LIBYA (Jurnalislam.com) – Libya mengalami kekacauan akibat perpecahan politik yang mengancam tenggelamnya ladang minyak mereka. Libya bisa menjadi Suriah berikutnya jika tidak memperbaiki pemerintahannya yang terbagi dan mendapatkan bantuan untuk memerangi para mujahidin Islam, menteri luar negeri negara itu mengatakan pada hari Selasa, menurut kantor berita Reuters.
"Jika kita tidak melakukan hal yang benar dari sekarang, dalam waktu dua tahun kita bisa mengalami apa yang terjadi di Suriah pada 2014 karena masyarakat internasional tidak bereaksi secara memadai," kata Menteri Luar Negeri Lybia, Mohamed Dayri, dilaporkan al arabiya, Rabu (24/12/2014)
Dayri mewakili pemerintah yang diakui secara internasional di kawasan timur Libya, yang terkunci dalam rebutan kekuasaan yang semakin keras dengan faksi saingan, yang dikenal sebagai Libya Dawn yang menguasai ibukota Tripoli pada bulan Agustus.
Dayri mengulangi bahwa pemerintahnya percaya bahwa pasukan yang menyerang fasilitas minyak adalah mujahidin Ansar al-Sharia.
Amerika Serikat telah memvonis Ansar al-Sharia sebagai kelompok teroris (baca : mujahid) dan menuduhnya terlibat dalam serangan mematikan September 2012 terhadap kompleks diplomatik AS di Benghazi, Libya.
Ketika ditanya apakah ia khawatir bahwa Libya tidak masuk daftar prioritas teratas Presiden AS Barack Obama, menteri luar negeri itu mengatakan, "Saya khawatir tentang itu."
Dia mengatakan dia berbicara dalam sesi PBB di New York pada hari Jumat dan bertemu dengan para pejabat di Washington untuk "menarik perhatian masyarakat internasional terhadap ancaman meningkatnya pejuang Islam internasional di Libya dan kebutuhan untuk melawannya."
Dayri mengatakan bahwa pemerintah Perdana Menteri Abdullah al-Thani yang berbasis di timur menghadapi "krisis keuangan yang serius, pendanaan krisis" dan bermaksud mencari pinjaman internasional.
"Pemerintah Al-Thani yang tidak memiliki akses ke pendapatan minyak dialihkan ke Bank Sentral di Tripoli.
"Kita bisa mendapatkan pinjaman, dan ini yang kita cari dalam beberapa hari dan minggu mendatang," kata Dayri, menambahkan bahwa ia mengadakan diskusi di Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, Senin malam.
Juga pada hari Selasa, Utusan Khusus PBB untuk Libya, Bernadino Leon, memberitahu Dewan Keamanan PBB bahwa faksi saingan di Libya pada prinsipnya telah setuju untuk mengadakan pembicaraan damai putaran baru di awal tahun baru.
Dayri mengatakan, pemerintahnya tetap berkomitmen untuk pembicaraan damai, dan menambahkan: "Tak perlu dikatakan bahwa proses akan sulit."
Deddy | Alarabiya | Jurniscom
