JAKARTA(Jurnalislam.com) – Sejumlah massa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) wilayah Aceh menggelar aksi di depan Gedung DPRA, Banda Aceh, Kamis (25/11).
Aksi dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap Permendikbud Ristekdikti Nomor 30 tahun 2021, yang dinilai berpotensi menfasilitasi perbuatan zina dan perilaku menyimpang seksual atau LGBT.
Selain itu, masa aksi juga membawa beberapa spanduk bertuliskan “Indonesia bukan negara Islam, tapi juga bukan negara setan”
Kordinator aksi, Rahmadi mengatakan, kedatanganh merekaa menolak segala bentuk peraturan berlandaskan pada konsepsi “kekerasan seksual” termasuk namun tidak terbatas pada Permendikbudristek PPKS.
Selain itu mereka mendesak Baleg DPR RI memasukan materi mengenai upaya-upaya pencegahan dan penindakan terhadap kebebasan seksual, penyimpangan seksual, pelacuran dan kejahatan seksual lain ke dalam RUU TPKS.
“KAMMI mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI untuk mengundurkan diri dalam hal tidak mampu mencabut Permendikbudristek PPKS,” tegasnya.
Sementara itu setelah beberapa saat melakukan orasi, para masa disambut oleh Wakil ketua DPRA, Safaruddin, ketua komisi V Fahlevi Kirani, ketua komisi Vl Irawan Abdullah dan sejumlah anggota Dewan lainnya.
Ketua komisi Vl Irawan Abdullah menegaskan, tidak boleh ada aturan yang menjurus pada zina di Aceh. Dikatakan Irawan, pihaknya telah membaca dan mempelajari terkait Permendikbud Ristekdikti Nomor 30 tahun 2021, seolah kegiatan pornografi boleh dilakukan dengan bahasa persetujuan.
“Inilah yang ambigu. Ini artinya pemerintah melegalkan pelaksanan hal yang berlawanan dengan norma. Kita ini daerah syariat yang menjadi tolak ukur bagi pelaksana syariat. Kami sebagai Komisi Vl akan memperjuangakan sesuai hirarki yang ada, bahwa Permendikbud ini tidak boleh berlaku di negara Indonesia,”tegasnya
Sumber: harianrakyataceh
