Muslimah Bima Peduli Bagikan Ratusan Paket Takjil Gratis

BIMA (Jurnalislam.com) – Ratusan paket takjil untuk berbuka puasa dibagikan oleh muslimah Bima peduli (MBP) di Persimpangan Pasar Bima, Kota Bima, Rabu (30/5/2018)..

Ketua Muslimah Bima Peduli (MBP) Parmila Zulfadiyanti menyatakan bahwa pembagian takjil gratis merupakan momen solidaritas bagi seorang muslim.

“Di momen bulan ramadhan ini adalah waktu yang baik untuk kita saling berbagi, dan momen ini adalah salah satu langkah dari MBP untuk berbagi sesama”.

Ia menilai mash ada masyarakat yang berbuka dengan menu sekadarnya bahkan cenderung tidak memiliki makanan untuk berbuka.

“Maka kami melakukan kegiatan ini sebagai sebuah bentuk simpatik atas masyarakat yang belum mampu sehingga mereka juga bisa menikmati momen ramadhan ini dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.

Pembagian takjil gratis rencananya akan dilakukan selama bulan Ramadhan.

“Kami ucapkan terima kasih kepada para muhsinin yang telah menginfakkan hartanya untuk kegiatan tebar takjil ini, mudah-mudahan semuanya dibalas dengan kebaikan,” pungkasnya.

Bantu Minoritas Muslim, Kapal Ramadhan ACT Bertolak ke NTT

Anggota Jurnalis Islam Bersatu (JITU) yang juga wartawan Jurnalislam.com, Ally M Abduh berkesempatan membersamai Kapal Ramadhan Aksi Cepat Tanggap (ACT) berlayar menuju desa terpencil di Indonesia Timur. Berikut liputannya:

KABUPATEN BARRU (Jurnalislam.com)–Kapal Ramadhan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dilepas menuju Nusa Tenggara Timur (NTT).

Acara pelepasan dihadiri langsung oleh Plt. Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Soni Sumarsono di Pelabuhan Garongkong, Kabupaten Barru, Sulsel, Rabu (30/5/2018).

Dalam sambutannya, Vice Presiden ACT Iqbal Setyarso mengatakan Kapal Ramadhan adalah ikhtiar menggugah kesadaran bangsa Indonesia untuk berbagi kebahagiaan dengan saudara sebangsa yang kekurangan, khususnya di NTT.

“Apa yang kami lakukan adalah etalase ikhtiar yang tidak boleh hilang dari ingatan kita bahwa di mana ada kesulitan selayaknya kita yang berlebih senantiasa membersamai mereka. Hanya dengan inilah bangsa ini akan terjaga dari rahmat Allah,” papar Iqbal seperti dilansir Islam News Agency (INA), kantor berita yang diinisiasi JITU.

Iqbal menjelaskan ACT lahir sebagai organisasi tanggap bencana alam.Namun seiring berjalannya waktu, ACT semakin memahami masih ada bencana lain yang lebih besar, yaitu bencana kemanusiaan.

Dan bencana kemanusiaan yang lebih berbahaya adalah bencana kemiskinan.

“Organisasi yang berani menghadapai bencana kemiskinan ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu berani bekerja keras dan berani merawat ikhtiar untuk mengingatkan orang lain,” tegas Iqbal.

Oleh sebab itu, Iqbal menyampaikan terimakasih kepada bangsa Indonesia yang peduli dan mau bergerak mengentaskan bencana tersebut.

Iqbal menyebut gerakan itulah yang akan menjadi benteng dalam menghadang bencana apapun.

“Ikhtiar inilah benteng terbaik untuk menolak bencana apapun. ACT tidak hebat tanpa ada orang lain yang peduli. Maka pahlawan hari ini adalah mereka yang tergerak hatinya untuk membantu orang lain, kami hanya wasilah, perantara untuk menyampaikan maksud baik dari bapak ibu sekalian,” pungkas Iqbal.

Reporter: Ally Muhammad Abduh | Islam News Agency (INA)

Gubernur Sulsel : Kapal Ramadhan ACT Wujud Gotong Royong Nasional

Anggota Jurnalis Islam Bersatu (JITU) yang juga wartawan Jurnalislam.com, Ally M Abduh berkesempatan membersamai Kapal Ramadhan Aksi Cepat Tanggap (ACT) berlayar menuju desa terpencil di Indonesia Timur. Berikut liputannya:

KABUPATEN BARRU (Jurnalislam.com)– Plt. Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono menghadiri acara pelepasan Kapal Ramadhan Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Pelabuhan Garongkong, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Rabu (30/5/2018).

Sumarsono menegaskan pihaknya mendukung penuh kegiatan ini dan menyebutnya sebagai wujud gotong royong nasional. Terlebih kegiatan dilakukan pada bulan suci Ramadhan yang penuh berkah.

“Ini adalah inti dari wujud gotongroyong nasional. Jadi gotong royong itu bukan bersih-bersih solokan bareng-bareng pake cangkul, ini lebih ke pemahaman gotong royong secara nasional. Jadi saling membantu sesama. Ini kan untuk seluruh Indonesia yang dimulai dari Sumsel untuk NTT,” kata dia kepada awak media.

Dia berharap Kapal Ramadhan bisa berlayar setiap tahunnya untuk membantu saudara sebangsa yang membutuhkan di seluruh Indonesia.

“Kami atas nama pemerintah provinsi Sulawesi Selatan mendukung sepenuhnya kegiatan Kapal Ramadan ini. Kalau ini bisa dilakukan setiap tahun akan sangat bagus,” ujarnya.

Kapal Ramadhan ACT rencananya akan berlayar hari ini membawa 10 ribu paket sembako yang akan disalurkan kepada 10 ribu kepala keluarga di daerah minoritas muslim di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(Ally M Abduh/ Islamic News Agency (INA)

 

 

DK Turki Kembali Nyatakan Dukungannya pada Palestina di Semua Forum Internasional

ANKARA (Jurnalislam.com) – Dewan Keamanan Nasional menegaskan kembali dukungan Turki terhadap Palestina pada hari Rabu (30/5/2018).

Dalam sebuah pernyataan, dewan tinggi Turki tersebutmengatakan bahwa Ankara akan terus mendukung perjuangan Palestina di semua forum internasional.

Pertemuan itu berlangsung selama tiga jam lebih 15 menit dan dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan di Istana Presiden di ibukota Turki, Ankara, lansir Anadolu Agency.

Ketegangan meningkat di wilayah Palestina sejak Desember lalu, ketika Presiden AS Donald Trump mengumumkan keputusannya untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Pada tanggal 14 Mei, AS memindahkan kedutaan Israelnya dari Tel Aviv ke Yerusalem, menarik kecaman dari seluruh dunia Arab dan Muslim dan semakin membakar semangat di wilayah Palestina.

Sejak 30 Maret, sedikitnya 118 warga Palestina telah tewas – dan ribuan lainnya terluka – oleh tembakan tentara penjajah Israel di Jalur Gaza timur.

Turki akan Terus Perjuangkan Palestina di Forum Internasional

Pernyataan itu mengatakan dewan telah diberitahu tentang langkah-langkah keamanan yang akan diambil selama awal pemilihan presiden dan pemilihan umum pada 24 Juni.

Pernyataan itu menambahkan bahwa Turki tidak akan ragu untuk menggunakan hak yang timbul dari perjanjian internasional melawan “provokasi” di Laut Aegea dan Laut Tengah bagian timur.

Perselisihan selama beberapa dekade antara Turki dan Yunani atas pulau-pulau Aegea yang tidak dihuni membawa kedua negara itu ke jurang konflik bersenjata pada tahun 1996.

Pernyataan itu juga menggarisbawahi tekad Turki dalam perang melawan terorisme. Operasi anti-teror terhadap FETO/PDY, PKK/PYD-YPG, dan IS akan berlanjut di dalam dan di luar Turki, tambah pernyataan itu.

“Operasi yang akan berlanjut sampai semua ancaman teroris terhadap Turki dimusnahkan, akan didukung dengan diplomasi,” tambah pernyataan itu.

Dewan Keamanan Nasional Turki juga mengatakan bahwa negara-negara yang memberikan dukungan “terbuka atau rahasia” kepada “proyek organisasi teroris” harus bertindak sesuai dengan hukum internasional.

PYD dan sayap militer YPG adalah cabang Suriah dari jaringan teroris PKK, yang telah mengobarkan perang melawan Turki selama lebih dari 30 tahun.

Sejak PKK meluncurkan operasi terornya di Turki pada tahun 1984, puluhan ribu orang telah tewas.

AS dan koalisi telah mengabaikan kaitan grup PYD/YPG dengan PKK, yang oleh Uni Eropa juga dimasukkan sebagai kelompok teroris.

Turki telah berulang kali mengecam dukungan AS untuk teroris PK /PYD sebagai “sekutu yang dapat diandalkan” di Suriah, yang termasuk memasok senjata dan peralatan.

Organisasi Teror Fetullah (FETO) dan pemimpinnya di AS, Fetullah Gulen mengatur kudeta yang dikalahkan pada 15 Juli 2016, yang menyebabkan 250 orang menjadi martir dan hampir 2.200 orang terluka.

Ankara juga menuduh FETO berada di belakang operasi jangka panjang untuk menggulingkan negara melalui infiltrasi institusi Turki, khususnya militer, polisi, dan peradilan.

Turki Kutuk Laporan Kebebasan Beragama Versi AS

ANKARA (Jurnalislam.com) – Turki kutuk laporan AS tentang kebebasan beragama internasional pada hari Rabu (30/5/2018), mengatakan gambaran AS dalam laporan tersebut tentang Turki sebagai “klaim tak berdasar”.

Menanggapi pertanyaan mengenai bab tentang Turki dalam “Laporan Kebebasan Beragama Internasional untuk 2017,” juru bicara Kementerian Luar Negeri, Hami Aksoy, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Turki telah melihat laporan tersebut. Dia mencatat bahwa laporan itu disiapkan sesuai dengan “perspektif AS sendiri.”

“Sebagian besar bagian teks yang berhubungan dengan Turki merupakan pengulangan klaim tak berdasar tertentu yang telah diangkat di tahun-tahun sebelumnya,” kata pernyataan itu, lansir Anadolu Agency.

“Kutipan mengenai FETO/PDY sebagai organisasi teroris hanya mengacu pada pemerintah kita dan upaya kudeta teroris pada 15 Juli 2016 hanya disindir sedikit. Kerusakan yang berdampak pada negara dan bangsa kita oleh organisasi teroris itu benar-benar diabaikan.”

Organisasi Teror Fetullah (FETO) dan pemimpinnya di AS, Fetullah Gulen mengatur kudeta pada 15 Juli 2016 yang menyebabkan 250 orang menjadi martir dan hampir 2.200 orang terluka.

Ankara juga menuduh FETO berada di belakang kampanye jangka panjang untuk menggulingkan negara melalui infiltrasi institusi Turki, khususnya militer, polisi, dan peradilan.

“Seperti yang telah kami tegaskan pada berbagai kesempatan, dapat dipastikan bahwa di Turki, tidak ada individu yang dikenakan tindakan hukum atau administratif atas dasar agama atau asal etnis,” kata pernyataan itu.

Pernyataan itu mengatakan laporan itu juga termasuk “klaim mengenai tuntutan tertentu warga Asyur kami terkait dengan masalah properti yang tidak dapat dipindahkan,” termasuk pemakaman dan tanah properti.

Undang-undang Maret 2018 “secara hukum memungkinkan pengalihan 56 buah harta tak gerak dari Direktorat Jenderal Yayasan ke yayasan Asiria”, kata pernyataan itu.

“Dengan langkah ini, Turki telah menegaskan sekali lagi sikap konstruktif dan berpikiran terbuka tentang kebebasan beribadah dan agama,” tambahnya.

Inilah Perbandingan Kerusakan Kota Akibat Operasi Militer oleh Turki, Rusia, AS dan Suriah

Terkait Georgia, Inggris Kecam Keputusan Rezim Assad

LONDON (Jurnalislam.com) – Inggris pada hari Rabu (30/5/2018) mengatakan keputusan rezim Bashar al-Assad untuk mengakui Abhkazia dan Ossetia Selatan, wilayah Georgia yang memisahkan diri, adalah “sama sekali tidak dapat diterima.”

“Sama sekali tidak dapat diterima bahwa rezim Asad mengakui kemerdekaan wilayah Abkhazia dan Ossetia Selatan yang memisahkan diri dari Georgia,” kata Menteri Luar Negeri Inggris untuk Eropa dan Amerika, Sir Alan Duncan, dalam sebuah pernyataan, lansir Anadolu Agency.

Reaksi Duncan muncul sehari setelah pernyataan rezim Bashar al-Assad di Suriah yang menyatakan akan mengakui kemerdekaan sepihak Abkhazia dan Ossetia Selatan dari Georgia.

“Intervensi militer Rusia di Georgia pada 2008 serta pengakuan Rusia terhadap wilayah Ossetia Selatan dan Abkhazia yang memisahkan diri sebagai negara merdeka adalah pelanggaran yang tidak dapat diterima terhadap hak kedaulatan Georgia,” kata Duncan.

“Tindakan Rusia merusak integritas wilayah Georgia yang sah,” tambahnya.

Duncan mengatakan langkah terbaru rezim Assad “sama sekali tidak akan membawa kedamaian lebih dekat,” tetapi “sekali lagi, baik rezim Suriah dan Rusia secara agresif berusaha merusak hukum internasional berbasis aturan.”

“Pemerintah Inggris mengulangi dukungan penuhnya untuk kedaulatan dan integritas teritorial Georgia dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1808 yang menegaskan kembali komitmen semua Negara Anggota terhadap kedaulatan, kemerdekaan dan integritas teritorial Georgia dalam batas-batas yang diakui secara internasional,” kata Duncan.

Menurut kantor berita resmi Suriah, SANA, rezim Assad memiliki perjanjian untuk mengakui kemerdekaan dua wilayah.

Rezim akan membangun hubungan diplomatik di tingkat kedutaan, tambah laporan itu.

Abkhazia dan Ossetia Selatan, yang menyatakan diri sebagai negara merdeka, adalah wilayah yang disengketakan antara Rusia dan Georgia.

Moskow mengakui kemerdekaan wilayah yang memisahkan diri dari Georgia tersebut setelah perang enam hari dengan Georgia pada 2008.

Negara anggota PBB yang mengakui wilayah yang memisahkan diri tersebut hanyalah Rusia, Nikaragua, Venezuela, dan Nauru.

ACT Layarkan Kapal Ramadhan hingga Pelosok Indonesia Timur

Anggota Jurnalis Islam Bersatu (JITU) yang juga wartawan Jurnalislam.com, Ally M Abduh berkesempatan membersamai Kapal Ramadhan Aksi Cepat Tanggap (ACT) berlayar menuju desa terpencil di Indonesia Timur. Berikut liputannya:

KABUPATEN BARRU (Jurnalislam.com)–Aksi Cepat Tanggap (ACT) layarkan Kapal Ramadhan kirimkan 10 ribu paket sembako untuk 10 ribu Kepala Keluarga di daerah minoritas muslim di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (30/5/2018).

Pantauan Islamic News Agency (INA) di Pelabuhan Garongkong, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, hadir dalam pelepasan Kapal Ramadhan ACT, Plt. Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono, Vice President ACT Insan Nurrohman dan Iqbal Setyarso.

Rencananya, Kapal Ramadhan ACT akan menempuh perjalanan sejauh 1200 km mengarungi lautan selama enam hari Kapal juga membawa 100 lebih relawan yang terdiri dari dokter, paramedis, resque,dan media.

Jelang Ramadan, ACT Salurkan 2.000 Ton Beras Indonesia ke Gaza

Bantuan akan disalurkan ke 47 desa dan 22 kecamatan yang terpisah di pulau-pulau kecil. Paket sembako tersebut terdiri dari beras, minyak goreng, gula, dan ikan asin.

Kapal Ramadhan adalah produk filantropi program ramadhan dari Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Program digulirkan untuk menggugah kepedulian sosial masyarakat di momen istimewa tahunan ini, sebagai perhatian atas problem akut kemiskinan di sebagian wilayah Indonesia.

PBB Peringatkan Saudi atas Penangkapan Para Aktivis

JENEWA (Jurnalislam.com) – PBB pada hari Selasa (29/5/2018) memperingatkan Arab Saudi atas penangkapan baru-baru ini terhadap sejumlah aktivis dan pembela hak asasi manusia yang bekerja pada isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan mendesak pihak berwenang untuk memberikan informasi keberadaan pangeran yang hilang.

“Kami juga prihatin dengan penahanan sewenang-wenang dan penghilangan orang lain, tanpa penjelasan atau proses yang jelas,” Liz Throssell, juru bicara Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, mengatakan dalam konferensi pers di Jenewa, World Bulletin melaporkan.

Menurut PBB, sedikitnya 13 aktivis, kebanyakan wanita, telah ditangkap oleh otoritas Saudi sejak 15 Mei.

Arab Saudi dan Uni Emirat Setuju Yaman Dipecah Jadi Dua

Pangeran Nawaf Talal Rasheed adalah seorang warganegara berkebangsaan ganda (Qatar dan Arab Saudi) dan diduga dideportasi dari Kuwait pada 12 Mei, dan belum didengar kabarnya sejak itu, kata Throssell.

“Kami mendesak pihak berwenang Saudi untuk segera memberikan informasi mengenai keberadaannya, dan memperjelas apakah dia telah ditangkap, ditahan atau dituntut, dan jika demikian atas dasar apa,” tambahnya.

Zionis Luncurkan Serangan Udara Terbesar setelah Puluhan Roket Hamas Hantam Israel

GAZA (Jurnalislam.com) – Militer Israel meluncurkan serangkaian serangan udara terhadap posisi Hamas di Gaza setelah rentetan tembakan roket – yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir – dari Jalur Gaza di tengah melonjaknya ketegangan di daerah pantai atas pengepungan Israel yang dipaksakan dan melumpuhkan selama 12 tahun.

Pesawat-pesawat tempur Israel menyerang lebih dari 35 sasaran milik Hamas dan Jihad Islam, menurut militer Israel. Serangan itu terjadi setelah tentara Israel mengatakan para pejuang Palestina berada di belakang “rentetan proyektil” yang ditembakkan dari Gaza ke Israel selatan.

Penembakan roket dan mortir pada hari Selasa (29/5/2015) terjadi ketika Jihad Islam bersumpah untuk membalas dendam setelah serangan mematikan terhadap anggotanya pekan lalu.

Dalam sebuah pernyataan, sayap bersenjata Hamas dan Jihad Islam mengatakan “tanggapan bersama mereka dengan puluhan roket terhadap posisi militer negara penjajah … adalah pernyataan bahwa kejahatan ini tidak dapat ditoleransi dengan cara apa pun.”

Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds menyalahkan Israel atas “agresi Israel terhadap rakyat kami” yang digambarkan sebagai “upaya mengalihkan perhatian dari kejahatan yang dilakukan terhadap warga sipil kami yang damai.”

Aktifkan Sistem Pertahanan Udara Iron Dome, Jet Tempur Israel Kembali Serang Gaza

Ismail Radwan, seorang pejabat Hamas, yang memimpin di Jalur Gaza, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Israel telah meningkatkan ketegangan.

“Eskalasi sangat berbahaya ini dilakukan oleh penjajah Zionis dan penjajah memikul tanggung jawab atas eskalasi ini dan akibatnya,” kata Radwan.

“Para penghuni illegal Yahudi harus tahu bahwa kejahatan akan ditanggapi dengan perlawanan.”

Sejak 30 Maret, sedikitnya 121 orang Palestina yang tidak bersenjata telah dibunuh oleh pasukan Israel saat aksi protes di dekat pagar perbatasan dengan Israel, di mana mereka menuntut hak mereka untuk kembali ke rumah dan tanah keluarga mereka setelah diusir selama pembentukan Israel.

Tank-tank Israel Gempur Posisi Hamas di Gaza

“Ada banyak kekecewaan di sini bahwa setelah protes berjalan lebih dari dua bulan dan lebih dari 100 orang warga Palestina di sini telah terbunuh, tidak ada tanda-tanda berakhirnya blokade Israel di Gaza,” kata reporter Al Jazeera Bernard Smith, melaporkan dari kota Gaza.

Para pejabat Israel mengatakan pada hari Selasa bahwa sistem pertahanan udara militer Iron Dome mereka mencegat sebagian besar dari 28 roket dan mortir yang ditembakkan dari Gaza ke Israel.

Tidak ada laporan tentang kematian di kedua sisi. Militer Israel mengatakan tiga tentara mengalami luka ringan.

Hanya beberapa jam setelah serangan Israel di Gaza, sirene terdengar di Israel selatan, harian Israel Haaretz melaporkan. Pasukan Israel mengatakan di Twitter bahwa mereka telah mencegat “beberapa peluncuran.”

“Tidak ada negara di dunia yang akan atau harus menerima ancaman semacam itu terhadap penduduk sipilnya. Kami juga tidak,” Emmanuel Nahshon, juru bicara kementerian luar negeri zionis, menulis di Twitter.

Pertama Sepanjang Sejarah Otoritas Palestina Ajukan Israel ke Pengadilan Pidana Internasional

Gaza telah berada di bawah blokade Israel yang menghancurkan selama 12 tahun terakhir, sangat membatasi akses memperoleh materi dan bahan-bahan penting sehari-hari yang dibutuhkan untuk memelihara infrastruktur.

Pada hari Selasa, sekelompok orang Palestina berlayar dari Gaza dengan perahu untuk melanggar blokade laut Israel.

Kapal, yang membawa pasien yang membutuhkan perawatan medis, mahasiswa dan lulusan universitas yang mencari pekerjaan, kemudian ditangkap oleh kapal perang Israel.

Ketegangan terbaru terjadi sehari setelah pasukan Israel membunuh seorang Palestina yang diduga mendekati perbatasan Gaza dengan Israel, dan dua hari setelah tembakan tank Israel menewaskan tiga orang dalam serangan terhadap sebuah pos pengamatan militer milik pejuang Jihad Islam.

Tujuh Bank Terbesar Danai Pemukiman Ilegal Israel di Palestina

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Banyak bank terbesar Israel menyediakan layanan keuangan yang membantu mendukung, mempertahankan, dan memperluas pemukiman ilegal dengan mendanai pembangunan mereka di Tepi Barat yang dijajah Israel, Human Rights Watch (HRW) mengatakan dalam sebuah laporan yang dirilis Selasa (29/5/2018), lansir World Bulletin.

Menurut laporan itu, tujuh bank terbesar Israel menyediakan banyak layanan keuangan untuk pemukiman.

Laporan ini mendokumentasikan keterlibatan banyak bank Israel terkemuka dalam membantu membangun unit perumahan baru dengan memperoleh hak properti di wilayah yang diduduki.

Pemukiman Ilegal Yahudi Israel Usir Warga Muslim Yerusalem Secara Sistematis

“Pengiriman penduduk sipil mereka ke wilayah jajahan yang mereka duduki, dan mendeportasi atau memindahkan anggota populasi wilayah yang dijajah, adalah kejahatan perang,” kata laporan itu.

“Dengan memfasilitasi perluasan permukiman, kegiatan perbankan ini memfasilitasi transfer penduduk yang melanggar hukum,” tambahnya.

Sekitar 500.000 orang Israel saat ini tinggal di lebih dari 100 pemukiman Yahudi yang dibangun sejak Israel menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur pada tahun 1967.

Palestina menginginkan daerah-daerah ini untuk negara Palestina masa depan.

Hukum internasional memandang Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai “wilayah pendudukan” dan menganggap semua aktivitas pembangunan pemukiman Yahudi di tanah itu sebagai ilegal.