Berita Terkini

Menutup Mata Kiri, Puluhan Jurnalis Palestina Menggelar Aksi Solidaritas untuk Moath Amarnah

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

GAZA (Jurnalislam.com) – Forum Media Palestina pada hari Ahad (17/11/2019) menggelar aksi solidaritas untuk jurnalis Moath Amarnah yang ditembak oleh tentara zionis beberapa hari lalu.

Fotografer harus kehilangan mata kirinya setelah ditembak saat sedang meliput unjuk rasa warga Palestina di Kota Surif, Hebron, Jumat (15/11/2019).

Aksi itu dihadiri oleh wartawan dari berbagi media. Mereka mengutuk kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel.

Mereka juga membawa poster-poster bertuliskan dukungan kepada Moath dan kecaman terhadap Israel sembari melakukan aksi menutup mata kiri sebagai simbol solidaritas untuk Moath Amarnah.

“Penjajah berusaha dengan menargetkan Moath Amarnah untuk menyampaikan pesan bahwa mereka akan menargetkan mata kami, kamera dan gambar anda agar kita tidak meliput kejahatan mereka,” kata Sekjen Forum Media Palestina, Mohammed Abu Qamar dalam orasinya.

Abu Omar juga mengungkapkan, sudah 55 wartawan gugur sejak tahun 2000 oleh tentara Zionis.

Oleh karenanya, dia menekan lembaga-lembaga HAM untuk bergerak cepat menghentikan kejahatan tentara Zionis Israel dan menuntutnya ke pengadilan HAM.

“Kita sebagai jurnalis akan tetap menjaga solidaritas, kita akan tetap pada perjanjian, dan kita akan mengangkat kepala kita tinggi-tinggi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komite untuk Mendukugn Jurnalis, Saleh Al-Mashri mengatakan bahwa intensitas serangan Israel terhadap jurnalis sejak awal tahun ini meningkat secara signifikan. Tentara penjajah, kata dia, ingin melenyapkan kebenaran untuk disampaikan kepada dunia.

“Penjajah percaya bahwa dengan menargetkan jurnalis, menembak, menangkap, menyita peralatan, dan menghalangi peliputan, itu semua akan merusak tekad para jurnalis untuk meliput secara profesional, tetapi mereka sama sekali salah,” tegas Masri.

Sejak awal tahun ini, Komite itu telah mendokumentasikan lebih dari 550 serangan terhadap jurnalis di Palestina, 144 jurnalis meninggal dunia ditembak dan ratusan lainnya terluka. Masri menunjukkan, ada 84 wartawan di Gaza terluka dan 60 di Tepi Barat.

Masri meminta lembaga internasional untuk bergerak menekan Israel agar menghentikan kejahatannya terhadap profesi pers.

Sumber: Safa

Eks Ketua KPK: Perilaku Politik Elit Jauhkan dari Nilai Pancasila

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

TAWANGMANGU (Jurnalislam.com)- Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus diperlukan selama elit politik menciderai demokrasi di Indonesia dengan praktik money politik kepada rakyat.

“Kalau masa depan secara idealitistik dia semakin diperlukan KPK itu, ketika korupsi di Indonesia dalam pengertian yang luas, kalau dianalisis korupsi itu berpusat dari praktek demokrasi yang transaksional,” katanya kepada Jurnalislam.com di Grand Hotel Tawangmangu, sabtu, (16/11/2019).

“Demokrasi yang diciderai dengan money politik, dengan sogok kepada rakyat sehingga rakyat dilatih dibiasakan oleh calon calon itu dan timnya untuk memilih orang yang duitnya besar, bukan memilih calon yang memiliki rekam jejak kepemimpinan yang jujur yang dari rakyat, yang cerdas dan yang tegas,” imbuhnya.

Menurut Busyro, perilaku buruk dari elit politik tersebut akan membuat negara Indonesia semakin jauh dari nilai nilai UUD 1945 dan Pancasila.

“Nah atas dasar itu maka korupsi yang bersumber dari demokrasi yang traksaksional itu akan semakin melahirkan struktur dan praktek kekuasaan dari pusat sampai dengan daerah yang semakin menjahui nilai nilai kebangsaan,” ungkapnya.

“Ruh kebangsaan hancur karena praktik praktik korupsi itu. Nah disitu sebenarnya kpk itu semakin dirasakan kehadirannya, kedepan,” pungkasnya.

Ketua Muhammadiyah Minta Pemerintah Hentikan Narasi Tunggal Radikalisme

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

TAWANGMANGU (Jurnalislam.com)- Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas menegaskan problem utama bangsa Indonesia bukanlah radikalisme.

Salah satu alasannya karena tidak jelasnya maksud dari radikalisme itu sendiri.

Karenanya, ia meminta pemerintah untuk mengundang pihak terkait untuk melakukan evaluasi terkait persoalan radikalisme.

“Nah sebaliknya konsep radikalisme yang sekarang semakin tidak jelas itu pemerintah stop dulu, evaluasi semua kalangan kemudian diundang, duduk bersama, apakah akan tetap mengunakan istilah radikalisme itu,” kata Busyro kepada Jurnalislam.com dalam acara madrasah kader advokat dan para Legal LBH Muhammadiyah angkatan 1/2019 di Grand Hotel, Tawangmangu, Sabtu, (16/11/2019) siang.

Ia meminta definisi radikalisme itu sendiri harus diperjelas, khususnya hal ini kini menjadi narasi tunggal pemerintah.

“Apapun definisi radikal itu yang itu perlu dipertajam dan diperjelas, tapi problem bangsa ini bukanlah radikalisme sebagaimana yang menurut narasi tunggal dari pemerintah,” pungkasnya.

Busyro: Problem Bangsa Ini Bukan Radikalisme

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

TAWANGMANGU (Jurnalislam.com)- Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas menegaskan problem utama bangsa Indonesia bukanlah radikalisme.

Hal itu dikatakannya usai memberikan materi di kegiatan madrasah kader advokat dan para Legal LBH Muhammadiyah angkatan 1/2019 di Grand Hotel, Tawangmangu, Sabtu, (16/11/2019) siang.

“Apapun definisi radikal itu yang itu perlu dipertajam dan diperjelas, tapi problem bangsa ini bukanlah radikalisme sebagaimana yang menurut narasi tunggal dari pemerintah,” katanya kepada Jurnalislam.com.

“Tapi yang diperlukan itu adalah moderasi, moderasi didalam terutama pengamalan agama, tidak hanya umat islam, tapi juga umat beragama yang lain,” imbuhnya.

Menurut mantan ketua KPK periode tahun 2010 tersebut dalam konsep moderasi itu, intinya, katanya, agama ini tidak menonjol aspek keyakinannya saja.

“Tapi juga diimbangi dengan bidang bidang lain bagaimana agama itu bisa mencerahkan kehidupan bersama antar umat antar etnis, antar golongan, kalau ini bisa ditemukan konsep moderasinya maka fanatisme itu bukan fanatisme sosial tapi fanatisme agama, itu penting,” paparnya.

 

Soal Salam Semua Agama, Wamenag Minta Serahkan Pada Ulama

Redaktur: Mazaya

JOMBANG(Jurnalislam.com)–Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi meminta semua pihak tidak memperdebatkan surat dari MUI Jatim yang mengimbau para pejabat agar tidak mengucapkan salam semua agama.

Karena saat ini masalah salam lintas agama itu sedang diteliti oleh Komisi Fatwa MUI pusat.

Hal itu dikatakan Zainut Tauhid usai mewakili Menteri Agama dalam acara silaturahmi dengan para alim ulama Jatim di gedung KHM Yusuf Hasyim, Pesantren Tebuireng, Jombang. Zainut menilai imbauan MUI Jatim agar para pejabat tidak mengucapkan salam antar agama saat berpidato, sebagai masalah perbedaan pendapat (Furu’iyah).

“Saya kira kita semuanya harus memahami konteks masalahnya. Sehingga kita tidak perlu memperdebatkan, tidak perlu kita mempermasalahkan ya,” kata Zainut Tauhid kepada wartawan di lokasi acara, Selasa (12/11/2019).

Saat ini, lanjut Zainut Tauhid, Kementerian Agama menyerahkan persoalan salam lintas agama kepada para ulama.

Dia berharap para ulama melakukan kajian, penelitian dan berdiskusi untuk merumuskan sebuah kesepahaman yang bisa dijadikan pedoman bagi semua pihak. Dengan begitu, tidak akan lagi terjadi perdebatan di masyarakat.

“Jadi, MUI Jawa Timur itu bentuknya bukan fatwa ya, itu imbauan saja. MUI pusat sendiri juga sedang melakukan penelitian, Komisi Fatwa masih mendalami persoalan itu. Jadi, belum ada keputusan,” terangnya.

Sumber: detik.com

Erick Thohir Dinilai Blunder Kalau Ngotot Pilih Ahok Pimpin BUMN

Redaktur: Mazaya

Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi berpendapat, sebaiknya Erick tak menempatkan Ahok di BUMN strategis seperti PLN, Pertamina, atau bahkan Inalum yang akan mengelola Freeport.

Pasalnya, kekayaan alam yang dikelola badan-badan usaha milik negara itu bernilai triliunan rupiah.

“Bagaimanapun juga Ahok itu kan politikus, saya khawatir kalau di BUMN energi akan menimbulkan conflict of interest. Yang bukan politisi saja juga begitu,” katanya, Jumat (15/11).

“Kemudian, rekam jejak Ahok di bidang energi itu kan tidak ada sama sekali,” lanjut mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas itu.

Fahmy menegaskan, dibutuhkan figur yang memiliki kapabilitas, kemampuan, dan pengetahuan tentang energi untuk mengelola sebuah BUMN energi.

Daripada di sektor energi, lanjutnya, lebih baik Ahok ditempatkan di BUMN lain.

“Kalau nanti dipaksakan Ahok di tempat tadi, maka menurut saya itu keputusan yang blunder, yang berisiko,” tuturnya.

Sumber: jawapos.com

Kompetensi Kalau Ahok Pimpin BUMN Dipertanyakan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Kabar Basuki Tjahaja Purnama (BTP) bakal menjadi salah satu pucuk pimpinan di perusahaan pelat merah kian santer terdengar.

Menimbang kans Ahok memimpin salah satu BUMN tersebut, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, mewanti-wanti.

“Kalau bicara PLN dan Pertamina, keduanya ini perusahaan yang kompleks, besar, urusan politiknya tinggi,” kata Fabby, Jumat (15/11).

Ahok memang pernah mengenyam pendidikan strata satu di jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti, hingga menyandang gelar insinyur. Namun, menurut Fabby, itu saja tidak cukup.

Sebagai perusahaan energi terintegrasi dari hulu dan hilir, Pertamina dituntut untuk terus berkembang tak hanya di tingkat nasional tetapi juga menjadi pemain global.

Maka dari itu, Fabby mengingatkan pemerintah cermat memilih orang yang akan ditempatkan pada jajaran direksi, agar BUMN migas tersebut bisa mencapai visi besarnya.

Demikian pula dengan PLN, yang menurut Fabby, dalam dua-tiga tahun ke depan punya tantangan berat. Antara lain memastikan elektrifikasi di penjuru tanah air, dan di sisi lain menjaga keuangan perusahaan setrum tersebut agar semakin sehat. “Apakah Ahok punya kompetensi dan kualitas itu?” tanya Fabby.

Sumber: jawapos.com

Tak Punya Pengalaman, Ekonom: Tak Tepat Tempatkan Ahok di BUMN

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan masuk ke dalam BUMN. Pria yang biasa disapa Ahok ini dikabarkan bakal menjadi bos Pertamina.

Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sendiri menolak bila benar Ahok menjadi pimpinan di sana.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai bahwa keputusan Kementerian BUMN yang memilih Mantan Gubernur DKI Jakarta itu masuk di perusahaan pelat merah sektor energi pun kurang tepat.

Karena, Ahok sama sekali tidak berpengalaman di sektor tersebut.

“Sesungguhnya tidak tepat sama sekali mengangkat Ahok di PLN atau BUMN di bidang energi. Alasannya, Ahok tidak punya track record di bidang energi,” jelasnya.

Oleh karena itu, Fahmy menilai bahwa penolakan yang berasal dari SP Pertamina lebih kepada nasib BUMN sektor energi saat pimpin oleh seorang politisi.

“Keputusan mengangkat Ahok pada BUMN Strategis di bidang energi sangat blunder dan high risk, selain masalah lain yang memicu resistensi,” ungkap dia.

Sumber: detik.com

Ahok Jadi Bos BUMN, Pengamat: Dia: Politisi, Berpotensi Konflik Kepentingan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan masuk ke dalam BUMN. Pria yang biasa disapa Ahok ini dikabarkan bakal menjadi bos Pertamina.

Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sendiri menolak bila benar Ahok menjadi pimpinan di sana.

Penolakan tersebut dianggap lantaran latar belakang Ahok sebagai seorang politisi.

“Bagaimana pun juga Ahok seorang politisi, yang berpotensi menimbulkan conflict of interest dalam pengelolaan kekayaan alam yang nilai ribuan triliun rupiah,” kata Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi saat dihubungi detikcom, Jakarta, Sabtu (16/11/2019).

Oleh karena itu, Fahmy menilai bahwa penolakan yang berasal dari SP Pertamina lebih kepada nasib BUMN sektor energi saat pimpin oleh seorang politisi.

“Keputusan mengangkat Ahok pada BUMN Strategis di bidang energi sangat blunder dan high risk, selain masalah lain yang memicu resistensi,” ungkap dia.

Sumber:detik.com

JIC Gelar Diskusi Pengaruh Islam di Patani terhadap Betawi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta atau lebih dikenali Jakarta Islamic Centre (JIC) mengadakan diskusi perdana di Ruang Audio Visual 2, Jakarta Islamic Centre (JIC), Jakarta Utara, Indonesia, Kamis (14/11/2019).

Diskusi kali ini bertajuk’Sejarah dan Perkembangan Islam di Patani (Thailand Selatan) dan Pengaruh nya di Betawi.’

Hadir beberapa narasumber seperti Prof. Muhammad Zakee Cheha, Ph.D, Direktur Pascasarjana Fathoni Universiti, Rahmad Zailani Kiki, S.Ag, MM, Kepala Divisi Pengkajian dan Pendidikan Jakarta Islamic Center, dan Nur Rahmah, MA, MA. Hum, Peneliti Puslitbang Lektur Kementerian Agama Republik Indonesia.

Muhammad Zakee Cheha menjelaskan bahwa perkembangan Islam di Thailand dimulai sebelum Kerajaan Siam menguasai Kerajaan Melayu Patani.

Kata Patani berasal dari kata Al-Fatoni yang berarti kebijaksanaan atau cerdik, karena di tempat itu banyak lahir ulama dan cendekiawan Muslim yang terkenal.

Thailand bagian selatan pada masa dahulu pernah berbentuk satu negara Islam dan kawasan ini merupakan basis masyarakat Melayu-Muslim.

“Di sini juga terdapat masalah, kawasan ini merupakan daerah konflik yang berkepanjangan hingga hari ini,”tambah Muhammad Zakee Cheha

Rahmad Zailani Kiki mengatakan, diskusi ini diadakan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil riset JIC yang pernah melakukan riset lapangan ke Patani pada 26-29 November 2015 untuk menemukan titik sambung diantara ulama Patani dengan Betawi.

Disamping itu, diskusi ini juga diadakan untuk menguji dan memperbarui kembali hasil riset tersebut, dan rencananya pada tahun 2020 akan dilakukan riset lapangan lagi ke Pattani untuk menyempurnakan datanya dan hasilnya yang akan dibukukan, tambah Rahmad Zailani Kiki

Titik sambung itu ditemukan dari Syekh Abdul Shomad Al-Jawi Al-Falimbani yang merupakan guru bagi ulama di Patani dan di Betaw.

Beliau disebut bukan sekadar ke Patani untuk mengajar ilmu keislaman, bahkan belaiu turut berjuang dan berperang untuk melawan tentara Siam, akhirnya beliau disebut syahid.

Sebelum Syekh Abdul Shomad Al-Falimbani meninggal dunia, beliau dan murid-muridnya turut juga berjasa dalam menyebarkan tarekat Sammaniyah di tanah Betawi, bahkan beliau pernah datang ke Betawi bersama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Abdurrahman Al-Mashri untuk meluruskan arah kiblat Masjd Al-Mansur, Sawah Lio, Jembatan Lima, Jakarta Barat, pada tahun 1767M.

Reporter: Zulkifli Mamah, mahasiswa asal Patani (Thailand Selatan) yang sedang kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).