Berita Terkini

Banten Love Hijrah Hadirkan Tausiyah, Bazar, hingga Program Hapus Tato

Redaktur: Mazaya

SERANG (Jurnalislam.com) – Helatan Banten Love Hijrah yang bertempat Masjid Babul Hidayah Perumahan Taman Graha Asri Ciracas Serang Banten, (Sabtu 15/2/2020), di dihadiri ratusan peserta.

Acara ini merupakan kolaborasi berbagai elemen umat Islam Banten termasuk DKM Masjid Babul  Hidayah dan  Yayasan Abnaul Ummah Banten.

Dalam sambutannya Panitia Pelaksana  Banten Love Hijrah Bamas Hidayaturahman berharap acara ini menjadi wadah berbagi kebaikan.

“Kami menyelenggarakan acara ini sebagai respon positif terhadap komunitas komunitas hijrah yang ada di Banten sebagai sarana ukhuwah dan dakwah di Banten,” kata Yadi Heryadi, perwakilan Yayasan Abnaul Ummah Banten kepada Jurnalislam, Sabtu (15/2/2020).

Acara yang digelar 2 hari ini, pada hari pertama menghadirkan beberapa pemateri termasuk MP Boys, hingga tausiyah ustaz Farid Ahmad Okbah.

Pantauan Jurnalislam.com di lapangan, selain berlangsung sharing session dan tausyiah juga berlangsung proses penghapusan tattoo di booth hapus tattoo dari Komunitas Berani Hijrah Baik.

Puluhan booth-booth kuliner dan busana muslim turut meramaikan acara Banten Love Hijrah ini. kuliner dan busana muslim hadir acara ini.

Arifin (27), seorang peserta warga Serang mengatakan bahwa acara ini sangat menarik.

“Semoga tahun depan ada lagi dan sebagai sarana ukhuwah tanpa melihat latar belakang umat,” pungkasnya.

Wagub Jabar Usul Program BKKBN Libatkan Ulama

Redaktur: Mazaya

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mewakili gubernur secara resmi melantik Kusmana sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (14/2/2020).

Uu pun mengatakan, ia mengapresiasi pejabat terdahulu, Sukaryo Teguh Santoso, atas kinerja dan pengabdiannya selama dua tahun dalam rangka meningkatkan program kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Jabar.

Kusmana sendiri, sebelumnya menjabat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat.

“Kami (Pemda Provinsi Jabar) berharap dengan pimpinan BKKBN yang baru, akan semakin terbangun komunikasi yang baik antara pemerintah dan DPRD Jabar, juga dengan komunitas masyarakat,” ujar Uu.

Uu pun, mengajak pimpinan dan jajaran BKKBN Jabar untuk turun langsung ke masyarakat desa maupun berkolaborasi dengan komunitas masyarakat demi menyukseskan program pembangunan manusia di provinsi dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa ini.

Selain itu, Uu menyarankan agar BKKBN Jabar bekerja sama dengan para ulama. Sehingga, program yang disosialisasikan bisa lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat khususnya di desa.

“(BKKBN) harus menyentuh kepada masyarakat yang ada di lapisan bawah, terutama di lembur- lembur (desa/ kampung),” katanya.

BKKBN juga, kata dia, bisa menyampaikan program kepada masyarakat lewat mulut kyai. ” Sampaikan programewat para ajengan karena ulama bisa menerangkan dengan baik sesuai kultur yang ada di masyarakat sekitarnya,” kata Uu.

Sumber: republika.co.id

 

KNKS Jadi KNEKS, Wapres Didorong Gerbong Kembangkan Ekonomi Syariah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pengamat Ekonomi Syariah, Yusuf Wibisono menyampaikan perubahan KNKS menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menjadi sentimen positif.

Ini menjadi peluang besar bagi Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin untuk menyelesaikan rencana-rencana yang masih menjadi wacana.

“Sebagai sebuah perubahan kebijakan ini positif, memberi sinyal ke pasar bahwa pemerintah serius mengembangkan ekonomi syariah,” kata dia di Jakarta, Jumat (14/2/2020).

Ruang lingkup KNEKS semakin luas tidak hanya di sektor keuangan tapi juga menyeluruh hingga ke industri riil. Ini menjadi peluang besar bagi industri syariah dan harus dimanfaatkan oleh Wapres.

Yusuf menilai langkah ini sebuah awalan positif dan signifikansi dampaknya masih harus menunggu waktu. Harus diakui bahwa pemerintah sudah banyak membuat lembaga ad hoc maupun komite di bidang lain.

“Dan selama ini harus kita akui banyak yang tidak efektif atau kelihatan kiprahnya,” katanya.

Hal ini karena kurangnya dukungan dari level tertinggi pemerintahan, atau lingkup kerja yang kurang spesifik. Sehingga peran mereka kurang signifikan dalam mendorong perubahan.

Di sisi lain, ada juga lembaga yang berhasil menampakkan kiprah dan kinerja yang baik. Ini karena mendapat dukungan penuh dari pejabat yang levelnya tinggi. Misal Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang berada di bawah Sekretariat Wapres.

Menurut Yusuf, lembaga ini punya tugas relatif spesifik kemudian juga dapat dukungan kuat dari Wapres yang saat itu dijabat Boediono dan Jusuf Kalla. Dukungan dari donor asing juga cukup kuat sehingga banyak proyek signifikan.

KNEKS juga punya modal yang sama untuk bisa maju membawa perubahan. Yusuf menilai kuncinya ada pada Wapres Maruf Amin.

“Seberapa kuat nanti Wapres bisa mendorong KNEKS menjadi gerbong terdepan,” kata dia.

Menurutnya tidak cukup jika harus dengan kerja-kerja politik atau rapat-rapat kabinet saja. Perlu juga birokrasi yang terarah dan terukur, diplomasi ke kementerian teknis, turun lapangan, rapat koordinasi yang lebih mendorong eksekusi, hingga pendekatan personal ke kementerian terkait.

Pasalnya, saat ini banyak sekali wacana yang tidak jua mendapat kejelasan. Saran hanya muncul dari pengamat, industri, dan media. Sementara kementerian eksekutor tidak berbuat banyak.

Misal, mendorong Bank BUMN Syariah, meningkatkan asetnya dengan signifikan yang perlu diputuskan di ranah tertinggi kepemimpinan. Selain itu pemanfaatan dana-dana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang meluas hingga ranah sosial.

“Jadi menurut saya ini peluang wapres meninggalkan legacy yang kuat, tinggal langkah konkrit yang kita tunggu,” katanya.

Sumber: republika.co.id

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Resmi Berubah Jadi KNKES

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) telah berubah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah sudah diundangkan dan berlaku per 10 Februari 2020.

“Alhamdulillah, Perpres KNKS sudah disahkan dan diundangkan menjadi KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah),” kata Direktur Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS, Afdhal Aliasar, Jumat (14/2/2020).

Dengan demikian, Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun semua perundangan yang merupakan pelaksanaan Perpres tersebut masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perpres baru.

Perubahan mendasar ada pada perubahan nama dan susunan struktural kelembagaan. KNEKS memiliki tugas dan fungsi lebih luas, tidak hanya di sektor keuangan syariah tapi juga ekonomi syariah secara menyeluruh. Wakil Presiden RI ditugaskan menjadi ketua harian.

Ruang lingkup kerja KNEKS dalam ekonomi dan keuangan syariah meliputi empat hal. Yakni, pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah.

“Kami Manajemen Executive siap bekerja keras untuk mewujudkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia sesuai dengan yg diamanahkan,” kata Afdhal.

Selanjutnya, KNEKS akan tunggu arahan dari Ketua KNEKS dan juga Ketua Harian KNEKS lebih lanjut. Pada bulan lalu, KNEKS sudah menyerahkan rencana implementasi dari Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah (MEKSI) yang akan dikawal dengan tujuan utama menjadikan ekonomi syariah Indonesia terdepan di dunia.

Sumber: republika.co.id

Perbankan Syariah Diminta Serius Kembangkan Ekosistem Halal

Redaktur: Mazaya

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Ekosistem halal di Indonesia masih perlu dukungan dari semua pihak. Hal itu dibutuhkan dalam rangka memaksimalkan potensi halal yang belum tergarap dengan baik.

Pertumbuhan ekosistem halal, juga bakal mendongkrak pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah.

Menurut Ketua Prodi Ekonomi Islam Universitas Padjadjaran (Unpad) Cupian, dalam acara Sawala Bincang Bersama Media Jawa Barat bertema Mendorong Ekosistem Halal Melalui Perbankan Syariah di Savoy Homann Bidakara Hotel, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Kamis (13/2/2020).

Bila dirunut, potensi halal masih cukup besar. Yakni, mulai dari halal food sebesar Rp 2.300 triliun, Islamic fashion hingga Rp 190 triliun, Islamic tourism mencapai Rp 135 triliun, haji dan umrah sebesar Rp 120 triliun, dan pendidikan berpotensi Rp 40 triliun.

Potensi itu juga, belum mencakup seluruh pendapatan seperti Dana Pihak Ketiga (DPK), pembiayaan, dan transaksi bank lainnya yang berasal dari nasabah muslim. Kendati begitu, untuk memaksimalkan itu semua, perlu sinergi semua pihak.

Ekosistem halal di Indonesia ini, memiliki potensi yang luar biasa. Namun sayangnya, industri keuangan syariah dan industri halal masih berjalan masing-masing atau belum terintegrasi sehingga belum memiliki kontribusi terhadap pendapatan negara.

Menurutnya, perbankan syariah juga  belum optimal menggarap peluang penyaluran pembiayaan ke industri halal. Termasuk para pelaku usaha berbasis syariah yang bergerak di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Diperlukan sinergitas ekosistem halal yang terintegrasi sehingga dapat menggerakkan lebih banyak pihak,” ujar Cupian

Menurut Cupian, dukungan dan sinergi antar pihak, setidaknya bisa dimulai dari hal kecil, yang hingga saat ini masih menjadi tantangan bagi perbankan syariah. Misalnya, terkait transaksi antar bank yang melibatkan bank syariah dan bank konvensional. Apakah bisa dipertanggungjawabkan kehalalnya.

Sumber: republika.co.id

 

Sudah Ketok Palu, Kenaikan Iuran BPJS Tetap Ditolak

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menolak adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Mereka berpendapat, kenaikan iuran tersebut melanggar kesepakatan DPR dan pemerintah dalam rapat sebelumnya.

Menurut DPR, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, khususnya untuk segmen peserta mandiri kelas 3, bisa naik asalkan terdapat perbaikan data atau cleansing data terlebih dahulu.

“Saya tetap akan memperjuangkan iuran kelas III itu tidak naik, karena memberatkan. Ability to pay-nya juga harus diperhatikan,” ujar Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kurniasih Mufidayati.

Bila kenaikan iuran tetap dilaksanakan, Kurniasih pun mengatakan komisi IX DPR sudah meminta agar peserta mandiri kelas III yang dianggap tidak mampu, dimasukkan ke dalam segmen peserta PBI.

“Supaya seolah-olah (iuran) tidal naik adalah dengan menambah kuota PBI, semua akhirnya tidak naik karena dibayarkan oleh negara,” ujar Kurniasih.

Hal senada pun disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. Dia mengatakan, selain membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri kelas III, DPR juga meminta agar peserta mandiri kelas III sebaiknya dimasukkan ke segmen peserta PBI.

“Sebagai keberpihakan kepada masyarakat yaitu hak kesehatannya, kami meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan itu, bahkan meminta agar peserta kelas III mandiri masuk ke database PBI, dan dibayarkan oleh pemerintah,” tutur Netty.

sumber: kontan.co.id

 

Update Virus Corona: 1525 Meninggal  Dunia, 67000 Kasus Terinfeksi

Redaktur: Mazaya

CINA (Jurnalislam.com) – Efek penyebaran virus corona semakin meluas. Data menunjukkan, hingga Jumat (15/2/2020) pukul 09.23 WIB, tercatat 67,079 kasus terkonfirmasi, 1,525 orang meninggal dan 8,156 orang sembuh.

China masih menjadi negara dengan jumlah korban terbanyak. Sementara itu, negara-negara di luar China, Taiwan, Hong Kong dan Makau yang sudah terjangkiti virus corona adalah: Singapura, Thailand, Jepang, Malaysia, Australia, Jerman, Vietnam, Amerika Serikat, Prancis, Kanada, Uni Emirat Arab, Italia, Filipina, India, Inggris, Rusia, Nepal, Kamboja, Belgia, Spanyol, Finlandia, Swedia, Mesir dan Sri Lanka.

Anda bisa memantau perkembangan penyebaran virus corona melalui dashboard yang disediakan oleh JSE maupun Dingxiangyuan.

Data penyebaran virus corona dari John Hopkins University (JSE). Universitas terkemuka di Amerika Serikat (AS) ini memperbarui data penyebaran dan korban virus corona dari berbagai sumber resmi.

Selain di China, 12 pemulihan juga terjadi di banyak negara.

Sumber: kontan.co.id

Jelang Muktamar III, Ini Nasehat Perjuangan Ketum PP LIDMI

Redaktur: Mazaya

MAKASSAR (Jurnalislam.com) – Muktamar III Pimpinan Pusat LIDMI (Muktamar III PP LIDMI) siap digelar akhir bulan Februari ini di kota Makassar. Berbagai kegiatan menjadi rangkaian kegiatan ini salah satunya Temu Aktivis Dakwah, LIDMI Competition dan Dialog Kebangsaan.

Ketua umum PP LIDMI, Hamri Muin memberikan beberapa nasehat perjuangan sebagai aktivis dakwah dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang berperadaban.

“Muktamar III LIDMI adalah pertemuan tertinggi dalam kepengurusan Lidmi. Yang diharapkan menghasilkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia yang berperadaban,” ungkap Hamri Muin dalam keterangan yang diterima Jurnalislam, Jum’at (14/2/2020).

Kegiatan ini tentu membutuhkan kerja-kerja yang maksimal dan solid dari seluruh kader LIDMI baik dari pimpinan pusat atau pun pimpinan wilayah dan pimpinan daerah.

“Maka itu Lidmi berusaha melakukan segala upaya untuk menyukseskan kegiatan muktamar ini. Terkhusus kepada seluruh kader dalam agenda muktamar. Agar memaksimalkan Usaha untuk menyongsong muktamar baik dalam bentuk aktif mengikuti kegiatan yang ada di daerah maupun yang ada di pusat,” tegasnya.

Selain itu, Hamri Muin juga berpesan kepada seluruh kader agar tidak merasa puas dengan segala usaha dan capaian kinerja yang telah diraih.

“Tidak merasa puas dengan capaian yang sudah dicapai, tetap terus aktif menyebarkan usaha dakwah di daerah-daerah,” ujarnya.

Ia pun berpesan agar seluruh kader senantiasa memperbanyak doa agar kegiatan ini terlaksana dengan baik.

“Banyak berdo’a agar diberikan kemudahan dalam mewujudkan kegiatan ini,” tutupnya./*Muhammad Akbar

Era Bakar Uang Startup Disebut Segera Berakhir

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Praktik bakar uang yang kerap dilakukan perusahaan rintisan (startup) berbasis teknologi sudah mulai berakhir. Manajemen perusahaan dan termasuk para mitra terkait saat ini justru sudah harus mulai berpikir keberlangsungan usaha secara jangka panjang.

”Tiap entitas punya kekuatan dan napas masing-masing. Tapi saatnya berpikir bahwa bakar uang akan jadi zero-sum game. Artinya, satu pihak rugi, pihak lain untung. Harus berakhir,” ujar Business Development Advisor Bursa Efek Indonesia (BEI) Poltak Hotradero dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/2/2020).

Perusahaan yang semula sebagai rintisan kemudian mendapat suntikan investasi besar dari institusi besar sekalipun, Poltak menegaskan, harus tetap menjalankan praktik tata kelola yang baik.

”Semua ini masalah keberlanjutan atau sustainability. Startup tidak bisa seperti koboi. Semakin ke sini harus semakin perhatikan good corporate governance (GCG),” sarannya.

Sebab hanya dengan GCG, Poltak melanjutkan, sebuah perusahaan termasuk startup bisa berkelanjutan. Bertahan dan terus berkembang dalam jangka Panjang. ”GCG juga yang menjadi pegangan investor,” imbuhnya.

Menghentikan praktik bakar uang bukan sekadar menyelamatkan perusahaan dan para pihak terlibat di dalamnya tetapi juga menyelamatkan industri. Salah satunya untuk mulai mengetahui kebutuhan konsumen secara riil.

”Jadi untuk mengetahui kebutuhan konsumen sebenarnya seperti apa. Bukan konsumen yang menggunakan karena ada promo saja karena kesannya jadi mengada-ada. Promo boleh saja dilakukan tetapi bukan yang terus-terusan,” ujarnya.

Selama masih terdistorsi oleh promo hasil aksi bakar uang, kata Poltak, tidak akan pernah ada gambaran sesungguhnya dari para pengguna produk atau jasa perusahaan. ”Silakan bakar duit tapi apa anda yakin bisa dapat gambaran yang riil dan spesifik?” terusnya.

Ketika hal tersebut terjadi, Poltak meyakini, bakar uang yang dilakukan tidak akan pernah kembali menjadi sebuah keuntungan. ”Ini alasan yang cukup jelas. Jika praktik bisnis Anda tidak melahirkan data yang baik, itu percuma” tandasnya.

Sumber: kontan.co.id

 

Budayakan Gemar Membaca, Siswa SD Darul Qur’an Kalibata Kunjungi Perpusnas

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ratusan siswa Sekolah Dasar Daarul Qur’an (SD DaQu) Kalibata City, Jakarta selatan mengadakan karyawisata atau kunjungan lapangan 2020 di Monumen Nasional (Monas) dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) di Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).

Field Trip yang bertemakan “Increase Our Knowledge Through Visiting Important Places” disambut antusias oleh siswa/i dan wali murid termasuk para guru.

Kegiatan ini berlangsung dari pagi hingga sore dengan observasi di Monas dan Perpusnas serta sholat berjama’ah guna meningkatkan pengetahuan siswa/i.

Menurut Kepala Sekolah SD Daarul Qur’an Kalcit Fatkhurrohman tujuan acara ini untuk memperkenalkan anak-anak dengan icon Kota Djakarta dan sejarah lahirnya Bangsa Indonesia dan tentang pentingnya membaca.

“Field Trip Daarul Qur’an ini agar mereka mengetahui perjuangan indonesia dan asyiknya membaca baik di monas atau perpusnas,” ungkap Alumni UIN Walisongo Semarang dalam rilis yang diterima Jurnalislam.com.

“Semoga dalam kunjungan ini bisa memberi contoh terbaik agar menciptakan generasi berjuang dan berliterasi,” tutup pria 3 anak tersebut.

Sementara itu, Nabila mengungkapkan bilamana field Trip ini menyenangkan dan dapat ilmu banyak yang dihasilkan dari keliling monumen nasional dan membaca buku di gedung besar perpusnas.

“Alhamdulillah, seru dan enak pokoknya deh Field Tripnya besok lagi ya,” katanya siswi kelas 1 DaQu School.[]