Berita Terkini

Kalbar Berencana Kembangkan Program untuk Tiap Agama

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kalimantan Barat kini memiliki program baru, yakni lima ribu tahfiz. Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji, mengungkapkan secara bertahap di Kalimantan Barat akan muncul lima ribu hafiz dalam lima tahun ke depan.

Program lima ribu hafiz menurutnya menjadi salah satu program andalan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan.

Selain program lima ribu hafiz, Sutarmidji pun menyampaikan ada beberapa program lain yang disiapkan oleh pemerintah.

“Kita baru membebaskan biaya pendidikan SMP dan SMA Negeri. Nanti akan kita lihat Madrasah Aliyah Negeri bisa (dibebaskan biaya) atau tidak,” ujar Sutarmidi dikutip dari laman resmi Kemenag, Ahad (9/2/2020).

Tak hanya bagi umat muslim, pengembangan kehidupan keagamaan juga akan dilakukan bagi umat agama lain.

Ia menyebut perayaan Pesparawi, Pesparani, serta yang lainnya akan terus diperhatikan oleh pemerintah.

Selain itu, ia menyampaikan pembangunan- pembangunan rumah ibadah, seperti Gereja atau Vihara juga akan diakomodir dengan baik.

sumber: republika.co.id

Pertengahan Februari, Lebih dari 500 Ribu Warga Wuhan Diprediksi Terinfeksi Virus Corona

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

LONDON (Jurnalislam.com) – Sebuah studi baru yang dikeluarkan London School of Hygiene & Tropical Medicine mengungkapkan, virus corona dapat menyebar ke lebih dari 500.000 orang di Kota Wuhan, Cina sebelum epidemik ini mencapai puncaknya. 

Bloomberg News melaporkan, London School of Hygiene & Tropical Medicine mengembangkan model yang menunjukkan bahwa satu dari 20 orang Wuhan (pusat wabah) akan turun dengan penyakit sebelum penyebaran virus mulai melambat. 

“Ada banyak ketidakpastian, jadi saya berhati-hati dalam memilih nilai tunggal untuk puncak, tetapi itu mungkin berdasarkan data saat ini kita mungkin melihat prevalensi puncak lebih dari 5%,” kata profesor epidemiologi penyakit menular, Adam Kucharski.  

Berdasarkan tren saat ini, studi tersebut memprediksi bahwa virus akan mencapai puncaknya pada pertengahan hingga akhir Februari. 

Studi itu juga melaporkan, dengan populasi 11 juta, para peneliti memperkirakan bahwa 500.000 penduduk Wuhan akan tertular virus pada saat itu. Jumlah ini secara signifikan lebih tinggi dari 16.902 kasus saat ini. 

Para ilmuwan mengatakan perbedaan itu karena banyak kasus virus yang ringan di wilayah tersebut tidak dilaporkan. 

Di seluruh daratan Cina, virus ini telah menewaskan sedikitnya 910 orang dan menginfeksi lebih dari 40.000 lainnya. 

Sumber: NYPost

MUI Harap FKUB Tingkat Nasional Bersifat Independen

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Komisi Kerukunan Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Yusnar Yusuf mendukung wacana yang dilontarkan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin untuk membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat nasional.

Namun, menurut dia, forum tersebut nantinya harus tetap independen.

“Harus independen, tapi di bawah kendali pemerintah. Artinya pemerintah tidak boleh berpihak ke manapun, tetapi berdasarkan aturan main atau perundang-undangan yang sudah ada,” ujar Kiai Yusnar, Ahad (9/2/2020).

Dia mencontohkan seperti tentang pendirian rumah ibadah. Menurut dia, dalam pendirian tempat ibadah umat beragama di Indonesia selama ini berpegang pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri.

Namun, menurut dia, SKB tersebut ditolak oleh sebagian pihak dengan alasan bahwa yang menyangkut masalah agama tidak perlu diatur oleh pemerintah.

Karena itu, menurut dia, kewenangan masalah kerukunan umat beragama nantinya harus diserahkan kepada tokoh-tokoh umat beragama yang tergabung dalam FKUB tingkat nasional itu.

“Saya mendukung FKUB tingkat nasional itu, cuma nanti ketika tingkat nasional itu dibuat, Wapres tinggal tunjuk orang-orangnya,” ucapnya.

Dia menilai, selama ini penyelesaian kasus konflik antarumat beragama di berbagai daerah selalu tidak tuntas, seperti kasus pembakaran masjid di Tolikara dan pembakaran gereja di Aceh Singkil.

Jika tidak diselesaikan secara tuntas, kata dia, maka konflik antarumat beragama di Indonesia bisa menjadi gunung es yang sewaktu-waktu bisa kembali terjadi.

sumber: republika.co.id

Muhammadiyah Luncurkan Buku Sang Guru Politik, Bachtiar Effendy

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meluncurkan buku Mengenang Sang Guru Politik Profesor Bahtiar Effendy di Pusat Dakwah Muhammadiyah pada Senin (10/2/2020).

Buku tersebut dibuat untuk mengabadikan gagasan almarhum Bahtiar tentang politik Islam.

Editor buku Mengenang Sang Guru Politik Profesor Bahtiar Effendy, Ma’mun Murod Al-Barbasy mengatakan, buku ini dibuat untuk memberikan penghargaan kepada almarhum Bahtiar yang selama ini telah memberikan banyak sumbangsih kepada Muhammadiyah.

Pembuatan buku ini prosesnya sekitar 40 hari artinya sangat cepat penyusunannya.

“Konten buku ini tentang kesan-kesan dari para tokoh dan gagasan almarhum Bahtiar, buku ini mengeksplorasi lebih jauh pemikiran almarhum Bahtiar terutama yang terkait masalah politik dan Islam,” kata Ma’mun di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Senin (10/2/2020).

Ma’mun menafsirkan gagasan almarhum Sang Guru Politik bahwa harus ada simbiosis mutualisme.

Artinya negara butuh Islam, begitu pula Islam butuh negara dan politik. Gagasan ini yang dikembangkan oleh almarhum Bahtiar.

Ia mengungkapkan, almarhum Bahtiar bukan orang biasa tapi orang yang luar biasa.

Maka hanya lewat buku ini orang-orang bisa mengenang beliau secara abadi selama buku ini ada.

Sebab kalau gagasan almarhum hanya disampaikan lewat media dan forum tidak akan cukup efektif, tapi kalau lewat buku bisa lebih efektif.

Ma’mun menginformasikan setelah menulis buku Mengenang Sang Guru Politik Profesor Bahtiar Effendy selanjutnya akan menulis buku tentang Buya Yunahar Ilyas yang akan di tangan oleh tim dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

“itu juga sedang menyiapkan tulisan untuk buku tentang (KH Salahuddin Wahid) Gus Solah, semoga nanti bisa diluncurkan saat 40 hari wafatnya Gus Solah,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id

Hari Pers Nasional, PBNU Harap Media Beritakan Kebenaran

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati pada 9 Februari 2020 tak luput dari Jamiyah Nahdlatul Ulama.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Robikin Emhas mengatakan, pers merupakan pilar keempat dari demokrasi yang hadir untuk suatu tujuan mulia

“Pers hadir untuk suatu tujuan mulia, mencerdaskan kehidupan dan mewujudkan keadilan. Itulah mengapa pers dikatakan sebagai alat perjuangan dan merupakan pilar keempat demokrasi,” ujar Robikin dalam keterangan tertulisnya, Ahad (9/2/2020).

Dalam momentum HPN 2020 ini, Robikin pun berharap agar insan pers Indonesia bisa terus menyuarakan kebenaran. “Selamat Hari Pers Nasional. Terus nyaringlah bersuara agar kebenaran tidak terluka,” ucap Robikin.

Tema acara HPN tahun ini adalah ‘Pers Menggelorakan Kalimantan Selatan Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara’. Peringatan 2020 digelar di kompleks kantor pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Sabtu (8/2/2020) pagi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut hadir memeriahkan peringatan HPN tersebut.

Dalam sambutannya di acara penutupan HPN, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh mengungkapkan, ada banyak manfaat yang bisa diperoleh media jika sebuah ekosistem di bidang media sudah terbentuk.

Salah satunya adalah terciptanya jurnalisme yang baik.

sumber: republika.co.id

Pemerintah Diminta Libatkan Ulama Tangani WNI Eks ISIS

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SUKOHARJO (Jurnalislam.com) – Sejarawan muda Dr Tiar Anwar Bachtiar mendorong pemerintah Indonesia melibatkan ulama dalam menangani WNI Eks ISIS ketika kembali ke Indonesia.

“Yang harus dilakukan  negara adalah melakukan pendekatan terhadap mereka dalam tanda petik ‘deradikalisasi’ supaya mereka ini tidak mengulang lagi,” katanya kepada Jurnalislam, Senin, (10/2/2020) usai memberikan materi di Pondok Pesantren Roja, Sukoharjo.

Pemerintah, diharapkan Dr Tiar juga harus menggandeng para ulama, menggandeng para aktivis islam yang masih berpikiran lurus untuk membuat eks ISIS tersebut bisa hidup kembali bermasyarakat dengan baik.

Karena menurut Dr. Tiar, pemikiran ISIS bukan ajaran mainstream di Indonesia, tapi ajaran ajaran yang menyebabkan mereka keluar mendukung ISIS dan sampai seperti itu.

“Makanya saya kira mereka harus diterima dengan satu proses hukum, yang kedua proses deradikalisasi atas pikiran pikiran mereka yang bisa jadi membahayakan,” pungkasnya.

Mayoritas Media Dikuasai Kapitalis, Sejarawan Harapkan Peran Media Islam

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SUKOHARJO (Jurnalislam.com) – Sejarawan Dr Tiar Anwar Bachtiar menyebut media media Islam saat ini secara Internasional atau global masih lemah, yakni belum punya kekuatan media yang bisa jadi referensi dan rujukan.

“Karena memang pengelolaan media ini menjadi syarat kapitalistik, siapa yang punya duit dia yang mengendalikan media, kapitalisme ini dikuasai oleh Yahudi, maka otomatis media ini dikuasai oleh mereka,” katanya kepada Jurnalislam usai memberikan materi di Pondok Pesantren Roja Sukoharjo, Senin (10/2/2020).

Namun demikian, Dr Tiar meyakini bahwa media Islam akan terus dapat eksis menyuarakan kebenaran dan berkontribusi dalam perkembangan dakwah Islam.

“Walaupun seperti itu, kita jangan berkecil hati, bahwa insyaallah media media Islam ini bisa tetap eksis dengan cara apa? pertama kita berjuang ini bisa dengan cara apa yang bisa kita lakukan, itu adalah sunnah perjuangan,” ungkapnya.

Walaupun perjuangan kita kecil dalam konteks pers Islam, katanya, tetapi Allah nanti yang akan melihat,

“Nah yang kecil ini belum tentu tidak berpengaruh, yang kecil ini belum tentu tidak memiliki daya ubah terhadap sejarah,” ujarnya.

“Maka kita sekecil apapun yang kita mampu lakukanlah maka pers pers Islam ini tetap akan bisa memberikan kontribusi bagi perjuangan umat Islam,” pungkas Dr Tiar.

‘Menurut Perjanjian Internasional, Pemerintah Harus Terima WNI Walaupun Eks ISIS’

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SUKOHARJO (jurnalislam.com) – Sejarawan muda Dr Tiar Anwar Bachtiar menilai bahwa pemerintah Indonesia harus menerima kembali WNI eks ISIS di Suriah yang ingin kembali, hal itu didasarkan atas perjanjian Internasional.

“Sebenarnya secara hukum internasional itu agak sulit Indonesia tidak menerima, karena diantara kesepakatan hukum internasional yang berlaku di seluruh dunia adalah tidak boleh seorang pun di dunia ini yang tidak punya kewarganegaraan,” katanya kepada Jurnalislam, Senin, (10/2/2020) usai memberikan materi di Pondok Pesantren Roja, Sukoharjo.

“Maka kalau dia orang Indonesia maka dalam perjanjian internasional dia harus diterima sebagai warga negara Indonesia,” imbuhnya.

Kendati demikian, Dr Tiar mengatakan bahwa pemerintah Indonesia harus memberikan dua syarat kepada WNI eks ISIS tersebut, yakni dengan proses hukum dan pendekatan

“Cuma problemnya ini kan mereka sudah melakukan pelanggaran hukum, maka kalau mereka datang ke Indonesia tegakan hukum, mereka harus diadili,” ujarnya.

Parlemen Negara Muslim Serukan Masyarakat Terus Berjuang hingga Hak Palestina Tercapai

Redaktur: Mazaya

KUALA LUMPUR (Jurnalislam.com) – Sebanyak 500 anggota Parlemen dari 40 negara berkumpul di Malaysia untuk menyatakan pembelaannya terhadap Palestina.

Dalam pertemuan tersebut, Fadli Zon terpilih bersama anggota parlemen Turki Nuredin Nabaty sebagai Wakil Ketua Liga Parlemen Dunia untuk Al Quds yang akan mengkoordinasikan gerakan Liga Parlemen ini ke tingkat lebih luas.

“Untuk menghargai dan memberi hormat kepada semua orang Arab dan Muslim dan negara-negara merdeka di dunia atas sikap mereka yang mantap dan teguh dalam solidaritas berkelanjutan terhadap perjuangan rakyat Palestina dalam upaya mereka untuk mencapai hak-hak historis mereka,” kata Perwakilan Ketua Liga Parlemen Dunia untuk Al Quds, Fadli Zon, dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com, Ahad (9/2/2019).

Para peserta pun, menyampaikan salam kepada rakyat Palestina atas ketabahan mereka dan menjunjung tinggi hak-hak nasional mereka, dan karena mereka merangkul nilai-nilai universal kebebasan dan keadilan.

“Para peserta juga menyampaikan salam mereka kepada orang-orang merdeka Dunia yang mendukung nilai-nilai universal kebebasan dan keadilan, dan menyerukan kepada semua orang untuk melanjutkan solidaritas dan kerja sama mereka sampai hak-hak Palestina tercapai,” pungkasnya.

 

Negara Muslim Diharap Beri Bantuan Moneter untuk Kemerdekaan Palestina

Redaktur: Mazaya

KUALA LUMPUR (Jurnalislam.com) – Sebanyak 500 anggota Parlemen dari 40 negara berkumpul di Malaysia untuk menyatakan pembelaannya terhadap Palestina.

Dalam pertemuan tersebut, Fadli Zon terpilih bersama anggota parlemen Turki Nuredin Nabaty sebagai Wakil Ketua Liga Parlemen Dunia untuk Al Quds yang akan mengkoordinasikan gerakan Liga Parlemen ini ke tingkat lebih luas.

Dalam pernyataannya, Liga Parlemen Dunia untuk Al Quds menyerukan kepada masyarakat Internasional untuk menjunjung tinggi HAM dan norma internasional dalam menolak penindasan dan pendudukan.

Liga Parlemen menyerukan negara – negara muslim untuk untuk mematuhi komitmen moneter mereka sendiri untuk dana Al-Quds dan untuk mengamankan dukungan keuangan yang diperlukan untuk UNRWA.

Mereka juga mengusulkan  untuk membentuk komite utama untuk memantau dan mengikuti kekejaman pendudukan “Israel” dan pelanggaran terhadap rakyat Palestina dan untuk membuatnya tersedia sebelum berbagai  organisasi internasional dan lembaga terkait.

“Dan untuk membuat semua fakta itu dipublikasikan di berbagai outlet media dan meneruskannya ke berbagai komite parlemen dan lembaga hukum di seluruh dunia,” kata Perwakilan Ketua Liga Parlemen Dunia untuk Al Quds, Fadli Zon, dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com, Ahad (9/2/2019).