Pemerintahan Diminta Setop Gunakan Gaya Orde Baru Bungkam Kritik

YOGYAKARTA(Jurnalislam.com)–Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Oce Madril, mengkritisi penangkapan sutradara film dokumenter Sexy Killers, Dandhy Laksono dan cucu tokoh bahasa Indonesia JS Badudu, Ananda Badudu.

Oce heran mengapa di zaman reformasi seperti sekarang ini masih terjadi gaya pemerintah yang otoritarian.

Ia menduga cara-cara pemerintah yang otoritarian tersebut sengaja dipelihara oleh rezim, sehingga gaya-gaya di masa Orba terulang di masa kini.

“Menurut saya cara-cara seperti itu harus ditinggalkan, tidak boleh lagi diterapkan oleh penegak hukum. Pemerintah juga tidak boleh menggunakan cara-cara itu untuk membungkam kritik. Karena pada dasarnya menyampaikan pendapat, kemudian mengkritik pemerintah, kemudian juga berkumpul, berserikat, berdemonstrasi itu semua dijamin dalam konstitusi,” tuturnya.

Peristiwa penangkapan terhadap Dandhy dan Ananda, lanjut Oce, merupakan model pemerintahan yang diterapkan di masa Orba.

Menurutnya, model pemerintahan yang otoritarian seperti itu harus segera diakhiri.

“Model-model di Orde Baru kan begitu, orang tidak boleh mengkritik pemerintah, mengkritik pemerintah adalah hal yang tabu. Kemudian berdemonstrasi dilarang, menyebarkan kritikan kepada pemerintah dianggap makar, dianggap melawan pemerintah, atau dianggap ingin menjatuhkan kewibawaan pemerintah,” sebutnya.

“Itu kan sebetulnya alasan-alasan yang digunakan pada rezim otoriter ya, pada rezim Orde Baru, dan rezim otoriter yang lain. Nah, semestinya tidak boleh ada di zaman demokrasi sekarang,” tutupnya.

sumber: detik.com

Aktivis Ditangkapi, Pakar: Itu Cara-cara Orde Baru

YOGYAKARTA(Jurnalislam.com)–Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Oce Madril, mengkritisi penangkapan sutradara film dokumenter Sexy Killers, Dandhy Laksono dan cucu tokoh bahasa Indonesia JS Badudu, Ananda Badudu.

Meski pada akhirnya Dandhy dan Ananda dilepaskan setelah kronologi penangkapannya trending topic di twitter.

“Saya kira model-model penangkapan seperti itu, itu cara-cara Orde Baru ya. Itu mengingatkan kita kembali pada situasi di zaman Orde Baru (Orba) ,” kata Oce kepada wartawan di UGM, Jumat (27/9/2019).

“Di mana kritik kemudian dijawab dengan penangkapan, kemudian orang-orang kritis diperkarakan secara hukum, dikriminalkan, kemudian ditangkap. Itu sebetulnya menggambarkan situasi yang tidak demokratis,” pungkasnya.

Nilai Bertemu Jokowi Tidak Urgen, BEM SI: Lebih Baik Segera Usut Kasus Tewasnya Mahasiswa

YOGYAKARTA(Jurnalislam.com)–Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Muhammad Nurdiyansyah, menilai pertemuan pimpinan BEM dengan Presiden tidak urgen dilakukan.

Menurutnya yang lebih penting saat ini adakah Presiden segera menindak aparat pelaku kekerasan yang menewaskan dua mahasiswa Univ Halu Oleo Kendali saat aksi.

Nurdiyansyah mengakui bahwa pihaknya menolak ajakan pertemuan dari Presiden Jokowi hari ini.

Salah satu alasannya adalah karena saat ini BEM SI sedang berduka terkait jatuhnya korban jiwa dan luka karena kekerasan aparat dalam mengamankan aksi.

“Bahwa hari ini mahasiswa sedang berduka cita sehubungan dengan adanya korban luka maupun jiwa yang menimpa massa aksi di berbagai daerah. Kami memandang menghadiri undangan di Istana di tengah kondisi seperti ini merupakan sikap yang kurang etis untuk dilakukan,” katanya.

Hal itu disampaikan Nurdiyansyah kepada wartawan di Kantor Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jalan Trengguli Blok E12, Bulaksumur, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (27/9/2019).

BEM SI kecewa dengan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepada massa demonstran. Menurut BEM SI, seharusnya Presiden Jokowi bisa menangani setiap aksi demonstrasi dengan baik, dilakukan dengan persuasif, humanis dan tidak represif.

“Kondisi saat ini mengharuskan Presiden ambil bagian dalam mengusut, menindak dan memberikan sanksi kepada aparat yang telah melakukan tindakan kekerasan kepada massa aksi,” tuntut Nurdiyansyah.

 

Sumber: detik.com

Ditanya Soal Penangkapan Dandhy hingga Ananda Badudu, Jokowi Ogah Jawab

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Musisi Ananda Badudu dan aktivis Dandhy Laksono sempat ditangkap oleh polisi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan berkomentar terkait penangkapan tersebut.

Mulanya, Jokowi menjawab pertanyaan wartawan terkait tewasnya dua mahasiswa Halu Oleo di Kendari. Setelah menjawab pertanyaan terkait tewasnya dua mahasiswa di Kendari, Jokowi pun menyudahi wawancara bersama wartawan.

“Makasih,” kata Jokowi mengakhiri wawancara sembari membalikkan badannya untuk menuju kembali ke arah Masjid Baiturrahim, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Usai Jokowi mengakhiri wawancara, sejumlah wartawan masih terus melempar pertanyaan. Salah satu pertanyaan terkait penangkapan aktivis.

“Pak terkait penangkapan aktivis pak?” tanya wartawan kepada Jokowi.

Jokowi yang telah mengakhiri wawancara pun enggan menjawab pertanyaan-pertanyaan para awak media.

Dengan gerakan tangan, Jokowi justru mempersilakan Mensesneg Pratikno mewakilinya untuk diwawancarai lebih jauh.

sumber: detik.com

‘Randi dan Yusuf Wafat Karena Tertembak dan Pendarahan di Kepala’

KENDARI(Jurnalislam.com)–Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM Sulawesi Tenggara, Marsono membenarkan kabar meninggal Muhammad Yusuf Qaradhawi (19), mahasiswa Universitas Halu Oleo. Yusuf meninggal dunia di RS Bahteramas, Kendari.

“Benar. Bisa dipastikan,” kata Marsono, Jumat (27/9).

Marsono menyebut meninggalnya Yusuf karena pendarahan di kepala, usai dugaan peluru tembus di bagian kepala sebelah kiri.

Dari informasi yang dihimpun, Yusuf Kardawi, mahasiswa jurusan ilmu Teknik Halu Oleo mengembuskan nafas terakhir pukul 04.05 Wita dini hari di RS Bahteramas.

“Pak Gubernur saat ini sedang menjenguk,” kata Marsono.

Sebelumnya, Yusuf masuk fase kritis akibat luka bocor pada bagian kepala. Kondisinya kritis sejak dibawa ke rumah sakit.

Yusuf menjadi korban meninggal kedua dari elemen mahasiswa, setelah sebelumnya Himawan Randi (21) meninggal dunia, dengan luka diduga diterjang peluru, pada Kamis (26/9).

Randi dan Yusuf merupakan mahasiswa Halu Oleo yang mengikuti aksi mahasiswa di Kendari menolak pengesahan RKUHP dan RUU kontroversial lain, serta batalkan revisi UU KPK.

Randi berada di tengah massa aksi di samping Gedung DPRD Sultra tiba-tiba terjatuh. Ia pun langsung dilarikan rekan-rekannya ke Rumah Sakit Korem karena jaraknya lebih dekat dari lokasi kejadian.

sumber: cnnindonesia.com

Bawa 9 Tuntutan, Aliansi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Datangi DPRD Kota Malang

MALANG(Jurnalislam.com) – Gelombang demonstrasi mahasiswa di kota Malang masih berlanjut, ratusan mahasiswa dari Universitas Kanjuruhan Malang datangi gedung DPRD kota Malang, Kamis (26/09/2019).

Mereka menyuarakan penolakan rancangan undang-undang (RUU) yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Berikut pernyataan sikap yang dibacakan dihadapan ketua DPRD kota Malang I Made Rian Diana Kartika yang turun langsung menemui mahasiswa,

Sikap Aliansi mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang :

  1. Menolak segala bentuk produk hukum yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
  2. Pemerintah segera mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM di Indonesia.
  3. Mendesak kepada pemerintah RI untuk mengusut tuntas pelaku pembakaran hutan di Indonesia.

Isu sektoral :

  1. Mendesak presiden untuk membatalkan UU KPK dan SDA dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPPU)
  2. Menolak RUU Pertahanan dan RUU KUHP, RUU Ketenagakerjaan, Minerba dan Pemasyarakatan
  3. Kepada DPR RI untuk mengesahkan RUU ketenagakerjaan versi buruh, RUU penghapusan kekerasan seksual, RUU perlindungan pekerja rumah tangga, dan RUU masyarakat adat.
  4. Kepada presiden untuk segera mencabut izin koorporasi pembakaran hutan.
  5. Kepada kepolisian RI untuk menghentikan represif terhadap masyarakat sipil dan mahasiswa yang menyuarakan aspirasi rakyat.
  6. Pada pemerintah untuk memberikan subsidi BPJS dengan sepenuhnya biaya ditanggung oleh negara.

Demonstrasi  ini ditutup dengan aksi memberikan obat masuk angin kepada ketua DPRD sebagai simbol aspirasi mahasiswa yang menurutnya DPRD saat ini sedang masuk angin.

 

Reporter: Tyo

2 Mahasiswa Tewas, Jaminan Kapolri Tito Tidak Represif Dipertanyakan

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Amnesty Internasional mempertanyakan keseriusan jaminan aparat kepolisian tak bakal ada tindakan represif dalam penanganan gelombang protes mahasiswa.

Amnesty menyebut korban kekerasan masih ada sekalipun Presiden Joko Widodo menyatakan telah memerintahkan Kapolri Tito Karnavian untuk tak represif.

Pernyataan itu diungkapkan Manajer Kampanye Amnesty International Indonesia Puri Kencana Putri merespons kasus mahasiswa Himawan Randi tewas di tengah aksi demonstrasi di Gedung DPRD Sulawesi Tenggara, Kota Kendari.

“Padahal Kapolri tadi siang baru memberikan statement, breaking news bersama Menkopolhukam Wiranto, Mendagri, dan Panglima TNI bahwa polisi tidak akan menggunakan pendekatan represif atau kekuatan berlebihan. Tapi baru beberapa jam Kapolri mengeluarkan pernyataan itu, sudah ada kasus Randi,” kata Puri, Kamis (26/9).

Puri melanjutkan hal tersebut menunjukkan bahwa instruksi juga prosedur kepolisian tak bekerja secara cepat dan menyeluruh.

Iajuga  menyesalkan langkah pengendalian massa oleh aparat dilakukan secara berlebihan.

“Kami memang belum melakukan assessment, tapi kalau melihat dari beberapa foto yang beredar, luka tembakan di dada sebelah kanan, dan ketidakmampuan untuk memberikan penanganan medis yang baik terhadap korban, itu juga menjadi catatan yang penting yang harus dijawab oleh Polda Sulawesi Tenggara,” kata dia lagi.

Amnesty International Indonesia mendesak kepolisian melakukan penyelidikan secara efektif dan menyeluruh terhadap kasus kematian Himawan Randi.

Puri juga meminta Komnas HAM dan Kompolnas untuk lebih proaktif memeriksa serta ikut memberikan masukan terkait proses penyelidikan ini.

“Reformasi kepolisian itu harga mati hari ini. Bagaimana kemudian polisi dijadikan alat represif untuk protes-protes publik yang damai, yang juga sebenarnya ingin memberikan ruang ke kepolisian agar punya aturan yang sehat,” tambah pegiat HAM itu.

Sumber: cnnindonesia.com

Korban Bertambah Lagi, Yusuf Mahasiswa UHO Kendari Meninggal Dunia

Mahassiwa Halu Oleo (UHO) Kendari, dikabarkan meninggal dunia, Jumat (27/9/2019).

Yusuf merupakan korban tewas kedua dalam demo di depan Gedung DPRD Sulawesi Tenggara, pada Kamis kemarin,

“Iya, pasien Muhammad Yusuf Kardawi (19) yang menjalani perawatan intensif pasca dioperasi di RSU Bahteramas Kendari, Sultra, meninggal dunia sekitar pukul 04.00 Wita,” kata Plt Direktur RSU Bahteramas dr Sjarif Subijakto, seperti dikutip dari Antara, Jumat.

Sjarif mengatakan, tim dokter yang menangani Yusuf sudah berbuat maksimal.

Namun, nyawa mahasiswa tersebut sudah tidak tertolong. Almarhum Yusuf tercatat sebagai mahasiswa jurusan Teknik D-3 Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari.

Sedangkan, korban meninggal dunia sebelumnya adalah Immawan Randy (21), yang merupakan mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan UHO. Yusuf adalah pasien rujukan dari RS Ismoyo Korem 143/Haluoleo.

Yusuf harus menerima tindakan operasi, karena cedera serius saat aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Sultra,

Kamis kemarin. Kepala Polres Kendari AKBP Jemi Junaidi yang dikorfirmasi terkait kematian Yusuf tidak bersedia memberikan penjelasan.

“Silakan konfirmasi ke Polda Sultra,” kata Kapolres Jemi saat dihubungi.

sumber: kompas.com

Aliansi Mahasiswa Jawa Timur Geruduk Gedung DPRD Provinsi

SURABAYA(Jurnalislam.com) –Ribuan mahasiswa di kota Surabaya demonstrasi di depan kantor DPRD provinsi Jawa Timur terkait penolakan RUU yang dinilai kontroversi, Kamis (26/09/2019).

Dalam aksinya mereka membentangkan berbagai poster dan spanduk yang berisi tuntutan-tuntutan. Sama seperti aksi di daerah lain, para pendemo berusaha menyampaikan aspirasi dengan menggunakan tulisan-tulisan kritik yang kreatif.

Dalam pantauan Jurnalislam.com, seperti ‘Tolak RKUHP, tidak punya bakat apa-apa kecuali bohongi rakyatnya.

Berikut isi tuntutan mahasiswa yang diterima DPRD.

  1. Mendesak pemerintah untuk menerbitkan Perppu untuk pembatalan UU KPK dan merevisi kembali UU KPK yang sudah ada.
  2. Mendesak pemerintah untuk menolak RKUHP dan melakukan pembahasan kembali pasal-pasal yang dianggap bermasalah.
  3. Menolak RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak kepada pekerja dan buruh.
  4. Menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan.
  5. Mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas permasalahan karhutla dan memfasilitasi masyarakat yang terdampak.
  6. Mendorong pemerintah agar segera menyelesaikan permasalahan konflik di Papua serta membuka ruang dialog yang sebesar-besarnya bersama masyarakat Papua agar rasisme tidak terjadi lagi.

Konstributor: Ma’sum

Tolak Bertemu Jokowi, Aliansi BEM SI: Yang Kami Inginkan Presiden Penuhi Tuntutan

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia menolak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/9).

Mereka meminta pertemuan dengan Jokowi dilakukan terbuka agar bisa disaksikan masyarakat.

“Dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional,” kata Koordinator Pusat Aliansi BEM seluruh Indonesia Muhammad Nurdiyansyah.

Nurdiyansyah mengatakan tuntutan mahasiswa telah disampaikan secara jelas di berbagai aksi maupun media.

Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini bukanlah sebuah pertemuan penuh negosiasi, tetap sikap tegas Jokowi terhadap tuntutan mahasiswa.

“Secara sederhana, tuntutan kami tak pernah tertuju pada pertemuan, melainkan tujuan kami adalah Bapak Presiden memenuhi tuntutan,” ujarnya.

Nurdiyansyah meminta Jokowi menyikapi berbagai tuntutan mahasiswa secara tegas dan tuntas.

Ia mengaku belajar dari pertemuan BEM seluruh Indonesia dengan Jokowi empat tahun lalu di Istana, yang justru membuat gerakan mahasiswa menjadi terpecah belah.

“Kami belajar dari proses ini dan tidak ingin menjadi alat permainan penguasa yang sedang krisis legitimasi publik, sehingga akhirnya melupakan substansi terkait beberapa tuntutan aksi yang diajukan,” tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan mengundang perwakilan mahasiswa, terutama yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Jokowi bakal bertemu mahasiswa di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/9).

“Besok kami akan bertemu dengan para mahasiswa terutama dari BEM,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9).

Sumber: cnnindonesia.com