SUKOHARJO (Jurnalislam.com) – Yayasan Aman Palestin menggelar Roadshow syaikh asal Palestina As’ad Hamouda di beberapa kota di wilayah Jawa Tengah pada sabtu-ahad, (18-25/1/2020).
Roadshow bertajuk ‘Hangatkan Bumi Syam Dengan Cinta’ itu dimulai di Masjid Miftahul Jannah, Simo, Boyolali pada sabtu, (18/1/2020) kemudian berlanjut di beberapa Masjid di kota Solo dan ditutup di Masjid Al Barokah, Nandan, Mojolaban, Sukoharjo pada Sabtu (25/1/2020).
Branch manager Aman Palestin Jogjakarta – Jateng Dodi mengatakan bahwa kegiatan roadshow tersebut untuk lebih mengenalkan kondisi Palestina kepada masyarakat yang ada di Jawa Tengah.
“Adanya roadshow syaikh dari Palestina masyarakat bisa lebih paham terhadap kondisi terkini negara palestina dan juga warganya yang saat ini terjajah oleh Zionis Israel,” katanya.
“Selain itu, Kami mengajak kaum muslimin Indonesia untuk peduli dengan saudara seiman di seluruh dunia, terkhusus dengan kondisi rakyat Palestina saat ini,” imbuhnya.
Dalam roadshow kali ini, Dodi menyebut Aman Palestin juga mengadakan daurah kepada santri di Ponpes Salman Al Farisi Karangpandan dan Darusy Syahadah Boyolali.
“Selain mengisi materi kajian bertema Palestina, event ini juga mengadakan penggalangan dana untuk bantuan warga Palestina yang saat ini sedang berlangsung musim dingin di kawasan Syam,” ungkapnya.
Kegiatan tersebut diharapkan Dodi bisa membuat masyarakat untuk lebih peduli lagi kepada saudaranya yang berada di Palestina yang saat ini masih terus dijajah oleh Zionis Israel.
“Banyaknya bantuan dari muslimin di Indonesia berupa donasi yang masuk, secepatnya akan disalurkan kepada para pengungsi yang ada di Palestina maupun diluar palestina melalui Yayasan Aman Palestin,” pungkasnya.
JAKARTA(Jurnalislam.com) – Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Daeng Mohammad Faqih mengingatkan agar wisatawan asal Kunming, China yang tiba di Bandara Internasional Minangkabau, Sumatra Barat, pada Ahad (26/1/2020), harus dipastikan bebas dari riwayat kontak perjalanan ke daerah terpapar virus corona jenis baru (2019-nCoV). Virus tersebut muncul pertama kali di Wuhan, China.
“Kalau dia dari daerah yang terinfeksi, dia sudah masuk yang dicurigai,” kata Daeng kepada Antara, Jakarta, Ahad.
Daeng menjelaskan bahwa masa inkubasi dari mulai terinfeksi virus ini sampai menimbulkan gejala pertama ialah dua hari sampai dua minggu. Sementara perjalanan langsung dari Bandara Kunming di Provinsi Yunan ke bandara di Sumatra Barat itu hanya membutuhkan waktu empat jam penerbangan.
Masa inkubasi adalah waktu yang diperlukan dari saat virus atau patogen menginfeksi hingga mulai menimbulkan gejala pertama kali. Daeng mengatakan, yang dikhawatirkan ialah andaikan para turis pernah melakukan perjalanan ke daerah yang terpapar virus kemudian melakukan kunjungan ke Indonesia dalam masa inkubasi itu.
Jika belum lewat masa inkubasi, menurut Daeng, maka bisa jadi gejala belum muncul saat seorang wisatawan tiba di wilayah atau negara yang dikunjungi. “Kalau dia melakukan perjalanan ke daerah situ (terpapar virus corona) dan yang datang ke daerah kita belum dua minggu dari masa inkubasi itu harus dicurigai makanya harus dimonitor,” ujarnya.
Untuk itu, otoritas bandara melakukan upaya pencegahan dengan melakukan deteksi terhadap orang yang dicurigai terkena virus itu dengan menggunakan thermal scanner yang dapat mendeteksi panas tubuh manusia di atas rata-rata normal. Thermal scanner dapat melacak jika didapati panas suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius.
Selain melakukan deteksi panas tubuh, pihak otoritas juga perlu melihat gejala yang ditimbulkan virus corona 2019-nCoV pada manusia seperti batuk, pilek, demam, hingga ada keluhan sesak napas. Tidak ada atau ada gejala terlihat perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan riwayat kontak perjalanan wisatawan tersebut.
Menurut Daeng, kesiapsiagaan juga perlu ditegakkan sekalipun turis asal China itu tidak ada gejala panas terlacak thermal scanner, tapi pernah melakukan perjalanan ke daerah terpapar virus corona. Turis itu harus dikarantina untuk diperiksa lebih lanjut kalau mereka ke Indonesia dalam rentang masa inkubasi.
YERUSALEM (Jurnalislam.com) – Penjajah Israel mengeluarkan larangan Imam Besar Masjid Al-Aqsa untuk berkhutbah di situs suci umat Islam itu. Larangan ini disebut berlaku untuk empat bulan ke depan.
Larangan khutbah ini diberikan sebagai tindakan balasan kepada Syeikh Ekrema Sabri yang dianggap melanggar larangan sebelumnya. Imam Masjid Al-Aqsa ini sebelumnya telah mendapat larangan atau pembatasan aktifitas selama satu pekan di masjid.
Syekh Ekrema dinilai melanggar aturan dengan mendatangi masjid pada Jumat kemarin bersama jamaah dan melangsungkan shalat Jumat. Pemberitahuan larangan khutbah selama empat bulan pun diberikan oleh pasukan Israel, Sabtu (25/1/2020) kemarin di rumahnya.
Para aktivis dan ulama menggelar unjuk rasa pada Sabtu untuk mendukung Syeikh Sabri. Mereka menyatakan tidak ada kekuatan di dunia yang dapat menghalangi Syeikh Ekrema untuk melakukan ibadah di Masjid Al-Aqsa.
“Kami tidak akan menerima kebijakan yang tidak adil, teroris dan ilegal,” ujar para pengunjuk rasa dilansir Aawsat, Ahad (26/1/2020).
Sementara itu, Direktur Abadi Agama Al-Aqsa, Syeikh Najeh Bakirat, direktur abadi agama Al-Aqsa, menganggap keputusan Israel yang terbaru diarahkan terhadap masyarakat Palestina.
“Tidak ada tempat bagi pasukan Israel di situs suci dan Al-Aqsa,” ujarnya. Dia juga bersumpah larangan tersebut akan menerima konfrontasi tanpa henti.
Sebelumnya, Israel mengeluarkan perintah deportasi kepada Syeikh Ekrema Sabri pada Ahad (19/1/2020). Sebelum dideportasi, Imam Besar Masjid Al-Aqsa ini dilarang beraktifitas di Masjid selama satu minggu ke depan.
Syeikh Sabri dituduh melakukan penghasutan kekerasan kepada jamaahnya ketika memberikan khutbah Jumat. Ia pun telah ditahan dan diselidiki di Kantor Polisi Al-Qashleh.
Selain dirinya, Pusat Informasi Wadi El-Helwa melaporkan jika Israel juga mengeluarkan perintah deportasi atas tuduhan yang sama kepada Imam Masjid Al-Aqsa lainnya, Syekh Ahmad Abu Ghazaleh.
KARANGANYAR (Jurnalislam.com) – Divisi Advokasi dan Kelaskaran Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) kembali menggelar Jambore Ukhuwah Mukhoyyam Pemuda Islam (JUMPA) Surakarta jilid 3 di Karanganyar, Jawa Tengah. Acara yang digelar selama tiga hari tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua DSKS Ustaz DR Mu’inudillah Basri pada Jumat (24/1/2020).
Dalam sambutannya, Ustaz Mu’in mengungkapkan acara tersebut digelar untuk bertujuan menjaga ukhuwah Islam serta menjaga keutuhan NKRI.
“Saya berharap kepada para jajaran Muspida yang hadir pada kesempatan untuk senantiasa tidak berburuk sangka kepada kami, karena tidak mungkin kita akan merusak NKRI,” kata Ustaz Muin.
Senada dengan itu, Ketua Panitia JUMPA 3 Muhammad Sigit menuturkan, JUMPA 3 digelar dengan tagline “Mensyukuri Nikmat Allah, Menggalang Ukhuwah merawat dan menjaga NKRI”.
Sigit mengatakan, tidak kurang dari 700 peserta mengikuti acara JUMPA 3 Surakarta ini.
“Peserta JUMPA 3 berasal dari berbagai Elemen Umat Islam dan Pondok Pesantren disekitar Solo Raya” Ujar Sigid kepada Jurnalislam.com disela Acara.
XINJIANG (Jurnalislam.com) – CNN mengungkap berita tentang penghancuran kompleks pemakaman etnis Uighur, namun pemerintah Cina mengklaim bahwa itu adalah hoax. Tapi, seorang pujangga Uighur, Aziz Isa Elkun menceritakan kepada Bitter Winter apa yang sebenarnya terjadi.
Setelah investigasi intensif yang meliputi wawancara dengan warga Uighur dan pemeriksaan citra satelit, bulan ini CNN telah mengidentifikasi lebih dari 100 pemakaman kuno Uyghur telah dihancurkan di wilayah tersebut, dan sebagian besarnya sudah diratakan sejak penindasan pada tahun 2018 lalu, namun beberapa lainnya sudah hancur sejak beberapa tahun yang lalu.
Aziz Isa Elkun, seorang pujangga dan penulis terkenal Uighur, yang saat ini tinggal di London merasa sangat terkejut ketika melihat di Google Earth, makam mendiang ayahnya yang meninggal sejak November 2017,tiba-tiba menghilang dari citra satelit, pada April tahun lalu. Akibat dari penindasan di Xinjiang dalam dua tahun ini, Aziz saat ini dilarang untuk kembali ke tempat asalnya dan terpaksa memberi penghormatan (kepada ayahnya) secara online.
Namun tiba-tiba pada April tahun lalu, Aziz dihadapkan pada kondisi terbaru. Makam ayahnya yang dibuat oleh keluarganya sejak 2012, sudah rata dan digantikan berbaris-baris batu nisan bercat putih, yang dapat dilihat di bagian ujung kanan bawah pada gambar yang telah direvisi.
Aziz meluapkan amarahnya dengan mengatakan bahwa pemerintah Cina telah menyentuh area yang paling sensistif dari budaya Uighur, menikam tepat di jantung komunitas Uighur dengan cara yang paling kejam.
Berbicara kepada Bitter Winter pada minggu ini, Aziz merasa putus asa bukan hanya karena jasad ayahnya telah dipindahkan secara paksa, tetapi juga karena kampanye ‘berita hoax’ oleh pemerintah Cina yang membenarkan tindakannya dalam menghancurkan elemen-elemen kunci dari budaya Uighur, bahkan ibunya sendiri yang sudah lanjut usia dipaksa untuk berbicara menentangnya.
Pihak Beijing dengan marah mengecam laporan CNN tersebut, dan bukan hanya mengecam media barat itu namun juga menyerang Aziz secara pribadi dua kali, membuat keluarganya secara terbuka menentangnya tidak hanya pada corong media mereka sendiri, Global Times, tetapi juga di saluran tv propaganda, China Global Television Network (CGTN) yang pada awal tahun 2020 telah berulang kali menjustifikasi dan membantah kritik dari laporan media mainstream dunia tentang perlakuannya terhadap orang-orang Uighur di Xinjiang.
The Global Times, tahu betul bahwa mustahil bagi warga Uighur yang berada di pengasingan untuk menelepon ke rumah setidaknya selama dua tahun ini, karena harus menerima resiko anggota keluarga mereka dipenjara. Aziz dihujat karena alih-alih menghubungi keluarganya secara langsung untuk mengetahui bagaimana sebenarnya nasib jasad ayahnya, ia malah mengeluh kepada CNN . Mereka menuduh Aziz tidak kembali ke tanah airnya selama dua puluh tahun, dan tetap menegaskan bahwa “pemerintah Xinjiang sepenuhnya menghormati ritual pemakaman etnis apapun.” CGTN, lebih jauh lagi, mengirim reporternya ke desa asal Elkun, Yingichimen, dekat Aksu dan memaksa ibu Aziz, 78 tahun, Hepizem, dan saudara perempuannya agar menemaninya ke makam mendiang suaminya.
Dengan cara seperti inilah, CGTN menuduh Aziz sambil mengatakan “Mari kita lihat siapa sebenarnya yang berbohong di hadapan pemirsa sekalian.”
Menyaksikan ibunya di layar tv, Aziz merasa bahwa ibunya sudah dipersiapkan sebelumnya supaya mengkritiknya dan memuji pemerintah Cina karena menyediakan makam baru untuk mendiang suaminya. Mengingat situasi saat ini di Xinjiang di mana bahkan sepotong kaligrafi Arab di sendok, atau kata-kata yang menyimpang dan menyiratkan kritik terhadap pemerintah dapat berakibat pada apa yang disebut “pelatihan kejuruan” alias transformasi melalui kamp pendidikan, bahkan bisa lebih buruk lagi, wartawan yang mendengar pernyataan ibu Aziz ketika memuji pemerintah terlihat sangat janggal, sesuatu yang Aziz pertanyakan dengan serius. Terlihat banyak ketidakkonsistenan yang mencolok dalam fakta saat disajikan oleh CGTN.
Walaupun Aziz telah menunjukkan kepada CNN dan Bitter Winter foto-foto makam ayahnya ketika baru saja dibangun oleh keluarganya pada tahun 2012, reporter CGTN menuduhnya berbohong dan bertentangan dengan laporannya dengan mengatakan bahwa sebenarnya apa yang disebut “pekuburan keluarga” di mana ayahnya dimakamkan hanyalah gundukan debu yang dikelilingi oleh tumpukan pasir yang tidak beraturan. Aziz hanya membuat foto-fotonya sendiri untuk membuktikan kebenaran ceritanya, menunjukkan sebuah plot cerita yang dibuatnya dengan sangat cermat di tempat yang dulunya adalah pemakaman serta foto dirinya yang sedang berlutut di depan makam yang sebenarnya adalah makam neneknya pada 2012 ketika ia mengunjungi Xinjiang.
Propaganda Cina mengklaim ayah Aziz dimakamkan di antara tumpukan pasir
Tetapi gambar Aziz ini berlutut di depan makam keluarganya pada tahun 2012, sebelum dihancurkan, membuktikan bahwa propaganda PKC berbohong.
Aziz mengatakan bahwa dia tidak menentang barisan makam yang baru dan rapi untuk orang-orang yang baru saja meninggal. Tetapi dia sangat keras menentang penghancuran makam-makam yang sudah ada dan memindahkan mereka dari tempat peristirahatannya, yang dikelilingi oleh mereka yang telah lama pergi sebelumnya.
“Pada 15 April 2019, saya menemukan di Google Earth Pro Map bahwa kompleks pemakaman dan kuburan ayah tercinta saya semuanya dihancurkan. Ayah saya hanya dimakamkan selama 623 hari, ”katanya dengan sedih.
“Ini benar-benar bertentangan dengan tradisi kuno pemakaman Uyghur karena memindahkan orang mati dari tempat peristirahatan mereka, yang dikelilingi oleh roh-roh orang yang sudah meninggal sebelumnya,” kata Aziz.
“Menurut kepercayaan kami, ini bukan hanya soal pemindahan kuburan, tetapi juga mengganggu roh, tempat pertemuan leluhur kami selama berabad-abad,” katanya.
Aziz mengatakan bahwa pemerintah Cina dengan terang-terangan tidak menghormati budaya Uighur dengan menghancurkan bagian penting dari warisan mereka. Dia mengatakan bahwa mereka bisa saja dengan mudah memperbaiki kuburan di pemakaman yang sudah ada, tetapi mereka memilih untuk tidak melakukannya karena mereka sudah bertekad untuk “menghina dan menghapus” orang-orang Uighur.
“Mereka tidak berhak menghancurkan kita dengan cara seperti ini. Mereka penuh dengan kebohongan. Mereka tidak bisa dipercaya,” katanya getir. (DR)
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Front Pembela Islam (FPI), GNPF Ulama, dan PA 212 mengeluarkan pernyataan bersama terkait kasus-kasus megakorupsi yang terjadi di Indonesia.
Dalam pernyataannya, FPI mendesak pemerintah untuk membubarkan Dewan Pengawas KPK karena dianggap telah menghambat pemberantasan korupsi.
“Kami mendesak agar Dewan Pengawas KPK segera dibubarkan karena terbukti sudah menjadi penghambat dalam pemberantasan korupsi dan justru menghalang halangi penuntasan kasus korupsi sebagaimana yang terjadi dalam kasus komisioner KPU dan Sekjen PDI Perjuangan. Termasuk juga terhadap para pejabat yang menutup-nutupi keberadaan Harun Masiku,” demikian bunyi poin ketiga dalam pernyataan yang diterima Jurnalislam.com, Kamis (23/1/2020).
FPI dkk menilai, berbagai kasus megakorupsi yang terjadi ditengarai menjadi modus korupsi untuk pembiayaan politik.
“Berdasarkan catatan kami, bahwa kasus kasus mega korupsi (kasus korupsi yang merugikan negara bernilai triliunan) dan kasus kasus korupsi yang melibatkan lingkaran dalam kekuasaan semakin menjadi jadi dan menggila bahkan ditengarai menjadi modus korupsi untuk pembiayaan politik,” demikian bunyi awal pernyataan tersebut.
FPI dkk kemudian menyebut empat kasus megakorupsi yang dinilainya telah ditutup-tutupi dan melibatkan lingkaran dalam kekuasaan. Empat kasus tersebut diantaranya kasus kondensat senilai Rp 35 T, kasus Jiwasraya senilai 13 T, kasus Asabri senilai 10 T, dan terakhir kasus yang melibatkan komisioner KPU dan petinggi PDIP.
Menanggapi kasus-kasus tersebut, FPI dkk menyampaikan 10 point pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua DPP FPI KH Ahmad Shobri Lubis, Ketua GNPF Ulama Ustaz Yusuf Muhammad Martak, dan Ketua PA 212 Slame Ma’arif.
Kami melihat bahwa berbagai kasus Mega Korupsi tersebut merupakan sebuah modus dalam penyelenggaraan kekuasaan yang dzalim, licik dan rakus.
Kami mendesak agar seluruh elemen masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap rezim korup, zhalim dan penipu.
Kami mendesak agar Dewan Pengawas KPK segera dibubarkan karena terbukti sudah menjadi penghambat dalam pemberantasan korupsi dan justru menghalang halangi penuntasan kasus korupsi sebagaimana yang terjadi dalam kasus komisioner KPU dan Sekjen PDI Perjuangan. Termasuk juga terhadap para pejabat yang menutup-nutupi keberadaan Harun Masiku.
Kami memandang pimpinan KPK saat ini menempatkan posisinya di bawah ketiak penguasa dengan contoh menghadap ke Menteri Kemaritiman dan Investasi yang Tupoksinya sama sekali tidak terkait dengan Tupoksi KPK. Seharusnya KPK datang ke Kementerian Kemaritiman dan Investasi bukan karena dipanggil oleh sang penguasa, tapi dalam rangka penyelidikan dan penyidikan.
Kami mendesak kasus korupsi kondensat untuk segera dituntaskan dan dilakukan pemeriksaan terhadap pihak penguasa yang berperan dalam meloloskan Tersangka Honggo keluar negeri.
Kami mendukung langkah Partai Oposisi untuk membentuk Pansus Jiwasraya gate dan Asabri gate, serta membongkar keterlibatan para pejabat di Kantor Sekretariat Presiden.
Kami mendesak agar Yassona Laoly untuk segera meletakkan jabatan karena tidak pantas dan sangat memalukan seorang yang memegang jabatan Menteri tampil menjadi pembela dalam kasus mega korupsi.
Kami mendesak agar para pejabat dan elit partai yang terlibat dalam berbagai kasus mega korupsi tersebut untuk segera mundur dan berhenti tampil sebagai tokoh publik, karena anda-anda sudah tidak memiliki legitimasi moral untuk terus berkuasa. Hanya orang yang sudah tidak punya malu dan bermoral rendah serta cacat integritas yang masih terus bermuka badak untuk terus tampil menjadi pejabat publik maupun tokoh publik.
Di Jepang, negara yang sama sekali tidak menganut Pancasila sebagai ideologi yang diagung-agungkan, pejabat pejabat yang terlibat atau bahkan hanya disebut namanya dalam suatu peristiwa Korupsi akan segera meletakkan jabatan dan bahkan harakiri karena sangat malu dengan perbuatan korupsi.
Sebagai negara yang menganut ideologi Pancasila dan anda anda sangat sering menuduh pihak lain anti Pancasila, maka kami nyatakan perbuatan korupsi anda tersebut adalah sangat bertentangan dengan Pancasila dan bahkan menginjak injak Pancasila dengan menjadikannya sebagai alat pemukul lawan politik dan membungkus perilaku koruptif yang anda lakukan.
WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Seorang juru bicara PBB pada Kamis (23/1/2020) mengatakan, para pejabat di PBB tidak lagi menggunakan WhatsApp sebagai sarana komunikasi karena dinilai tidak aman. Sebelumnya, para ahli dari PBB menuduh Arab Saudi telah menggunakan platform komunikasi online tersebut untuk meretas telepon seluler milik Chief Executive Amazon dan juga pemilik Washington Post, Jeff Bezos.
Pada hari Rabu (22/1/2020), para ahli independen yang ditugaskan PBB itu mengatakan bahwa mereka memiliki informasi yang mengarah pada “kemungkinan keterlibatan” Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman terhadap serangan cyber tahun 2018 terhadap miliarder bos Amazon.com tersebut.
Mereka menyerukan agar segera dilakukan penyelidikan oleh AS dan pihak berwenang lainnya, berdasarkan laporan forensik oleh FTI Consulting yang berbasis di Washington, bahwa iPhone milik Bezos dibajak oleh sebuah file video berbahaya yang dikirim dari akun WhatsApp milik putra mahkota Arab Saudi.
Ketika ditanya apakah Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi dengan Putra Mahkota Saudi atau pemimpin dunia lainnya menggunakan WhatsApp, juru bicara PBB Farhan Haq pada hari Kamis menjawab : “Para pejabat senior di PBB sudah diperintahkan untuk tidak menggunakan WhatsApp, karena tidak lagi dianggap sebagai mekanisme yang aman. ”
“Jadi tidak, saya tidak yakin Sekjen menggunakannya,” kata Haq. Dia kemudian menambahkan bahwa perintah tersebut disampaikan kepada para pejabat PBB pada Juni tahun lalu.
Ketika ditanya mengenai kebijakan PBB tersebut, pihak WhatsApp sangat yakin bahwa mereka adalah yang terdepan dalam industri keamanan IT dengan lebih dari 1,5 miliar pengguna.
“Setiap pesan pribadi disini diproteksi oleh enkripsi end-to-end untuk mencegah kami maupun pihak lain melihat isi pesan tersebut. Teknologi enkripsi yang kami kembangkan dengan Signal ini sangat diakui oleh para pakar keamanan IT dan saat ini masih yang terbaik bagi orang-orang di seluruh dunia, ”kata Direktur Komunikasi WhatsApp Carl Woog.
Karena alasan tersebut, pelarangan yang secara khusus ditujukan kepada WhatsApp, yang juga dimiliki oleh Facebook ini, membuat para pakar keamanan digital keheranan.
WhatsApp “menangani masalah keamanan ini dengan sangat serius dibandingkan dengan yang lain,” kata Oded Vanunu, peneliti dari Checkpoint, sebuah perusahaan yang berbasis di Tel Aviv, yang secara berkala menemukan berbagai kekurangan pada aplikasi-aplikasi pengiriman pesan lain.
“Setiap aplikasi memiliki kerentanan yang bisa Anda eksploitasi dengan cara tertentu,” katanya, yang sebelumnya menilai bahwa WhatsApp memang sangat baik dalam mengatasi masalah ini. “Sedangkan untuk perusahaan pesan instan lainnya masih jauh tertinggal,” katanya. (DR)
TASIKMALAYA (Jurnalislam.com) – Kasus meninggal akibat meminum minuman keras (miras) oplosan kembali terulang. Kali ini, 6 orang di Kabupaten Tasikmalaya meninggal setelah menenggak miras oplosan. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, hingga Jumat (24/1/2020) sedikitnya ada 20 warga di dua Kecamatan yakni Kecamatan Sariwangi dan Leuwisari menjadi korban miras oplosan.
Dari 20 korban itu, 6 orang diantaranya meninggal dunia. yakni Yudi Kamaludin (17) dan Tedi (25) warga Desa Jayamukti, Kecamatan Leuwisari yang meninggal pada Rabu (22/1/2020), Robi (30), Rizwan (24), Eka (18) dan Nizar (18) warga Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi yang meninggal pada Kamis (23/1/2020) dan Jumat (24/1/2020).
Kasi Pelayanan Medis RS Singaparna Medika Citrautama (SMC) Kabupaten Tasikmalaya dr. Adi Wibowo menuturkan, para korban keracunan secara berangsur masuk ke Rumah sakit mulai Rabu (22/1/2020) hingga Jumat (24/1/2020) sebanyak 15 orang. 6 orang meninggal, 2 orang pulang paksa, 5 orang pulang dalam kondisi stabil dan 2 orang lainnya.
“Enam orang itu meninggal pada hari berbeda. Tetapi dengan diagnosa yang sama yakni keracunan alkohol. Dua orang lagi masih dirawat, satu orang diantaranya lagi persiapan cuci darah karena ginjal bermasalah,” kata Adi kepada wartawan, Jumat (24/1/2020).
Sementara berdasarkan data dari Satnarkoba Polres Tasikmalaya, seluruh korban keracunan miras oplosan berjumlah 20 orang dari dua Kecamatan. 15 orang mendapatkan perawatan intensif di RS Singaparna Medika Citrautama, dan 5 Orang lainnya dirawat di rumah masing-masing.
“Hingga saat ini, ada 20 orang yang keracunan alkohol, 6 orang meninggal. Jumlah semuanya itu 20 orang, 15 orang dirawat di rumah sakit 6 diantaranya meninggal,” paparnya.
Mereka meninggal setelah meminum alkohol yang dicampur dengan air mineral dan minuman berenergi.
Di Jawa Barat, kasus meninggal akibat miras oplosan sudah kesekian kalinya. Pada tahun 2014, 103 orang di Sumedang meninggal setelah pesta miras oplosan. Pada tahun 2018, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat (Kapolda Jabar), Inspektur Jenderal Polisi Agung Budi Maryoto mengatakan jumlah korban yang tewas akibat miras oplosan di wilayah hukumnya mencapai 61 orang.
JAKARTA(Jurnalislam.com) – Ketua Biro Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional PP Muhammadiyah Muhyiddin Junaidi mengatakan, Pemerintah Indonesia perlu menangani konflik yang sedang terjadi di Timur Tengah antara Iran dan Amerika Serikat (AS) dengan maksimal.
“Kami berharap dari Pemerintah Indonesia, Kemenlu, Komisi 1 DPR untuk berperan secara maksimal karena Indonesia sudah begitu berpengalaman dalam menyelesaikan konflik-konflik regional dan konflik dunia,” kata Muhyidin dalam acara Roundtable Discussion (RTD) dengan tema “Amerika vs Iran dan Masa Depan Perdamaian Dunia”, Kamis (23/1) di gedung Kantor CDCC, Jakarta.
“Saatnya Indonesia harus tampil dengan megaphone informasi, bukan hanya dengan konstruktif diplomasi seperti yang dilakukan oleh Turki atau menggabungkan antara keduanya sehingga keberadaan Indonesia itu dikenal oleh dunia internasional,” tegasnya.
Direktur Asia Selatan dan Tengah Kementerian Luar Negeri RI Ferdy Piay mengatakan, diskusi itu sangat membuka wawasan dan pengalaman.
Menurutnya, Presiden AS Donald Trump saat ini lebih fokus ke internal negaranya menjelang pemilu. Jadi, ia meyakini bahwa sampai November atau awal tahun depan tidak akan terjadi konflik.
Ia juga menilai, Iran pun akan lebih hati-hati setelah kehilangan sedikit kepercayaan dari masyarakatnya terhadap Pemimpin Tertinggi Iran dan presidennya.
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan keinginannya merubah Indonesia seperti Arab Saudi terkait moderasi agama.
“Di Arab Saudi, ada penguatan relasi antara identitas keagamaan dan kebangsaan. Hal itu tertuang dalam visi Arab Saudi 2030, di mana penguatan keduanya berada dalam satu kotak yang sama, tidak dipisahkan,” katanya saat menjadi pembicara kunci pada Rountable Discussion tentang “Pasang Surut Relasi Agama dan Negara” di Ruang Diorama, Auditorium Harun Nasution, UIN Syarif Hidayatullah, Kamis (23/1/2020).
Menurut dia, Saudi punya pengalaman kurang baik saat memisahkan identitas kebangsaan dan keagamaan.
“Saudi saat ini tidak mau memisahkan lagi antara identitas keislaman dan kebangsaan.”
Indonesia dari dulu juga begitu, membangun wawasan keislaman dan kebangsaan menjadi sebuah paket yang tidak terpisahkan. Dia juga bercerita tentang perkembangan moderasi beragama di Uni Emirate Arab.
Toleransi menjadi nilai yang dikedepankan hingga banyak sekali wisatawan dan investor yang datang ke sana.
“Wisatawan tidak akan datang kalau masyarakat tidak toleran. Toleransi terus dikampanyekan, tapi hal itu tidak menghilangkan identitas keislaman di sana,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa apa yang diceritakan terkait perubahan di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab bukan berarti akan diterapkan di Indonesia.
Namun informasi tersebut diharapkan bisa menjadi bahan kajian dalam upaya terus merawat kerukunan dan relasi agama dan negara di Indonesia.
“Kesepakatan, toleransi, dan penegakkan keadilan dalam menjaga relasi agama dan negara ini penting,” katanya.
Dalam konteks Indonesia, Pancasila adalah hasil kesepakatan para pendiri bangsa. Karenanya, nilai-nilai Pancasila perlu diwujudkan dalam kehidupan yang penuh toleransi dan berkeadilan.
