MUI Imbau Umat Islam Lawan Kecurangan Tapi Tetap Jaga Kedamaian

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SOLO (Jurnalislam.com) – Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof Din Syamsuddin mengimbau umat Islam tetap menjaga kedamaian dan tidak terprovokasi pasca pengumuman hasil pemilu pada 22 Mei mendatang. 

“Jangan ada bentrokan yang hanya akan membenturkan sesama umat Islam, itu harus dihindari,” katanya kepada Jurniscom di Masjid Suldamiyah Rais, Senin (13/5/2019).

Kendati demikian, Din menegaskan bahwa rakyat tidak boleh membiarkan apabila terbukti adanya kecurangan yang menguntungkan salah satu pihak.

“Tapi yang paling penting pula jangan sampai kita membiarkan kecurangan-kecurangan karena itu akan membuat cacat moral dan cacat konstitusional,” ungkapnya.

“Bahwa mau demontrasi mau unjuk rasa sah di republik ini, telah terjadi di 411, 212 kita damai, jangan sampai ada kekerasan, ada anarkisme dan ada kemungkinan provokasi provokasi, itu yang harus dihindari,” sambungnya.

Lebih lanjut, Din tidak bisa menyalahkan apabila ada pihak yang melakukan aksi unjuk rasa menolak putusan KPU karena dianggap tidak jurdil.

“Tapi mau apa saja mau 10 juta mau 20 juta, itu dijamin oleh konstitusi itu sendiri, tapi jangan sampai ada bentrok karena itu akan berhadapan sesama umat Islam,” tandasnya.

C1 Relawan Tunjukkan Prabowo Menang 54%, BPN: Ini Dataku, Mana Datamu?

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Laode Masihu Kamaluddin membeberkan hasil Pilpres 2019 berdasarkan formulir C1.

Hasilnya pasangan Prabowo-Sandiaga Uno memperoleh suara sebesar 54,24 persen atau 48.657.483 suara. Sedangkan pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin hanya mendapatkan suara sebesar 44,14 persen.

Laode tidak takut jika ada yang ingin adu data yang dimilikinya terkait hasil Pilpres 2019. Ia mengaku data ini dihimpun dari para relawan.

Kemudian data ini juga juga dibantu oleh para ahli IT dan sudah terverifikasi dan validasi meski masih terus berjalan.

“Pertanyaannya, mana datamu? Ini dataku. Kita memasuki era baru, yaitu big datadan inilah kita sampai keyakinan bahwa Prabowo-Sandi Presiden RI 2019-2024,” tegas Laode.

Sementara itu dari 34 Provinsi, empat provinsi telah menyelesaikan menyalin data Formulir C1 100 persen ke dalam Situng KPU, yakni Bengkulu, Bangka Belitung, Bali dan Gorontalo. Dari keempat Provinsi tersebut, Jokowi unggul di tiga provinsi (Kepulauan Bangka Belitung, Bali, dan Gorontalo) dan Prabowo menang di satu provinsi (Bengkulu).

Jokowi-Ma’ruf menang di Kepulauan Bangka Belitung dengan perolehan 495.510 suara, sedangkan Prabowo-Sandi 288.097 suara. Di Provinsi Bali, Jokowi-Ma’ruf mampu meraih suara 2.34.435 suara dan Prabowo-Sandi 212.577 suara.

Jokowi-Ma’ruf juga unggul di Gorontalo dengan raihan 369.277 suara, dibandingkan Prabowo-Sandi yang memperoleh 344.653 suara.

Sedangkan Prabowo-Sandi menang tipis di Bengkulu dengan perolehan 585.499 suara dibanding Jokowi-Ma’ruf 582.741 suara.

KPU menyatakan, data yang ditampilkan di Situng bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara.

Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka.

sumber: republika.co.id

 

Berbeda dengan Situng KPU, Data BPN: Prabowo Menang 54%

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–  Data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU hingga Selasa (14/5) pukul 17.00 WIB telah mencapai 665.057 dari 813.350 tempat pemungutan suara (TPS) atau 81,76 persen.

Berdasarkan data Situng tersebut, selisih antara kedua pasangan calon presiden-calon wakil presiden masih 15,6 juta suara.

Perolehan suara pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebesar 70.442.139 suara (56,25 persen) dan pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno 54.796.359 suara (43,75 persen).

Berdasarkan data Situng KPU pukul 17.00 WIB tersebut, jumlah perolehan suara Joko Widodo-Ma’ruf Amin meningkat 747.039 suara dibanding perolehan pada pukul 11.00 WIB. Sementara, Prabowo-Sandi mendapatkan penambahan 741.620 suara.

Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Laode Masihu Kamaluddin membeberkan hasil Pilpres 2019 berdasarkan formulir C1.

Hasilnya pasangan Prabowo-Sandiaga Uno memperoleh suara sebesar 54,24 persen atau 48.657.483 suara. Sedangkan pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin hanya mendapatkan suara sebesar 44,14 persen.

Namun data dari sistem informasi Direktorat Satgas BPN Prabowo-Sandiaga itu baru masuk sekitar 54,91 persen atau sekitar 444.976 dari 810.329 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kendati demikian, kata Laode, sudah dipastikan Prabowo-Sandiaga memenangi Pilpres 2019.

“Angka ini sudah melebihi dari keperluan ahli-ahli statistik, angka sudah valid sudah bisa dipertanggungjawabkan secara akademik,” ujar Laode di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5).

Menurut Laode angka tersebut tidak akan berubah drastis. Sambungnya, hanya dapat berubah jika terjadi kecurangan, diantaranya dengan pencurian suara. Apalagi pihaknya juga telah melakukan banyak simulasi bagaimana dan angkanya stabil.

“Angka ini bisa diubah kalau dirampok. Inilah kondisi kita hari ini. Maka kita sampai pada keyakinan bahwa Prabowo-Sandi adalah pemenang,” tambahnya.

sumber: republika.co.id

 

Pemerintah Jamin RPP Halal Tak Beratkan Pelaku Usaha

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Produk Halal (JPH) masih belum rampung. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan RPP JPH masih dalam pembahasan.

“RPP itu memang belum keluar kita akui, akan tetapi kita sedang dalami, kita ingin pastikan jika sudah keluar jaminan halal itu tidak memberatkan dunia usaha,” kata dia di Kantor Bappenas, Selasa (14/5).

Bambang menegaskan pemerintah hanya ingin memastikan UMKM dapat menjalankan regulasi tersebut. Ia menyebut peraturan ini akan berada di bawah kuasa Kementerian Agama.

Bambang menyetujui pengembangan industri halal harus memiliki kerangka regulasi yang baik. Sehingga aturan tersebut harus memudahkan para pelaku usaha menjalankan bisnisnya.

Ketua KNKS Ventje Rahardjo mengatakan insentif akan sangat diperlukan. Saat ini, menurutnya, pemerintah sedang fokus menggodok insentif fiskal tersebut.

“Pemikiran tentang insentif fiskal memang sedang dibicarakan tapi belum selesai,” kata Ventje.

Selama ini isu yang berkembang menyebut regulasi akan meningkatkan ongkos operasional. Maka pemerintah berkewajiban memastikan aturan baru tidak memberatkan, khususnya bagi UMKM.

Bambang menyebut tantangan pengembangan industri halal dan ekonomi syariah sebenarnya sama dengan sektor-sektor lain. Industri keuangan dan jasa umumnya mengalami masalah pada peningkatan nilai dan daya saing.

“Industri kita masih harus memperbaiki kemampuan dalam rantai nilai manufaktur dan jasa, berdaya saing,” kata dia.

Sumber: republika.co.id

 

MUI Ingatkan KPU Agar Tak Berbuat Inkonstitusional

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof. Din Syamsudin meminta KPU untuk bekerja secara jujur dan adil.

Lebih lanjut, ia meminta lembaga tersebut tak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi.

“Harus berdasarkan konstitusi, termasuk harus  dan adil, jika KPU tidak menjalankan asas konstitusi itu, KPU bisa dituduh tidak konstitusional, atau inkonstitusional, itu fatal akibatnya,” katanya kepada jurniscom di Masjid Sudalmiyah Rais senin, (13/5/2019).

Dewan Pertimbangan MUI, kata Din sudah mengeluarkan sikap terkait pilpes.

Paling penting, katanya, agar KPU berpegang pada konstitusi dan tidak berbuat curang.

“Yaitu penghitungan, rekapitulasi harus secara bersungguh-sungguh, berpegangan teguh pada amanat konstitusi tentang pemilu, yang antara lain jujur dan adil,” tambahny

Lebih lanjut, penjelasan KPU soal salah input di situng resmi milik KPU akibat human eror, dinilai Din belum bisa diterima masyarakat.

“Kalau sampai terbukti nanti tidak jujur dan tidak adil, klarifikasi kenapa salah input bertubi tubi, itu akal sehat tidak akan bisa menerima kesalahan itu kesalahan manusiawi human error,” ujarnya.

“Kenapa sistem tidak dirancang bisa reject terhadap salah input data yang salah, biadanya juga begitu. Ini saya kita kpu harus memberikan jawaban dan klarifikasi,” pungkasnya.

Sinergi Foundation Ajak Masyarakat Bersinergi Berkah Ramadhan di Pelosok

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Ramadhan, bulan penuh berkah, sebuah momen mulia yang mendatangkan banyak kebaikan bagi orang-orang beriman. Dengan spirit menggapai keberkahan pula, Sinergi Foundation mengangkat “Sinergi Berkah Ramadhan” sebagai tema besar di bulan suci nan mulia ini.

Selama Ramadhan 1440 H, program ini hadir di seluruh pelosok negeri, seperti Aceh, Jambi, Lombok, NTB, Papua, dan desa-desa di Jawa Barat.

CEO Sinergi Foundation, Asep Irawan, menuturkan tema ini diusung karena ingin memantik semangat masyarakat dalam menggapai kebaikan dan keberkahan menjadi aksi yang lebih besar. Ia menjelaskan, kebaikan yang lebih luas ini menjadi dukungan terbaik dari insan peduli bagi berlangsungnya program-program Sinergi Foundation untuk kaum dhuafa.

“Dengan bersinergi, semakin mudah berbagi manfaat dan kebaikan yang lebih besar bagi orang-orang membutuhkan,” kata Asep.

Dalam kegiatan Sinergi Berkah Ramadhan ini, kata Asep, ada pemeriksaan kesehatan dan kehamilan gratis, penyuluhan, kajian keislaman, dan pesantren inspirasi bagi anak-anak. Menurut Asep, kesehatan dan edukasi keislaman merupakan hal yang penting untuk dibangun di tengah masyarakat desa.

Selain itu, Sinergi Foundation pun membagi Paket Berkah untuk Yatim, Paket Berkah untuk Dhuafa, Bingkisan Bergizi, dan Berkah Buka Puasa. Semuanya berasal dari Sinergi Kebaikan masyarakat donatur yang ingin berbagi dengan sesama.

“Sebab itu, menyambut bulan istimewa ini, kami kembali mengajak donatur untuk kembali menyalurkan Zakat, Infak-Sedekah, dan Wakaf. Dari amanah dan kepercayaan donatur sekalian, Sinergi Berkah Ramadhan dituangkan dalam program berkah kebaikan yang akan dibagikan pada yang membutuhkan di desa-desa di penjuru Indonesia,” kata Asep.

Asep menandas, bagi masyarakat luas yang ingin turut bersinergi menggapai keberkahan Ramadhan, bisa mengunjungi www.sinergifoundation.org.

Din Syamsuddin Menduga Kasus UBN Terkait Hasil Ijtima Ulama 3

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SOLO (Jurnalislam.com) – Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof. Din Syamsuddin meminta aparat kepolisian bertindak profesional dalam kasus Ustaz Bachtiar Nasir (UBN) dan tidak tebang pilih. 

“Saya tidak membela bela orang bersalah, cuma prosesnya pun harus berkeadilan, saya mengetahui kasus yang dikenakan kepada UBN itu 2 tahun lalu, dan pengetahuan saya itu sudah clear dan buktinya gak diungkit-ungkit lagi,” katanya kepada Jurniscom di Masjid Sudalmiyah Rais UMS, Senin (13/5/2019).

Menurutnya, munculnya kasus UBN kali ini diduga ada kaitannya dengan hasil Ijtima Ilama 3 beberapa waktu yang lalu.

“Kalau ada novum, bukti-bukti baru ya boleh aja, cuma diungkitnya mungkin karena UBN disebut mau mimpin perlawanan dari hasil Ijtima Ulama,” ujarnya.

Mantan ketua PP Muhammadiyah ini juga membandingkan penanganan kasus UBN dengan kasus penghinaan terhadap Presiden Jokowi yang dilakukan remaja keturunan cina beberapa waktu yang lalu.

“Kita dukung penegakan hukum, gak ada kita bela-bela, saya juga tidak mengatakan saya pasang badan gitu, badan saya sudah kecil gini kok, cuma jangan sampai penegak hukum itu tidak berkeadilan, maka hukum itu untuk keadilan, dan harus secara berkeadilan,” paparnya.

“Umpamanya ya banyak kasus kasus seperti penghinaan terhadap presiden kan ada, di youtube ada apa, itu ada yang tanya kepada saya kok ndak di proses ya, sudah dimaafkan katanya, seperti itu atau kasus kasus lain,” tandasnya.

Wantim MUI Ingatkan KPU Agar Jujur dan Adil

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SOLO (Jurnalislam.com) – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof. Din Syamsudin meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bekerja secara jujur dan adil dalam melakukan proses rekapitulasi suara pemilu 2019.

“Dari Dewan Pertimbangan MUI beberapa waktu yang lalu, agar KPU dalam menjalankan tugasnya pada tahapan-tahapan berikutnya,” katanya kepada Jurniscom di Masjid Sudalmiyah Rais, Senin (13/5/2019).

“Yaitu penghitungan, rekapitulasi harus secara bersungguh-sungguh, berpegangan teguh pada amanat konstitusi tentang pemilu, yang antara lain jujur dan adil,” imbuhnya.

Din menegaskan, jika KPU terbukti melakukan kecurangan, maka KPU bisa dituduh melakukan tindakan inkonstitusional.

“Itu amanat konstitusi, harus berasaskan jujur dan adil, jika KPU tidak menjalankan asas konstitusi itu, KPU bisa dituduh tidak konstitusional, atau inkonstitusional, itu fatal akibatnya,” katanya.

Lebih lanjut, penjelasan KPU soal salah input di situng resmi milik KPU akibat human eror, dinilai Din belum bisa diterima masyarakat.

“Kalau sampai terbukti nanti tidak jujur dan tidak adil, klarifikasi kenapa salah input bertubi-tubi, itu akal sehat tidak akan bisa menerima kesalahan itu kesalahan manusiawi human error,” ujarnya.

“Kenapa sistem tidak dirancang bisa reject terhadap salah input data yang salah, biasanya juga begitu. Ini saya kita kpu harus memberikan jawaban dan klarifikasi,” pungkasnya.

‘Unforgettable Hijrah’, Hijrahfest 2019 Siap Digelar 24-26 Mei di JCC

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Hijrahfest 2019 siap digelar pada tanggal 24, 25 dan 26 Mei 2019 atau bertepatan dengan 18, 19 dan 20 Ramadan 1440 Hijriah di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Hall A & B.

Dengan tema Unforgettable Hijrah, Hijrahfest tahun ini akan menyuguhkan pengetahuan Islam yang bermanfaat dan dikemas dalam bentuk kelas khusus.

“Tausiyah agama yang dikemas berbeda. Bukan hanya tabligh akbar saja. Hijrahfest Ramadhan akan menyuguhkan pengetahuan Islam yang sangat bermanfaat dan dikemas dalam bentuk kelas khusus,” kata founder Hijrahfest, Arie Untung saat konferensi pers di kawasan Barito, Jaksel, Selasa (14/5/2019).

Menurutnya, selain kajian ilmu dan sharing session artis hijrah, ada banyak pameran lainnya. Sekitar 30 komunitas Muslim, 270 tenant produk Islam, 50 tenant kuliner, dan kidzone NussaLand akan meramaikan Hijrahfest kali ini.

“Exhibition HijrahFest lainnya menghadirkan produk fashion & accesories, syariah finance, property syariah, travel, moeslem man’s wear, beauty & personal care, education, dan masih banyak lainnya,” ujarnya.

Konferensi Pers Hijrahfest 2019

Arie mengatakan, jika HijrahFest 2018 hanya diadakan pada pukul 10.00 – 21.00 WIB, HijrahFest 2019 yang bertepatan dengan Ramadan hadir dengan suasana baru.

“Selain shalat berjamaah, akan ada buka bersama qiyamul Iail dan sahur bersama yang akan semakin mewarnai acara kali ini. Turut hadir membersamai Muzammil Hasbalah, Salim Bahanan, Syakir Daulay, dan Ustaz Usman Baco sebagai imam,” pungkasnya.

Bagi Anda yang merindukan suasana di tanah suci, terlebih lagi ketika bulan Ramadan, lanjut Arie, HijrahFest Unforgettable Moment akan menjadi pengobat rindu. Karena akan menyuguhkan suasana berbuka seperti di tanah suci.

Selain itu, sistem pembayaran tahun ini pun berbeda. Jika sebelumnya harus menggunakan barcode, kali ini jauh lebih mudah. Cukup masuk ke website www.hijrahfest.com dan ikuti langkah selanjutnya.

Al Jazeera Klarifikasi Beredarnya Video Editan ‘Siaran Kecurangan Pilpres’

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)—Al Jazeera Media Network Biro Jakarta mengklarifikasi terkait beredarnya video berjudul “Siaran Kecurangan Pilpres TV Al Jazeera” di media sosial maupun aplikasi percakapan.

Kepala Biro Jakarta, Sohaib Jassim menyesalkan beredarnya video tersebut, apalagi video liputan aslinya telah diedit sedemikian rupa tidak sesuai konteksnya.

Menurut Sohaib, Al Jazeera dalam setiap peliputannya memegang kuat prinsib obyektivitas dan cover both sides, sehingga tidak mungkin memihak salah satu kelompok.

Ia juga  mengimbau semua pihak untuk menggunakan situs maupun akun media sosial resmi Al Jazeera agar terhindar dari konten hoax atau informasi yang menyesatkan dengan mengatasnamakan Al Jazeera Media Network.

Sohain juga mengatakan bahwa peristiwa ini merupakan kali kedua menimpa Al Jazeera Media Network sepanjang Pemilihan Umum 2019 sehingga pihaknya mempertimbangkan untuk menggunakan langkah hukum.

“Terhadap pihak yang berupaya merusak kredibilitas media kami dengan menyebar konten hoax atau informasi menyesatkan dengan mengatasnamakan Al Jazeera Media Network, kami akan pertimbangkan langkah hukum,” katanya.