Peserta Jalan Sehat Diimbau Tak Pakai Atribut #2019GantiPresiden

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SOLO (Jurnalislam.com) – Humas panitia Jalan Sehat Warga Solo Untuk Indonesia Berdaulat, Endro Sudarsono mengimbau peserta untuk tidak menggunakan atribut partai, kaos #2019GantiPresiden maupun kaos #Jokowi2Periode.

“Panitia sudah punya kaos sendiri tanpa ada unsur politiknya,” kata Endro kepada wartawan di Masjid Baitussalam Tipes, Solo (6/9/2018).

Endro menyampaikan, pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat dan Satpol PP. Panitia juga mempersilahkan aparat keamanan untuk bertindak jika ada peserta yang melakukan pelanggaran.

“Aturan sudah kita tegakan, aturan sudah kita sampaikan, hal hal yang menyangkut melanggar aturan CFD, nanti kita kordinasi dengan Satpol PP, kalau itu dianggap berbau politik silahkan disikapi oleh Satpol PP, kalau itu menyangkut pidana kita serahkan ke pihak aparat,” ungkap ustaz Endro.

Namun demikian, kata ustaz Endro, panitia berjanji tidak akan melakukan persekusi dan main hakim sendiri jika ada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dalam acara tersebut.

“Kita sifatnya hanya mengimbau, kordinasi dengan Satpol PP dan kepolisian, kita sifatnya persuasif, jadi tidak mengeksekusi maupun memperkusi mereka yang dianggap berbeda maupun melanggar aturan. Himbauan masyarakat jelas, kita tidak memberikan ruang untuk melanggar aturan,” jelasnya.

Jalan Sehat dijadwalkan dimulai pukul 06.00 WIB. Para peserta akan start dari Kota Barat kemudian menunju Gendengan, Sami Luwes, Monumen Pers dan ke arah barat untuk kembali ke Kota Barat. Jalan sehat juga akan melewati gelaran CFD di Jalan Slamet Riyadi.

Selain Jalan Sehat Haornas Solo Raya, Pemkot Surakarta juga akan mengelar Porwaso di Lapangan Kota Barat dan parade menyambut para atlet Asean Games.

Panitia Tegaskan Jalan Sehat Umat Islam Tetap 9 September di Kota Barat

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SOLO (Jurnalislam.com) – Panitia Jalan Sehat Haornas Umat Islam Solo Raya menegaskan, acara tersebut akan tetap digelar sesuai jadwal, yaitu 9 September 2018 di jalan Doktor Moewardi samping Masjid Kota Barat Surakarta. Hal itu disampaikan Ketua Panitia, Ustaz Dadyo Hasto kepada wartawan di Masjid Baitussalam Tipes, Solo hari ini, Kamis (6/9/2018).

Ustaz Hasto menjelaskan, dalam hal ini panitia berpedoman pada Undang-undang nomor 9 tahun 1998  tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Informasi Telegram Mabes Polri nomor : 1852/Vlll/2018 dan memperhatikan surat pemberitahuan yang telah diserahterimakan kepada pihak aparat.

“Kita sudah menyerahkan surat pemberitahuan kepada Kapolsek Banjarsari tanggal 17 Agustus 2018, Kapolresta Surakarta tanggal 17 Agustus 2018, dan Kapolda Jateng tanggal 20 Agustus 2018 . Koordinasi teknis kepada Intelkam Polresta Surakarta tanggal 31 Agustus 2018,” terang Ustadz Hasto.

“Untuk itu, panitia memutuskan, Acara Jalan Warga Solo untuk Indonesia Berdaulat tetap diselenggarakan pada hari Ahad, 9 September 2018 pukul 06.00 WIB dengan start di sekitar Masjid Kota Barat,” tandasnya.

Sementara itu, Humas Panitia, Endro Sudarsono kembali menegaskan, bahwa kegiatan jalan sehat Haornas Solo Raya itu tidak memerlukan ijin dari pihak aparat. Meski menggunakan fasilitas umum, itu menjadi tugas aparat kepolisian untuk mengamankan kegiatan tersebut.

“Tidak ada isilah larangan dan tidak ada istilah tidak ada ijin, jadi tidak menerbitkan surat rekomendasi,” ungkap Endro.

“Kalau di jalan itu tidak perlu ijin jalan, kalau semacam demo ada ijin keramaian nanti nggak ada demo, nah nanti kemunduran bagi bangsa ini, sementara pemerintah perlu saran dan masukan, nanti demo nggak ada lagi,” pungkasnya.

Waspada Syiah, PAS Jabar : Umat Islam Wajib Tolak Perayaan Hari Asyura

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Ketua Pembela Ahlu Sunnah (PAS) Jawa Barat, Ustadz Roinulbalad, mengimbau agar umat Islam untuk mewaspadai gerakan kelompok Syiah. Ia menuturkan, Syiah adalah faham yang telah menyimpang dari ajaran Islam.

Pernyataan itu merujuk pada Keputusan Rakernas Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 7 Maret 1984 yang salah satu poinnya menyatakan bahwa faham Syiah berbeda dengan ahlusunnah dan wajib diwaspadai.

Dalam Fatwa MUI tahun 1984 poin pertimbangan nomor tiga menyatakan bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut paham Sunni (Ahlu Sunnah wal Jama’ah) yang tidak mengakui dan menolak paham Syiah secara umum dan ajarannya tentang nikah mut’ah secara khusus.

“Kan sudah jelas bukunya sudah banyak disebarkan juga, kita implementasi di lapangan tentunya mengawal pernyataan dari Majelis Ulama itu,” kata ustaz Roin saat ditemui Jurnalislam.com di Masjid Istiqomah Jalan Taman Citarum No.1, Kota Bandung, Rabu (6/9/2018).

Penganut faham Syiah merayakan hari Asyura di Stadion Sidolig, Bandung tahun 2015. FOTO: Jurniscom

Oleh sebab itu, kata dia, pihaknya akan bertindak jika ada kegiatan-kegiatan yang berbau penyebaran ajaran Syiah di tengah umat Islam.

“Jadi himbauannya dari MUI untuk mewaspadai, dan bentuk kewaspadaan itu kalo ada acara-acara (Syiah-red) itu tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.

Baca juga: Acara Asyura Syiah di Sidolig Ternyata Tak Kantongi Izin Kepolisian, IJABI Berbohong?

Ditanya tentang perayaan Hari Asyura Syiah yang masih dilakukan setiap tanggal 10 Muharam di beberapa kota, Ustadz Roin menegaskan, umat Islam wajib melakukan penolakan.

“Kita lihat saja kalau mereka mau mengadakan acara Asyura Syiah tentu kita menolak. Jadi ini bukan kewajiban lembaga ya, tapi individu,” ujar dia.

“Jadi umat Islam yang masih punya akidah ahlu sunnah wal jamaah yang lurus pasti dia akan turun menolak Asyura itu,” tandasnya.

Perusahaan Pertahanan Turki dan PT Pindad Siap Produksi Massal Tank MT KAPLAN

Redaktur: Deddy Purwanto

TURKI (Jurnalislam.com) – Sebuah tank militer kelas menengah yang dikembangkan bersama oleh perusahaan pertahanan yang berbasis di Turki dan mitranya di Indonesia siap untuk produksi massal, menurut Anadolu Agency.

Direktur Jenderal FNSS Savunma Sistemleri  Turki Nail Kurt mengatakan dalam sebuah wawancara pada hari Rabu (5/9/2018) bahwa tank MT KAPLAN berhasil lulus tes kualifikasi yang diperlukan di Indonesia.

“Tank itu berhasil dalam tes yang dilakukan untuk mengukur daya tahan dan tembakan, yang dilaksanakan selama hampir tiga bulan,” kata Kurt.

Baca juga: 

Kurt mencatat bahwa tank berbobot 30 hingga 35 ton tersebut dibangun di atas model proyek yang disepakati oleh PT Pindad di Indonesia, untuk memenuhi kebutuhan negara akan tank berbobot menengah.

“Ada rencana untuk mengubahnya menjadi proyek produksi, kita sekarang dalam fase itu. Anggaran lima tahun akan ditetapkan setelah 2019. Total kebutuhan adalah antara 200-400 unit, kita berbicara tentang jumlah yang sangat serius.”

Kurt mengatakan mereka berharap untuk menandatangani kontrak ekspor pada 2019, menambahkan bahwa kedua negara akan berkontribusi sama terhadap proses manufaktur.

Dia mengatakan “pesanan kecil” sejumlah 20-25 tank dapat diambil bahkan pada 2018.

Kurt menunjukkan bahwa tank kelas menengah memiliki keunggulan penting seperti penempatan yang mudah dan biaya operasi rendah, menambahkan bahwa mereka saat ini sedang bernegosiasi dengan “tiga atau empat negara”.

Amerika Perintahkan Israel Serang Iran di Irak

Redaktur: Deddy Purwanto

PALESTINA (Jurnalislam.com) – AS dilaporkan telah memerintahlan Israel untuk tidak menyerang target Iran di Irak, menurut media Israel.

Pejabat AS dilaporkan memberi tahu orang Israel “tolong tinggalkan Irak untuk kami”, saluran Israel 1 melaporkan Selasa (4/9/2018) malam, lansir Anadolu Agency.

Klaim itu muncul di tengah laporan bahwa Iran telah mengerahkan baterai rudal balistik di Irak yang dapat mencapai Israel.

Baca juga: 

Pada hari Senin, Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman mengisyaratkan bahwa Israel dapat menyerang sasaran Iran di luar Suriah.

“Kami tidak membatasi diri ke Suriah. Seharusnya semua sudah mengerti,” kata Lieberman.

Dalam beberapa bulan terakhir, Israel mengaku telah menyerang sejumlah sasaran Iran di dalam Suriah yang dilanda perang, di mana pasukan Iran mendukung pasukan rezim Suriah melawan kelompok oposisi.

Bersama Pasukan Rezim Assad Garda Revolusi Syiah Iran Dikerahkan ke Idlib

Redaktur: Deddy Purwanto

SURIAH (Jurnalislam.com) – Sebuah sumber telah mengkonfirmasi kepada Al Arabiya Inggris bahwa pasukan Iran telah dikerahkan ke Idlib untuk bertempur bersama pasukan rezim Syiah Assad di kubu oposisi besar terakhir Suriah.

Sumber itu mengatakan ada jaminan kepada para pemimpin Pengawal Revolusi Iran bahwa operasi akan dimulai dalam beberapa hari setelah Rusia memulai serangan udara di provinsi itu.

Baca juga: 

Sumber itu tidak menyebutkan jumlah pasukan Iran, tetapi menegaskan bahwa ratusan pasukan Garda Revolusi dan  milisi Syiah Basij tiba di Suriah pada hari Rabu (5/9/2018).

Kedatangan pasukan ini berbarengan dengan pertemuan puncak mengenai Suriah yang akan diadakan di ibukota Iran Teheran dengan dihadiri para pemimpin Rusia, Turki dan Iran.

Baca juga: 

Militer Rusia pada hari Rabu mengkonfirmasi serangan udara terhadap kelompok bersenjata  terakhir Suriah, Idlib dengan pesawat tempur yang menargetkan Hayat Tahrir al Sham (HTS) pada hari Selasa.

“Empat pesawat dari kelompok Rusia di pangkalan udara Hmeimim melibatkan senjata presisi tinggi pada objek milik kelompok  HTS di provinsi Idlib,” jurubicara militer Rusia Igor Konashenkov mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Baca juga: 

Mujahidin Suriah
Mujahidin Suriah

FKMPKB Solo Laporkan Anggota DPRD Atas Dugaan Penodaaan Agama

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SOLO (Jurnalislam.com) – Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Kemaslahatan Beragama (FKMPKB) Kota Surakarta melaporkan Badan Kehormatan DPRD Solo, Maryuwono ke Mapolres Surakarta, Rabu (5/9/2018) siang.

Politisi PDIP itu dianggap melakukan penodaan agama terkait munculnya spanduk provokatif mengatasnamakan dirinya dan ‘Laskar Asu’. Kasus berawal pada 28 Agustus 2018 lalu seorang anggota FKMPKB melihat spanduk berwarna latar merah itu dipasang di Timur Keraton Mangkunegaran, Solo.

“Dalam tulisan itu berbunyi ‘Kami mencari saudara bukan musuh, tapi kalau saudara datang dengan membawa pedang kami tidak akan lari’, nah di dalam Islam itu laskar itu tentara, dan ndak ada tentara asu (anjing-red), tentara ya manusia, menurut saya itu sebuah penghinaan,” kata salah satu pelapor, Dr Muhammad Taufik kepada wartawan di Mapolresta Surakarta, Rabu (5/9/2018).

Menurutnya, spanduk tersebut menggambarkan Kota Solo sedang tidak kondusif dengan rencana Aksi Jalan Sehat Umat Islam pada 9 September nanti. Seolah-olah akan ada Aksi 9 September itu adalah ancaman perang.

“Penggunaan kata ‘Laskar Asu’ ini bisa ditafsirkan sebagai sebuah sindiran yang ditujukan kepada umat Islam, dimana selama ini kata Laskar itu biasa digunakan untuk aktivitas kegiatan perjuangan umt Islam. Ini samal halnya merendahkan harkat martabat manusia,” kata Taufik.

Spanduk provokatif yang mengatasnamakan anggota DPRD Kota Solo

Atas perbuatannya, kata Taufik, terlapor dapat diduga melanggar pasal 156, pasal 156a, dan pasal 157 KHUP tentang pernyataan perasaan kebencian, permusuhan, penghinaan, dan jika itu dilakukan dengan sengaja maka terlapor dapat dijatuhi hukuman pindana penjara selama-lamanya lima tahun.

“Kalaupun orang yang disebut di situ merasa tidak berbuat, kan seharusnya membuat laporan polisi, tapi sampai hari ini kan ndak,” imbuh Muhammad Taufik yang juga Ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Cabang Solo itu.

Taufik khawatir, spanduk tersebut akan memicu konflik sebagaimana pada tahun 1999 – 2000, pada saat PDIP menang tapi presidennya bukan Megawati. Kerusuhan itu, lanjut Tauufik, diawali dengan spanduk-spanduk provokasi.

“Nah ini mirip, kami berfikir, supaya tidak terulang kerusuhan Rabu kelabu, sebagaimana dulu terjadi pembakaran Balaikota, pembakaran gedung BCA, penyerangan blok di LP, pembakaran kelurahan di Tirtonadi itu tidak terjadi,” ungkapnya.

FKMPKB bersama elemen umat Islam Solo di Mapolresta Surakarta. FOTO: Arie/Jurniscom

Untuk itu, FKMPKB Solo bersama elemen masyarakat dan umat Islam meminta aparat agar segera merespon laporan tersebut untuk segera memeriksa terlapor.

“Maka yang bikin spanduk harus ditangkap terlebih dahulu, kalau ndak ini nanti membuat estalasi yang berkepanjangan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dalam surat laporan, tokoh pendiri LBH MEga Bintan, Mudrick M Sangiode turut menyertakan tanda tangan sebagai pelapor.

Turki Kecam Keras Rusia atas Serangan di Idlib

Redaktur: Deddy Purwanto

ANKARA (Jurnalislam.com) – Turki menyampaikan kecaman kerasnya kepada Rusia atas serangan baru-baru ini di Idlib Suriah, kata menteri luar negeri Turki, di hari Rabu (5/9/2018).

“Setelah serangan itu, institusi kami [Turki dan Rusia] saling menghubungi. Kami mengatakan kepada mereka bahwa ini salah,” kata Mevlut Cavusoglu pada konferensi pers dengan timpalannya dari Jerman, Heiko Maas, lansir Anadolu Agency.

Serangan itu ditujukan untuk “menguasai Idlib”, yang dikatakan Cavusoglu “membawa risiko serius” dan “akan menjadi bencana dari banyak sudut”.

“Keinginan rezim untuk menyerang dan menguasai Idlib tampak jelas,” tambahnya.

Cavusoglu mengatakan Rusia dan Iran adalah penjamin rezim Assad dan Turki terus berhubungan dengan kedua negara ini.

Dia mengatakan Turki tidak membawa kelompok radikal ke Idlib dan mempertanyakan mengapa kelompok-kelompok itu dibawa ke Idlib bersama dengan senjata mereka dari Aleppo, Ghouta Timur dan Homs.

Baca juga: 

“Rencana itu sudah jelas sejak awal. Kelompok-kelompok ini akan pergi ke sana dan kemudian, dengan beralasan karena keberadaan kelompok-kelompok di sana, mereka [rezim Assad] akan menyerang untuk menangkapnya,” jelas Cavusoglu.

Dia menambahkan bahwa posisi Turki dan Jerman atas Suriah dan isu-isu lainnya tumpang tindih.

Maas mengatakan mereka yang akan melarikan diri dari Idlib harus dibantu. “Kami berbicara bagaimana kami dapat membantu. Turki adalah mitra penting kami dalam masalah ini,” katanya.

Maas juga mengatakan Jerman mendukung Turki dalam KTT di Teheran dan memiliki kepentingan strategis dalam hubungan konstruktif dengan Turki.

Pesawat tempur Rusia pada hari Selasa menggempur target sipil dan oposisi di Idlib.

Baca juga: 

Terletak di dekat perbatasan Turki, Idlib adalah rumah bagi lebih dari 3 juta warga Suriah, banyak di antaranya melarikan diri dari kota-kota lain setelah serangan oleh pasukan rezim Syiah Assad.

Rezim Nushairiyah Suriah baru-baru ini mengumumkan rencana untuk meluncurkan serangan militer besar-besaran ke daerah tersebut, yang dikendalikan oleh berbagai kelompok oposisi bersenjata.

Pada hari Selasa, kepala kemanusiaan PBB Mark Lowcock memperingatkan bahwa serangan semacam itu akan mengarah pada “bencana kemanusiaan terburuk di abad ke-21”.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Iran Hassan Rouhani dijadwalkan bertemu di Teheran pada Jumat besok (7/9/2018) untuk pertemuan puncak trilateral di Suriah.

Militer Irak: Pembantaian Demonstran di Basra oleh Kelompok Tidak Dikenal

Redaktur: Deddy Purwanto

BASRA (Jurnalislam.com) – Militer Irak pada hari Rabu (5/9/2019) menyalahkan “orang bersenjata tak dikenal” atas kematian enam demonstran awal pekan ini di provinsi Basra selatan.

“Para pengunjuk rasa yang tewas kemarin di pusat kota Basra dibunuh oleh orang-orang bersenjata yang tidak dikenal di dalam mobil,” kata komandan tentara Jamil al-Shammari dalam sebuah pernyataan sehari setelah pembantaian itu, lansir Anadolu Agency.

Al-Shammari membantah laporan pasukan militer Irak menembaki demonstran di luar markas provinsi tetapi melanjutkan untuk menegaskan bahwa demonstrasi “tidak sepenuhnya berlangsung damai.”

“Pasukan militer terkejut menemukan sekelompok demonstran melemparkan bom Molotov, membakar ban dan menyerang warga,” katanya.

Baca juga: 

“Pada satu titik,” al-Shammari menambahkan, “pria bersenjata dalam kendaraan putih menewaskan sejumlah demonstran, mendorong pihak berwenang untuk memberlakukan jam malam.”

Komandan tentara mengatakan “kelompok-kelompok tertentu” – ia tidak mengidentifikasi namanya – “mempekerjakan kelompok kriminal di Basra untuk membunuh warga dan menabur perselisihan di kota”.

Pihak berwenang di Basra pada hari Selasa memberlakukan jam malam petang-hingga-fajar (dusk-to-dawn) dengan harapan meredakan ketegangan yang meningkat setelah para pengunjuk rasa menyerbu markas provinsi dan bentrok dengan pasukan militer.

Baca juga: 

Pemerintah menuduh “penyabot” di antara para pengunjuk rasa merusak properti publik, sementara demonstran menuduh pasukan militer menggunakan amunisi hidup untuk membubarkan demonstrasi damai.

Pada hari Rabu, koalisi Sairoon Irak – yang dipimpin oleh ulama pemberontak Syiah Muqtada al-Sadr – menyerukan pemecatan komandan tentara di Basra, menyalahkan mereka atas kematian.

“Pemerintah – federal dan lokal – bertugas menjaga kehidupan para demonstran dan mencegah penggunaan kekuatan yang tidak semestinya,” kata anggota Sairoon Hassan al-Akouli dalam sebuah konferensi pers di Baghdad.

Dia meminta pihak berwenang di Basra untuk memulai “penyelidikan segera” atas kekerasan baru-baru ini.

Rabu malam, sekelompok demonstran membakar bangunan kotamadya Basra, menurut sumber-sumber lokal.

Sumber mengatakan sekelompok orang yang memecahkan pengepungan militer berkumpul di depan gedung tersebut dan membakarnya.

Sejak awal Juli, provinsi selatan dan tengah mayoritas Syiah Irak, terutama Basra, telah diguncang oleh protes warga, yang pada satu titik menyebar ke ibukota.

Demonstran menuntut peningkatan layanan publik, lebih banyak kesempatan kerja dan diakhirinya korupsi pemerintah yang mereka rasakan.

Sementara itu, negosiasi tetap berlangsung atas pembentukan pemerintah negara berikutnya setelah pemilihan parlemen 12 Mei, hasil yang diperdebatkan selama beberapa bulan.

Komnas HAM : Pelarangan Makanan dari Luar Bagi Napi Adalah Pelanggaran HAM

Redaktur: Ally Muhammad Abduh
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua Bidang Internal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Hairansyah mengungkapkan bahwa larangan memberikan makanan dari luar Lapas kepada penghuni lapas adalah pelanggaran HAM.
“Melarang memberikan makanan dari luar sebenarnya itu kan nggak boleh, dia bisa diberikan (makanan dari luar), tapi kan harus ada pemeriksaan oleh pihak lapas, standarnya kan begitu,” ungkapnya ditemui di gedung Komnas HAM, Selasa (4/9/2018).

Meskipun sebuah pelanggaran HAM jika melakukan pelarangan makanan dari luar, Hairansyah mengungkapkan bahwa mungkin saja ada keadaan yang hanya pihak Lapas yang mengetahu, sehingga melarang makanan dari luar.

“Kita kembalikan lagi kepada pihak lapas sebagai pemegang otoritas di sana, bagaimana perlakuan itu, mungkin ada situasi-situasi tertentu yang mereka pertimbangkan yang lain, tapi prinsipnya sebenarnya hak dari penghuni lapas itu harus dipenuhi,” ungkapnya.

Salah satu hak para lapas yang tentunya tidak boleh dilanggar adalah hak menerima kunjungan dan mendapatkan makanan dari luar.

“Prinsip dasarnya, tidak dibenarkan untuk melarang selama masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Lapas,” ungkapnya.

Hairansyah kembali menegaskan bahwa sebuah pelanggaran HAM jika melakukan pelarangan tanpa ada kejelasan. Karena dalam konteks tahanan, seseorang punya hak mendapatkan perlakuan secara wajar dalam koridor HAM.

“Jadi kalau itu kategorinya adalah bagian dari hak yang harus dia peroleh, berarti ada pelanggaran hak. Tapi apakah hak ini berkaitan dengan HAM, tentu harus dilihat lagi, HAM nya seperti apa, misalnya menyangkut dia tidak boleh beribadah, berarti kebebasan menjalankan ibadah dihalangi, tapi untuk masalah makanan, selama dia terpenuhi di dalam tahanan, tentu makanan dari luar itu sebagai suplemen saja, penambah saja,” ujarnya.

“Hak dia terpenuhi untuk mendapat perlakuan dan makanan di dalam tahanan, bahwa kualitas makanannya seperti apa, tentu harus dilihat lagi. Apakah kemudian makanan dari luar itu kualitas makanannya tidak memenuhi ketentuan gizi atau sebagainya, bisa jadi terjadi pelanggaran hak dalam konteks makanan yang disediakan untuk penghuni lapas, tapi ketika dari luar ingin memberikan makanan tapi dilarang, tentu selama dia terpenuhi haknya di dalam lapas, maka tidak masalah. Tidak dalam kategori pelanggaran ham yang dimaksud,” lanjutnya.

Terakhir, ia kembali menegaskan bahwa ketika ada pelarangan tanpa ada alasan yang jelas, adalah pelanggaran HAM.

“Jadi selama di dalam lapas hak dia sudah terpenuhi, terkait makanan itu, dari luar itu hanya suplemen sifatnya. Karena seseorang di dalam lapas kan, jadi ada sebagian hak dia dikurangi,” tukasnya.