Berita Terkini

Oleh:  Tony Rosyid*

(Jurnalislam.com)–Bicara umat, persepsi publik langsung tertuju pada umat Islam. Meski agama lain seperti Kristen, Budha dan Hindu juga menggunakan istilah umat. Namun, karena umat Islam adalah mayoritas, maka istilah umat seringkali dilekatkan dengan umat Islam. Dalam konteks politik kekinian, istilah “umat” ini telah diidentikkan dengan komunitas yang saat ini sedang berseberangan dengan Jokowi.

Beberapa tahun ini, kondisi umat secara politik memang kurang menguntungkan. Di Jakarta, umat Islam mayoritas, tapi sempat dipimpin oleh gubernur beda agama. Secara undang-undang itu sah. Tapi secara politik, jika pemimpin tersebut mau mengakomodasi kepentingan umat, masih banyak yang bisa terima. Lepas dari perdebatan teologis dan normatif-religius yang selalu dinamis.

Menjadi persoalan ketika kepentingan umat itu tak terakomodasi. Konsep demokrasi dimana mayoritas mesti memimpin terhadap minoritas akhirnya muncul. Ada persepsi bahwa hanya orang-orang dari kelompok mayoritas lah yang mengerti bagaimana merepresentasikan kepentingan kelompoknya. Tak berarti bahwa demokrasi tak melayani kepentingan kelompok minioritas. Keliru!

Sejak Ahok larang kawasan Monas untuk kegiatan keagamaan, maka Ahok dianggap tak mampu memenuhi kepentingan umat. Ketidakpuasan inilah kemudian melahirkan perlawanan. Puncaknya ketika Ahok kepeleset lidah dan dianggap menista agama. Ahok pun kelar. Kalah dan divonis dua tahun penjara. Uniknya, mantan napi ini kabarnya akan dipromosikan sebagai salah satu anggota Dewan Pengawas KPK.

Memunculkan Ahok sebagai pejabat publik dalam situasi dimana kemarahan umat terhadapnya masih belum sembuh, justru akan memperkuat perlawanan umat kepada pemerintah.

Jangan-jangan Ahok nanti malah akan mengawasi Ma’ruf Amin. Nah…, Muncul andai-andai. Atau jangan-jangan Ahok sengaja ditugaskan untuk ngawasi Anies yang di Pilgub 2017 telah menghancurkan karirnya. Jadi ajang balas dendam. Opini ini juga kemungkinan besar akan muncul di pikiran umat.

Di dalam persepsi umat, Jokowi terlanjur dianggap berada di belakang Ahok. Suka tidak suka, kedekatan Jokowi-Ahok, terutama ketika keduanya menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI tak bisa dipungkiri. Wajar jika berlarut-larutnya kasus Ahok, dugaan adanya back up Jokowi terhadap Ahok saat Pilgub 2017 dan ditersangkakanya HRS dan Bachtiar Nasir cs mendorong umat mengambil posisi sebagai “rival” Jokowi.

Yang pasti, suasana rivalitas itu semakin tinggi tensinya ketika pilpres 2019. Ada yang bilang: itu rivalitas antara pendukung Prabowo dengan pendukung Jokowi. Salah! Itu rivalitas “umat” dengan Jokowi. Efek berkepanjangan dari kasus Ahok di Pilgub DKI. Prabowo hanya menjadi alat perlawanan “umat” terhadap Jokowi.

Buktinya, Ketika Prabowo gabung ke istana dan menjadi menteri Jokowi, “umat” tetap konsisten untuk berada di seberang Jokowi. Tak ikut gerbong yang dibawa Prabowo. Kalau disebut rekonsiliasi, itu rekonsiliasi Prabowo-Jokowi saja. Tidak ada unsur umat. Ini PR bagi Jokowi bagaimana merangkul umat.

Sayangnya, Jokowi instruksikan ke sejumlah menteri untuk memberantas radikalisme. Khususnya Menkopolhukam dan Menag yang paling atraktif menyuarakan instruksi presiden itu. Siapa yang dimaksud radikalis itu? Umat sangat paham kemana narasi itu ditujukan.

Saat ini, penguasa terlalu kuat untuk ditandingi oleh kekuatan umat. Tidak hanya umat, tapi juga mahasiswa. Kelompok akademisi yang gerakannya di sepanjang sejarah Indonesia biasanya mampu menginspirasi terjadinya transformasi politik saat ini tak bisa berkutik ketika berhadapan dengan pemerintahan Jokowi. Apalagi umat yang jalur komandonya sudah mulai berantakan.

Akhir-akhir ini kita lihat gerakan umat melemah. Sepertinya cooling down. Mungkinkah sedang melakukan konsolidasi internal? Tak ada yang tahu, kecuali Tuhan dan inteligen.

Dari pengalaman yang selama ini dialami, umat mesti belajar. Apa yang dilakukan umat selama ini banyak yang tidak efektif. Ini terutama terukur di pilpres beberapa bulan lalu. Dukung Prabowo dan kalah. Tidak saja kalah, Prabowo pun meninggalkan umat dan lebih memilih untuk gabung dengan Jokowi. Sakitnya tuh disini…. Kata umat.

Jelas, kelemahan umat ada pada strateginya dalam perjuangan. Selama ini umat bergerak spontan, sporadis dan zig zag. Tak sistematis dan tak terstruktur dengan rapi. Makanya, ada bahasa populer di kalangan umat: “selalu mendorong mobil mogok”. Saatnya umat bertaubat. Bagaimana caranya?

Sebelum dijawab, saya ingin buat analogi. Pesawat yang “dianggap bagus”, tapi landingnya di sawah, ya akan meledak. Siapin dulu tempat untuk landing, maka pesawat apapun akan bisa mendarat dengan baik. Banyak pesawat lama, teknologi sudah ketinggalan, bodi gak enak dilihat mata, suara mesinnya merusak gendang telinga, tapi tempat landing sudah disiapkan, mereka mendarat dengan nyaman.

Nah, tempat landing itu tidak berada di alam mimpi, tidak cukup dengan teriakan takbir dan melakukan demo, tapi butuh infrastruktur yang dibangun tahap demi tahap sampai betul-betul siap dan aman untuk mendarat.

Apa maksud analogi ini? Ambil kekuasaan secara legal-konstitusional, dan ini akan jadi tempat landing yang aman dan nyaman bagi umat. Itulah kemenangan.

Untuk ambil kekuasaan itu butuh rencana yang matang, langkah-langkah strategis, kesabaran untuk kerja jangka panjang, tim yang solid dan SDM yang mumpuni. Oligarki melakukan ini. Bagaimana umat bisa melawan mereka kalau umat tidak melakukan hal yang lebih hebat dari yang oligarki lakukan? Inilah hukum sosial!

Musa nyatanya bisa kalahkan Fir’aun… Masalahnya, umat tak pernah melakukan seperti yang dilakukan Musa dengan semua jerih payah dan persiapannya yang panjang. Sementara oligarki mampu mengumpulkan kekuatan seperti yang pernah dikumpulkan Fir’aun. Ya, pasti merekalah yang menang….

Jika umat ingin menang, siapkan kader dari sekarang. Terutama untuk calon pemimpin. Betul, dari sekarang. Ini jangka pendek. Buat perencanaan yang matang, lakukan langkah-langkah strategis satu step ke step berikutnya. Siapkan tenaga dan kebutuhan logistik yang cukup. Tak kalah pentingnya adalah soliditas dan kemampuan berkolaborasi. Jangan hanya karena gak dikasih panggung dan gak dapat posisi di organisasi terus ngambek dan gak aktif. Ini bukan mental pemenang, tapi pecundang.

Untuk jangka panjang, sediakan SDM yang memiliki integritas dan kompetensi untuk dipersipakan mengurus bangsa ini kedepan. Tentu, sesuai selera umat. Setelah itu, mau takbir sekencang-kencangnya, atau mau teriak syariat Islam, gak akan ada masalah. Namanya juga penguasa…

*Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa