JAKARTA (jurnalislam.com)— Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tengah mengkaji penyusunan fatwa Aset Keuangan Digital (AKD) Syariah, termasuk cryptocurrency atau aset kripto. Dalam kajian tersebut, perlindungan konsumen dan kepastian hukum menjadi dua aspek yang mendapat perhatian utama.
Pembahasan dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta, Rabu (18/11/2026), dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta para pelaku industri.
Sekretaris DSN-MUI, Buya Amirsyah Tambunan, mengatakan regulasi yang berpihak pada perlindungan konsumen perlu diperkuat melalui panduan syariah. Menurutnya, keduanya menjadi instrumen penting untuk mengawal perkembangan inovasi teknologi finansial.
“Keberadaan regulasi hukum positif yang berpihak pada perlindungan konsumen serta panduan fatwa menjadi instrumen penting untuk mengawal inovasi teknologi finansial,” ujarnya.
Amirsyah menjelaskan, penyusunan naskah akademik dan draf fatwa kripto syariah merupakan bagian dari upaya DSN-MUI memperkuat landasan hukum perdagangan aset digital.
Karena itu, kajian dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek regulasi, karakteristik produk, hingga praktik perdagangan yang berkembang di industri.
Selain kepastian hukum, DSN-MUI juga menaruh perhatian pada tata kelola dan pengawasan sejak dini. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin muncul seiring berkembangnya produk aset keuangan digital, sekaligus menjaga stabilitas industri keuangan.
“Dengan tata kelola dan pengawasan sejak dini, perkembangan produk aset digital diharapkan tidak menimbulkan risiko yang dapat mengganggu stabilitas industri keuangan,” jelasnya.
FGD tersebut turut dihadiri Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Dr. Dadang Muljawan; pejabat senior OJK, Deden Firman Hendarsyah; serta Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution.
Aset Keuangan Digital (AKD) merupakan aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan dalam bentuk digital. Salah satu jenisnya adalah aset kripto, yaitu representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi buku besar terdistribusi (distributed ledger technology), seperti blockchain.
Aset kripto dapat berbentuk koin digital, token, maupun representasi digital lainnya. Perbedaan karakteristik dan mekanisme transaksi pada setiap produk menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan panduan syariah.
Di Indonesia, perdagangan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, telah diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 23 Tahun 2025.
Kerangka regulasi tersebut menjadi salah satu rujukan DSN-MUI dalam merumuskan pedoman syariah agar selaras dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.