SUKOHARJO (Jurnalislam.com) – Karang Taruna dan Takmir Masjid Al Barokah Sukoharjo menggelar Tablig Akbar, dan penggalangan dana untuk korban Gempa-Tsunami Palu di Masjid Al Barokah, Sukoharjo, Selasa (16/10/2018).
Relawan ECR (Emergency and Crisis Response), Kelik Subagyo yang baru saja pulang bertugas dari Sigi dan Palu Sulawesi Tengah beberapa hari lalu didaulat menjadi pembicara. Menurutnya, korban terdampak masih sangat membutuhkan bantuan.
“Masih banyak sekali pekerjaan rumah atau PR yang harus segera kita selesaikan bagi saudara-saudara kita yang sedang dilanda bencana alam Palu,” kata Kelik sesaat membeberkan kondisi Palu dan sekitarnya.
Ia mengatakan, selain penyediaan logistik untuk para pengungsi, mereka juga membutuhkan sentuhan rohani. “Karena mereka mengalami trauma,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, musibah dengan penanggulangan yang tidak diketahui sampai kapan selesainya tersebut membutuhkan uluran tangan dari pelbagai pihak. Termasuk masyarakat umum.
“Untuk itu uluran tangan dan tentunya bantuan dari kita masih mereka butuhkan, dan ini tentunya bisa menjadi ladang amal kebaikan bagi kita,” pungkasnya.
Sementara itu, Budi Alfarisi salah seorang panitia menjelaskan, acara tersebut digelar sebagai bentuk kepedulian dan empati kepada korban terdampak.
Penyerahan bantuan simbolis dari Jamaah kepada relawan ECR
“Walaupun pada malam hari ini kami baru menerima donasi dari jamaah 2.7 jutaan, tetapi saya yakin dari paparan yang disampaikan oleh tim ECR tadi, donasi masih bertambah,” harap Budi.
SURIAH (Jurnalislam.com) – Selama berpekan-pekan, para jihadis, faksi-faksi jihad di Suriah mendikusikan bagaimana menanggapi kesepakatan antara Rusia dan Turki. Kesepakatan Sochi, yang diselenggarakan pada pertengahan September, menyerukan pembentukan zona demiliterisasi di provinsi barat laut Idlib.
Aliansi faksi jihad paling kuat di Idlib adalah Hayat Tahrir al Sham (HTS), yang dipimpin oleh Jabhat Fath al Sham (JFS) yang sebelumnya bernama Jabhah Nusrah, sebuah faksi yang secara terbuka menjadi bagian dari Al Qaeda hingga Juli 2016. Selama hampir satu bulan, HTS telah menyatakan sikap tentang bagaimana mereka secara resmi menanggapi kesepakatan antara Turki dan Rusia.
Pada 14 Oktober, HTS akhirnya mengeluarkan pernyataan dua halaman berjudul, “Revolusi Suriah Tidak Akan Mati.” Pesan tersebut tidak mengandung dukungan eksplisit atau penolakan langsung terhadap perjanjian Sochi. Beberapa jihadis melalui media online memang mengeluh bahwa pernyataan itu terlalu terbuka, meninggalkan posisi HTS tidak jelas. Namun ambiguitas ini mungkin sangat disengaja, karena para jihadis dihadapi pada kondisi yang sangat sulit, menurut analis Long War Journal, Selasa (16/10/2018).
Dalam pernyataannya, HTS mengakui bahwa mereka memutuskan untuk “menunda” pernyataan apa pun tentang “sikap/pendiriannya,” sehingga para pemimpinnya dapat berkonsultasi dengan revolusioner lainnya. Hasilnya adalah enam poin pernyataan ulang mengenai komitmen kelompok untuk jihad melawan rezim Syiah Nushairiyah Bashar al Assad, Rusia dan Iran.
Poin pertama dan keenam menyatakan bahwa HTS tidak akan menyerah untuk menggulingkan rezim Syiah Assad dan sekutu-sekutunya, yang semuanya ditakdirkan untuk tumbang, sama seperti setiap “kekuatan penjajah penindas” lainnya dalam sejarah. HTS akan terus berjuang melalui “jalan jihad” untuk alasan lain juga, termasuk membebaskan tahanan dan “mengamankan” hak kembali bagi pengungsi Suriah dan orang lain yang telah mengungsi.
Poin kedua dalam pernyataan itu ditulis dalam nada yang sama, saat HTS berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung perjuangannya, termasuk mereka yang telah “berimigrasi untuk bergabung dengan kami.” Dengan kata-kata ini, HTS berusaha untuk meyakinkan para pejuang asing yang telah melakukan perjalanan ke Suriah, menyiratkan bahwa mereka tidak akan dikorbankan untuk memenuhi tuntutan para aktor internasional. Orang-orang akan tetap bersatu, HTS menyatakan, dengan semuanya menikmati hak yang identik, saat melaksanakan tugas yang sama.
Pada poin keempat, HTS menekankan bahwa ia berusaha menyediakan “keamanan dan keselamatan” untuk semua orang di bawah kekuasaannya sesuai dengan kebijakan berbasis syariah.
Sehubungan dengan perjanjian Sochi, poin ketiga dan kelima adalah yang paling relevan secara langsung. HTS mengatakan tidak akan menyerahkan persenjataannya, yang diperlukan untuk melindungi kaum Muslim (Sunni). Dan HTS berterima kasih kepada mereka “di dalam dan di luar negeri” yang telah melindungi “wilayah yang dibebaskan,” yang berarti Idlib, dengan mencegah invasi yang menghancurkan. Tetapi HTS berhati-hati untuk juga menyatakan bahwa mereka tidak percaya “niat” Rusia, karena telah “mencoba melemahkan” perjuangan dan merusak “peran revolusioner politik dan militer”.
HTS bersumpah bahwa mereka tidak akan “menyerah pada pendudukan Rusia” atau rezim Syiah Assad, mengklaim pejuangnya akan “hidup mulia dengan syariat atau mati sebagai syuhada” ketika berjuang untuk “mencapai Damaskus.”
Sementara HTS mengecam Rusia, tidak ada penyebutan langsung atas Turki atau Presiden Recep Tayyip Erdoğan dalam pernyataannya pada 14 Oktober. HTS terkesan menyebutkan Turki di poin kelima, ketika kelompok itu berterima kasih kepada mereka “di luar negeri” yang melindungi area “yang dibebaskan”. Tidak ada pihak yang melakukan lebih banyak untuk mencegah serangan dari poros Rusia-Iran-Assad atas Idlib dibandingkan Turki, yang telah mendirikan pos pemeriksaan militer di provinsi ini.
Namun, wajar jika HTS tidak secara eksplisit merujuk pada bantuan Turki. Meskipun amir HTS, Syeikh Abu Muhammad al-Jaulani, telah menjelaskan kerjasama organisasinya dengan Turki di masa lalu, masalah ini terus menimbulkan kontroversi di kalangan jihadi.
Sangat mungkin bahwa tanpa Turki, poros Rusia-Iran-Assad sudah akan membom Idlib agar tunduk. HTS dan pemimpinnya, Syeikh Abu Muhammad al-Jaulani, mengetahui hal ini, tetapi mereka harus bersiasat di sekitar isu pertentangan ideologis dan taktis yang sengit. Selain itu, para jihadi tidak ingin diubah menjadi bawahan Turki, karena dapat membatasi agenda mereka atau menciptakan masalah lain. Fraksi gerilyawan utama lainnya, Front Pembebasan Nasional yang disponsori Turki, dengan cepat mendukung perjanjian Sochi.
Beberapa pekan sebelum pernyataan HTS, para jihadis lainnya telah menolak persetujuan Sochi, meskipun dengan beberapa peringatan. Pada 22 September, Organisasi “Guardians of Religion” (Hurras al-Deen) mengeluarkan penolakan atas kesepakatan tersebut sepanjang dua halaman.
Ansar al-Din, yang merupakan salah satu kelompok anggota konstituen asli HTS, juga menolak kesepakatan Sochi dalam satu halaman pernyataan tertulis, dengan alasan bahwa kesepakatan sebelumnya telah mengkhianati perjuangan revolusioner. Ansar al-Din memiliki hubungan sendiri dengan al-Qaeda di masa lalu.
Guardians of Religion dibentuk awal tahun ini, dan dilaporkan dikelola oleh veteran al Qaeda dan loyalis pada tingkat tertinggi. Guardians of Religion telah bergabung dengan kelompok lain, Ansar al-Tauhid, untuk membentuk kelompok bersama bernama Hilf Nusrat al-Islam.
Ebaa News Agency
HTS secara terbuka telah berpisah dengan Al Qaeda. Namun, pemerintah AS dan PBB masih menganggapnya sebagai “afiliasi” al Qaeda.
Sebagian besar publikasi media dan pesan HTS difokuskan pada masalah di dalam Suriah, meskipun Ebaa News Agency milik tandzim tersebut senantiasa memberikan apresiasi akan pembajakan 11 September dan Syeikh Usamah bin Laden bulan lalu.
Pergerakan telah kehilangan momentum sejak 2015, ketika para jihadis, kaum muslim dan pejuang lainnya menyapu Idlib. Sebagai catatan laporan 14 Oktober dari HTS, provinsi Idlib adalah benteng terakhir bagi para pejuang gerilya yang menentang rezim Bashar al Assad dan sekutunya.
Dan panggilan HTS, sekali lagi, pada ummah yang lebih luas (komunitas Muslim di seluruh dunia) untuk melakukan aksi atas revolusi Suriah. HTS berpendapat bahwa revolusi Suriah masih merupakan “garis pertahanan pertama terhadap Iran dan pasukan Syiahnya,” yang telah meluas di seluruh kawasan
PALU (Jurnalislam.com)–Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut dibutuhkan 18 ribu tenda untuk memenuhi kebutuhan penanganan pengungsi pascagempa disertai tsunami di Palu, Sigi dan Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
“Tidak semua pengungsi memakai tenda besar, tapi tenda keluarga. Bila dihitung kalau jumlah pengungsi sekitar 70 ribuan dibagi empat satu keluarga, keluarnya sekitar 18 ribuan,” kata Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Bernardus Wisnu Widjaja di Kantor Gubernur Sulteng, Palu, di konfirmasi, Rabu (17/10).
Menurutnya, kebutuhan tenda tersebut untuk keperluan warga korban gempa yang tidak memiliki rumah akibat rumahnya hancur terkena dampak gempa serta tsunami pada dua pekan lalu, 28 September 2018.
Selain itu, telah mengalir bantuan-bantuan tenda dari beberapa lembaga kemanusiaan atau Non Governmental Organization (NGO) serta institusi terkait yang membatu korban pascabencana di Sulteng.
“Saat ini sudah terkumpul 5.000 tenda dan Palang Merah Indonesia menyiapkan 1.300 tenda. Ternyata, NGO juga punya kekuatan, tadi disampaikan ada tambahan tenda,” ujarnya usai pertemuan dengan NGO di Pos Pendamping Nasional (Pospenas) Kantor Gubernutr Sulteng.
Tugas dan fungsi BNPB, lanjut Wisnu, tidak hanya mengoordinator persoalan bencana juga sebagai katalisator guna memperlancar semua mekanisme, termasuk mempermudah pengiriman dan bea masuk pelabuhan maupun bandara.
“Nanti kalau masih kurang kita mendukung yang lain atau gap-nya mau berapa tenda atau dicarikan dari bantuan internasional. Kalau masih kurang lagi kita siapkan dana,” ujar dia.
Sedangkan untuk kebutuhan tenda sekolah sebagai tempat belajar mengajar siswa diperlukan 800 unit yang disebar di tiga daerah yang terdampak gempa disertai tsunami dan likuifaksi.
Sebelumnya, lembaga kemanusiaan Unicef telah mengirimkan tenda 200 unit untuk digunakan sebagai tempat sekolah sementara, mengingat proses belajar mengajar siswa yang terdampak gempa di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala tergangu.
Selain itu, sejumlah NGO juga menyiapkan tenda-tenda tidak hanya digunakan sebagai dapur umum juga dipakai sebagian untuk hunian korban gempa.
JAKARTA (Jurnalislam.com)–Partai Golkar mengambil keputusan kepada kadernya Neneng Hasanah Yasin, Bupati Bekasi nonaktif, menyusul tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Neneng diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Bekasi.
“Oleh karena itu kita telah me-nonaktifkan dia sebagai pengurus DPD Golkar, dan itu dasarnya adalah pakta integritas yang telah ditandatangani antara Partai Golkar dengan seluruh kader yang menjadi kepala daerah,” kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily di Posko Rumah Cemara, Jakarta, Selasa 16 Oktober 2018
Ace menambahkan, pemberhentian dari jabatan struktur partai itu juga akan dikenakan berupa sanksi pemecatan ke depannya.
Selain dari partai, nama Neneng di Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma’ruf di Jawa Barat turut otomatis diganti dengan kader ‘beringin’ yang lain.
Neneng menjadi pengarah teritorial wilayah Bekasi tim Jokowi-Ma’ruf, di bawah koordinasi Dedi Mulyadi yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat.
“Jadi kepengurusan dia sebagai tim kampanye daerah dan di Jawa Barat pun juga sudah harus digantikan,” kata dia.
Sebelumnya penyidik komisi antikorupsi telah menetapkan tersangka terhadap Neneng terkait pengurusan izin pembangunan proyek Meikarta.
Neneng dan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi diduga dijanjikan fee sebesar Rp13 miliar di fase pertama oleh Lippo Group. Namun baru sekitar Rp7 miliar yang terealisasi.
Uang itu diduga diberikan oleh Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro lewat pegawai dan dua konsultanya.
ANKARA (Jurnalislam.com) – Bahrain dan Uni Emirat Arab menyatakan dukungan mereka untuk Kerajaan Arab Saudi terkait kasus Jamal Khashoggi, Anadolu Agency melaporkan, Selasa (16/102018)
Menteri Luar Negeri Bahrain Sheikh Khalid bin Ahmed al-Khalifa mengatakan di akun Twitter resminya bahwa target Eropa adalah Arab Saudi, bukan mencari kebenaran.
“Lemparkan topeng Anda karena kami bersamanya [Arab Saudi] dengan jiwa kami,” tulis menteri itu.
Menurut laporan CNN pada hari Senin, Saudi akan mengklaim dalam laporan bahwa mereka berniat untuk menculik Khashoggi dari Turki, tetapi secara tidak sengaja membunuhnya selama interogasi.
Pengakuan tersebut bisa mengakhiri pertanyaan tentang nasib Khashoggi.
JAKARTA (Jurnalislam.com)–Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) menilai, penambahan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 8,03% tahun 2019 dinilai cukup.
Hal itu melihat kondisi perkembangan industri saat ini. Kondisi rupiah yang melemah dinilai membuat industri ikut terbebani secara biaya produksi.
“Dalam kondisi saat ini perusahaan sulit bergerak, angka tersebut relatif cukup,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timbul Siregar lansir Kontan.co.id, Selasa (16/10).
Meski begitu Timbul meminta agar perusahaan juga terbuka kepada pekerja. Pasalnya untuk industri yang berorientasi ekspor akan mendapat keuntungan tambahan dengan pelemahan rupiah.
Ia juga bilang perlu adanya upaya peningkatan kualitas pekerja. Pemerintah perlu memfasilitasi pengembangan kemampuan pekerja sehingga produksi ikut meningkat.
“Kenaikan upah minimum juga perlu dibarengi dengan kenaikan produksi,” terang Timbul.
Biaya pengembangan kemampuan tersebut diungkapkan Timbul tidak perlu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengembangan dapat dilakukan menggunakan dana imbal hasil dari jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sementara itu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menolak angka kenaikkan tersebut. Melalui siaran pers, Said meminta kenaikkan sebesar 20% hingga 25%.
Angka tersebut melihat potensi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dengan naiknya harga BBM dunia. Kenaikkan BBM akan berefek pada kenaikkan kebutuhan.
“Kenaikan upah hanya 8,03% tidak akan memberikan manfaat bagi buruh di tengah kenaikkan harga,” jelas Said.
ANKARA (Jurnalislam.com) – Negara-negara Eropa dan PBB telah menyerukan penyelidikan yang transparan dan cepat terhadap kasus seorang jurnalis Saudi yang hilang.
Mevlut Cavusoglu mengacu pada investigasi dalam kasus Jamal Khashoggi, kolumnis koran Washington Post, yang dicurigai dibunuh di Konsulat Saudi setelah dia memasuki gedung konsulat itu pada tanggal 2 Oktober dan tidak pernah terlihat keluar.
Para diplomat terkemuka dari Prancis, Inggris dan Jerman mengeluarkan pernyataan bersama mengenai tindakan yang mendesak, lansir Anadolu Agency, Selasa (16/10/2018).
Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian dan Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan: “Membela kebebasan berekspresi dan pers bebas dan memastikan perlindungan jurnalis adalah prioritas utama bagi Jerman, Inggris dan Prancis. Dalam semangat ini, cahaya harus difokuskan pada hilangnya wartawan Saudi Jamal Khashoggi, dimana keluarganya telah kehilangan kontak dengannya sejak 2 Oktober.
“Perlu ada penyelidikan yang kredibel untuk menetapkan kebenaran tentang apa yang terjadi, dan – jika relevan – untuk mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab atas hilangnya Jamal Khashoggi, dan memastikan bahwa mereka dimintai pertanggungjawaban.
“Kami mendorong upaya bersama Saudi-Turki dalam hal itu, dan mengharapkan pemerintah Saudi untuk memberikan tanggapan yang lengkap dan rinci. Kami telah menyampaikan pesan ini secara langsung kepada pihak berwenang Saudi.”
Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan dia menunggu “ditegakkannya kebenaran dan kejelasan yang lengkap,” dalam sebuah wawancara dengan televisi France 24.
“Apa yang telah diungkapkan ini adalah serius, sangat serius … Prancis ingin segalanya dilakukan agar kita memperoleh seluruh kebenaran dalam kasus ini, dimana unsur-unsur pertamanya sangat mengkhawatirkan,” katanya.
Wakil juru bicara Departemen Luar Negeri Jerman Christofer Burger dan juru bicara Kementerian Luar Negeri Perancis Agnes Von Der Muhll mengatakan mereka “khawatir” tentang nasib jurnalis yang hilang itu.
Pembicara pemerintah Spanyol Isabel Celaa mengatakan kebebasan pers merupakan aspek penting bagi negara demokratis.
SIGI (Jurnalislam.com) – Emergency Crisis Response (ECR) bekerjasama dengan Maharani Peduli, Indonesia Bangkit dari Masjid (IBM), Ar-Risalah Peduli, Batalyon Kesehatan (Yonkes) dan Salam Care melakukan aksi sosial kepada korban bencana gempa dan tsunami Palu di desa Kaluku Tinggu, Dolo Barat, Sigi, Selasa (16/10/2018).
Dalam aksi kali ini, mereka melakukan aksi pengobatan gratis dan pembagian sembako, relawan ECR Sholiqul Ikhsan mengatakan, kegiatan pengobatan gratis merupakan salah satu program ECR yang dijalankan di tempat tempat yang sedang mengalami bencana.
“Kita sudah rutin melakukan aksi pengobatan gratis di Palu ini, sudah sejak hari kedua kita mendirikan posko di Palu dan kita turun langsung ke lokasi pengungsian di wilayah yang terkena dampak gempa, likuifaksi dan tsunami,” katanya kepada Jurnalislam.com di sela-sela aksi.
“Untuk pengungsi sendiri banyak yang mengidap penyakit, flu, gatal, untuk kebutuhan susu untuk anak-anak sendiri juga masih kurang banget,” imbuhnya.
Sementara itu, relawan Ar-Risalah Peduli Surakarta Tri Khusnuddin peduli menjelaskan, anak-anak yang menjadi pengungsi banyak yang merasa trauma paska gempa dan tsunami pada jum’at (28/9/2018) yang lalu.
“Pembagian hari ini ada 40 sembako, kita juga melakukan trauma healing kepada anak-anak pengungsi, secara psikis alhamdulillah anak anak sudaah mulai terbangun untuk keceriaannya dan sudah sedikit hilang daari masa traumatis,” katanya.
Rencana, kedepan ECR akan terus bersinergi untuk melakukan aksi sosial di sejumlah daerah di Palu, Sigi dan Donggala. Saat ini, ECR bersama lembaga sosial kemanusian membuka posko di pondok pesantren Karomah 13 Palu milik Gus Nur.
INDIA (Jurnalislam.com) – Pihak berwenang di negara bagian India yang paling padat penduduknya telah mengubah nama Muslim sebuah kota bersejarah menjadi menjadi nama dengan nuansa Hindu, media lokal melaporkan.
Allahabad, sebuah kota berpenduduk lebih dari satu juta orang di negara bagian Uttar Pradesh (UP) utara, sekarang akan dikenal sebagai Prayagraj, seorang pejabat senior dari Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa kepada wartawan, Selasa (16/10/2018), lansir Aljazeera.
Siddarth Nath Singh, menteri kesehatan UP, mengatakan keputusan untuk mengganti nama kota itu dibuat pada pertemuan kabinet menyusul usulan oleh Ketua Menteri Yogi Adityanath, yang mengepalai negara.
“Semua anggota kabinet senang dan mulai hari ini dan seterusnya, nama Allahabad akan berubah menjadi Prayagraj,” katanya seperti dikutip oleh surat kabar Indian Express.
Kota yang merupakan rumah Perdana Menteri pertama India Jawaharlal Nehru dan terletak 650km tenggara ibukota India New Delhi, diberi nama Allahabad oleh penguasa Muslim Mughal pada abad ke-16.
Nama barunya, Prayagraj, mengacu pada pertemuan sungai Gangga dan Yamuna, tempat diselenggarakannya festival mega Hindu Kumbh Mela, yang akan berlangsung pada bulan Januari.
Lebih dari 100 juta orang menghadiri pertemuan ketika terakhir diadakan pada tahun 2013.
Onkar Singh, seorang juru bicara untuk partai Kongres oposisi, sebelumnya mengatakan perubahan nama tersebut mengurangi peran kota itu selama perjuangan India untuk kemerdekaan dari Inggris.
Dia menyebut kota itu “pusat inspirasi”, menurut Indian Express, dan mencatat bahwa itu adalah tempat dari beberapa pertemuan penting antara para pemimpin India di akhir abad ke-19, yang katanya “memberi bentuk bagi gerakan kebebasan”.
Perubahan nama kota itu terjadi di tengah kekhawatiran atas apa yang dikatakan para kritikus sebagai tawaran oleh partai nasionalis Hindu, partainya Perdana Menteri Narendra Modi untuk menghapus sejarah dan identitas negara yang beragam.
Sejak Adityanath – seorang pendeta yang dituduh menghasut kekerasan terhadap minoritas Muslim India – ditunjuk untuk memimpin UP tahun lalu, ia mengusulkan untuk mengganti beberapa nama bangunan era Mughal di negara bagian tersebut.
Tahun lalu, ia mengganti nama Stasiun Kereta Api Mughalarai Junction menjadi nama seorang ideolog Hindu Denn Dayal Upadhyaya, dan mengusulkan untuk mengganti nama bandara di Bareilly, Kanpur, dan Agra dengan nama yang memiliki asosiasi dengan Hindu.
Muslim di India berjumlah 19 persen sekitar 220 juta dari total penduduk negara.
Partai BJP Modi memenangkan kendali negara paling padat di negara itu pada Maret tahun lalu, menghasilkan mayoritas terbesar di UP untuk partai mana pun sejak 1977.
1,3 miliar penduduk India terdiri sari sekitar 80 persen Hindu dan 14 persen Muslim, dengan sisanya terdiri dari orang Kristen, Sikh dan minoritas lainnya.
India ecara resmi adalah negara sekuler, tetapi BJP selama bertahun-tahun telah memperebutkan pemilihan umum pada platform nasionalis Hindu, dengan anggota partainya di masa lalu dituduh membuat pernyataan anti-Muslim untuk mempolarisasi pemilih Hindu.
ANKARA (Jurnalislam.com) – Turki akan menginterogasi pejabat di Konsulat Saudi di Istanbul jika diperlukan, menteri luar negeri mengatakan pada hari Selasa (16/10/2018).
Mevlut Cavusoglu mengacu pada investigasi dalam kasus Jamal Khashoggi, kolumnis koran Washington Post, yang dicurigai dibunuh di Konsulat Saudi setelah dia memasuki gedung konsulat itu pada tanggal 2 Oktober dan tidak pernah terlihat keluar.
“Ini adalah tanggung jawab Kantor Kepala Kejaksaan untuk memutuskan siapa yang akan diinterogasi atau pertanyaan apa yang harus ditanyakan … Para jaksa penuntut dapat meminta kesaksian [setiap pejabat Saudi di konsulat] jika diperlukan,” katanya, di sebuah konferensi berita setelah pertemuan dengan timpalannya dari Siprus Turki, Kudret Ozersay.
Cavusoglu menggarisbawahi pentingnya pendekatan “transparan dan berorientasi pada hasil” seraya, menambahkan: “Situasi perlu diklarifikasi sehingga tidak ada yang memiliki tanda tanya di pikiran mereka.”
Dia juga mengatakan Konsul Jendral Saudi itu bebas pergi ke negaranya jika dia mau.
“Jika ada diplomat Saudi yang ingin pergi ke negara mereka, mereka bisa pergi. Tidak ada batasan.”
Berbicara tentang penyelidikan di Konsulat Saudi, dia mengatakan tujuannya adalah untuk mengungkapkan nasib Khashoggi.
Pada hari Senin, para pejabat Turki dan Saudi tiba di Konsulat Saudi di Istanbul setelah memulai penyelidikan bersama atas kasus jurnalis yang hilang itu.
Hingga kini otoritas Saudi belum memberikan penjelasan yang jelas tentang apa yang terjadi pada Khashoggi, sementara beberapa negara – terutama Turki, AS, dan Inggris – mendesak agar misteri itu diselesaikan sesegera mungkin.
