JAKARTA (jurnalislam.com)– Pengamat terorisme Harits Abu Ulya mengkritik pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut aksi demonstrasi beberapa hari terakhir sebagai indikasi ‘makar dan terorisme’. Menurutnya, diksi tersebut menunjukkan lemahnya sensitivitas pemerintah terhadap tuntutan masyarakat sipil.
“Bapak Presiden terkesan gagal paham terhadap aspirasi para demonstran. Respon beliau tidak menyasar persoalan fundamental dengan memadamkan ‘bara dan api’ dari segunung ‘sekam’ persoalan; terkait keadilan bagi rakyat, perlunya evaluasi institusi aparat penegak hukum, kebijakan yang memberatkan rakyat, integritas moralitas oknum pembantu Presiden yang kerap membuat blunder statemen dan kebijakan, UU perampasan aset koruptor, dan sebagainya,” ujar Harits Abu Ulya dalam keterangan tertulis, Senin (1/9/2025).
Harits menilai pemerintah seharusnya fokus pada penyelesaian isu-isu mendasar, seperti keadilan hukum, evaluasi kinerja aparat penegak hukum, kebijakan yang memberatkan rakyat, serta penegakan undang-undang perampasan aset koruptor. Ia menilai framing demonstrasi sebagai aksi makar dan terorisme justru mengaburkan masalah utama yang dihadapi rakyat.
“Dan secara rasional tentu idealnya Presiden prioritaskan solusi pada akar masalah. Bukan stag hanya merespon soal ‘kemewahan hidup’ privilage anggota DPR, oknum anggota DPR yang ‘busuk’ sikap dan lisannya, janji mendengar aspirasi. Justru memberikan legitimasi ‘tongkat’ bagi aparat keamanan Polri dan TNI untuk lebih keras memukul masyarakat sipil dengan alibi anarkisme, penjarahan dan yang lebih ngeri adalah asumsi adanya indikasi aksi ‘makar dan terorisme’,” kata Harits.
Ia mengingatkan bahwa tindak kriminal seperti penjarahan dan aksi anarkisme memang harus ditindak, namun tidak tepat jika langsung dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Menurutnya, tindak korupsi pejabat dan kebijakan yang merugikan rakyat justru lebih layak mendapatkan label tersebut.
“Maka diksi ‘makar dan terorisme’ adalah logika over simplikasi yang sifatnya sangat asumtif, cenderung mengaburkan pokok persoalan dan menunjukkan bebalnya telinga penguasa atas jeritan rakyat yang menuntut keadilan dalam berbagai aspek kehidupan mereka,” tegasnya.
Harits berharap Presiden Prabowo dapat membuktikan komitmennya memimpin demi rakyat, bukan sekadar retorika.
saatnya membuktikan itu semua, atau kalau tidak maka hanya akan menoreh sejarah yang berjudul ‘Paradoks Prabowo’ Presiden RI-8,” pungkasnya.
