BMH-Paragon Gelar Buka Puasa dan Berikan Kado Muallaf di Sentani dan Kerom Papua

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Laznas BMH dengan beragam pihak terus menjalin sinergi untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadhan.

Bersama Paragon, BMH menyantuni anak-anak yatim-dhuafa dan Muallaf di Sentani Papua melalui Program Buka Puasa Berkah dan Kado Berkah Muallaf.

 

“Alhamdulillah, antusiasme Paragon menjadikan beberapa program kami di perbatasan dan pedalaman dapat berjalan dengan baik, terutama untuk Buka Puasa Berkah dan Kado Berkah Muallaf di Sentani, Papua. Mereka adalah orang-orang yang kala banjir bandang terjadi merupakan pihak yang banyak kehilangan yang memang tidak mampu,” terang Kepala BMH Perwakilan Papua, Syahriadi (27/5).

 

Acara yang berlangsung di Jalan Ipar Gunung Sentani Papua itu diikuti oleh 70 orang penerima manfaat. Dalam kegiatan penuh kebahagiaan tersebut, Dai Tangguh BMH, Ustadz Haeranzi, S.Pd.I memberikan penguatan perihal menjadikan Ramadhan sebagai momentum terbaik bertaqarrub kepada Allah.

 

“Ramadhan adalah kesempatan emas bagi siapapun umat Islam dengan segenap kemampuannya mendekat kepada Allah. Yang tidak punya harta, kencangkan ibadah, jaga lisan, perilaku, jangan sampai ada orang tersakiti. Yang diberi oleh Allah kelebihan harta, maka tidak cukup beribadah, ia harus pikirkan saudaranya yang membutuhkan. Alhamdulillah, inilah yang dilakukan donatur-donatur BMH juga Paragon. Mari doakan yang terbaik bagi mereka semua,” ungkapnya.

 

Berlangsungnya acara tersebut menajdi suatu momen spesial bagi para penerima manfaat.

 

“Kami sangat senang dan bersyukur, selama ini jarang ada buka bersama, apalagi dapat kado Ramadhan, kami ucapkan terimakasih,” ucap seorang penerima manfaat, Rasyid Kanabaraf.

 

Kegiatan serupa juga dilaksanakan untuk para muallaf di Desa Yuwanain Distrik Arso Kabupaten Kerom, Papua (27/5).

 

“Alhamdulillah kegiatan berjalan serentak, selain Sentani juga di Kerom, di Kerom sebanyak 25 orang kaum ibu muallaf kelahiran bumi Cendrawasih mendapatkan bingkisan Kado Berkah Ramadhan dari BMH dan Paragon,” tutup Syahriadi.

Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Selidiki Korban Kerusuhan 21-22 Mei

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Usai menerima laporan dari Tim Advokasi Korban kerusuhan 21-22 Mei, Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menyampaikan, akan membentuk tim pemantau guna menindaklanjuti laporan tersebut.

“Guna menindaklanjuti temuan tersebut, ketujuh komisioner menjadi tim pemantau dan kami libatkan tiga ahli. Pertama, Pak Marzuki Darusman, kedua, Pak Makarim Wibisono dan ketiga, Anita Wahid,” katanya saat konferensi pers di Gedung Komnas HAM, Menteng, Jakpus, Selasa (28/5/2019).

Dia menjelaskan, ketiga ahli tersebut memiliki latar belakang dan kompetensi berbeda. Marzuki terakhir mengadukan pelanggaran kemanusiaan di Rohingya, sementara Makarim menangani permasalahan HAM di luar negeri dan Anita mengusut adanya dugaan penyebaran berita hoax.

“Kami kumpulkan ketiga ahli itu supaya analisa kami lengkap,” ujar dia.

Mengenai tawaran TPF (Tim Pencari Fakta) yang dibentuk kepolisian kepada Komnas HAM, ia menyatakan Komnas HAM tegas menolak tawaran Polri karena ingin bekerja secara independen. Namun, Komnas HAM juga akan meminta keterangan dari Polri atas uji balistik peluru.

“Kami juga akan memanggil dinas kesehatan atau kementerian kesehatan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya temuan,” pungkasnya.

Komnas HAM mengklaim pihaknya pada 21-22 Mei lalu turut memantau secara langsung ke lokasi aksi unjuk rasa. Bahkan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengunjungi beberapa rumah sakit dan bertemu keluarga korban.

“Saat itu, kami menemukan ada korban terkena peluru tajam. Namun beberapa hari sebelum aksi, polisi mengatakan tidak akan menggunakan peluru tajam,” kata Beka.

Dia mengatakan, Komnas HAM mengutuk keras berbagai kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap masyarakat. Menurutnya, segala bentuk kekerasan tidak dibenarkan dalam situasi apapun.

 

9 Warga Sipil Tewas Akibat Serangan Pasukan Koalisi Suriah di Idlib

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

IDLIB (Jurnalislam.com) – Badan Pertahanan Sipil Suriah, White Helmets Serangan pasukan koalisi rezim Assad dan sekutunya di Idlib hari ini Senin (28/5/2019) mengakibatkan sembilan warga sipil meninggal dan 28 lainnya terluka.

White Helmets mengungkapkan, jet-jet tempur rezim menyerang pemukiman penduduk di Idlib Selatan termasuk kota Maaret Al-Numan dan Maaret Hurma.

Rezim Suriah dan milisi-milisi yang didukung Iran dilaporkan melakukan beberapa serangan darat dan udara di distrik Khan Shaykhun, Khirbat Abidin, Ash Shaykh Mustafa, Kafr Zayta, dan Ltamenah.

Saat ini, sekitar 1,5 juta orang tinggal di Idlib dan setengahnya telah mengungsi ke luar Suriah.

Pada September lalu, Turki dan Rusia sepakat untuk mengubah Idlib menjadi zona de-eskalasi yang melarang tegas agresi militer.

Namun rezim Suriah, melanggar kesepakatan tersebut dan terus menerus melancarkan serangan di dalam zona de-eskalasi.

Sumber: Anadolu Agency

 

Tim Advokasi Korban Kerusuhan 21-22 Mei Datangi Komnas HAM

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Tim advokasi korban tragedi kerusuhan 21-22 Mei mendatangi Komnas HAM. Mereka meminta agar Komnas HAM melakukan penyelidikan terhadap peluru yang ditembakan kepada para korban.

Tim itu juga menduga telah terjadi pelanggaran HAM berat oleh kepolisian yang mengakibatkan meninggalnya delapan orang dalam peristiwa tersebut.

“Kami ke sini untuk meminta Komnas HAM menginvestigasi terkait peluru yang ditembakkan ke korban,” kata anggota tim M. Kamil Pasha di Gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2019).

Tim advokasi juga meminta Komnas HAM melindungi para keluarga korban dengan berkoordinasi dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia).

Dalam kesempatan tersebut, Kamil beserta tim menyertakan bukti-bukti berupa video dan foto dugaan pelanggaran HAM, data para korban yang meninggal dan hilang, serta bekas selongsong peluru yang ditemukan warga Petamburan, Jakarta, dan bekas gas air mata. Masing-masing alat bukti memiliki warna yang berbeda.

“Nah, ini juga masih ada peluru karet. Kita belum tahu selongsong ini dari peluru hampa atau peluru tajam,” kata Kamil seraya menunjukkan bukti-bukti.

 

Ketua RT Bantah Ustadz Umar Terlibat ISIS

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

CIANJUR (Jurnalislam.com) – Ketua RT membantah Ustadz Umar Burhanudin, Pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa, Cikidang, Cianjur, terlibat dengan ISIS.

Asep Saptari, Ketua RT 03/09, Kelurahan Cikidang Kabupaten Cianjur mengaku selama mengikuti pengajian tak ada pemikiran Ustadz Umar yang memiliki kaitan dengan ISIS.

“Bagaimana mungkin orang kita ikut pengajiannya, pesantrennya juga ada, sehari-hari saya ikut pengajian dan programnya, jadi terlalu dibesar-besarkan soal ISIS itu,” ujar Asep saat ditemui di kediamannya, Jl Mochammad Ali, Cikidang, Cianjur, Jawa Barat, Senin (27/5/2019) sore.

Asep menambahkan, Ustadz Umar dikenal dermawan di lingkungan masyarakat.

Menurut Asep, Ustadz Umar selalu memprioritaskan pondok dan masyarakatnya untuk menerima bantuan.

Ketika ada amanah untuk menyalurkan bantuan, maka Ustadz Umar lebih dulu memberikan amanah tersebut ke masyarakat sekitarnya.

“[Setelah itu] baru ke tempat yang lebih jauh,” kata dia.

Selain itu, kata Asep, pondoknya Ustadz Umar juga sering mengadakan buka bersama dan memberikan santunan kepada anak yatim, fakir miskin, dan lansia.

Tak dijemput Densus 88

Asep juga membantah Ustadz Umar telah diciduk Densus ke Jakarta untuk dimintai keterangan soal kericuhan pada 21-22 Mei 2019.

Dalam broadcast yang beredar, Ustadz Umar ditangkap Densus 88 di Ponpesnya dan terjadi penggerebekan terhadap Ponpes At Taqwa.

Asep mengatakan Ustadz hanya dijemput anggota polisi biasa untuk dibawa ke Polres Cianjur pada Jum’at (24/5/2019) sore.

“Sangat disayangkan berita TV menyebut [Ustadz Umar dijemput] Densus 88, seolah-olah Ustadz itu seorang teroris,” ujar Asep.

Asep mengungkapkan warga Cianjur, khususnya warga Cikidang merasa kehilangan Ustadz Umar, karena pimpinan ponpes At Taqwa itu dikenal orang yang ramah dan baik hati, serta merupakan tokoh agama Cianjur.

Meskipun kini Ustadz Umar di Jakarta untuk dimintai keterangan, Asep menyebut Pondok Pesantren dan kajian di At Taqwa tetap berjalan.

Reporter : Muhammad Jundii, Taufik Hady

 

Ustaz Umar Dijemput Polda Metro Jaya Bukan Densus 88

UGM Kembali Tepis Kabar Hoax yang Sebut Gelar Profesor Amien Rais Dicabut

Redaktur: Mazaya

YOGYAKARTA (Jurnalislam.com) – Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta membantah hoax yang menyebutkan telah mencabut gelar profesor Amien Rais. Hanya saja Amien Rais sudah pensiun dari UGM, sehingga status profesor atau guru besarnya hilang.

“Perlu saya tegaskan tidak pernah ada statement UGM mencabut guru besar (Amien Rais),” jelas Kepala Bagian Humas dan Protokol UGM Yogyakarta, Iva Aryani, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (27/5/2019).

Iva menuturkan, tidak mungkin UGM mencabut gelar profesor atau guru besar civitas akademikanya. “Karena guru besar itu kewenangan Kemristekdikti,” tegas Iva yang juga pengajar di Fakultas Filsafat UGM ini.

Sebelum ini memang beredar pemberitaan di sejumlah media arus utama yang menyebut UGM Yogyakarta telah mencabut gelar profesor Amien Rais. Iva menegaskan pemberitaan tersebut salah.

Polemik ini berawal saat UGM menggelar konferensi pers ‘Seruan Damai dari UGM’, Jumat (24/5). Kala itu ada wartawan yang menanyakan tanggung jawab UGM terhadap prilaku Amien Rais yang kerap memprovokasi.

UGM menegaskan apa yang dilakukan Amien Rais adalah tanggung jawab pribadinya. Sebab, Amien Rais telah pensiun dari Fisipol UGM Yogyakarta.

“Guru besar atau profesor itu adalah jabatan akademik, sehingga ketika beliau itu pensiun maka jabatan akademik sebagai guru besar itu pun sebetulnya juga harusnya hilang,” ujar Ketua Dewan Guru Besar UGM, Koentjoro.

Sebelum terjun ke dunia politik, Amien Rais memang dikenal sebagai akademisi. Ia meraih puncak gelar akademik setelah mendapatkan gelar profesor atau guru besar dari Fisipol UGM Yogyakarta.

Namun setelah terjun ke dunia politik, mantan Ketum PP Muhammadiyah ini pensiun dini dari UGM. “Bapak Amien Rais di data kepegawaian tercatat statusnya pensiun atas permintaan sendiri,” tutur Iva.

“Beliau dulu dosen di Fisipol (UGM) dengan karir akademik yang bagus, sehingga bisa mendapatkan jabatan fungsional akademik sebagai guru besar dengan sebutan profesor,” sambungnya.

sumber: detik.com

 

Habib Novel Sayangkan Ada Tindakan Kekerasan pada 22 Mei

Redaktur: Mazaya

JAKARTA – Dai kondang Habib Novel Alaydrus turut mengomentari soal kerusuhan yang terjadi saat aksi di Bawaslu pada 21-22 Mei lalu.

Ia mengatakan, kekerasan yang menimpa siapapun, baik itu menimpa polisi atau mereka yang berdemo dan siapapun, semua bentuk kekerasan itu tidak bagus.

“Kalau kita bisa membuat kekerasan itu tidak ada maka itu menjadi bagus,” kata pengasuh Ponpes Ar-Raudah, Solo kepada Jurnalislam.com beberapa hari lalu di Jakarta.

Lelaki yang akrab disapa Habib Novel meminta kepada semua elemen bangsa meniadakan bentuk kekerasan dalam bentuk apapun.

“Kemarin itu sebuah tragedi, sudah terjadi. Itu pelajaran untuk kita semua. Ke depannya jauh lebih bagus dan baik,” tuturnya.

Beliau pun memohon semua elemen bangsa biasakan angkat tangan untuk berdoa. Pasalnya saat ini seakan-akan kita menganggap Allah tidak mampu mengubah sesuatu dengan doa.

“Ini yang sekarang banyak ditinggalkan angkat tangan berdoa. Saya yakin doa mampu merubah banyak hal. Bahkan semuanya. Fir’aun tenggelam bukan karena Nabi Musa punya tongkat, atau pasukan. Firaun tenggelam karena musa pernah mengangkat tangan berdoa dan memerintahkan harus sodaranya aminkan doaku. Maka Allahpun menenggelamkan Fir’aun,” pungkasnya.

Menkeu Minta BPJS Kesehatan Tekan Defisit 9.1 Triliun

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta BPJS Kesehatan untuk berbenah memperbaiki sistem manajemen dan keuangan untuk meminimalkan defisit tahun anggaran 2018 yang akan diselesaikan pada 2019. Defisit BPJS Kesehatan pada tahun lalu mencapai Rp 9,1 triliun.

“Rekomendasi BPKP agar BPJS menjalankan action plan-nya agar bisa kurangi Rp 9,1 triliun ini, yang memang under control dari BPJSKesehatan,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Dengar Pendapat terkait audit keuangan BPJS Kesehatan di Komisi IX DPR RI Jakarta, Senin (27/5) malam.

Dari rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah mengaudit laporan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2018, telah diidentifikasi beberapa hal yang harus dikerjakan oleh BPJS untuk mengurangi hasil defisit.

Yaitu yang sifatnya kepesertaan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) kapitasi yang ada di pemda, pencegahan fraud, penagihan non-performing loan(NPL), dan sejumlah kerja sama lain yang bisa dilakukan.

Terkait beberapa upaya meminimalkan defisit lainnya ada yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kesehatan. Menkeu berharap Menteri Kesehatan dapat membantu menyelesaikan persoalan tersebut untuk meminimalkan defisit.

“Kalau nanti sudah dibersihkan action plan-nya, baru kami menambah kekurangannya,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani merasa keberatan apabila BPJS Kesehatan mengalami defisit dan langsung datang ke Kementerian Keuangan meminta bantuan pembiayaan untuk menutup defisit.

Sumber: republika.co.id

 

Komnas HAM Didesak Usut Tuntas Kericuhan 21-22 Mei

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM.

Khususnya pada aksi 21-22 Mei beberapa waktu lalu. Tujuannya agar tidak menimbulkan keresahan di tengah publik.

 

“Komnas HAM dibentuk untuk mereka mengusut tuntas dugaan tersebut. Terlebih dalam hal ini karena ada korban anak dan banyak berita yang bertebaran yang telah menimbulkan keresahan masyarakat,” ujar Rahayu kepada Jurnalislam.com, Senin (27/05/2019).

 

Politikus Partai Gerindra ini berharap, dalam menginvestigasi, Komnas HAM dapat bersifat objektif dan netral dalam bekerja di tengah hiruk pikuk politik.

Komnas HAM, juga harus mengedepankan kejelasan dan kebenaran.

 

Harapannya, agar keluarga yang ditinggalkan bisa tenang karena mengetahui kejelasan penyebab meninggal keluarganya.

 

“Agar tidak merasa terombang – ambing dengan ketidakjelasaan dan terus meninggalkan tanda tanya yang hanya akan membuka pintu untuk tuduhan dan fitnah,” pungkasnya.

Menkominfo Klaim Negara Lain Juga Blokir Medsos

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengklaim negara-negara lain juga melakukan penutupan akses media sosial (medsos) untuk meredakan kabar bohong atau hoaks.

Hal ini dilakukan negara lain juga agar terciptanya kedamaian.

“Pemerintah kita juga berupaya mengurangi dampak hoaks dan ujaran kebencian yang disebarluaskan melalui platform media sosial dan percakapan instan.

Upaya itu ditujukan untuk meminimalisasi dan menghindarkan konflik sebagai akibat tindakan kekerasan yang dipicu oleh informasi hoaks,” kata Rudiantara dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, pada Senin (27/5).

Menurutnya, hoaks yang tidak dikendalikan akan berpotensi memicu aksi massa dan kekerasan yang berdampak pada jatuhnya korban.

Sebut saja kasus hoaks di India pada 2018 lalu, yang memicu aksi massa dan mengakibatkan Muhammad Azam meninggal dunia.

“Dan ada banyak hoaks sejenis lalu-lalang di Indonesia setiap hari, apalagi pada 22 Mei lalu,” ujarnya.

Karena itu, lanjut dia, Kominfo mengambil tiga langkah untuk menjaga media sosial dan dunia maya Indonesia agar tetap damai.

Langkah yang juga lazim dan kerap diambil oleh Pemerintah di negara lain untuk mencegah meluasnya kerusuhan.

Langkah pertama adalah menutup akses tautan konten atau akun yang terindikasi menyebarkan hoaks.

Kedua, bekerja sama dengan penyedia platform digital untuk menutup akun. Dan ketiga, pembatasan akses terhadap sebagian fitur platformdigital atau berbagi file.

“Pembatasan akses merupakan salah satu dari alternatif-alternatif terakhir yang ditempuh seiring dengan tingkat kegentingan. Pemerintah negara-negara lain di dunia telah membuktikan efektivitasnya untuk mencegah meluasnya kerusuhan,” jelas Rudiantara.

Ia melanjutkan, bagaimana Srilanka juga menutup akses ke Facebook dan WhatsApp untuk meredam dampak serangan bom gereja dan serangan anti-muslim yang mengikutinya.

Kemudian, Iran menutup akses Facebook pada 2009 setelah pengumuman kemenangan Presiden Ahmadinejad.

“Banyak negara lain melakukan pembatasan dan penutupan dengan berbagai pertimbangan,” ungkapnya.

Hal ini pun yang dilakukan Kominfo untuk meredam menyebarnya hoaks-hoaksdan menjaga agar Indonesia tetap damai. Kominfo dalam hal ini bekerja sama dengan penyedia platform digital, misalnya WhatsApp.

“Saya telah berkomunikasi dengan pimpinan WhatsApp, yang hanya dalam seminggu sebelum kerusuhan 22 Mei lalu telah menutup sekitar 61.000 akun aplikasi WhatsApp yang melanggar aturan,” jelas Rudiantara.

Untuk diketahui, Kominfo telah menutup akses 2.184 akun dan Website. Selama pembatasan akses fitur image dan video, Kominfo juga telah menutup ribuan akun media sosial dan situs web.

“Sebanyak 551 akun Facebook telah diblokir. Kemudian akun Twitter 848 akun, Instagram 640 akun, Youtube 143 akun, serta masing-masing 1 untuk url website dan LinkedIn. Total ada 2184 akun dan website yang telah diblokir,” kata Rudiantara.

Sumber: republika.co.id