JAKARTA (Jurnalislam.com) – Hari-hari ini beberapa ormas Islam Indonesia geram dengan pemberitaan media Wall Street Journal yang menyebut ormas Islam yang salah satunya Muhammadiyah bungkam terkait Muslim Uighur setelah di suap oleh Cina.
Ketua Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Pemuda Muhammdiyah, Razikin menilai, pemberitaan tersebut merupakan upaya untuk menyudutkan Ormas Islam baik MUI, Muhammadiyah maupun NU.
Namun pada sisi yang lain dapat juga dimaknai sebagai pemantik agar ormas seperti Muhammadiyah dapat lebih keras lagi bersikap dalam upaya membangun solidaritas pembelaaan kepada komunitas Muslim Uighur.
Menurut Razikin, pemerintah Cina sekarang ini sedang berusaha keras untuk membentuk suatu identitas kesatuan bangsa Cina, namun kemudian menjadi masalah pemerintah Cina justru melanggar HAM fundamental dari kelompok Uighur.
Hal tersebut, tambahnya, tampak dengan tidak menjalankan perangkat-perangkat hukum yang ada baik di ranah domestik maupun di ranah internasional.
Banyak persoalan HAM fundamental dari etnik Uighur yang tidak bisa ditegakkan, seperti hak untuk mengekspresikan identitas kulturalnya, hak untuk bebas diskriminasi dalam banyak aspek kehidupan seperti mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan rasa aman, dan hak-hak lainnya.
Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia ini, menambahkan bahwa kebijakan pemerintah Cina dalam membangun nasionalismenya, lebih banyak dijalankan dengan cara-cara represi dan diskriminasi terhadap minoritas etnik Uighur di Xinjiang ketimbang memberikan sebuah empowerment.
Diskriminasi tersebut terpotret secara jelas dengan tidak diakuinya identitas lokal etnik Uighur dengan memaksakan memberikan “identitas baru” sebagai bangsa Cina.
Sementara identitas baru tersebut dapat menghilangkan identitas-identitas lokal yang telah lama melekat dalam diri masyarakat Uighur.
Pelanggaran yang lain yang dilakukan Pemerintah Cina terkait hak-hak esensial Muslim Uighur adalah seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi, hak untuk hidup aman, hak untuk dapat mengekspresikan identitas kulturalnya, dan hak-hak fundamental lainnya.
Rentetan represi dan diskriminasi tersebut memunculkan pergolakan serta usaha-usaha pemberontakan.
Pihaknya bisa memahami bahwa semakin direpresi, terkadang orang justru akan semakin memberontak dan aksi-aksi separatisme ini bisa jadi merupakan manifestasi dari rasa frustasi masyarakat Uighur karena terus mengalami diskriminasi dan represi pemerintah Cina.
“Karena itu Pemerintah Cina menggunakan retorika melawan radikalisme, ekstrimisme dan terorisme untuk membenarkan tindakan pembantaian terhadap muslim Uighur dan itu merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena itu kami sangat mengecamnya,” kata Razikin.
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sekretaris Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menegaskan Muhammadiyah tidak pernah menerima suap dari Cina atas kunjungan ke Negeri Tirai Bambu.
“Kami tidak pernah menerima suap dari Cina,” katanya saat konferensi pers di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).
Muhammadiyah menyesalkan pemberitaan Wallstreet Journal yang menuduh adanya fasilitas dan lobi-lobi Pemerintah Cina terhadap PP Muhammadiyah, PBNU, dan MUI sebagai upaya mempengaruhi sikap politik atas kekerasan HAM di Xinjiang.
“Pemberitaan tersebut sangat tidak berdasar dan fitnah yang merusak nama baik Muhammadiyah, NU, dan MUI,” ujarnya.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak agar Wallstreet Journal meralat berita fitnah tersebut dan meminta maaf kepada warga Muhammadiyah.
“Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, Muhammadiyah akan mengambil langkah hukum sebagaimana mestinya,” pungkasnya.
SOLO (Jurnalislam.com) – Solopeduli terus menyalurkan dana beasiswa orang tua asuh (OTA) pada siswa dan siswi SD yang kurang mampu dan berprestasi.
Pada tahun 2019 dana beasiswa disalurkan kepada 101 siswa di 7 area di Solo raya dan 1 area Yogyakarta. 101 penerima beasiswa tersebut terbagi dari Wonogiri 2 anak, Sukoharjo 13 anak, Solo 6 anak, Sragen 4 anak, Karanganyar 16 anak, Boyolali 15 anak, Klaten 44 anak dan Sleman 1 anak.
Direktur Utama Solopeduli Sidik Anshori menyampaikan bahwa pada tahun 2019 ini Solopeduli sudah menyalurkan beasiswa untuk tingkat SD selama 2 kali, yakni pada bulan September dan periode kedua pada bulan Desember. Pendistribusian beasiswa ini biasa dilakukan setiap tiga bulan sekali.
“Alhamdulillah tahun 2019 ini kami telah melakukan dua kali distribusi beasiswa pertama di bulan September dan yang kedua di bulan ini. Nominal yang diterima siswa masih sama Rp. 100.000 – per bulan atau Rp 300.000 per tiga bulan,”katanya pada jurnalislam.com senin, (16/12/2019).
Sementara itu Kepala Sekolah SDN 1 Sirnoboyo Wonogiri Dra. Sri Wahyuni mengucapkan rasa terimakasih pada SOLOPEDULI atas bantuan yang diberikan.
“Kami atas nama SDN 1 Sirnoboyo mengucapkan terimakasih tak terhingga, atas bantuan dari Solopeduli, bantuan ini sangat bermanfaat terutama dalam hal–hal kebutuhan penunjang pendidikan dan juga ekstra-kulikuler. Mudah-mudahan kedepannya masih ada kerjasama yang lebih baik lagi,” ujarnya di SD N 1 Sirnoboyo Wonogiri.
Selain beasiswa pendidikan untuk siswa SD tersebut, program lain Solopeduli dalam bidang pendidikan adalah Pesantren Gratis untuk siswa SMP di Klaten dan SMK Gratis yang berlokasi di Solo. Hal tersebut merupakan wujud komitmen Solopeduli dalam mengentaskan kemiskinan melalui dunia pendidikan
MALANG(Jurnalislam.com)– Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar hajatan Muktamar di Malang yang merupakan tempat KAMMI pertama dideklarasikan. Selain membahas arah gerak KAMMI ke depan, Muktamar kali ini juga akan menentukan nahkoda baru memimpin Pengurus Pusat KAMMI.
Mantan Ketua Pengurus Wilayah KAMMI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Elevan Yusmanto mantap mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PP KAMMI membawa narasi mempersatukan antara pembelaan terhadap umat dan merajut kebhinekaan NKRI.
“Selama ini, banyak yang mempertentangkan antara perjuangan Islam dalam membela umat dengan menjaga kebhinekaan, KAMMI harus hadir untuk meluruskan bahwa dua hal itu merupakan satu kesatuan,” tegas Elevan dalam keterangan pers yang diterima redaksi Jurnalislam.com, Sabtu (14/12/2019).
Menurut Elevan, KAMMI yang merupakan anak kandung reformasi yang lahir dari aspirasi perjuangan umat Islam tidak boleh bergeser dari garis juang pembelaan terhadap umat.
Lawan Kemiskinan
Dalam kondisi hari ini, Elevan menyebut umat harus dibela agar bisa berdiri tegak memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa.
“Kalau kita lihat dari mayoritas mereka yang ada di bawah garis kemiskinan itu adalah umat Islam, petani yang menderita akibat impor itu umat Islam, mereka yang diutus semena-mena itu umat Islam, kami harus hadir dan tak boleh berpaling sedikitpun dalam membela mereka,” tandas alumni Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini.
Elevan berharap dengan garis pembelaan KAMMI yang jelas dan tegas terhadap umat, dapat mengangkat mereka yang lemah dan miskin menjadi berdaya sekaligus di saat yang sama ikut menjayakan bangsa.
Guna mencapai tujuan tersebut, Elevan mengaku akan menguatkan basis kaderisasi KAMMI dari Sabang sampai Merauke. Selain itu ia akan menautkan antara kajian keislaman dengan diskursus intelektual agar dapat menjadi solusi bagi ragam persoalan kebangsaan.
Tak hanya itu, Elevan juga akan mengakselerasi lokus-lokus kepakaran yang mulai bersemi di tubuh KAMMI dengan banyaknya kader dan alumni yang telah menjadi pakar dan profesional di bidangnya.
“Bismillah, kader KAMMI sebagai kader umat harus mampu menautkan kepakaran mereka dengan ajaran Islam, agar bisa jadi solusi mewujudkan Indonesia sebagai Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur,” demikian Elevan.
Pemerintah Komunis Cina telah meluncurkan kampanye untuk memaksa para imam kembali ke tempat asal mereka, sebagai bagian dari kebijakan yang lebih luas untuk melemahkan komunitas Islam di Cina.
HENAN (Jurnalislam.com) – Pemerintah Provinsi Henan di Cina telah mengeluarkan perintah pada tahun ini untuk menyelidiki para imam yang bertugas di masjid dan memerintahkan mereka yang berasal dari provinsi lain untuk meninggalkan Henan.
Seorang pejabat dari Biro Urusan Agama di salah satu kota Henan mengatakan kepada Bitter Winter bahwa hanya para imam yang telah mengajukan kepada pemerintah dan secara proaktif mempromosikan kebijakan “sinicization” yang dapat tinggal di daerah yang mereka layani untuk saat ini.
Akan tetapi, mereka yang telah mengantongi izin tinggal pun tetap tidak aman. Informasi pribadi para imam harus dicatat pada arsip pemerintah, dan informasi tersebut harus ditempatkan di bawah pengawasan intensif dan menjadi sasaran inspeksi tahunan. Para imam yang terbukti melanggar aturan dan peraturan, terutama jika mereka goyah dalam menerapkan kebijakan “sinicization” agama, akan diperintahkan untuk meninggalkan provinsi.
“Sebelum perintah itu dikeluarkan, tujuh imam luar provinsi bekerja di daerah itu. Sekarang, enam telah diusir, dan yang tersisa berada di bawah pengawasan ketat pemerintah,” kata seorang takmir masjid di kota Sanmenxia di Henan barat.
Di beberapa daerah, kebijakan baru telah mengakibatkan tidak adanya imam untuk menangani urusan agama di masjid dan kehidupan sehari-hari umat Islam, seperti meresmikan pernikahan dan pemakaman. Hal itu menyebabkan banyak ketidaknyamanan bagi penduduk lokal Hui.
Seorang imam dari provinsi barat laut Shaanxi, yang telah bekerja di Henan selama lebih dari 20 tahun, diberitahu pada bulan April oleh Asosiasi Islam China untuk meninggalkan masjidnya.
“Ketika para imam yang lebih tua pensiun, pemerintah tidak mengizinkan masjid untuk mengangkat imam baru,” kata imam itu kepada Bitter Winter.
“Di berbagai daerah, hanya beberapa imam yang dikendalikan secara resmi oleh PKC yang tersisa. Mereka tidak cukup untuk melayani tuntutan sidang. Sekarang bahkan para imam dari provinsi lain disuruh pergi, beberapa masjid akan dibiarkan tanpa ada yang memimpin mereka,” sambungnya.
Untuk tetap tinggal di provinsi ini, beberapa imam telah mencoba memindahkan pendaftaran rumah tangga mereka dari tempat asal mereka ke Henan. Imam mengatakan bahwa teman-temannya telah menyarankannya untuk melakukan hal yang sama. Tapi dia tahu itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan.
“Jika para imam dari luar provinsi diusir atas perintah pemerintah, mereka tidak akan menyetujui aplikasi kami untuk transfer pendaftaran rumah tangga,” tambah imam itu.
Untuk menerima kredensial imam di provinsi lain, seseorang harus melalui prosedur yang panjang. Ini termasuk, harus mendapatkan sertifikat identitas dan penilaian pribadi dari Biro Urusan Agama setempat, serta bukti dari polisi bahwa orang tersebut tidak memiliki catatan kriminal. Bahkan setelah melalui prosedur birokrasi ini, hasil yang menguntungkan tidak dijamin.
“Seorang imam yang saya kenal mengajukan permohonan sertifikat di provinsi lain setengah tahun yang lalu. Dia masih menunggu,” kata imam itu.
Orang yang bertanggung jawab atas sebuah masjid di Puyang, sebuah kota tingkat prefektur di timur laut Henan, mengatakan kepada Bitter Winter bahwa dia telah mengajukan petisi kepada United Front Work Department (UFWD) setempat pada beberapa kesempatan untuk mengizinkan para imam dari provinsi lain untuk tinggal dengan mentransfer pendaftaran rumah tangga mereka. ke Henan. Tetapi tidak berhasil: para pejabat mengambil sikap tegas, mengklaim bahwa mereka mengikuti kebijakan nasional, sehingga para imam harus pergi.
“Tahun lalu, pemerintah meluncurkan kampanye ‘empat persyaratan’ secara nasional di masjid-masjid, banyak yang telah diubah, kehilangan simbol Islam mereka. Tahun ini, para imam diusir. PKC tidak akan menghentikan penganiayaannya terhadap Muslim,” kata seorang pria Hui dari kota Zhumadian di selatan Henan.
“Tidak ada yang berbicara kepada kita tentang Al-Quran lagi. Jika ini terus berlanjut, kepercayaan kita secara bertahap akan melemah dan bahkan menghilang. Generasi berikutnya tidak akan tahu apa-apa tentang agama kita; kita hanya akan disebut ‘orang Hui yang tidak makan daging babi.’ “
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) angkat suara soal adanya laporan bahwa Cina melakukan upaya ‘penyuapan’ terhadap sejumlah ormas-ormas Islam di Indonesia.
The Wall Street Journal (WSJ) melaporkan bahwa Cina menggelontorkan bantuan dan fasilitas terhadap ormas-ormas Islam agar tidak mempersoalkan penindasan terhadap Muslim Uighur 2018 lalu.
“Soal adanya dana yang mengalir ke NU, saya sampaikan bahwa tidak ada dana itu dan NU tidak bisa didikte dan dikendalikan oleh siapa pun. Termasuk Cina,” kata Ketua Harian PBNU, Robikin Emhas melalui siaran pers yang diterima Jurnalislam.com, Sabtu (14/12/2019).
Lebih jauh, dia menjelaskan, isu Uighur mencuat usai sejumlah organisasi HAM internasional merilis laporan yang menuding Cina menahan satu juta Uighur di kamp penahanan layaknya kamp konsentrasi di Xinjiang.
Beijing bahkan disebut membiayai puluhan tokoh seperti petinggi NU dan Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), akademisi, dan sejumlah wartawan Indonesia untuk berkunjung ke Xinjiang.
Laporan WSJ dinilai janggal dari perbedaan pendapat para tokoh senior NU dan Muhammadiyah soal dugaan persekusi Uighur sebelum dan setelah kunjungan ke Xinjiang.
Namun, Robikin mengatakan, data yang diterima NU bahwa kamp-kamp di Uighur itu merupakan kamp pelatihan vokasi untuk memberdayakan masyarakat Uighur.
“Kamp itu justru dibuat untuk menjauhkan mereka (warga Uighur) dari ekstremisme dan radikalisme yang tercipta di Xinjiang. Tidak ingin warganya terpengaruh paham itu, Cina mengatasinya dengan melatih warga dengan skill di kamp vokasi tersebut,” ujarnya.
Kunjungi Cina
The Wall Street Journal (TWSJ) melaporkan dengan judul: How Cina Persuaded One Muslim Nation to Keep Silent on Xinjiang Camps hari Rabu (11/12). Dilaporkan bahwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah, organisasi Muslim terbesar kedua Indonesia, mengeluarkan surat terbuka pada Desember 2018 yang mencatat laporan-laporan kekerasan terhadap komunitas Uighur yang lemah dan tidak bersalah, yang kebanyakan Muslim, dan mendesak pemerintah Beijing untuk memberi penjelasan.
Tidak lama, Beijing mulai bertindak dengan kampanye yang disetujui bersama untuk meyakinkan para jurnalis dan otoritas agama bahwa kamp pendidikan ulang di wilayah Xinjiang di Cina barat laut adalah upaya yang bermaksud baik untuk menyediakan pelatihan dan melawan ekstrimisme.
Lebih dari 20 orang dari kalangan pemimpin agama Indonesia dibawa ke Xinjiang dan mengunjungi fasilitas-fasilitas pendidikan. Acara ini disertai pula dengan tur bagi para jurnalis dan akademisi.
ABU DHABI(Jurnalislam.com)– Menteri Agama Republik Indonesia Fachrul Razi melakukan kunjungan kerja ke Uni Emirat Arab, 14-17 Desember 2019.
Selama di Abu Dhabi, Menag akan melakukan serangkaian pertemuan dengan Menteri Pendidikan UEA, Chairman of General Authority of Islamic Affairs and Awqaf, dan sejumlah pejabat teras UEA.
Kunjungan kerja Menag di Abu Dhabi diawali ke General Authority of Islamic Affairs and Awqaf (Kementerian Urusan Agama Islam dan Waqaf).
Menag diterima oleh Kepala Badan Urusan Agama Islam dan Wakaf UEA Mohammed Matar Salem bin Abid Alkaabi. Keduanya berdiskusi tentang manajemen urusan keagamaan, utamanya terkait moderasi beragama.
Menag Fachrul menilai UEA telah memberikan praktik baik dalam bidang manajemen urusan kehidupan keagamaan.
“Kami berkunjung ke Abu Dhabi ini salah satu tujuannya adalah untuk saling bertukar pikiran tentang manajemen urusan kehidupan keagamaan. Saya kira kita bisa belajar banyak dari bagaimana Abu Dhabi mengelola toleransi dan harmoni dalam kehidupan beragama,” terang Fachrul Razi di Abu Dhabi, Ahad (15/12).
Menag melihat UEA sebagai salah satu contoh negara maju, baik dalam urusan ekonomi dan teknologi, juga urusan kehidupan keagamaan. Kemajuan di UEA dibangun dalam bingkai nilai-nilai moderasi, toleransi, dan harmoni yang baik.
“Kami membahas rencana pertukaran keahlian dan pengalaman untuk mempromosikan konsep Moderasi Islam dan nilai-nilai toleransi beragama, mempromosikan kesadaran bersama tentang bahaya ideologi ekstremisme,” ujar Menag.
“Dibahas juga sinergi dalam pembangunan kapasitas Imam, penceramah, dan mufti melalui pertukaran praktik pengalaman terbaik dan kunjungan ahli,” sambungnya.
Poin kerjasama lainnya yang dibahas terkait pertukaran keahlian dalam bidang penghafalan (tahfidz), pembacaan (tilawah), dan penafsiran (tafsir) Al Qur’an dan Sunnah. Juga sinergi dalam pertukaran pencetakan, publikasi, dan penerjemahan Al Qur’an serta pencetakan hasil-hasil penelitian.
Kedua pihak juga sepakat untuk merencanakan adanya pertukaran pengalaman dalam bidang manajemen, pengembangan, dan investasi wakaf, serta manajemen masjid. Termasuk juga sinergi dalam mempromosikan misi masjid sebagai tempat yang aman untuk beribadah dan penyebaran nilai-nilai keagamaan yang moderat.
SOLO (jurnalislam.com)- Sebagai bentuk kepedulian atas penderitaan yang dialami oleh saudara muslim di Palestina, Sekolah Tahfidz Tingkat Dasar (STTD) Al Hikam Surakarta memberikan bantuan uang sebesar 5.885.000 melalui Aman Palestin (AP) di Gedung STTD Al Hikam Tipes, Solo, Ahad, (15/12/2019).
“Apa yang kita berikan ini sebagai bentuk solidaritas santri santri Al Hikam kepada saudara kita di Palestina yang saat ini terus dibombardir oleh Zionis Israel,” kata kepala sekolah STTD Al Hikam ustaz Syaerozi kepada jurnalislam.com, Senin, (16/12/2019).
Sebelumnya, ustaz Syaerozi menyebut, bahwa STTD Al Hikam juga melakukan aksi solidaritas untuk Palestina di gelaran CFD depan Halte Bus Sriwedari pada ahad, (24/12/2019).
“Simpati kepada saudara saudara kita yang ada di Palestina khususnya melihat kejadian yang ada disana, banyak anak anak yang terlantar, banyak anak anak yang menjadi korban kebengisan tentara Israel, banyak mereka yang menjadi korban pembunuhan dan pembantaian bahkan mereka mungkin kehilangan orang tuanya, kehilangan saudaranya,” ujarnya.
Sementara itu, relawan AP Solo Twedi Andrianto berterimakasih kepada STTD Al Hikam yang sudah ikut membantu meringankan beban penderitaan saudara muslim di Palestina.
“Dengan adanya gerakan kepedulian terhadap kondisi Palestina saat ini, diharapkan dapat menggugah masyarakat atau komunitas lain untuk terus peduli dan menyalurkan bantuannya untuk masyarakat Palestina,” katanya.
“Terima kasih kepada keluarga besar STTD Al Hikam karena masih peduli dan mampu menggugah rasa peduli untuk Rakyat Palestina,” pungkas Twedi.
SUKOHARJO (jurnalislam.com)- Kesehatan adalah rejeki dan anugerah yang tak ternilai dari Allah, Dalam Islam, sehat dipandang sebagai nikmat kedua terbaik setelah iman.
Sebagian besar Ibadah dalam Islam membutuhkan kondisi tubuh yang kuat, seperti shalat, puasa dan pergi haji, semua membutuhkan kondisi tubuh yang sehat.
Pendirian Klinik Kesehatan Solopeduli, sesuai dengan enam asnaf yang menjadi ruang gerak program kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Layanan kesehatan gratis untuk umat di Desa Manang Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Jawa tengah ini, sesuai dengan visi BPKH, memberdayakan dan memberikan kesejahteraan bagi umat.
Dalam peresmian pada ahad, (15/12)2019), perwakilan BPKH, Iskandar A Zulkarnain turut hadir dan meresmikan acara tersebut.
”Yayasan Solopeduli adalah bukti kerja keras yang nyata dan upaya perubahan untuk memotong permasalahan yang timbul dari kondisi yang tidak menguntungkan di wilayah sekitar. Aktivitas kegiatan sosial kemanusiaan yang dilakukan oleh Yayasan Solopeduli membuat BPKH berkomitmen melakukan sinergi untuk kemaslahatan umat,” jelasnya.
Gratis
Antrian Panjang warga Dhuafa pada saat pertama kali diresmikan tanggal 18 Mei 2019 lalu, membuat kami yakin upaya pengobatan gratis yang dihadirkan BPKH, Yayasan Solopeduli, dan Lembaga lainnya adalah sebuah upaya tepat untuk Bersama membuat perubahan di negeri tercinta.
“Semoga dengan makin lengkapnya fasilitas dan layanan yang diberikan Klinik Solopeduli ini, kondisi kesehatan masyarakat yang kurang mampu disekitar wilayah Solo ini dapat menjadi lebih baik. Dengan kondisi yang sehat, dapat beribadah, berkarya, dan berkumpul keluarga dengan bahagia,” ungkapnya.
Acara peresmian Klinik Rawat inap ini juga disemarakkan dengan acara khitan yang diikuti oleh 20 anak-anak dhuafa dan yang membutuhkan.
Mereka berasal dari wilayah sekitar Klinik Solopeduli dan beberapa dari Klaten, Sragen dan sekitarnya. Acara digelar di Klinik Ummat Solopeduli di Jl. Songgo Budi No 11-9, Dusun I, Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
Salah satu orangtua peserta, Ibu Daryanti (40), menyampaikan sangat senang dengan adanya klinik ini karena ia mengalami sakit-sakitan selama beberapa tahun ini dan hanya bisa membeli obat warung.
”Sebenarnya saya datang ke sini hanya untuk mengantarkan anak saya Bayu (12) yang mau khitan, Alhamdulillah ternyata klinik ini bisa memberikan pelayanan gratis tanpa sepeserpun, saya jadi ikut berobat, terimakasih banyak Solopeduli untuk pelayanan dan obat gratisnya dan terimakasih juga karena anak saya bisa khitan di sini secara gratis dan mendapatkan bingkisan dan santunan,” ungkap Ibu Daryanti.
”Tadi khitannya sakit sedikit, ini saya mendapat bingkisan dan uang santunan, terimakasih Solopeduli,” ungkap Bayu.
Bayu dan teman-teman juga mendapatkan dongeng motivasi dari pendongeng, Kak Wi.
Klinik Ummat Solopeduli ini dilengkapi dengan ruang Rawat Inap sebanyak 4 ruang, Ruang KAI, Ruang persalinan, ruang IGD, Ruang CSSD, ruang lab. Ada 3 orang dokter yang bertugas secara bergantian, 4 bidan, dan 4 perawat. Klinik ini membuka pelayanan 24 jam dengan penyediaan layanan ambulan.
”Semoga dengan turunnya ijin Ranap Klinik ummat ini, semakin menambah nilai lebih Solopeduli dalam mengabdi kepada masyarakat di bidang kesehatan. Dengan fasilitas yang lengkap baik tenaga medis, sarpras, dan ambulan,” terang Direktur Utama Solopeduli Sidik Anshori.
CINA (Jurnalislam.com) – Sejak United Front Work Department (UFWD) meluncurkan program pengawasan keagamaan nasionalnya yang pertama kali pada September 2018, kemudian mengirim tim inspeksi khusus ke seluruh negeri, tempat-tempat ibadah dan para penganutnya telah menderita khususnya penindasan sistematis yang sangat keras.
UFWD (統戰部) adalah sebuah badan intelijen yang didirikan oleh otoritas Partai Komunis Cina (PKC) yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan mengelola hubungan dengan partai-partai demokratis, intelektual, pembangkang, akademisi, kelompok agama dan etnis, dan individu-individu lain yang berpengaruh, seperti pebisnis, yang tidak terkait langsung dengan Partai di dalam dan luar Cina.
Tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan kekuatan anti-komunis atau menghasut siapa pun di luar Partai untuk mendukung PKC dan pemerintahnya. UFWD mengawasi sembilan biro internal, dan di antara mereka, biro kedua bertanggung jawab untuk menangani urusan agama; yang ketujuh bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan Tibet, dan yang kesembilan berurusan dengan Xinjiang. UFWD juga mengelola lima organisasi keagamaan yang disetujui secara resmi.
Pada tanggal 2 November, pejabat dari pemerintah distrik Rencheng di kota Jining menyewa tim konstruksi untuk ‘memperbaiki’ masjid wanita. Tidak hanya tanda-tanda dan simbol-simbol agama yang dihapus, tetapi kubahnya dihancurkan, dan bendera nasional dikibarkan di pintu masuk masjid.
Sebuah kaligrafi arab di dinding masjid distrik Rencheng, diturunkan dan diganti dengan “Patriotisme, perdamaian, persatuan, dan harmoni”. Foto: BitterWinter
Bahkan situs non-religius dengan simbol Islam menjadi sasaran. Qingzhou, sebuah kota kuno yang dikelola oleh kota Weifang di tingkat prefektur, adalah rumah bagi sekitar 20.000 orang Hui. Jalan Kuno Qingzhou, yang terkenal di seluruh China, dipagari dengan toko-toko Islam, yang telah ada selama beberapa generasi, beberapa bahkan telah ada sejak ratusan tahun. Kampanye anti-Muslim yang sedang berlangsung sama sekali tidak memberi ruang. Simbol-simbol Islam telah dihapus dari papan nama sekitar 120 toko milik orang Hui.
Simbol Islam telah dihapus atau dicat ulang. Foto: BitterWinter
Simbol Islam juga telah dihapus dari 54 toko Hui di distrik Luozhuang, kota Linyi. Pemilik salah satu dari mereka, seorang tukang daging, mengatakan kepada Bitter Winter bahwa kampanye penghapusan simbol-simbol agama telah menasional, dan setiap bisnis yang tidak mematuhi terancam akan ditutup. Sementara tokonya sedang diperbaiki, tukang daging itu diperingatkan oleh para pejabat “untuk tetap sejalan dengan Partai Komunis, mendengarkan Presiden Xi Jinping, dan melakukan apa yang dikatakan Partai.”
Sebuah pesan kepada pejabat masyarakat dan desa di sebuah kota di kota Linyi, menuntut mereka untuk memastikan bahwa semua slogan dan simbol agama dihapus dari tempat-tempat keagamaan sebelum kunjungan tim inspeksi pada 7 November. Foto: BitterWinter
Mengomentari upaya pemerintah yang intensif untuk menekan tradisi dan budaya Islam, seorang imam setempat mengatakan bahwa taka lama lagi pria Hui akan dilarang mengenakan topi doa dan jilbab wanita.
“Xi Jinping bermaksud membuat semua Muslim hanya percaya dan mendengarkan Partai Komunis,” tambah imam itu.
Simbol dan struktur Islam telah dihapus dari atap sebuah restoran Islam di kota Zaozhuang. Foto: BitterWinter
Penutupan Gereja
Penindasan terhadap umat beragama juga dialami oleh penganut Kristen di Provinsi Timur Shandong. Pada bulan Mei, sebuah tim inspeksi pusat datang ke provinsi itu. Mereka menindas semua umat beragama di wilayah tersebut. Setengah tahun kemudian mereka kembali, dan memicu penindasan yang lebih parah di seluruh wilayah.
Para penganut agama dipaksa untuk “menghentikan pertemuan secara sukarela”. Menurut seorang pejabat UFWD, 40 tim inspeksi pusat telah dikirim ke seluruh negeri.
“Ini bukan masalah sepele. Setiap tingkat pemerintahan harus bersiap untuk inspeksi mendatang,” kata pejabat itu.
Seraya menunggu kunjungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah menarik semua pemberhentian untuk memastikan bahwa semua tempat dan kelompok agama di yurisdiksi mereka telah “ditindas dengan baik”.
Sebuah tempat pertemuan gereja rumah di daerah Huinan harus menghancurkan salibnya.
Menurut penduduk setempat yang telah mengalami tindakan represif tersebut, pejabat setempat mengambil banyak foto sebagai bukti untuk menunjukkan “prestasi” mereka kepada atasan mereka.
Pada tanggal 20 Oktober, pejabat dari Biro Urusan Etnis dan Agama di kota Jinan membubarkan jemaat gereja rumah Sola Fide. Pejabat itu memperingatkan jemaat untuk tidak melakukan perkumpulan lagi atau mereka akan ditangkap.
Menurut seorang jemaat, lima hari sebelumnya, para pejabat dari Biro Urusan Etnis dan Agama menggerebek tempat perhimpunan dan memaksa tuan rumah untuk menulis pernyataan yang berjanji untuk “menghentikan pertemuan secara sukarela.”
Seorang jemaat dari gereja lain di daerah itu mengatakan kepada Bitter Winter bahwa Biro menutup tempat miliknya pada 13 Oktober. Tuan rumah juga dipaksa untuk menandatangani pernyataan serupa dan jemaat diancam tidak akan bertemu lagi. Semua salib dan simbol agama lainnya dihancurkan.
Para pejabat mengklaim bahwa lebih dari 50 gereja di bawah yurisdiksi mereka telah ditutup. Bahkan tempat-tempat Gereja Three-Self yang dikelola pemerintah telah dibubarkan, jemaatnya dipaksa untuk menandatangani pernyataan “tidak ada pertemuan”.
Patung-patung Budha Dihancurkan
Kuil Yuquan di Laiyang, sebuah kota tingkat kabupaten yang dikelola oleh kota Yantai, mengalami perubahan drastis menjelang kunjungan tim inspeksi. Semua patung Buddha ditutupi atau diubah, menambahkan janggut atau pisau dan pedang ke tangan mereka. Karakter Cina untuk “Namo Amitābhāya” di dinding luar kuil dilapis dengan slogan tentang pentingnya melindungi hutan dari kebakaran. Plakat pengakuan donor dilukis, “negara makmur, dan orang-orang hidup dalam damai” tertulis di sana.
Patung tertutup di aula Kuil Yuquan dan plakat pengakuan donor yang dicat.
Kuil Tianqi di Anqiu, sebuah kota tingkat kabupaten di bawah yurisdiksi Weifang, sangat populer di kalangan para penyembah, terutama selama pekan raya kuil tahunan. Pada awal November, pemerintah setempat mengirim personil untuk menghancurkan patung Bodhisattva, yang sisanya dibuang ke sungai terdekat. Umat Buddha setempat khawatir bahwa itu tidak akan lama sebelum Kuil juga dihancurkan.
Pada bulan Mei, sebuah patung Bodhisattva berwajah tiga di luar Kuil Huangshan di kota Tianheng, sebuah divisi dari distrik Jimo di kota Qingdao, dibungkus untuk menyembunyikannya dari tim inspeksi selama kunjungan pertama. Namun pada bulan Oktober, pemerintah daerah tidak menyisihkannya sebelum putaran kedua inspeksi – patung itu dihancurkan.
Patung Bodhisattva berwajah tiga di Kuil Huangshan telah dihancurkan.
