Berita Terkini

Mengukur Ketegasan Anies

Redaktur: Mazaya

Oleh:  Tony Rosyid

(Jurnalislam.com)–Anies gak tegas! Dari mana mengukurnya? Dia akademisi, asal kota Jogja dan banyak senyum. Semua itu mengesankan bahwa Anies adalah sosok yang tak tegas. Itulah stigma terhadap Anies Baswedan, gubernur Jakarta saat ini. Benarkah stigma itu? Mari kita lihat.

Mengidentikkan akademisi dengan ketidaktegasan tentu keliru. Tapi, tegasnya seorang akademisi tak bisa diukur dengan marah, suara keras, gebrak meja atau maki-maki orang. Itu bukan akademisi, tapi preman. Sikap seperti itu bukan karakter, atau malah aib bagi seorang akademisi.

Jogja juga tak bisa diidentikkan dengan ketidaktegasan. Kurang tegas apa Hamengkubuwono X ketika menolak warga keturunan China punya hak milik tanah di kota gudeg itu. Kalimat “penghianat” nampaknya menjadi alasan kebijakan itu. Ini soal sejarah. Sang Raja Jogja juga menolak dengan tegas pembangunan tol, karena tak ingin rakyatnya dibebani dengan biaya tambahan ketika menggunakan fasilitas umum. Jalan itu milik rakyat, dan negara wajib menyediakannya. Kenapa harus bayar? Bener juga bos…

Banyak senyum juga bukan berarti tidak tegas. Lihat Pak Harto, 32 tahun memimpin Indonesia dengan senyum. Siapa yang berani bilang Pak Harto gak tegas? Jadi, jangan buru-buru menilai Anies gak tegas lantaran banyak senyum.

Soal tegas tidaknya seseorang tidak ada kaitanya ia akademisi atau bukan. Hanya saja, kalau seorang akademisi, tetap berbasis pada aturan dan sangat mempertimbangkan aspek norma dan etika. Tegas juga tak ada hubungannya dengan asal daerah. Apalagi dengan senyum. Emang orang tegas gak boleh senyum? Harus bertampang galak, berwajah seram dan mata melotot? Ya enggaklah tong…

Ketegasan bisa dilihat dari kebijakannya. Jadi, tegas tidaknya Anies Baswedan mesti diukur bagaimana ia bersikap dan membuat kebijakan sebagai seorang gubernur.

Diawali dengan menutup reklamasi dan Alexis. Ini kelewat tegas. Sebab, terlalu besar risiko politiknya. Dengan menutup Alexis, juga reklamasi, Anies harus berhadapan dengan pihak oligarki. Tangan-tangan kekuasaan yang berkolaborasi dengan taipan. Kendati begitu, sejumlah pihak masih menganggap bahwa itu janji politik. Wajar kalau harus ditutup. Belum menunjukkan orisinalitas ketegasan, katanya. Karena itu, publik masih perlu bukti ketegasan sikap dan kebijakan Anies dalam hal yang lain. Sesuatu yang tak ada kaitannya dengan janji politik.

Pasca tutup Alexis, Anies juga tutup tiga salon-spa di Pondok Indah. Mereka menyalahgunakan ijin jadi bisnis esek-esek. Tetap belum juga dianggap sebagai gebrakan. Kenapa? Karena wajah Anies terlalu kalem. Masih butuh banyak bukti ketegasan yang lain. Mungkin beda jika wajah Anies agak sangar. Gak usah buat kebijakan apapun, yang penting marah sama lurah atau camat dan gebrak meja, pasti akan dianggap tegas. Begitu umumnya kita membuat standar ketegasan. Ngawur!

Hari senen lalu (16/12) Anies menunjukkan bukti lagi. Alumni UGM ini copot seorang lurah Jelambar. Pasalnya? Sang lurah merendam pegawai honorer Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PSSU) di got untuk memperpanjang kontraknya. Ini perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Dapat laporan, lihat bukti, Anies langsung ekskusi. Gak pakai banyak omong. Tanpa perlu gebrak meja dan bicara di depan kamera, Anies ganti lurah tersebut.

Kabarnya, Anies pernah beberapa kali memecat anak buah. Mulai dari lurah, dirut BUMD, hingga kepala dinas. Hanya saja, Anies tak pernah mengumumkannya ke media. Ada sisi kemanusiaan yang selalu ia harus jaga. Jangan sampai “sudah jatuh ketiban tangga”. Sudah dipecat, masih juga dibuka aibnya ke publik. Tentu ini tak manusiawi. Sangat tidak etis. Pasti menyakiti perasaan yang bersangkutan, dan juga keluarganya. Anies paling tak suka melihat orang dipermalukan di depan publik.

Dan hari ini, Anies bikin gebrakan lagi. Copot plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud). Pasalnya? Plt Kepala Dinas ini memberi penghargaan Adikarya Wisata ke club malam atau diskotik Colosseum. Sebuah club malam yang sedang dalam investigasi terkait narkotika. Mengetahui hal itu, Anies pecat plt Kepala Dinasnya. Tetap dengan senyum dan tidak marah-marah.

Anies minta proses penilaian diusut. Jika ada yang lalai, kasih sanksi. Sebab, ini dianggap kesalahan fatal. Memberi penghargaan kepada diskotik yang bermasalah. Sengajakah plt Kepala Dinas itu untuk merusak nama Anies? Sedang dalam penyelidikan.

Info ini mencuat ke publik karena sudah terekspos di media dan viral di masyarakat beberapa hari ini. Tak lagi bisa dihindari. Terpaksa Buka-bukaan.

Mengapa Anies mencabut penghargaan itu, lalu perintahkan inspektorat untuk melakukan investigasi? Karena ada laporan masuk dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI tanggal 10 Oktober 2019 kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Bahwa diskotik colloseum sedang mendapatkan perhatian khusus terkait narkotika.

Jelas ada surat laporan masuk dari BNNP DKI, kok dikasih penghargaan, nekat itu namanya. Maka, harus diusut. Ini jadi pintu masuk buat Anies untuk membersihkan anak buah yang tak punya integritas dan loyalitas. Kesempatan Anies untuk bersih-bersih.

Kok ada tanda tangan Anies di sertifikat penghargaan itu? Bukan tanda tangan asli, tapi hasil cetak. Sah? Sah, selama ikuti aturan dan SOP. Dimana-mana berlaku proses ini. Alasan efisiensi. Abaikan SOP, itu pelanggaran. Dan sekarang, inspektorat sedang bekerja untuk melakukan investigasi terhadap adanya dugaan pelanggaran tersebut.

Apa yang dilakukan Anies adalah bagian dari sikap tegasnya sebagai gubernur DKI. Masyarakat Jakarta tentu senang dengan sikap Anies ini. Sayangnya, Anies bukan tipe pemimpin yang suka ekspos setiap ketegasan sikapnya. Takut Jakarta riuh dengan tepuk tangan. Gak enak sama tetangga sebelah. Yang mana? Ah, kepo!

Jakarta tempat para mafia, maka butuh gubernur yang tidak saja pintar, tapi juga berani, tegas dan berintegritas. Berintegritas itu artinya gak terlibat kasus Sumber Waras, bus way, reklamasi dan tanah Cengkareng. Gak main suap dan bagi-bagi hasil proyek. Dan Anies memenuhi kriteria itu. Ah mosok? Silahkan cari, buktikan dan laporkan. Nah, fair bukan?

Anies butuh support. Sebab, tak jarang kebijakannya harus mengahadapi risiko politik dan hukum. Bisa “diperkarakan”. Dicari-cari salahannya.

Jakarta tempat orang-orang kuat melakukan perlawanan jika kepentingannya terganggu. Mereka punya akses kekuasaan, memiliki kekuatan dana, pasukan darat (demonstran), juga pasukan udara (buzzer). Inilah yang selama ini harus dihadapi Anies. Begitulah risiko seorang pemimpin jujur.

Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Muhammadiyah ke Pemerintah Cina: Hentikan Segala Bentuk Pelanggaran HAM terhadap Uighur!

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pengurus Pusat Muhammadiyah membantah telah melunak setelah diajak Cina mengunjungi Xinjiang. Menurut Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir, Muhammadiyah tetap konsisten menyuarakan isu Uighur, Rohingnya hingga Palestina.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah mendesak pemerintah Cina agar lebih terbuka dalam akses informasi terkait Uighur.

“Pemerintah Tiongkok agar menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM, khususnya kepada masyarakat Uyghur atas dalih apapun,”kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Dr. Abdul Mu’ti dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com, Senin (16/12/2019).

Muhammadiyah juga mendesak Pemerintah Tiongkok agar menyelesaikan masalah Uyghur dengan damai melalui dialog dengan tokoh-tokoh Uyghur dan memberikan kebebasan kepada Muslim untuk melaksanakan ibadah dan memelihara identitas.

“Menghimbau kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah untuk konsisten menyikapi persoalan dengan cerdas, berpegang teguh pada khittah dan kepribadian Muhammadiyah, tidak terpengaruh berita media sosial yang menghasut dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.

Diamnya Pemerintah Indonesia Soal Uighur Dinilai Bukti Ketergantungan terhadap Cina

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Anggota DPD RI Fahira Idris mendesak pemerintah buka mulut terkait pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur di Xinjiang Cina.

Menurutnya, sudah saatnya Indonesia bersuara, bukan karena hanya Indonesia negara muslim terbesar di dunia, tetapi karena nilai-nilai kemanusiaan etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya diduga kuat sedang dinjak-injak

“Sampai kapan Indonesia terus diam soal Uighur sementara di belahan dunia kecaman terus mengalir. Ini bukan soal mencampuri urusan politik negara lain, tetapi ini soal kemanusiaan yang menembus dan melampui batas-batas negara,” tukas Fahira Idris melalui keterangan tertulisnya (16/12/2019).

Bahkan, kata Fahira, harusnya melampaui kepentingan ekonomi Indonesia yang sudah menjadi rahasia umum salah satunya tergantung investasi Cina.

“Kita bangsa besar. Suara kita pasti di dengar. Persoalannya sekarang, Pemerintah berani, tidak?”tanyanya.

Menurut Fahira sejak bocornya dokumen penindasan etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya oleh Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi, gelombang protes dan kecaman terhadap dugaan pelanggaran HAM otoritas Cina terhadap etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya dipastikan akan semakin meluas.

Jika Indonesia masih terus diam, bukan tidak mungkin eksistensi Indonesia sebagai negara demokrasi dan berpenduduk muslim terbesar di dunia serta menjunjung tinggi penegakan HAM akan diabaikan bahkan dikucilkan komunitas internasional.

Banyaknya investasi Cina di Indonesia harusnya dipandang sebagai ketergantungan Cina akan besarnya potensi ekonomi Indonesia, bukan malah sebaliknya yaitu ketergantungan Indonesia terhadap Cina.

Dengan begini, Indonesia tidak perlu ragu apalagi takut mendesak Cina menghentikan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukannya terhadap etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya di Xinjiang.

Bahkan sebagai negara muslim yang moderat dengan berbagai pengalaman panjangnya, Indonesia harusnya bisa memberi pamahaman terkait Islam kepada Cina sehingga kebijakan mereka terhadap etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya di Xinjiang tidak lagi bersifat represif.

“Indonesia dengan negara manapun yang berinvestasi di negeri ini, sebesar apapun investasi yang mereka gelontorkan, posisinya adalah setara. Kita tidak perlu ragu apalagi takut mengkritik bahkan mengecam negara tersebut jika memang kebijakan negaranya mengabaikan nilai-nilai HAM,” pungkas Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI ini.

Sampai Kapan Indonesia Terus Diam Soal Uighur?

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Perlakuan represif dan kebijakan tidak manusiawi yang dialami etnis minoritas Uighur di Xinjiang semakin terkuak dan sepertinya banyak negara di dunia sudah mulai muak dengan kesewenang-wenangan ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPD RI Fahira Idris dalam keterangan yang diterima redaksi baru-baru ini. Menurutnya,  pada Juli 2019 lalu, lebih dari 20 negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) termasuk Australia, Inggris, Kanada, Prancis, dan Jerman mengirim surat kecamanan kepada para pejabat tinggi Dewan HAM PBB terkait perlakuan otoritas China terhadap etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya di wilayah Xinjiang.

Awal Desember ini DPR Amerika Serikat meloloskan RUU yang dapat memberikan Gedung Putih kewenangan untuk menjatuhkan sanksi bagi China atas apa yang terjadi di Xinjiang.

Fahira Idris mengungkapkan bahwa sikap tegas negara-negara anggota PBB ini menjadi fakta yang tidak bisa diabaikan dugaan bahwa otoritas China menahan sedikitnya 1 juta etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya secara sewenang-wenang dan mengabaikan HAM, bukan isapan jempol.

Menurutnya, sudah saatnya Indonesia bersuara, bukan karena hanya Indonesia negara muslim terbesar di dunia, tetapi karena nilai-nilai kemanusiaan etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya diduga kuat sedang dinjak-injak.

“Sampai kapan Indonesia terus diam soal Uighur sementara di belahan dunia kecaman terus mengalir. Ini bukan soal mencampuri urusan politik negara lain, tetapi ini soal kemanusiaan yang menembus dan melampui batas-batas negara. Bahkan harusnya melampaui kepentingan ekonomi Indonesia yang sudah menjadi rahasia umum salah satunya tergantung investasi China. Kita bangsa besar. Suara kita pasti di dengar. Persoalannya sekarang, Pemerintah berani, tidak?” tukas Fahira Idris melalui keterangan tertulisnya (16/12/2019).

Menurut Fahira sejak bocornya dokumen penindasan etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya oleh Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi, gelombang protes dan kecaman terhadap dugaan pelanggaran HAM otoritas China terhadap etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya dipastikan akan semakin meluas.

Jika Indonesia masih terus diam, kata Fahira, bukan tidak mungkin eksistensi Indonesia sebagai negara demokrasi dan berpenduduk muslim terbesar di dunia serta menjunjung tinggi penegakan HAM akan diabaikan bahkan dikucilkan komunitas internasional.

Kunjungan Xinjiang Langsung, PP Muhammadiyah: Tak Ada Kebebasan Beragama untuk Uighur

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjelaskan duduk masalah dari kunjungan tujuh hari ke Uighur, Xinjiang, Cina. Kunjungan ini dihadiri pimpinan ormas Islam dan tiga wartawan.

Ketua Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Muhyiddin Junaidi menuturkan, kunjungan ke beberapa tempat meyakinkan bahwa di sana tidak ada kebebasan beragama.

Dia menceritakan, saat berkunjung ke pusat pendidikan, ia tak mendapati Muslim Uighur yang melaksanakan praktik agamanya. Agama harus dilakukan di ruang tertutup, jika di ruang terbuka maka disebut radikal.

“Seperti memakai jilbab di jalan umum itu dilarang dan disebut radikal. Kalau anda radikal, maka dikirim ke pusat pendidikan agar tidak berfaham radikal,” kata Muhyiddin dalam jumpa pers di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Dia menyayangkan ketika saat Salat Jumat di masjid besar, hanya dipenuhi oleh jamaah berusia lanjut. Tidak ada anak-anak dan pemuda. Memang menyedihkan. Mereka seringkali merapel salat, baik dalam berapa bulan atau setahun.

“Kalau ada orang tuanya yang mengajarkan anaknya beribadah, maka disebut radikal,” ucapnya.

Di Beijing, para delegasi berkunjung dan bersilaturahim dengan Duta Besar. Secara ringkas, mayoritas penduduk Uighur adalah muslim, sisanya nonmuslim dari berbagai suku.

Kecurigaan

Pada kesempatan itu, dia bertemu dengan pimpinan Cina Islamic Association (CIA), yaitu organisasi perpanjangan pemerintah.

Secara singkat, saat tiba di Ibu Kota Xinjiang, dia meminta agar Wakil Ketua CIA membawa untuk shalat berjamaah.

“Tetapi oleh beliau dikatakan masjidnya sangat jauh dan susah untuk menuju ke sana. Mulai saat itu kami mulai mencurigai, memang ada penunjuk kiblat dipasang di hotel, tapi itu seperti baru dipasang,” ujarnya.

Seorang wartawan yang ingin membeli rokok di luar, malah dihadang dan diberikan rokok serta pembakarnya oleh penjaga hotel.

“Dua bukti itu sebenarnya sudah bisa dijadikan barometer,” katanya.

Pada pagi berikutnya, Ketua CIA mengajak delegasi ke museum tindakan kekerasan muslim Uighur kepada muslim Xinjiang.

“Saya tidak tahu apakah itu betul apa enggak, tapi dari nama mereka adalah orang Uighur dan sudah terpapar radikalisme (karena) bekerja sama dengan ISIS,” ujarnya.

Di pusat pendidikan juga makan seadanya, tidak boleh shalat dan itu diawasi oleh CCTV. “Anda tidak diperbolehkan membawa gadget anda disana,” katanya.

Muhyiddin membantah jika Muhammadiyah dan ormas lainnya menerima kucuran dana dari Cina untuk membungkam dugaan penindasan di Uighur.

Justru, dia dan delegasi lebih banyak menggunakan dana pribadi.

“Kami tidak terima apa-apa, dana yang kami habiskan lebih banyak daripada dana yang dibayarkan untuk ngopi-ngopi di airport. Insya Allah kami tetap istiqamah, tidak akan menjual agama dengan harga sangat murah,” katanya.

 

 

Masjid di Xinjiang Hanya Diisi Lansia, KH Muhyidin: Kalau Ajarkan Anak Shalat Dituduh Radikal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Muhyiddin Junaidi salah satu orang yang mendapat izin pemerintah Cina untuk mengunjungi muslim Uighur di Xinjiang Cina beberapa waktu lalu.

Ia menuturkan, kunjungan ke beberapa tempat meyakinkan bahwa di sana tidak ada kebebasan beragama.

Dia menceritakan, saat berkunjung ke pusat pendidikan, ia tak mendapati Muslim Uighur yang melaksanakan praktik agamanya.
Agama harus dilakukan di ruang tertutup, jika di ruang terbuka maka disebut radikal.

“Seperti memakai jilbab di jalan umum itu dilarang dan disebut radikal. Kalau anda radikal, maka dikirim ke pusat pendidikan agar tidak berfaham radikal,” kata Muhyiddin dalam jumpa pers di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Dia menyayangkan ketika saat Salat Jumat di masjid besar, hanya dipenuhi oleh jamaah berusia lanjut.

Tidak ada anak-anak dan pemuda. Memang menyedihkan. Mereka seringkali merapel salat, baik dalam berapa bulan atau setahun.
“Kalau ada orang tuanya yang mengajarkan anaknya beribadah, maka disebut radikal,” ucapnya.

Cerita Kunjungan Ketua Muhammadiyah ke Xinjiang: Berjilbab dan Ajarkan Anak Shalat Disebut Radikal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjelaskan duduk masalah dari kunjungan tujuh hari ke Xinjiang, Cina beberapa waktu lalu atas izin pemerintah Cina.

Kunjungan ini dihadiri pimpinan ormas Islam dan tiga wartawan.

Ketua Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Muhyiddin Junaidi menuturkan, kunjungan ke beberapa tempat meyakinkan bahwa di sana tidak ada kebebasan beragama.

Dia menceritakan, saat berkunjung ke pusat pendidikan, ia tak mendapati Muslim Uighur yang melaksanakan praktik agamanya.

Agama harus dilakukan di ruang tertutup, jika di ruang terbuka maka disebut radikal.

“Seperti memakai jilbab di jalan umum itu dilarang dan disebut radikal. Kalau anda radikal, maka dikirim ke pusat pendidikan agar tidak berfaham radikal,” kata Muhyiddin dalam jumpa pers di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Dia menyayangkan ketika saat Salat Jumat di masjid besar, hanya dipenuhi oleh jamaah berusia lanjut. Tidak ada anak-anak dan pemuda. Memang menyedihkan. Mereka seringkali merapel salat, baik dalam berapa bulan atau setahun.

“Kalau ada orang tuanya yang mengajarkan anaknya beribadah, maka disebut radikal,” ucapnya.

45 Jurnalis Bitter Winter Ditangkap, 17 Diantaranya Hilang

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

XINJIANG (Jurnalislam.com) – Sejak Agustus hingga Desember 2018, sedikitnya 45 kontributor Bitter Winter telah ditangkap di Cina karena melaporkan kebenaran tentang penindasaan terhadap umat beragama dan pelecehan keras terhadap etnis minoritas. Media arus utama di seluruh dunia telah meliput pelanggaran terang-terangan hak asasi manusia dan kebebasan pers ini.

Bitter Winter memperbarui pembacanya tentang nasib 45 orang itu di bulan Februari dan Juni tahun ini. Setengah dari mereka telah dibebaskan, tetapi diawasi. Yang lain tetap di penjara. Satu tahun setelah penangkapan, sekarang saatnya untuk pembaruan baru.

20 dari 45 masih ditahan di Cina. 18 dipenjara di Xinjiang, sebuah wilayah luas yang diubah oleh PKC menjadi negara kepulauan dengan fasilitas penahanan. Bahkan warga negara yang masih belum ditahan secara sistematis dikendalikan melalui alat teknologi tinggi.

Kami memiliki beberapa informasi baru tentang satu dari 18 orang itu. Dia dipindahkan ke sebuah kamp transformasi melalui kamp pendidikan di kota Hami setelah satu tahun ditahan. Namun tidak ada yang tahu tentang 17 orang lainnya.

Xinjiang sebenarnya adalah wilayah terlarang, seperti yang diketahui pembaca Bitter Winter dengan sangat baik, dan mendapatkan informasi tentang mereka yang ditahan di sana hampir mustahil.

Kami memiliki berita tentang salah satu wartawan yang dibebaskan. Dia adalah satu dari empat orang yang ditangkap tahun lalu di provinsi Shanxi, Cina Utara. Dia telah dijatuhi hukuman lebih dari enam bulan “dengan dugaan

memberikan rahasia negara di luar negeri,” yang dalam bahasa Orwellian dari PKC berarti meneruskan informasi independen ke media Barat. Dia dibebaskan dengan jaminan karena bukti terhadapnya langka. Sekarang dia di rumah, tetapi dia berkewajiban untuk tetap di kotanya dan harus siap untuk melapor ke polisi lewat telepon 7/24.

Reporter yang memungkinkan Bitter Winter untuk mempublikasikan video pertama dan sejauh ini hanya dari dalam salah satu transformasi mengerikan melalui kamp pendidikan di Xinjiang adalah di antara 45 yang ditangkap, dan masih di antara mereka yang hilang dalam aksi, yang menghilang tanpa meninggalkan jejak.

Harapan selalu mati yang terakhir, tetapi seiring berjalannya waktu, peluang untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang mereka yang hilang, atau melihat mereka kembali ke rumah, berkurang. Ini harus menjadi perhatian dan alarm semua teman kebebasan pers di komunitas internasional.

Untuk diketahui, Bitter Winter adalah sebuah majalah daring tentang kebebasan beragama dan hak asasi manusia di Cina yang berbasis di Turin, Italia.

Bitter Winter diluncurkan pada Mei 2018 sebagai majalah online tentang kebebasan beragama dan hak asasi manusia di Cina yang diterbitkan setiap hari dalam delapan bahasa oleh CESNUR, Pusat Studi Agama-Agama Baru, yang berkantor pusat di Torino, Italia. Para sarjana, jurnalis, dan aktivis hak asasi manusia dari berbagai negara bekerja bersama untuk memberikan suara bagi mereka yang tidak bersuara dengan menerbitkan berita, dokumen, dan kesaksian tentang penganiayaan terhadap semua agama di Cina.

Muhammadiyah Desak Pemerintah Tegas Soal Pelanggaran HAM di Xinjiang

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pasca diberitakan oleh media bahwa ormas-ormas Islam Indonesia ‘disuap’ Cina, Muhammadiyah angkat suara.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Dr. Abdul Mu’ti membantah hal tersebut dan kembali menegaskan aspirasinya terkait muslim Uighur di Xinjiang.

Muhammadiyah, katanya, mendesak pemerintah Indonesia agar menindaklanjuti arus aspirasi umat Islam dan bersikap lebih tegas untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM di Xinjiang sesuai dengan amanat UUD 1945 dan politik luar negeri yang bebas aktif.

“Pemerintah Indonesia hendaknya lebih aktif menggunakan peran sebagai anggota OKI dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk menggalang diplomasi bagi dihentikannya pelanggaran HAM di Xinjiang dan  beberapa negara lainnya,” kata Abdul Mut’i dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin (16/12/2019).

Sebelumnya, The Wall Street Journal (TWSJ) melaporkan dengan judul: How Cina Persuaded One Muslim Nation to Keep Silent on Xinjiang Camps hari Rabu (11/12).

Dilaporkan bahwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengeluarkan surat terbuka pada Desember 2018 yang mencatat laporan-laporan kekerasan terhadap komunitas Uighur yang lemah dan tidak bersalah, yang kebanyakan Muslim, dan mendesak pemerintah Beijing untuk memberi penjelasan.

Tidak lama, Beijing mulai bertindak dengan kampanye yang disetujui bersama untuk meyakinkan para jurnalis dan otoritas agama bahwa kamp pendidikan ulang di wilayah Xinjiang di Cina barat laut adalah upaya yang bermaksud baik untuk menyediakan pelatihan dan melawan ekstrimisme.

Lebih dari 20 orang dari kalangan pemimpin agama Indonesia dibawa ke Xinjiang dan mengunjungi fasilitas-fasilitas pendidikan. Acara ini disertai pula dengan tur bagi para jurnalis dan akademisi.

 

 

Haedar: Muhammadiyah Selalu Suarakan soal Uighur, Rohingya, hingga Palestina

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah membantah tuduhan dana yang masuk ke ormas agar tidak bersuara keras terkait pelanggaran HAM yang terjadi kepada muslim Uighur di Xinjiang, Cina.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir menyatakan, Muhammadiyah selalu memberikan masukan kepada pemerintah tentang peristiwa yang terjadi di Uighur, Rohingya, Yaman, Palestina, dan belahan negara Timur Tengah lainnya.

“Ranah Muhammadiyah adalah kemanusiaan dan moral sebagai kekuatan Islam yang kami suarakan, tanpa mengenal agama, etnis, ras, dan suku bangsa,” kata Haedar di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Dia mengatakan, Muhammadiyah ingin melihat semuanya secara proporsional.

“Kami merupakan Ormas yang mungkin pertama kali dikunjungi oleh Dubes Cina dan siapapun diberikan kewenangan untuk mengunjungi Uighur, kita diberikan keleluasaan untuk melihat kondisi muslim di Uighur,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menegaskan Muhammadiyah tidak pernah menerima suap dari Cina atas kunjungan ke Negeri Tirai Bambu.