Berita Terkini

ACT Ajak Masyarakat Dukung Pemerintah Jaga Perairan Natuna

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Lembaga kemanusiaan global Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengajak semua elemen bangsa untuk semangat membela upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga perairan Natuna dari upaya pencaplokan.

“Momentum peristiwa perairan Natuna ini menjadi momentum yang baik untuk menyampaikan ini segamblang-gamblangnya kepada masyarakat, termasuk sikap ketegasan pemerintah pun harus sampai ke masyarakat, termasuk generasi milenial. Sehingga ada energi yang muncul di milenial itu. Ada hal yang lebih konkret berkesesuaian dengan spirit bangsa ini,” kata Presiden Global Islamic Philanthropy (GIP) Ahyudin dalam Konferensi Pers Aksi Bela Indonesia Bersama Jaga Natuna di Kantor ACT, Jakarta, Jumat (10/01/2020).

Ia mengatakan bahwa seluruh elemen bangsa Indonesia harus bersatu padu menjaga keutuhan negeri ini dari upaya penjajahan bangsa lain.

“Melindungi perairan Natuna, yang berada di garda terdepan, merupakan tanggung jawab bersama semua elemen bangsa, tidak hanya tentara dan masyarakat di Natuna.” katanya.

Dan wujud dukungan tersebut, katanya, dapat ditunjukkan dengan berbagai macam cara, salah satunya memberikan dukungan materi berupa logistik pangan bagi para tentara yang saat ini terus menjaga perairan Natuna dan masyarakat di sana.

Masyarakat nelayan di Natuna, katanya, selain terkena dampak cuaca buruk, mereka juga terkena dampak dari upaya pencaplokan di wilayah perairannya yang memaksa mereka untuk tidak melaut.

“Oleh karena itu, bantuan materi dari setiap elemen bangsa ini sangat diperlukan,” katanya.

Kemudian, selain memberikan bantuan materi, seluruh masyarakat Indonesia juga dapat menunjukkan dukungan dengan menjadi relawan yang dibutuhkan dalam penyaluran bantuan logistik dan bantuan lainnya.

Masyarakat juga diharapkan dapat terus memberikan dukungan semangat bagi mereka yang berada di garda terdepan sehingga terjalin semangat patriotisme membela negeri ini.

Ahyudin mengatakan bahwa klaim Cina atas perairan Natuna yang menjadi bagian dari Indonesia merupakan gangguan besar.

Oleh karena itu, setiap elemen bangsa harus marah dan serius menangani masalah tersebut.”Ayo pemuka agama, tokoh masyarakat, politikus, pengusaha, suarakan semangat pembelaan untuk bangsa ini dalam kasus Natuna ini,” katanya lebih lanjut.

Indonesia Didorong Jadi Kiblat Produk Halal Internasional

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ketujuh yang digagas MUI akan dilaksanakan di Bangka Belitung pada 26-29 Februari mendatang. Bangka Belitung menjadi tempat kongres kelima setelah kongres sebelumnya berlangsung di Yogyakarta, Jawa Tengah pada 2015 silam.

“Kita pilih Bangka Belitung sebagai tempat kongres karena Bangka Belitung memiliki potensi wisata halal yang bisa dipromosikan ke wisatawan nasional dan internasional,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amirsyah Tambunan di kantor MUI, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Indonesia dengan mayoritas umat Islam terbesar diharapkan dapat menjadi kiblat umat Islam dunia dalam soal halal.

Hal ini juga untuk menyumbang pendapatan nasional dari sektor halal, baik usaha maupun jasa.

“Ini upaya untuk mempromosikan wisata halal, baik lokasi maupun kuliner dan juga bisa untuk meningkatkan ekonomi,” katanya.

Ribuan Elemen Umat Akan Hadiri KUII, Bahas Ekonomi hingga Politik Islam

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ketujuh yang digagas MUI  akan dilaksanakan di Bangka Belitung pada 26-29 Februari mendatang. Bangka Belitung menjadi tempat kongres kelima setelah kongres sebelumnya berlangsung di Yogyakarta, Jawa Tengah pada 2015 silam.

Salah satu pembahasan dalam kongres adalah terkait Wisata Halal.

Wakil Sekjen MUI, Nadjamuddin Ramli mengatakan bahwa halal kini sudah menjadi gaya hidup. Misalkan, dia mendapati negara seperti Jepang, Korea, bahkan Amerika Latin yang mengkampanyekan gaya hidup halal di negaranya.

“Kemarin saya baru pulang dari Afrika Selatan, disana juga mengembangkan budaya halal. Kita tentu bersyukur, Bangka Belitung sebagai patron MUI dapat menjadi wadah Kongres Umat Islam Indonesia ketujuh,” ujarnya.

Sementara, Wasekjen MUI, Misbahul Ulum menambahkan, untuk lebih menajamkan tema KUII VII, MUI telah dan akan mengadakan beberapa FGD dengan beberapa tema berbeda.

Jika saat ini masih fokus pada ekonomi, ke depan yaitu pembahasan politik menurut pandangan Islam.

“Jadi, nanti ketika ada kongres umat Islam, maka permasalahan lebih tajam lagi,” katanya.

Kegiatan KUII ini, rencananya akan dihadiri hampir seribu peserta dari berbagai komponen bangsa Indonesia, mulai dari tokoh, ulama, cendikiawan, Universitas Islam, Ormas Islam, hingga Kementerian, dan Presiden serta Wakil Presiden. KUII ini juga akan membahas isu agama, sosial dan kebudayaan.

Melalui KUII, MUI Usung Indonesia Maju, Adil, dan Beradab di 2045

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menyelenggarakan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ketujuh di Bangka Belitung pada 26-29 Februari mendatang.

Tema kegiatan lima tahunan mendatang, yaitu “Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia dalam Mewujudkan Indonesia yang Maju, Adil dan Beradab.”

“Mengapa dipilih tema itu, 2045 Indonesia akan merdeka 100 tahun, maka kami akan menyusun langkah strategis besar ke depan untuk menjadikan Indonesia yang maju adil dan beradab,” kata Wakil Sekjen MUI, Valina Subekti di kantor MUI, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Valina menjelaskan, sampai hari ini, setelah 74 tahun merdeka, nyatanya cita-cita dari pendiri bangsa belum dapat diwujudkan oleh pemerintah. Di mana pada pembukaan konstitusi alinea empat, tugas pemerintah yaitu melindungi segenap bangsa dari tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan, dan aktif menjaga perdamaian dunia.

“Jadi bagaimana caranya mewujudkan Indonesia yang adil sejahtera tentu beradab. Tentu cita-cita pendiri bangsa sudah jelas dan nyata,” katanya.

Dalam kegiatan KUII ini, rencananya akan dihadiri hampir seribu peserta dari berbagai komponen bangsa Indonesia, mulai dari tokoh, masyarakat, universitas Islam, ormas Islam, hingga Kementerian, dan Presiden serta Wakil Presiden. KUII ini juga akan membahas isu agama, sosial dan kebudayaan.

“Nanti kami akan melakukan rembukkan nasional, misalnya bagaimana membangun kehidupan politik yang bisa mengangkat martabat bangsa Indonesia,” ujarnya.

Termasuk membahas sistem politik, praktik politik dan aktor politik, apakah selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Menurut dia, elektoral demokrasi Indonesia paling maju di Asia bahkan di dunia.

“Tapi, pada sisi lain memunculkan praktek politik yang tidak sesuai, seperti politik uang dan politik transaksional. Mengapa itu terjadi, apakah itu dilakukan oleh aktor politik atau diakibatkan oleh sistem politik, ini yang akan kita bahas,” jelasnya.

Sementara, pada bidang ekonomi, akan dirumuskan masukan kepada pemerintah agar menghasilkan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Pasalnya, dia menilai, jurang kesenjangan ekonomi saat ini masih dalam.

“Termasuk kepemilikan aset yang tidak merata,” ujarnya.

PDIP: Pansus Jiwasraya Belum Diperlukan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Fraksi PDI Perjuangan masih belum menunjukkan kesetujuan terkait pembentukan panitia khusus (pansus) kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya.

PDIP memilih menyerahkan tugas pada lembaga sesuai tugas masing-masing.

“Kami lebih menekankan solusi korporasi untuk kepentingan nasabah, kepercayaan masyarakat dan stabilitas industri jasa keuangan,” kata anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno, Rabu (7/1/2020).

Hendrawan menilai, lembaga-lembaga yang berwenang sudah bergerak terkait hasil kasus Jiwasraya.

Ia mencontohkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung, sudah melakukan upaya bersama-sama menuntaskan kasus tersebut.

“Jadi sebagai lembaga politik, kami mendukung langkah-langkah yang mereka lakukan. Akar masalahnya sudah jelas, seperti yang disampaikan BPK hari ini,” ujarnya.

Untuk sementara, kata Hendrawan, prioritas utama masih pada penyelesaian dengan mekanisme korporat. Hendrawan menilai, upaya yang ditempuh harus solutif untuk menyelesaikan pengembalian dana nasabah, memelihara kepercayaan masyarakat kepada industri perasuransian, dan stabilitas sistem keuangan.

Hendrawan menambahkan, masalah Jiwasraya sudah terendus sejak krisis 1998. Untuk hal itu, upaya penyehatan dilakukan dengan banyak cara, seperti relaksasi regulasi, pemberian kekhususan tertentu, terapi reasuransi dan revaluasi aset, serta terakhir penerbitan Jiwasraya Saving Plan.

“Namun, tata kelolanya memang amburadul, penuh kejanggalan, sehingga masalah tidak dapat dengan baik,” katanya.

Sumber: republika.co.id

OK OCE Targetkan 200 Ribu Wirausahawan Jakarta 2020

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Gerakan One Kecamatan One Center for Enterpreneurship (OK OCE) yang digadang pasangan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno kala Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu kembali digelorakan Indra Uno.

Kakak kandung Sandiaga Uno itu menargetkan penciptaan 200 ribu wirausahawan pada tahun 2022 mendatang. Target yang berakhir pada akhir masa jabatan Anies Rasyid Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta itu diungkapkan Indra sejalan dengan janji kampanye Anies-Sandi.

Hal tersebut katanya juga sejalan dengan visi dan misi Anies-Sandi dalam mengurangi angka pengangguran di Ibu Kota. “Gerakan OK OCE berperan dalam membantu peningkatan lapangan kerja melalui wirausaha, khususnya di DKI Jakarta,” ungkap Indra dalam siaran tertulis pada Kamis (9/1/2020).

“Lewat OK saya sangat yakin kita bisa,” tambahnya. Oleh karena itu, Indra mengajak para pelaku UMKM, para mentor OK OCE serta seluruh peserta untuk ikut andil dalam mengurangi tingkat pengangguran.

Mengingat tingginya angka pengangguran di Indonesia, khususnya Ibu Kota. Bahkan, Indonesia disebutkannya salah satu negara yang menduduki tingkat pengangguran tertinggi dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga.

“Wirausaha menjadi solusi atas masalah pengangguran yang ada saat ini. Malahan banyak dari perusahaan raksasa seperti Bukalapak.com ataupun Tokopedia berawal dari usaha garasi yang sederhana,” jelas Co-Founder OK OCE Indonesia itu.

Bersamaan, Ketua Umum OK OCE, Iim Rusyamsi menyebutkan, pengembangan OK OCE dibarengi lewat pelatihan. Seperti pelatihan bertajuk ‘Menumbuhkan UMKM Jakarta Naik Kelas’ yang digelar di Balaikota DKI Jakarta pada Rabu (8/1).

Sumber: republika.co.id

HMI: Kasus Jiwasraya Harusnya Momentum Bersih-bersih BUMN

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Upaya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam membenahi BUMN didukung banyak pihak termasuk Pengurus Besar Himpunan mahasiswa Islam (PB HMI).

Mereka menilai, upaya yang dimulai dari pembenahan Jiwasraya itu merupakan usaha yang progresif.

“BUMN adalah simbol kedaulatan ekonomi Bangsa yang wajib dirawat dan dijaga dari upaya-upaya perampokan sistemik dan jenis scandal lainnya,” kata PJ Ketua umum PB HMI Arya Kharisma Hardy di Jakarta pada Kamis (9/1/2020).

Dia berpendapat, kasus Jiwasraya bisa jadi momentum bersih-bersih BUMN lainnya yang bisa jadi masih rapi tersembunyi. Menurutnya, kasus itu bisa mengungkap kasus yang belum sempat terdeteksi oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya.

“Inisiatif bersih-bersih menyeluruh yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erik Tohir secara signifikan akan mengungkap banyak kasus lainnya di tubuh BUMN,” katanya.

Menurutnya, pemulihan manajemen BUMN melalui skema Holding dan penerapan the right man on the right place di posisi strategis perusahaan-perusahaan BUMN menjadi hal yang patut diapresiasi dan didukung. Apalagi selama ini, kata dia, BUMN biasanya sering menjadi sapi perah bagi elit dan oligarki.

“BUMN mesti bekerjasama dengan lembaga terkait seperti Badan Pemeriksa keuangan (BPK), Ombusdman dan akuntan publik untuk rutin mengontrol kinerja perusahaan dan perilaku direksi-direksi BUMN,”usulnya.

Sumber: republika.co.id

PBNU Nilai Kemenag Memang Seharusnya Rangkul Seluruh Ormas Islam

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Marsudi Syuhud mengatakan, sudah menjadi tugas Kementerian Agama (Kemenag) mengurus ormas-ormas Islam.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi menyampaikan ingin merangkul semua ormas Islam apapun masa lalunya asalkan mau bersama-sama membangun bangsa Indonesia.

KH Marsudi mengatakan, keinginan menag merangkul dan mengajak semua ormas Islam itu bagus. Sebab sesungguhnya tidak ada Kemenag kalau tidak ada agama Islam dan agama-agama lainnya. Agama Islam ada dan ada pengelolanya, yakni ormas-ormas Islam.

“Dengan mengurusi keagamaan, berarti mereka Kementerian Agama harus mengurusi itu (ormas-ormas Islam), harus itu suatu kewajiban, kewajiban dia (Kemenag), job description (Kemenag) memang itu,” kata KH Marsudi, Kamis (9/1/2020).

Ia menerangkan, umat Islam dan ormas Islam di Indonesia bermacam-macam. Semua ini sudah menjadi kewajiban Kemenag untuk mengurusi umat Islam dan ormas-ormas Islam yang bermacam-macam.

Maka keinginan menag merangkul ormas-ormas Islam harus direalisasikan melalui program Kemenag.

Menurutnya, Kemenag harus membuat program untuk merealisasikan keinginan menag merangkul semua ormas-ormas Islam.

Kemudian programnya diberitahu ke stakeholder terkait. Sehingga dapat diketahui keinginan dan kebutuhan stakeholder supaya program yang dibuat Kemenag nyambung.

“Programnya Kemenag mestinya dikasih tahu kepada stakeholder biar nyambung, kalau tidak nanti hanya menjalankan program demi program tapi tidak nyambung,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id

Muhammadiyah Apresiasi Niat Menag Ingin Rangkul Semua Ormas Islam

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi ingin merangkul semua ormas Islam apapun masa lalunya asalkan mau bersama-sama membangun bangsa Indonesia.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Buya Anwar menyambut baik keinginan menag, tapi menag harus memperjelas keinginannya membangun bangsa yang seperti apa.

Buya Anwar mengatakan bahwa yang disampaikan menag bagus. Karena supaya suatu bangsa maju syaratnya persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa harus kuat.

Tapi dia juga mempertanyakan bangsa yang ingin dibangun bersama itu bangsa yang seperti apa.

Buya Anwar mengaku melihat positif sikap menag ini. Tapi sikap dan pandangannya ini harus diperjelas.

“Sehingga ajakan beliau (membangun bangsa) tidak hanya menguntungkan sekelompok orang tapi ajakan beliau akan menguntungkan semua orang yang ada di negeri ini,” kata Buya Anwar, Kamis (9/1/2020).

Ia menyampaikan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menyelenggarakan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII).

Bangsa yang ingin dibangun MUI adalah bangsa dan NKRI yang maju. Namun tidak hanya sekedar maju, tapi juga adil dan beradab.

Sekretaris Jenderal MUI ini mengingatkan, pembangunan Indonesia sudah berhasil tapi yang menikmati masih kalangan tertentu dan segelintir orang.

Sebab banyak undang-undang yang berlaku di negeri ini dan perilaku pejabat di negeri ini yang hanya berpihak ke segelintir orang yaitu pemilik kapital.

“Sehingga kurang berpihak kepada UMKM, koperasi dan rakyat kecil, sehingga pembangunan yang kita selenggarakan selama ini telah berhasil membuat orang Indonesia menjadi orang kaya di dunia tapi sebagian besar rakyat kita masih dililit oleh kemiskinan,” ujarnya.

Buya Anwar mengaku melihat positif sikap menag yang ingin merangkul semua ormas Islam.

Tapi sikap dan pandangan menag ini harus diperjelas. Maka MUI akan mengundang menag untuk menghadiri KUII.

Dia menegaskan, di ajang KUII menag bisa sampaikan secara detail ajakan merangkul semua ormas Islam. Supaya ajakannya memiliki arti dan makna yang besar bagi bangsa ini.

Sumber: republika.co.id

 

Kongres Umat Islam Fokus Strategi Umat Majukan NKRI

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan kembali menggelar Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-7.

Dalam kesempatan kali ini, tema yang diangkat adalah Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Maju, Adil, dan Beradab.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI Amirsyah Tambunan menyebut penekanan perwujudan NKRI yang maju, adil, dan beradab merupakan cita-cita konstitusional. Sebagai bangsa Indonesia, maka tugas umat Islam pula untuk memikirkan cara mewujudkan hal tersebut.

“Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) akan dilaksanakan 26-29 Februari di Bangka Belitung. Saat ini sampai hari pelaksanaan, MUI akan melaksanakan kelompok diskusi terpumpun (FGD) agar saat pelaksanaan topik yang dibahas lebih mendalam,” ujarnya saat konferensi pers perihal KUII ke-7 di Gedung MUI, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Ia menyebut pemilihan lokasi di Bangka Belitung karena melihat potensi wisata halal yang dimiliki provinsi tersebut. Potensi ini bisa dipromosikan tidak hanya pada wisatawan nasional tapi juga skala internasional.

MUI juga menilai dengan dilaksanakannya kongres skala nasional ini di daerah Bangka Belitung, diharap dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan wisata halal di Indonesia. Tidak hanya mengangkat nama daerah dan kulinernya tapi juga pendapatan nasional.

Terkait kelompok diskusi terpumpun yang telah beberapa kali digelar MUI guna membahas topik-topik yang angkat diangkat, Wasekjen MUI Misbahul Ulum menyebut sudah ada beberapa ide gagasan yang dibahas. Di antaranya perihal keadaan ekonomi.

“Nanti juga akan dilakukan diskusi tentang politik menurut pandangan Islam. Di kongres, gagasan-gagasan atau topik yang sudah dibahas ini akan dikupas lagi secara lebih tajam,” ucapnya.

Ia menyebut dalam acara kongres tahunan yang digelar akhir Februari ini akan dihadiri 700 peserta. Tidak hanya dari kalangan MUI seluruh Indonesia, tapi juga diikuti ormas Islam se-Indonesia, Perguruan Tinggi Islam, lembaga pendidikan seperti pesantren, dan para cendekiawan muslim.

Sumber: republika.co.id