besar lagi,” ungkapnya.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dinilai memiliki potensi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang besar dibandingkan China. Sementara itu potensi industri halal dan keuangan syariah global diprediksi tembus US$ 6,38 triliun di 2021.

Total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) saat ini telah mencapai Rp1.133,23 triliun atau tumbuh 27%. Lebih tinggi dari pertumbuhan industri keuangan konvensional. Potensi industri halal dan keuangan syariah global diprediksi tembus di angka US$ 6,38 triliun pada tahun 2021. (mr/kontan)

 

 

Berdayakan Ekonomi Umat, MUI Dorong Koperasi Diperbanyak

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin mendorong agar lebih banyak koperasi terbentuk di berbagai daerah di Tanah Air. Ia menyebut koperasi sangat sesuai untuk bangsa Indonesia karena sangat cocok menjadi wadah pemberdayaan ekonomi umat.

Di sisi lain, kata Ma’ruf, koperasi dapat menjalankan peran sebagai pemutus mata rantai kesenjangan di kalangan masyarakat. “Koperasi merupakan wadah kelembagaan yang cocok untuk pemberdayaan, maka saya menyarankan agar dibentuklah koperasi ini untuk menindaklanjuti dalam rangka menghilangkan kesenjangan, pemberdayaan ekonomi umat,” katanya, Senin (2/7/2018) dilansir Republika.co.id

Oleh karena itu, menurut dia, menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menata koperasi secara baik agar menjadi soko guru perekonomian nasional. Dengan begitu, ia yakin ekonomi Indonesia tidak akan mudah tergoyahkan oleh pengaruh ekonomi global.

“Dengan penguatan ekonomi umat, koperasi sebagai lembaga yang mengantisipasi dan mendorong pengembangan itu, saya kira sudah tepat karena dari awal kita memposisikan koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional,” ujar Ma’ruf.

Ma’ruf sendiri belum lama ini telah membentuk koperasi yang diberi nama Koperasi Mitra Santri Nasional. Ia memfokuskan empat bidang usaha untuk koperasinya, yakni keuangan, pemasaran, jasa, serta budidaya pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Ma’ruf berharap upaya itu menjadi langkah baginya untuk meletakkan pondasi ekonomi umat untuk selanjutnya lebih banyak koperasi-koperasi terbentuk melalui inisiatif umat di seluruh pelosok Tanah Air.