Berita Terkini

Anies dan Ahok, Kenapa Dibenturkan?

Oleh: Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Indonesia terus gaduh! Diantara sumber kegaduhan adalah adanya persekusi, maraknya isu kriminalisasi dan manipulasi pemilu, tindakan represi aparat dan berbagai narasi-narasi permusuhan.

Pilpres usai, Jokowi-Ma’ruf sudah dilantik. Bahkan Prabowo pun legowo dan bersedia gabung istana untuk jadi menhan Jokowi. Suasana mulai reda, meski perseteruan umat vs Jokowi tak pernah selesai. Setidaknya sedang dalam gencatan senjata.

Sayangnya hanya sebentar saja. Belum sempat kabinet bekerja, suasana digaduhkan kembali dengan nyanyian “lagu radikalisme.” Jagat Indonesia pun ramai lagi.

Tidak hanya Indonesia yang dibuat gaduh, tapi juga Jakarta. Kali ini lewat isu lem aibon. Anies Baswedan yang sedang dalam proses menertibkan anggaran dan membenahi mental anak buah malah jadi obyek serangan. Yang salah siapa, yang diserang siapa. Anda sudah lihat videonya? Perhatikan! Tentu dengan otak, tidak dengan kedunguanl.

Mari obyektif melihat kronologi peristiwa. Ada kesalahan input anggaran. Sengaja atau tidak sengaja, itu dilakukan oleh pegawai Pemprov DKI. Anak buah Anies. Kualitas teknologi e-budgeting yang masih dalam proses penyempurnaan membuat anggaran tak wajar itu lepas kontrol . Anies koreksi satu persatu. Manual. Ditemukan keganjilan. Anies tegur keras anak buah, dan minta diperbaiki.

Sepuluh hari kemudian, keganjilan input anggaran yang sedang direvisi diposting keluar. Ada yang sengaja meramaikannya. Dan Anies dituduh sebagai pelaku. Loh! Kok jadi kebalik-balik. Anies yang koreksi dan menegur untuk dilakukan perbaikan, malah jadi tertuduh. Tuduhannya pun melebar kemana-mana. Katanya, Anies mau bagi-bagi dana hibah ke kroni-kroninya. Kok gak nyambung ya!

Janggal sekali! Dari kronologi peristiwa, lalu munculnya keramaian di luar oleh beberapa aktor yang dari dulu itu-itu saja orangnya, dan beredarnya video yang digarap secara rapi dan profesional membuat publik lalu bertanya: “Siapa perekayasa isu ini?”

Satu pertanyaan saja yang perlu anda renungkan: Kenapa ada anak buah Anies mundur setelah usulan anggaran dikoreksi dan ditegur Anies? Uniknya, ketika mundurnya pejabat itu diumumkan ke publik, kenapa Anies justru menjawab: “itu bijak”.

Anies gak pernah bilang bahwa pejabat itu diminta mundur atau dipecat. Bukan tipe Anies mencari panggung dan mempermalukan anak buah. Sampai disini anda paham?

Berulangkali saya tulis bahwa Anies terlalu berani ambil risiko. Menutup reklamasi dan sejumlah bisnis gelap itu berisiko. Yang dihadapi Anies bukan warga Aquarium. Itu kecil. Bawa satpol PP dan aparat selesai. Yang dihadapi Anies itu pengusaha kakap yang selama ini bisa kendalikan para kepala daerah, bahkan pemimpin negara. Mereka itu oligarki. Selama Anies tak bisa diajak kompromi, ia akan selalu dikerjain.

Apalagi nama Anies terus bergaung untuk pilpres 2024. Ini makin jadi ancaman buat mereka. Tapi, Anies tetap Anies. Dengan kematangan pribadinya, dia tetap tenang dan cool menghadapi semua risiko itu. Sementara para pendukungnya ketar-ketir kalau terjadi apa-apa dengan Anies.

Ketika host salah satu radio mewawancarai saya terkait isu Anies, saya justru balik bertanya: “kapan Anies tidak dikerjain?” Selama Anies terus menghambat dan mengganggu “bisnis gelap” itu, dia akan terus dikerjain.

Menyerang Anies, apa targetnya? Anies terganggu, lalu menyerah. Apa bukti Anies menyerah? Kalau Anies sudah mau kompromi dengan para pebisnis gelap itu. Ini tidak berlaku hanya bagi Anies, tapi juga untuk semua kepala daerah atau pejabat yang tidak bisa berkompromi.

Kasus seperti ini sering terjadi dan banyak menimpa para pejabat. Diantara mereka ada yang menyerah. Sebagian terperangkap jebakan dan masuk penjara. Malah ada yang mati. Ingat Baharuddin Lopa, Jaksa Agung yang mati mendadak? Atau Novel Baswedan, sepupu Anies yang disiram air keras?

Upaya ngerjain Anies yang paling efektif dan punya efek kegaduhan yang dahsyat adalah membenturkannya dengan Ahok. Ahok dikenal sebagai tokoh yang paling gaduh. Makian dan pilihan kata-katanya yang kasar membuat ramai di publik. Maka, siapapun yang dibenturkan dengan Ahok pasti akan ikut gaduh.

Membenturkan Ahok dengan Anies sesungguhnya merugikan Ahok itu sendiri. Ahok yang seharusnya hidup tenang dan dikenang jasa-jasanya harus ditarik lagi ke gelanggang kegaduhan. Dengan ditariknya nama Ahok justru akan mendorong banyak pihak yang gak suka dengan Ahok membongkar dan menyerang kembali Ahok.

Sejak nama Ahok dimunculkan dan dibenturkan lagi dengan Anies, maka kasus-kasus yang diduga melibatkan Ahok kembali viral di media sosial. Mulai kasus Rumah Sakit Sumber Waras, kasus pembelian Tanah di Cengkareng, sampai kasus reklamasi dan temuan korupsi oleh BPK. Belum lagi kasus penistaan agama yang memposisikan Ahok sebagai mantan napi.

Tidak hanya kasus, tapi problem pribadi Ahok terkait rumah tangganya yang berantakan pun diangkat ke publik. Dalam konteks ini, Ahok juga jadi korban oleh para pendukungnya sendiri. Ini tentu cara mendukung yang tidak beradab.

Ingat, Ahok kalah di Pilgub DKI 2017. Itu fakta. Artinya, ada lebih dari separuh warga Jakarta yang tak suka, bahkan benci kepada Ahok. Kenapa kebencian yang sudah reda ini harus didorong muncul kembali? Mengangkat kembali nama Ahok dan membenturkannya dengan Anies justru akan memperburuk citra Ahok.

Disisi lain, ini akan memberi panggung buat Anies untuk muncul dengan segala kematangan diri dan prestasinya. Lihat tweet Anies menanggapi majalah Tempo. Rakyat justru semakin simpati kepada Anies.

Belum lagi banyaknya penghargaan kepada Anies diantaranya dari KPK, BPK dan sejumlah institusi dan lembaga kredibel, baik dalam maupun luar negeri akan mendapatkan panggung kembali. Ini branding gratis buat Anies ditengah adanya tekanan terhadap media.

Dan yang paling dirugikan dari semua kegaduhan ini adalah masyarakat Jakarta. Usaha mengganggu kinerja Anies sebagai gubernur DKI dengan berbagai isu yang tak pernah bisa dibuktikan akurasi data dan faktanya itu telah mengganggu ketenangan masyarakat Jakarta.

Jika memang Anies melanggar hukum, ada dugaan mengambil anggaran, laporkan ke polisi atau KPK. Gitu aja kok repot. Kenapa kalian gak lapor? Tapi justru buat gaduh di ibu kota?

Pada akhirnya, rakyatlah yang jadi musuh dan akan menghukum kalian. Sebab, rakyat tahu mana kritik, mana suara pesanan.

PA 212: Habib Rizieq Dihambat Pulang oleh Pihak Indonesia

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua DPP Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Slamet Maarif memberikan klarifikasi terkait surat bukti cekal dan masa visa Habib Rizieq Shihab (HRS).

Dia mengatakan banyak pemberitaan yang menyatakan HRS dilarang pulang ke Tanah Air karena overstay. Padahal, kata dia, HRS tidak bisa pulang lantaran adanya hambatan yang bersifat politis.

“HRS bukan tidak berani pulang, akan tetapi kepulangan beliau terhalang oleh hambatan yang bersifat politis yang bersumber dari pihak Indonesia,” kata Slamet dalam konferensi pers di kantor DPP FPI, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

Slamet menjelaskan, hambatan tersebut disebabkan oleh persepsi yang salah terhadap HRS. Pihak yang memberikan hambatan tersebut selalu mempersepsikan HRS sebagai musuh negara yang keberadaannya tidak diinginkan di Indonesia.

“lni dapat kita lihat dari postingan salah satu buzzer penguasa yang menyatakan bahwa HRS memang diskenariokan untuk diasingkan,” katanya.

Sementara Ketua DPP Front Pembela Islam (FPI), KH Ahmad Shobri Lubis menyayangkan sikap pemerintah yang abai terhadap visa tinggal warganya di luar negeri. Terlebih, hal ini terjadi pada Habib Rizieq Shihab (HRS).

“Dari sini dapat kita lihat bahwa sikap diam atau pun acuh tak acuh rezim ini adalah pelanggaran HAM (hak asasi manusia) serius,” katanya.

Dia menegaskan, setiap warga negara Indonesia, siapa pun dia wajib mendapatkan perlindungan hak asasinya. “Kalau tokoh nasional seperti HRS saja begini, apalagi rakyat biasa,” ujarnya.

Dia menyatakan dirinya dan FPI tidak menginginkan hal yang berlebihan dari pemerintah. Ia hanya ingin pemerintah memastikan hak asasi setiap warga negaranya terjaga.

“Kami tidak menuntut tiket kepulangan, tidak menuntut denda, kami hanya menuntut hak asasi Habib Rizieq dijamin,” kata dia.

Tangkal Radikalisme, Kemenag Andalkan NU dan Muhammadiyah

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag), Kamaruddin Amin mengatakan, Indonesia memiliki dua ormas Islam besar untuk menangkal radikalisme, yaitu NU (Nadhatul Ulama) dan Muhammadiyah.

“Kedua ormas besar ini moderat,” katanya dalam acara diskusi media FMB 9 dengan tema “Mengedepankan Strategi Deradikalisasi” di Kantor Kemkominfo, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Ia menjelaskan, NU dan Muhammadiyah sebagai infrastruktur sosial yang kuat untuk mengantisipasi ideologi radikal yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

“Jika ada ajaran radikal melakukan penetrasi di Indonesia maka mereka akan berhadapan dengan kedua ormas besar itu termasuk dengan fasilitas yang mereka miliki seperti kyai, guru, dosen hingga lembaga pendidikannya yang akan melawan ajaran radikal tersebut,” paparnya.

Dia berharap ormas-ormas Islam dapat ikut berperan dalam tiga program yang dilakukan Kementerian Agama dalam pendidikan Islam.

Program pertama yaitu membuat pusat kajian moderasi beragama yang bertoleransi, moderat, serta menghargai keragaman dan perdamaian.

“Kami akan membuat edaran ke para rektor Perguruan Tinggi Islam baik negeri maupun swasta untuk membuat kajian moderasi beragama atau rumah moderasi. Kita harapkan rumah moderasi itu dapat memproduksi kontra narasi isu-isu radikalisme beragama,” papar Komaruddin.

Program kedua, yaitu lewat pengajaran agama di sekolah-sekolah umum dan madrasah dengan menuntaskan penulisan ulang buku-buku agama di seluruh Indonesia dan penyesuaian kurikulum.

Program ketiga, yaitu memenangi kontestasi di ruang publik seperti media sosial agar suara-suara di sana tidak didominasi paha agama yang tidak moderat.

“Kami mengimbau agar para pemuka agama mendakwahkan agama yang rahmatan lil alamin,” ujarnya.

Definisi Radikalisme Versi Kemenag: Ingin Khilafah Hingga Kekerasan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag), Kamaruddin Amin mengatakan, radikalisme adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mengubah ideologi negara melalui jalan kekerasan. Dalam konteks politik, radikalisme adalah upaya untuk mengubah ideologi negara dengan ideologi lain yang bersifat transnasional seperti khilafah.

“Kalau definisi khususnya seperti ingin mendirikan khilafah,” katanya dalam acara diskusi media FMB 9 dengan tema “Mengedepankan Strategi Deradikalisasi” di Kantor Kemkominfo, Jakarta, Senin (11/11/2019).

“Ideologi radikalisme bisa masuk melalui media sosial yang tak terbatas. Radikalisme dilakukan secara sitematis karena itu harus ada upaya deradikalisasi melalui cara yang massif, terstruktur, dan sistematis juga terukur,” sambungnya.

Untuk itu, kata Ali, Ditjen Pendidikan Islam yang menaungi Perguruan Tinggi Islam yang jumlahnya 58 dan Perguruan Tinggi Swasta yang jumlahnya ratusan, pemerintah terus melakukan pencegahan untuk melawan radikalisme.

“Karena itu ada Pusat Kajian Keberagamaan yang Moderat (moderasi keberagaman). Ada sinergitas yang produktif antara mahasiswa, dosen dan perguruan tinggi Islam sehingga dapat menghasilkan kontra narasi untuk melawan radikalisme,” tambahnya.

Ia mencontohkan ketika ada penerimaan mahasiswa baru, maka pihaknya bertanggung jawab untuk menangkal masuknya ideologi transnasional yang radikal agar tak menyusup ke mahasiswa baru.

“Upaya lainnya dengan menulis ulang buku-buku teks pendidikan tinggi untuk mengedepankan keberagamaan yag moderat sehinga bisa menangkal ideologi yang radikal tadi,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menegaskan, makna radikal sangat jauh berbeda dengan makna ekstremitas. Jika radikalisme dalam konotasi negatif, maka lebih tepat disebut ekstrimisme.

“Kalau mau cara berfikir radikal itu boleh, apakah yang dimaksud radikal ingin mengubah secara revolusioner, atau yang dimaksud dengan ideologi. Makanya saya bingung masalah definisi ini,” kata Anwar kepada Jurnalislam beberapa waktu lalu.

Pesan 10 November

Oleh: Ainul Mizan*

(Jurnalislam.com)–10 November 1945 adalah waktu bersejarah bagi bangsa Indonesia diperingati sebagai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan digunakan untuk mengenang perjuangan heroik bangsa Indonesia di dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saat itu pula berkumandang takbir Bung Tomo yang membakar gelora pemuda Surabaya.

Di samping itu, waktu sebelumnya yakni tanggal 22 Oktober 1945, telah muncul Resolusi Jihad dari KH. Hasyim Asy’arie. Seruan jihad ini membangkitkan jiwa pemuda Islam untuk mempertahankan kemerdekaan. Syahid sebagai jaminannya.

Sekarang, pesan yang sama akan terus berulang di setiap momen Hari Pahlawan. Pesan penting yang harus selalu tertanam di dalam jiwa para pemuda bangsa adalah semangat pembebasan negeri dari segala bentuk penjajahan.

Memang, saat ini kita sudah merdeka secara fisik. Setiap momen 17 Agustus, sekitar 3 bulan lalu bangsa Indonesia sudah memproklamirkan diri merdeka. Artinya bangsa ini telah bebas dari penjajahan. Hal ini ditegaskan pula di dalam mukadimah UUD 1945, bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa. Penjajahan harus dihapuskan dari dunia karena penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Tentunya penjajahan di sini harus dimaknai secara luas. Bahwa setiap dominasi atas suatu dan negeri baik dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, peradilan dan termasuk pertahanan keamanan, maka itu semua adalah bentuk – bentuk penjajahan. Pertanyaannya, apakah saat ini negeri kita sudah terbebas dari penjajahan dalam segala bentuknya?

Di tengah perjuangan bangsa untuk membebaskan dari penjajahan secara utuh pasca proklamasi itu, Belanda dengan membonceng pasukan sekutu NICA ingin kembali mencengkeram Indonesia secara fisik, maka bangkitlah pemuda Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan.

 

Hari ini Indonesia masih terbelenggu penjajahan non fisik. Maka untuk itu perlu diidentifikasi bentuk – bentuk penjajahan non fisik tersebut. Di sinilah kita bisa berkiprah dan berperan untuk menjadi sosok – sosok pahlawan masa kini.

Di bidang ekonomi. Indonesia masih terbelenggu lilitan utang hingga sudah berada dalam jebakan utang. Utang Indonesia sudah mencapai sekitar 5000 trilyun rupiah, dan sekarang menkeu menambah utang Rp 317 trilyun.

Utang luar negeri menjadi sarana untuk mengintervensi ekonomi Indonesia. Kebijakan liberal dalam ekonomi atas arahan IMF seperti pencabutan subsidi BBM yang berimbas pada komoditas vital rakyat, privatisasi BUMN dan SDA.

Biaya hidup semakin melambung, lapangan pekerjaan yang semakin sulit bagi pribumi dengan dibukanya kran serbuan TKA China dan sebagainya.

Di bidang Politik Pemerintahan. Demokrasi yang diadopsi justru tidak membawa kesejahteraan rakyat. Yang ada adalah para politisi saling berbagi kue kekuasaan dan pemerintahan dijadikan sebagai ajang untuk menjalankan politik opportunis.

Di bidang Pendidikan. Orientasi pendidikan diarahkan untuk menghasilkan output yang terampil dan siap kerja. Budaya belajar dan melakukan perbaikan kondisi negeri bukan menjadi fokus garapan. Hal ini dicanangkan untuk menyambut liberalisasi ekonomi dan perdagangan. Lagi – lagi Indonesia diposisikan menjadi market dari serbuan produk asing.

Di bidang Sosial Budaya. Menjamur budaya hedonis di tengah generasi muda atas nama kreatifitas film yang direalis. Sebut misalnya film The Santri dan SIN.

Pergaulan bebas muda – mudi hingga ada sebutan BUCIN (Budak Cinta), fenomena LGBT yang dibiarkan dan kerusakan lainnya.

Di Bidang Pertahanan Keamanan. Terjadinya pembantaian terhadap warga pendatang di Papua oleh kelompok separatis menjadi bukti lemahnya Indonesia untuk melindungi warganya sendiri di dalam wilayah hukum negara.

 

Begitu pula pemberlakuan ekstra judisial killing kepada para pelaku yang dituduh teroris. Artinya telah lenyap asas keadilan hukum di Indonesia.

Demikianlah sekelumit fenomena penjajahan yang membelenggu bangsa ini.

Tentunya jika merefleksikan pada sejarah 10 Nopember, maka yang mampu melahirkan spirit perlawanan terhadap penjajahan adalah Islam.

Dan hak bagi bangsa Indonesia untuk menjadikan Islam sebagai asas perjuangannya.

Walhasil begitu pula fenomena hari ini. Untuk bisa melahirkan pahlawan – pahlawan yang akan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan keterbebasan dari penjajahan atas negeri ini, kuncinya adalah terletak di dalam upaya untuk menghadirkan Islam di dalam pikiran, ucapan dan tindak tanduk generasi muda.

Pendidikan adalah sarana yang efektif untuk melakukannya. Di samping itu, mereka menguasai keahlian sesuai dengan jurusan ilmu yang ditekuninya.

*Penulis tinggal di Malang

 

 

 

 

 

Hari Pahlawan, Ribuan Warga Solo Usung Semangat Jihad di Parade Perjuangan

SOLO (Jurnalislam.com)- Dalam rangka memperingati hari pahlawan nasional, seribuan masyarakat Soloraya menggelar Parade Perjuangan dengan melakukan longmarch dari Kota Barat menuju Bundaran Gladak, pada ahad, (10/11/2019).

 

Kegiatan Parade Perjuangan bertajuk “Aktualisasi Semangat Jihad Para Pahlawan Menuju Indonesia Berdikari” tersebut diinisiasi oleh Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS).

 

“Kita berharap umat Islam dan masyarakat, bisa meneladani jejak para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan, mempertahankan ideologi Pancasila dari ancaman Komunis di Indonesia,” kata Humas DSKS Endro Sudarsono kepada wartawan di sela sela aksi.

 

Endro menyebut kegiatan Parade Perjuangan itu sebagai bentuk syukur atas jasa para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa dari tangan penjajah.

 

“Kita mensykuri, menteladani kemudian meneruskan perjuangan untuk mengisi kemerdekaan,” ungkapnya.

 

“Kita tidak ingin perjuangan yang masa lalu itu kemudian dikhianati berupa korupsi atau menjual aset kepada asing, ataupun kebijakan kebijakan yang tidak pro rakyat atau kebijakan yang memberatkan masyarakat,” imbuhnya.

 

Ia berharap pemerintah ikut bisa meneladani para pahlawan yang berjuang untuk kepentingan rakyat jelata, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu atau pihak asing yang ingin menguasai Indonesia.

 

“Dan pemerintah juga harus mengerti bahwa pahlawan dulu berjuang untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan asing,” tandasnya.

 

Dalam kegiatan Parade Perjuangan itu, sejumlah tokoh hadir dan memberikan orasi di Bundaran Gladak, Solo, seperti ketua DSKS Dr Muinudinillah Basri, ustaz Abdurahim Ba’asyir, ustaz Tengku Azhar, ustaz Izzul Mujahid, dan ustaz Surawijaya.

Anies: Masjid Apung Akan Jadi Ikon Baru Jakarta

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pembangunan Masjid Apung Ancol ini merupakan salah satu bentuk perwujudan wisata kultural di Jakarta.

Melihat karakteristik masjid yang modern dan futuristik, Anies menganggap Masjid Apung dapat menghadirkan sensasi dan pengalaman baru bagi warga Jakarta saat beribadah.

“Kita bersyukur karena apa yang Jakarta inginkan untuk menjadikan  Ancol menjadi tempat wisata multi aspek, salah satunya aspek kultural, dapat terwujud dengan adanya Masjid Apung ini. Ada sensasi yang dapat dinikmati pengunjung saat mengunjungi Masjid Apung ini, misalnya sensasi seolah sholat di atas hamparan laut,”  kata Anies saat menyampaikan sambutan di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (9/11).

Dia berharap, pembangunan masjid ini dapat sesuai target, sesuai anggaran dan berkualitas, sehingga Ramadhan 2020 mendatang, warga Jakarta dapat bisa menikmati masjid ini dengan segala sensasinya.

“Saya harap masjid ini on schedule, on budget dan on quality dan kalau itu semua terpenuhi, insya Allah tahun depan kita bisa menikmati masjid ini, kalau perlu bisa menjadi tujuan beritikaf pada ramadhan 2020 nanti. Masjid ini juga bisa merangsang wilayah lain untuk membangun masjid yang tidak kalah bagus dari masjid apung,” sambungnya.

Masjid Apung Ancol merupakan masjid terapung pertama di Jakarta akan segera dibangun di kawasan pantai Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk melakukan seremoni pemancangan tiang (ground breaking) pertama pada Sabtu (9/11).

Acara pemancangan tiang ini, disaksikan langsung oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla.

Konsultan Arsitek Perencana Masjid Apung Ancol, Andra Matin mengatakan, proses pembangunan masjid yang akan menjadi ikon baru Ancol ini, kemungkinan akan memakan waktu satu tahun.

Sumber: republika.co.id

Dukungan Evaluasi Proses Pilkada Langsung Terus Berdatangan

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai NasDem Lestari Moerdijat mendukung wacana pemerintah yang ingin mengevaluasi pelaksanaan Pilkada secara langsung.

Ia menilai evaluasi perlu dilakukan sehingga dapat disimpulkan sisi baik dan buruk dalam pelaksanaannya selama ini.

“Saya sependapat dengan apa yang disampaikan Mendagri, bahwa perlu ada telaah kembali, perlu ada evaluasi. Mari kita evaluasi dulu, baik dan buruknya, dari evaluasi tersebut kemudian nanti bisa kemudian kita kaji,” kata Lestari di sela-sela Kongres Partai NasDem di JI Expo, Jakarta, Sabtu (9/11).

Dia menjelaskan, Indonesia telah mengalami suatu proses demokrasi yang luar biasa, kelelahan yang luar biasa, dan proses Pilkada serta kita tentu tidak menafikan banyak terpilih tokoh-tokoh yang bagus.

Namun menurut Wakil Ketua MPR RI itu, dari semua daerah yang melaksanakan Pilkada langsung tidak semuanya menghasilkan kepala daerah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas, sehingga hal itu yang harus dicermati.

“Bagaimana suatu proses yang sesungguhnya memang seharusnya bisa berjalan dengan baik, tapi ketika tataran masyarakatnya belum siap, berubah maka hasilnya tidak menjadi seperti apa yang kita inginkan,” ujarnya.

Dia mengakui Pilkada langsung menghasilkan politik biaya tinggi dan tidak semua menghasilkan kepala daerah yang memang memiliki kapasitas dan kapabilitas.

Namun menurut dia apakah kemudian tata cara Pilkada harus dievaluasi, dan apakah kemudian masyarakat kita sudah siap.

“Di beberapa tempat secara terbuka, kita harus akui malah ada industri baru yaitu industri jual suara. Itu bukan hal yang tidak ada, itu yang saya rasa kenapa apa yang disampaikan Mendagri perlu disambut dan kemudian bersama-sama kita melakukan telaah,” ujarnya.

Dia menilai evaluasi Pilkada langsung bukan suatu kemunduran dalam berdemokrasi di Indonesia karena proses demokrasi di beberapa titik agak terlalu kebablasan.

Sumber: republika.co.id

Pemprov DKI Bangun Masjid Apung Pertama di Ancol

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Masjid Apung pertama di Jakarta akan segera dibangun di kawasan pantai Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara.

Konsultan arsitek perencana Masjid Apung Ancol, Andra Matin mengatakan, proses pembangunan masjid yang akan menjadi ikon baru Ancol ini kemungkinan memakan waktu satu tahun.

Menurut Andra, masjid ini akan memiliki luas 2.000 meter persegi dan mampu menampung hingga 2.500 orang jamaah. Ia yakin, masjid yang lokasinya berada di sekitar pintu masuk timur Ancol ini akan menjadi tempat ibadah yang memiliki arsitektur unik dan satu-satunya di Jakarta.

Andra menjelaskan, masjid ini akan berbentuk segi lima yang merepresentasikan lima rukun Islam serta jumlah waktu shalat wajib. Tinggi masjid yang direncanakan akan mencapai 25 meter ini, disesuaikan dengan jumlah nabi yang juga berjumlah 25.

“Pada sisi luar masjid akan terdapat enam buat menara yang melambangkan rukun iman,” kata Andra saat menyampaikan sambutan di acara Ground Breaking di Jakarta, Sabtu (9/11).

“Desain masjid ini kalau dari atas seperti bulan dan bintang dilengkapi enam titik berlian, dan dari luar masjid ini menyerupai bentuk kapal phinisi, kapal khas Masyarakat Bugis.”

Andra mengatakan, Ancol saat ini juga sedang menyelenggarakan sayembara gagasan desain Masjid Apung.

Sayembara ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dan arsitek muda guna berkontribusi dan mengembangkan idenya dalam pembangunan Masjid Apung.

Sumber: republika.co.id

Jambore Ukhuwah Mukhoyyam Pemuda Islam Akan Kembali Digelar

KARANGANYAR (Jurnalislam. com) – Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Akan kembali menggelar Acara JUMPA (Jambore Ukhuwah Mukhoyyam Pemuda Islam Surakarta) yang ke 3.

Acara yang akan digelar selama 3 hari penuh (27 – 29 Desember 2019) mengambil tempat di Tawangmangu Camping Resort Karanganyar Jawa Tengah. Dengan menargetkan 1000 peserta Acara ini diharapkan dihadiri dari berbagai Elemen Muslim Solo Raya dan Masyarakat Umum.

Menurut Ustaz Syamsudin Asroriy Panglima JUMPA mengatakan bahwa “Dalam gelaran JUMPA 3 kali ini kami berharap bisa menghadirkan bukan hanya dari Pondok Pesantren tapi kami menginginkan Sekolah-sekolah Umum untuk bisa gabung” Ujar Mang Arie sapaan karib Syamsudin Asroriy.

“Kami juga optimis bahwa JUMPA 3 ini akan semakin menarik dan lebih banyak Ilmu yang bisa kita gali daripada JUMPA sebelumnya” tambahnya kepada Jurnalislam.com disela-sela survei Lokasi.

“Di JUMPA 3 ini kami akan menghadirkan Instruktur dari berbagai disiplin Ilmu kebencaan, Rescue baik darat maupun air sehingga peserta lebih mendapatkan ilmu di Acara ini” pungkasnya.

Sementara itu menurut salah satu Panitia Ustaz Abu Nauval Al Muhajier mengungkapkan untuk Acara ini kami akan menyewa semua lahan Camping Resort Tawangmangu sehingga para peserta akan nyaman dan bisa maksimal dalam mengikuti acara.

“Kami akan menyewa lahan seluas  kuranglebih 1 hektar ini untuk gelaran JUMPA 3, agar bisa memuat peserta sekitar 1000 peserta” ungkap Abu Nauval Al Muhajier.