Iim Ba’asyir : UAS Diintimidasi, Umat Jangan Diam Saja

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com) – Melalui akun instagramnya, Ustaz Abdul Somad mengumumkan bahwa beliau membatalkan jadwal ceramahnya di beberapa tempat di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Juru Bicara Jamaah Ansharusy Syariah Abdul Rahim Ba’asyir mengatakan bahwa umat Islam harus memiliki sensitivitas terkait pembatalan ceramah UAS di beberapa tempat.

“Bahwa ini ustaz kita, ini guru kita, mau hadir memberikan pencerahan ilmu, mau hadir kok malah ada penolakan. Harusnya umat islam tidak hanya tinggal diam, jangan diam,” kata pria yang karib disapa Iim Ba’asyir ini kepada Jurnalislam.com, Rabu (6/9/2018) di Solo.

Lebih lanjut, ia mengajak elemen umat Islam agar mencari para pelaku persekusi dan meminta aparat penegak hokum menindak tegas para pelaku intimidasi.

“Kalau tidak jelas alasannya, diproses secara hukum. Ini tidak boleh seperti ini, kalau begini caranya, ini negara preman nanti. Dan pastinya kondisinya sangat tidak nyaman untuk tinggal di Indonesia,” pungkasnya.

Keputusan Bawaslu Bukti Level Demokrasi Indonesia Masih Transaksional

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas mengungkapkan bahwa demokrasi di Indonesia masih berjalan kurang menggembirakan dan tidak segan untuk mengorbankan rakyat kecil.

“Demokrasi ke depan memprihatinkan kita semua. Penyebabnya, demokrasi semakin liberal dan transaksional. Siapa yang menguasai pasar menjadi penentu. Ketika ini tidak dicegah, maka demokrasi hanya akan menjadi milik pemilik modal yang mendistorsi makna demokrasi itu sendiri,” ungkap Busyro dalam acara Diskusi Publik “Pemilu Berintegritas” di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Pernyataan Busyro tersebut dikeluarkan menanggapi keputusan Bawaslu yang meloloskan 12 mantan narapidana korupsi sebagai caleg di Pileg 2019.

Busyro menilai bahwa demokrasi sebagai rule of law sistem negara Indonesia bertumpu pada check and balance, sehingga dimaknai tidak sekadar pada aspek prosedural semata, tetapi semestinya juga mengandung muatan-muatan dimensi moralitas. Keputusan Bawaslu meloloskan caleg mantan narapidana korupsi dianggapnya mencederai dimensi moralitas demokrasi.

“Bawaslu bersama KPU seharusnya menjadi lembaga yang memiliki misi dan visi yang substansinya sama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Busyro menilai bahwa keputusan Bawaslu tersebut semakin menjadi bukti bahwa level demokrasi di Indonesia masih bersifat transaksional.

“Demokrasi transaksional menghasilkan pejabat pusat dan pejabat daerah yang mengalami krisis sebagai pemimpin, dampaknya yaitu rakyat kehilangan haknya untuk mendapatkan pemimpin yang berintegritas. Rakyat kita menderita karena dipimpin oleh mereka yang memiliki track record, kepekaan sosial, dan intelektualnya yang parah,” papar Busyro.

“Ketika terpilih, justru mereka menunjukkan keasliannya. Nah, dengan kepekaan sosial yang seperti itu, bagaimana demokrasi bisa diproseskan dalam semua kebijakan pemerintahan? Ketika UU ini dijarah, di dalam proses-proses yang begitu itu dia mengalami beban moral, menjadi napi namun kemudian dipilih lagi.  maka yang terjadi adalah tragedi,” imbuhnya.

Diskusi yang diadakan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) bersama Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut, menurut Busyro dilakukan dalam rangka ikhtiar mencari solusi terbaik yang mampu memberikan makna pada demokrasi yang mestinya ditegakkan dengan segala upaya.

Sebagai pembicara, hadir beberapa aktivis dan tokoh seperti Titi Anggraini (Perludem), Ahmad Fanani (Wakil Ketua Madrasah Anti Korupsi), Donal Fariz (ICW), Arif Zulkifli (Tempo) dan beberapa lainnya.

Pengamat : Narasi Bodoh Kalau Apa-apa Ditunggangi HTI

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pengamat intelijen dan kontra terorisme Harits Abu Ulya merasa heran dengan adanya pihak yang mengaitkan apa-apa dengan HTI yang saat ini sudah dibubarkan.

Menurutnya, HTI atau bahkan ISIS yang dikaitkan dengan beberapa gerakan, salah satunya 2019 ganti presiden adalah narasi yang bodoh.

“Itu narasi (maaf) dunggu  (bodoh)& hoaxs. Narasi #2019 ganti presiden disebut ISIS atau HTI akan berkuasa,” kata Harits Abu Ulya kepada Jurnalislam.com, Selasa (4/9/2018).

Peneliti gerakan ISIS dan HTI ini justru menantang para pihak yang masih mengaitkan HTI dan ISIS di balik gerakan  ganti presiden untuk berdebat secara terbuka.

“Siapapun kaum yang nalarnya kerdil dan pandir tapi merasa paham ISIS dan HTI bisa coba hadapin saya mujadalah/berdebat secara terbuka. Biar saya buka hakikat posisi HTI & ISIS dalam kontestasi 2019,” pungkasnya.

Maneger Nasution : Penolakan UAS Rugikan Pendukung Penguasa

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Eks Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Maneger Nasution menyatakan ancaman yang diterima Ustaz Abdul Somad (UAS) yang berakibat pembatalan ceramahnya di beberapa daerah Jateng dan Jatim tidak sejalan dengan iklim demokrasi yang sedang kita bangun.

“Ancaman seperti ini justru merugikan pemimpin berkuasa dan tidak menggambarkan cara mendukung yang baik dan benar,” katanya kepada Jurnalislam.com, Selasa (4/9/2018).

Menurutnya, meskipun berbeda pilihan tetapi harus saling menghargai dan menghormati kebebasan berpendapat. Bukan malah mengancam. Selain itu, pembiaran terhadap ancaman yang diterima UAS tidak menunjukkan netralitas aparat dalam mengayomi warga negara.

Lelaki yang juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi dan Pendidikan HAM Universitas Muhammadiyah Prof DR. HAMKA Jakarta meminta UAS untuk melaporkan dugaan intimidasi itu kepada Kepolisian Negara.

“Ini untuk melihat aparat keamanan akan bertindak adil atau tidak,” pungkasnya.

Seperti diketahui, UAS melalui akun Instagram pribadinya memposting pemberitahuan pembatalan ceramahnya di beberapa daerah di Jateng dan Jatim.

Jalaluddin Haqqani, Tokoh Senior Taliban Tutup Usia

Redaktur: Deddy Purwanto

AFGHANISTAN (Jurnalislam.com) – Taliban hari Selasa (4/9/2018) mengumumkan bahwa Jalaluddin Haqqani, pendiri Jaringan Haqqani dan pemimpin senior Imarah Islam Afghanistan, meninggal dunia karena komplikasi penyakit yang panjang. Kematian Jalaluddin hanya akan berdampak kecil pada Taliban karena putranya, Sirajuddin, telah terbukti bertindak sebagai pemimpin dan penerus yang sangat efektif.

Pengalaman Jalaluddin dalam jihad membentang empat dekade. Dia berjuang melawan Soviet, menjabat sebagai Menteri Perbatasan selama pemerintahan Taliban di Afghanistan dari 1996-2001, merupakan anggota Dewan Syura Taliban , atau badan pemerintahan, dan ayah dari beberapa putra yang berusaha mengikuti jejaknya. Satu putra, Sirajuddin, bertugas sebagai wakil Amir dan komandan militer Taliban. Seorang yang lain, Badruddin, yang merupakan komandan militer Jaringan Haqqani, gugur dalam serangan pesawat tak berawak AS di Pakistan.

“Menteri Perbatasan selama pemerintahan Imarah Islam dan anggota Dewan Pimpinan, Al-Haj Mawlawi Jalaluddin Haqqani yang terhormat telah meninggal setelah pertempuran panjang melawan penyakit,” menurut pernyataan yang dirilis oleh juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid.

Jalaluddin adalah sosok yang dihormati di dunia jihadis. Dia terkait erat dengan al Qaeda dan sejumlah kelompok jihadis yang beroperasi di Pakistan dan Afghanistan. Dia juga memiliki ikatan yang luas dengan pendonor kaya di negara-negara Teluk.

Jalaluddin juga berperan dalam menengahi perselisihan antara berbagai faksi jihad di wilayah Afghanistan-Pakistan. Setelah kontroversi atas kematian Syeikh Mullah Omar (pemimpin Taliban yang disembunyikan kematiannya selama dua tahun sebelum terungkap), Jalaluddin menggunakan pengaruhnya dan mendukung Mullah Mansour, pengganti Omar. Jalaluddin juga membawa faksi-faksi yang memisahkan diri dari Taliban kembali bergabung.

Baca juga:  

Taliban, dalam pernyataannya saat mengumumkan kematian Jalaluddin, mengakui perannya dalam menjaga Taliban tetap utuh.

“Tindakan dan eksploitasi Sahib Haqqani dan upaya tak kenal lelahnya untuk menjaga Imarah Islam tetap bersatu dalam menghadapi invasi Amerika adalah bab emas sejarah yang akan selamanya membuat bangga generasi masa depan Islam,” kata pernyataan itu.

Sebagai pendiri Jaringan Haqqani, Jalaluddin menempatkan jaringan jihad di wilayah yang mencakup Afghanistan dan Pakistan. Dia memegang pengaruh yang cukup besar dalam wilayah kesukuan Pakistan, di mana Sirajuddin terus melakukannya hingga hari ini. Direktorat Intelijen Antar-Dinas Pakistan memiliki hubungan dekat dengan Jalaluddin, dan juga mempertahankan hubungan dekat dengan Sirajuddin.

Baca juga: 

Pemerintah AS telah mendaftarkan Jaringan Haqqani sebagai entitas teroris dan menunjuk 13 pemimpin Jaringan Haqqani sebagai teroris global, sambil mencatat hubungan mereka dengan Al-Qaeda. Namun, tidak dapat dijelaskan, Jalaluddin tidak pernah terdaftar sebagai teroris.

Ketika banyak analis menyatakan bahwa Jaringan Haqqani menjadi entitas terpisah dari Taliban, Sirajuddin dan putranya pergi keluar dari jalan mereka untuk menghilangkan gagasan itu. Pada tahun 2008, Jalaluddin menyampaikan masalah tersebut, dengan mengatakan bahwa “semua mujahidin yang melancarkan jihad berada di bawah kepemimpinan Amir Mukminin Mullah Muhammad Umar Mujahid melawan penjajah Amerika dan antek-antek mereka.”

“Tidak ada krisis (pembagian) di bawah nama-nama moderat atau ekstrim di kalangan Mujahidin,” lanjut Jalaluddin. “Mereka semua bertarung di bawah kepemimpinan yang bersatu.”

Taliban juga membantah ada pemisahan antara mereka dan Jaringan Haqqani. Pada September 2012, Taliban merilis pernyataan di situs webnya yang menyatakan bahwa “tidak ada entitas atau jaringan terpisah di Afghanistan dengan nama Haqqani.”

Baca juga: 

Taliban, yang mengakui Jalaluddin sakit dan terbaring di tempat tidur selama beberapa tahun, telah mempersiapkan untuk kematiannya dan menyiapkan penerusnya. Sirajuddin telah mengelola operasi harian Jaringan Haqqani selama beberapa tahun dan telah meningkat ke tingkat atas kepemimpinan Taliban.

Sejak Sirajuddin diangkat menjadi komandan militer dan wakil Amir setelah kematian Mullah Omar, Taliban telah melancarkan perjuangan yang sangat sukses di Afghanistan; Taliban saat ini lebih kuat dari titik mana pun sejak invasi AS pada 2001. Jaringan Haqqani, di bawah kepemimpinan Sirajuddin, tetap utuh di Waziristan Utara, meskipun ada tekanan besar dari AS terhadap pemerintah Pakistan untuk membongkarnya.

‘Penolakan Dakwah Ustaz Abdul Somad Sudah Kelewatan’

Redaktur: Mazaya

BANDUNG (Jurnalislam.com)—Senator atau Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, penolakan UAS dengan alasan yang mengada-ngada dan sangat tendensius kepada pribadi UAS sebagai pendakwah, sudah kelewat batas. Terlebih semua pelarangan ini disertai ancaman dan intimidasi.

 

“Alasan penolakan UAS itu kan seperti kaset rusak. Itu-itu saja yang dijadikan alasan. Tuduhan bahwa UAS hanya dijadikan domplengan oleh ormas radikal sangat tidak masuk akal dan merendahkan nalar umat dan jamaah yang mengundang UAS berceramah. Saya rasa ini sudah kelewatan dan preseden yang tidak baik bagi negeri ini,” ujar Fahira di sela-sela kunjungan kerja di Palembang (3/9) dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnalislam.com.

 

Menurut Fahira, selama 20 tahun usia reformasi, baru beberapa tahun belakangan ini, pelarangan, ancaman, dan intimidasi tidak hanya terhadap kegiatan dakwah tetapi juga terhadap berbagai kegiatan menyuarakan aspirasi begitu masif terjadi. Ada semacam ‘bola salju’ yang menggelinding ke tengah masyarakat bahwa semua yang kritis kepada Pemerintah dianggap radikal, diragukan nasionalismenya, bahkan dianggap anti NKRI dan Pancasila.

 

“Jika dicermatinya temanya selalu sama. Saya Pancasila dan cinta NKRI. Sementara yang berbeda pandangan adalah radikal dan anti Pancasila. Paradigma seperti ini menyebar ke tengah-tengah masyarakat. Bagi saya ini ‘tidak sehat’ bagi demokrasi dan masa depan bangsa ini,” papar Senator Jakarta ini.

 

Sebagai informasi, lewat akun facebook dan instagram resminya UAS mengumumkan bahwa karena kerap mendapat ancaman, intimidasi dan pembatalan ketika ingin menyampaikan tausiah di beberapa daerah seperti di Grobogan, Kudus, Jepara dan Semarang, UAS akhirnya membatalkan rencana ceramah dalam tiga bulan ke depan di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta.

 

Padahal, UAS, dalam setiap ceramahnya selalu menyebarkan pesan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin dan pentingnya persatuan sehingga kerap diundang berbagai institusi pemerintahan, polisi, dan TNI. Selain itu, UAS pernah diundang ceramah di depan Wapres, Wakapolri, Kepala BIN, KSAD, bahkan pernah satu panggung dan berdiskusi dengan Kapolri di sebuah acara kajian di stasiun TV swasta. Bahkan, terakhir UAS memberikan tausiyah dalam acara syukuran dan doa bersama menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Ke-73 MPR RI.

 

“Menuduh UAS didomplengi kelompok radikal, sama artinya menafikan dan tidak menganggap tokoh-tokoh penting dan institusi negara yang pernah mengundang UAS,” pungkas Fahira.

 

Rusia Gempur Idlib, AS Ajak Turki Kerja Sama

Redaktur: Deddy Purwanto

ANKARA (Jurnalislam.com) – Kedutaan AS pada hari Selasa (4/9/2018) menegaskan kembali keprihatinannya atas serangan militer Rusia dan rezim Nushairiyah Suriah di Idlib.

“Serangan militer Suriah di Idlib akan menjadi eskalasi konflik Suriah yang akan membahayakan nyawa tim medis (kemanusian) dan warga sipil Suriah, menghancurkan infrastruktur sipil, membahayakan prospek untuk penyelesaian politik di Suriah, mendorong terorisme, dan membahayakan stabilitas regional,” Misi AS di Turki mengatakan di Twitter.

Baca juga: 

“Utusan Khusus AS untuk Suriah, James Jeffrey bertemu dengan rekan-rekan Turki untuk membahas peran baru mereka dan menggarisbawahi pentingnya melanjutkan kerjasama AS – Turki dalam menyelesaikan konflik Suriah dengan cara yang konsisten dengan UNSCR 2254,” tambahnya, lansir Anadolu Agency.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu dan Menteri Pertahanan Nasional Turki Hulusi Akar pada hari Selasa bertemu Jeffrey di Ankara.

Baca juga: 

“Dia memuji pemerintah Turki dan warganya atas belas kasihan mereka bagi penduduk yang terkena dampak konflik Suriah,” katanya.

Pada hari Selasa, pesawat-pesawat tempur Rusia membom beberapa daerah di Idlib, meningkatkan kekhawatiran akan serangan besar oleh pasukan rezim Assad dan sekutu-sekutunya.

Baca juga: 

KTT trilateral Turki, Rusia dan Iran di Suriah dijadwalkan Jumat, dengan partisipasi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Iran Hassan Rouhani.

Terkait Idlib, PBB Mohon Turki dan Rusia Berdialog

Redaktur: Deddy Purwanto

ANKARA (Jurnalislam.com) – Utusan khusus PBB untuk Suriah desak para pemimpin Rusia dan Turki pada hari Selasa (4/9/3028) untuk berdialog guna menghasilkan solusi bagi Idlib Suriah.

“Kepada Presiden [Vladimir] Putin dan Presiden [Recep Tayyip] Erdogan, Anda adalah orang-orang, yang sebenarnya mampu berbicara satu sama lain, melakukan percakapan telepon, mengatur formula guna menemukan akhir dari bahaya mengerikan itu untuk tidak menjadi yang terburuk,” kata Staffan de Mistura pada konferensi pers di Kantor PBB di Jenewa.

“[sebuah] percakapan telepon antara Anda berdua akan membuat perbedaan besar bahkan melebihi Teheran,” tambahnya, lansir Anadolu Agency.

Pembicaraan tentang Suriah di ibukota Iran akan diadakan 7 September antara Iran, Rusia dan Turki.

Baca juga: 

De Mistura mengatakan situasi di Idlib harus dievaluasi secara hati-hati dalam hal politik dan militer dan solusi berkelanjutan bukan tidak mungkin karena pertemuan empat mata Erdogan dan Putin akan efektif.

“Di masa lalu sering terjadi upaya menemukan solusi yang masuk akal, logis, dan tidak dramatis. Itulah mengapa saya mendesak mereka [untuk berbicara],” katanya.

Prioritas dalam Idlib adalah untuk melindungi warga sipil, yaitu wanita, pria, guru, staf medis, insinyur, menurut de Mistura, karena anak-anak telah terperangkap dalam hal yang tidak diketahui.

Baca juga: 

Sebelumnya di hari Selasa, de Mistura mengadakan konferensi pers di Jenewa, di mana dia mengatakan PBB khawatir tentang kemungkinan operasi militer di Idlib oleh rezim Syiah Assad dan pendukungnya.

Penduduk sipil di provinsi Idlib di barat laut Suriah, khawatir akan kemungkinan serangan oleh rezim Syiah dan sekutu-sekutunya, dan mengharapkan Turki untuk memastikan keamanan kawasan itu.

Warga mendesak Turki untuk meningkatkan jumlah titik pengamatan di daerah itu dengan maksud melindungi warga sipil dari serangan yang mereka yakini sudah dekat.

Terletak di dekat perbatasan Turki, Idlib adalah rumah bagi lebih dari 3 juta warga Suriah, banyak di antaranya melarikan diri dari kota-kota lain setelah serangan oleh pasukan rezim Nushairiyah.

Pada bulan Mei, Idlib ditetapkan sebagai “zona de-eskalasi” – di mana tindakan agresi secara tegas dilarang – sebagai bagian dari pembicaraan perdamaian yang masih berlangsung di ibukota Kazakhstan Astana.

Rusia Bombardir Idlib, Warga Sipil Desak Turki Tingkatkan Keamanan

Redaktur: Deddy Purwanto

IDLIB (Jurnalislam.com) – Warga sipil yang tinggal di provinsi Idlib di barat laut Suriah, yang khawatir akan kemungkinan serangan oleh rezim Syiah Nushairiyah Assad dan sekutu-sekutunya, mengharapkan Turki memastikan keamanan kawasan itu.

Penduduk Idlib mendesak Turki untuk meningkatkan jumlah titik pengamatan di daerah itu demi melindungi warga sipil dari serangan yang mereka yakini sudah dekat.

Berbicara kepada Anadolu Agency pada hari Selasa (4/9/2018), penduduk Idlib, Abdurrahman – yang menolak memberikan nama belakangnya karena alasan keamanan – mengatakan serangan besar oleh rezim kemungkinan akan mendorong keluarnya pengungsi baru.

“Tapi menurut saya oposisi di Idlib, yang menolak untuk berdamai dengan rezim, akan mampu mengusir setiap serangan seperti itu,” katanya.

Baca juga: 

“Saya berharap Turki memberi mereka dukungan yang memadai dalam hal ini,” tambahnya.

Ahmad Allush, warga sipil lain dari Idlib, mengatakan serangan besar oleh rezim dan sekutunya akan mendorong sejumlah pengungsi untuk melarikan diri ke Turki.

“Situasinya serius. Beberapa orang di kawasan itu menolak untuk berdamai dengan rezim,” katanya.

“Saya berharap Turki akan membantu Idlib menjadi kota perdamaian dan keamanan tanpa konflik bersenjata,” tambahnya.

Saed Saed, penduduk lokal lainnya, mengatakan oposisi akan dipaksa membalas jika pasukan rezim menyerang Idlib.

“Saya tidak berpikir rezim akan menyerang wilayah itu karena 1.000 pejuang sedang menunggu mereka,” katanya.

Baca juga: 

“Namun, saya berharap Turki akan mendirikan pos pengamatan baru untuk mengakhiri pemboman Hama utara dan membantu dewan sipil lokal dengan memasuki wilayah seperti yang terjadi di Afrin dan Jarabulus,” tambahnya.

Ali Hajji, yang baru-baru ini melarikan diri ke Hama utara dan mengambil tempat perlindungan di Idlib, menekankan pentingnya strategis kawasan itu bagi Turki.

“Jika rezim berhasil mengusai Idlib, penyeberangan perbatasan Bab al-Hawa, Afrin dan Jarabulus, maka mereka akan menyerahkan daerah tersebut kepada kelompok teroris PKK,” katanya, mendesak Turki untuk mengatur lebih banyak pos pengamatan untuk mencegah kemungkinan semacam itu.

Baca juga:  Analisis: Turki Perhitungkan Kekuatan Hayat Tahrir al Sham di Idlib

Terletak di dekat perbatasan Turki, Idlib adalah rumah bagi lebih dari tiga juta warga Suriah, banyak di antaranya melarikan diri dari kota-kota lain menyusul serangan sebelumnya oleh pasukan rezim Syiah Assad.

Pada bulan Mei, Idlib ditetapkan sebagai “zona de-eskalasi” – di mana tindakan agresi secara tegas dilarang – sebagai bagian dari pembicaraan perdamaian yang masih berlangsung di ibukota Kazakhstan Astana.

Jet-jet Tempur Rusia Mulai Gempur Warga Sipil di Idlib

Redaktur: Deddy Purwanto

IDLIB (Jurnalislam.com) – Pesawat tempur Rusia pada hari Selasa (4/9/2018) terus menyerang sasaran sipil dan oposisi di provinsi barat laut Idlib di Suriah.

Menurut sumber lokal, pesawat tempur Rusia menargetkan daerah pemukiman di kota Idlib barat, Jisr al-Shughur dan distrik Basanqul, Ghani, Innab, dan Sirmaniyah.

Mereka juga dilaporkan melakukan serangan di wilayah utara Hama, Zayzun.

Sumber-sumber oposisi Suriah mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa pesawat tempur militer Rusia – terbang keluar dari pangkalan udara Hmeimim – telah melakukan sedikitnya 20 serangan terpisah dalam beberapa hari terakhir.

Mustafa Haj Yusuf, seorang pejabat pertahanan sipil di Ildib, mengatakan serangan Rusia telah menewaskan sembilan warga sipil – termasuk lima anak – di Jisr al-Shughur, serta menyebabkan sedikitnya 20 orang lainnya terluka.

Baca juga: 

Pada hari Senin, Presiden AS Donald Trump memperingatkan kemungkinan serangan terhadap Idlib oleh rezim Assad, mendesak Iran dan Rusia untuk tidak mengambil bagian dalam serangan itu, yang katanya akan menjadi “kesalahan kemanusiaan besar”.

Trump tweeted: “Presiden Bashar al-Assad dari Suriah tidak boleh sembarangan menyerang provinsi Idlib. Orang-orang Rusia dan Iran akan membuat kesalahan kemanusiaan besar jika mengambil bagian dalam potensi tragedi kemanusiaan ini.”

Pada hari Selasa AS mengatakan bahwa mereka “memantau dengan cermat” situasi di Idlib, mencatat “jutaan warga sipil tak berdosa berada di bawah ancaman serangan rezim Assad yang akan segera terjadi, yang didukung oleh Rusia dan Iran.”

“Kami tetap berpendirian bahwa jika Presiden Bashar al-Assad memilih untuk menggunakan senjata kimia lagi, Amerika Serikat dan sekutu kami akan merespon dengan cepat dan tepat,” kata juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders dalam sebuah pernyataan.

Dia mengatakan Washington dan sekutunya akan terus mencari “solusi diplomatik abadi untuk menyelesaikan perang di Suriah.”

Sebagai tanggapan atas tweet Trump, juru bicara kepresidenan Rusia Dmitry Peskov mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka “perlu mengatasi masalah” di Idlib, yang sekarang mewakili kubu oposisi terakhir Suriah.

Baca juga: 

Situasi saat ini di Idlib, dia menambahkan, “tetap menjadi perhatian khusus untuk Moskow, Damaskus, Ankara dan Teheran”.

Peskov melanjutkan dengan menegaskan bahwa “jihadis” telah menyerang pangkalan militer Rusia di wilayah itu dengan pesawat tak berawak, menyiratkan apa yang ia gambarkan sebagai “ancaman signifikan”.

Awal tahun ini, Idlib secara resmi ditetapkan sebagai “zona de-eskalasi” di mana tindakan agresi secara tegas dilarang.

Namun demikian, selama dua bulan terakhir, provinsi ini tetap menjadi target serangan udara yang sering dilakukan oleh Rusia dan rezim Syiah Nushairiyah Assad.