Berita Terkini

Serangan Balasan, Iran Gempur Israel dengan Rudal Balistik

Redaktur: Arie Ristyan

TEHERAN (jurnalislam.com)– Konflik bersenjata antara Iran dan Israel pecah secara terbuka pada Jumat malam (13/6/2025), saat Iran meluncurkan serangan balasan besar-besaran ke jantung wilayah Israel. Serangan ini dilaporkan menargetkan Tel Aviv dan sejumlah fasilitas militer penting Israel, sebagai respons atas serangan mendadak Israel terhadap fasilitas nuklir dan pangkalan militer Iran di pagi harinya.

Menurut pernyataan resmi Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Iran menargetkan “puluhan target, pusat militer, dan pangkalan udara di seluruh Israel.” Operasi ini mereka beri nama “Janji Sejati 3” (True Promise 3), menandai babak baru dalam konfrontasi militer dua negara.

Sebelumnya, pada Jumat dini hari, pesawat tempur Israel meluncurkan serangan besar-besaran bertajuk “Operasi Lion’s Courage”, menghantam fasilitas nuklir, pangkalan militer, gudang rudal, bahkan kawasan permukiman di Iran. Sedikitnya 78 orang tewas dan 329 lainnya luka-luka, termasuk beberapa ilmuwan nuklir dan pejabat senior IRGC.

Seorang pejabat militer Israel mengatakan kepada wartawan, “Kita berada dalam peristiwa bersejarah. Ini bukan operasi, ini perang yang direncanakan, 1.500 kilometer dari Israel.”

Serangan tersebut memicu respons cepat dari Iran. Pertahanan udara aktif di langit ibu kota Teheran serta di sekitar lokasi-lokasi strategis. Pemerintah Iran juga menangguhkan seluruh penerbangan domestik dan internasional, menurut otoritas penerbangan sipil, akibat ancaman berkelanjutan dari udara.

Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, merespons keras serangan Israel. Dalam pernyataannya, ia mengatakan:

“Dengan kejahatan ini, [Israel] telah menyiapkan nasib yang pahit dan menyakitkan bagi dirinya sendiri, dan Israel pasti akan menghadapinya. Israel harus menunggu hukuman berat, karena lengan kuat angkatan bersenjata Republik Islam Iran tidak akan membiarkannya begitu saja, Insya Allah.”

Sementara itu, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, dalam pidato publiknya menyatakan:

“Rakyat Iran dan pejabat negara tidak akan tinggal diam dalam menghadapi kejahatan ini, dan tanggapan yang sah dan kuat dari Republik Islam Iran akan membuat musuh menyesali tindakan bodoh mereka.” tegasnya.

Sumber-sumber lokal melaporkan bahwa drone Iran terlihat melintasi langit negara-negara Arab menuju Israel, beberapa di antaranya ditembak jatuh. Iran juga dilaporkan tengah menyiapkan serangan rudal balistik lebih besar sebagai bagian dari respons militer lanjutan.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam wawancara eksklusif dengan Reuters dan CNN, menegaskan dukungannya terhadap Israel. Ia menyatakan bahwa serangan terhadap Iran adalah bagian dari strategi untuk “menghindari kehancuran” dan mendesak Iran untuk segera kembali ke meja perundingan.

“Ini adalah serangan yang sangat berhasil,” kata Trump, sembari menyebut bahwa dia telah memberi Iran peringatan 60 hari. “Hari ini adalah hari ke-61, dan mereka tidak mendengarkan.”

“Kami tahu segalanya, dan saya berusaha menyelamatkan Iran dari penghinaan dan kematian. Saya ingin sekali melihat kesepakatan berhasil. Mereka masih bisa mencapai kesepakatan.”

“Mereka sekarang harus datang ke meja perundingan untuk membuat kesepakatan sebelum terlambat.”

Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar sidang darurat pada hari Jumat atas permintaan Iran, menurut laporan diplomat yang tak disebutkan namanya kepada Reuters. (Bahry)

Sumber: Cradle

Israel Bombardir Teheran, Targetkan Fasilitas Nuklir dan Pejabat Iran

Redaktur: Arie Ristyan

TEHERAN (jurnalislam.com)– Serangan udara besar-besaran diluncurkan oleh Israel ke ibu kota Iran, Teheran, pada Jumat dini hari (13/6/2025). Serangan tersebut merupakan bagian dari operasi militer bertajuk “Keberanian Singa”, yang diklaim menargetkan fasilitas nuklir utama serta pejabat tinggi militer Iran.

Menurut laporan resmi dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, target utama operasi ini mencakup situs pengayaan uranium Iran di Natanz, serta sejumlah tokoh penting dalam program nuklir dan angkatan bersenjata Iran.

“Kami menargetkan situs pengayaan uranium utama Iran di Natanz dan para pejabat nuklir serta militer Iran di Teheran. Operasi ini akan terus berlanjut selama diperlukan hingga misi kami selesai,” ujar Netanyahu dalam pernyataannya pascaserangan.

Serangan ini menyebabkan kerusakan besar dan jatuhnya korban sipil. Meski demikian, data resmi terkait jumlah korban belum dirilis oleh pihak Iran.

Menanggapi potensi serangan balasan dari Iran, pemerintah Israel mengumumkan status darurat nasional, memerintahkan warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan bom, serta mengaktifkan dekrit 8 yang menyerukan seluruh pasukan cadangan untuk kembali bertugas militer.

Sementara itu, di Washington, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan bahwa negaranya tidak terlibat dalam operasi tersebut.

“Israel mengambil tindakan sepihak terhadap Iran. Prioritas utama kami adalah melindungi pasukan Amerika di kawasan tersebut. Kami telah diberi tahu bahwa Israel merasa tindakan ini diperlukan demi membela diri,” kata Rubio kepada awak media.

Ia juga memperingatkan Iran agar tidak menjadikan personel atau kepentingan AS sebagai target balasan.

Sebelumnya, sumber dari pemerintahan AS mengungkapkan kepada Axios bahwa sekutu-sekutu Washington telah diberi informasi bahwa serangan Israel terhadap Iran akan segera dilaksanakan. Namun, ditegaskan kembali bahwa AS tidak terlibat dalam serangan tersebut.

Sebelum serangan terjadi, Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, menyatakan bahwa dirinya tetap berada di Kedutaan AS di Yerusalem dan meminta masyarakat untuk “berdoa bagi perdamaian di Yerusalem.”

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump pada hari yang sama masih menunjukkan sikap diplomatis melalui media sosial, dengan menegaskan komitmennya terhadap “resolusi damai” melalui jalur diplomasi dan pelonggaran sanksi terhadap Iran.

Namun, serangan ini diperkirakan akan memperburuk situasi keamanan di kawasan Timur Tengah, serta memperumit perundingan nuklir yang selama ini masih berlangsung dalam ketegangan tinggi antara Teheran dan Washington. (Bahry)

Sumber: Cradle

AS Tarik Personel dari Timur Tengah, Israel Disebut Siap Serang Iran dalam Hitungan Hari

Redaktur: Arie Ristyan

WASHINGTON (jurnalislam.com)— Amerika Serikat tengah mengambil langkah-langkah darurat di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran. Pemerintah AS dilaporkan telah memerintahkan penarikan sebagian personel dari sejumlah negara di Timur Tengah dan sedang mempersiapkan evakuasi sebagian staf dari Kedutaan Besar AS di Irak.

Langkah ini bertepatan dengan kabar bahwa Israel kemungkinan akan melancarkan serangan militer terhadap fasilitas nuklir Iran dalam beberapa hari ke depan.

Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan pada Rabu (11/6/2025) bahwa Menteri Pertahanan Pete Hegseth telah mengizinkan “keberangkatan sukarela” bagi keluarga personel militer AS yang bertugas di pangkalan-pangkalan di Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, dan Bahrain.

“CENTCOM terus memantau ketegangan yang berkembang di kawasan,” tulis pernyataan resmi lembaga tersebut.

Sumber dari pemerintah AS dan Irak yang dikutip Reuters menyebutkan bahwa Washington tengah menyiapkan evakuasi parsial staf diplomatiknya di Baghdad.

“Pada 11 Juni, Departemen Luar Negeri memerintahkan keberangkatan personel non-darurat karena meningkatnya ketegangan regional,” demikian pernyataan resmi dari Departemen Luar Negeri AS.

Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi langkah tersebut.

“Mereka dipindahkan karena wilayah itu bisa menjadi sangat berbahaya. Kita akan lihat bagaimana situasinya berkembang,” ujarnya kepada wartawan.

Seorang pejabat di Kedutaan Besar AS di Irak mengatakan kepada media Shafaq bahwa keputusan ini diambil berdasarkan komitmen Presiden Trump terhadap keselamatan warga Amerika, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

“Kami terus menilai kondisi keamanan dan telah memutuskan untuk mengurangi kehadiran misi kami di Irak,” ujarnya.

Pejabat Pentagon juga menyampaikan bahwa keselamatan pasukan dan keluarga mereka tetap menjadi prioritas utama, dan situasi di Timur Tengah terus dipantau dengan ketat.

Sementara itu, laporan NBC menyebut bahwa Israel khawatir hasil perundingan nuklir antara AS dan Iran akan tetap memberikan Teheran ruang untuk memperkaya uranium—sesuatu yang dianggap tak bisa diterima oleh Tel Aviv. Akibatnya, Israel disebut siap untuk meluncurkan serangan sepihak terhadap Iran tanpa menunggu restu dari Washington.

Pengayaan uranium sendiri menjadi titik krusial dalam negosiasi nuklir yang dijadwalkan akan kembali digelar pada Minggu, 15 Juni. Iran menolak klaim bahwa mereka akan dicabut haknya untuk melakukan pengayaan uranium, sementara AS bersikeras bahwa tidak boleh ada bentuk pengayaan dalam kesepakatan baru.

Presiden Trump telah beberapa kali memperingatkan akan menggunakan kekuatan militer jika perundingan gagal, namun tetap menegaskan bahwa solusi diplomatik adalah prioritas.

Dalam sidang DPR AS pada Selasa lalu, kepala CENTCOM mengonfirmasi bahwa mereka telah menyiapkan sejumlah opsi militer untuk Menteri Pertahanan dan Presiden jika dibutuhkan.

Menanggapi ancaman tersebut, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan militer AS di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran.

“Kami akan dengan berani menargetkan mereka di negara-negara tuan rumah jika terjadi agresi,” tegasnya.

Iran juga menegaskan akan membalas dengan keras jika Israel melancarkan serangan terhadap fasilitas nuklirnya. (Bahry)

Sumber: Cradle

Intelijen Gedung Putih: Israel Siap Luncurkan Serangan ke Iran, Trump Minta Tahan Diri

Redaktur: Arie Ristyan

WASHINGTON (jurnalislam.com)— Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas. Laporan intelijen terbaru yang diterima Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pejabat senior Gedung Putih mengungkapkan bahwa Israel berada dalam kondisi siaga tinggi dan tengah bersiap melancarkan serangan militer terhadap Iran.

Dilansir CBS News pada Kamis (12/6/2025), informasi ini diperoleh dari sumber terpercaya, meskipun belum ada pernyataan resmi dari pihak Israel maupun Gedung Putih terkait laporan tersebut.

Sinyal rencana aksi sepihak Israel terhadap fasilitas nuklir Iran semakin kuat, bahkan ketika Amerika Serikat masih berupaya melanjutkan proses negosiasi dengan Teheran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selama ini dikenal sebagai penentang keras kesepakatan nuklir dengan Iran, dan disebut telah memimpin berbagai operasi, baik terbuka maupun rahasia, untuk menghambat program nuklir negara tersebut.

Pada Mei lalu, Presiden Trump secara terbuka mengaku telah meminta Netanyahu untuk menahan diri dari tindakan militer demi memberi ruang bagi diplomasi.

“Saya katakan kepadanya bahwa tidak pantas untuk bertindak sekarang karena kita sudah sangat dekat dengan penyelesaian,” ujar Trump.

Namun jika Israel tetap meluncurkan serangan, penilaian intelijen AS memperkirakan bahwa Iran kemungkinan akan membalas dengan menyerang kepentingan Amerika di kawasan, termasuk di Irak. Hal ini mendorong pemerintah AS untuk mulai mengurangi jumlah staf diplomatik di Kedutaan Besar AS di Baghdad, serta mengeluarkan imbauan kepada warga Amerika untuk meninggalkan wilayah tersebut.

Berbicara dalam sebuah acara di Kennedy Center pada Rabu malam, Trump menegaskan bahwa AS tidak akan membiarkan Iran mengembangkan senjata nuklir. Meski demikian, proses diplomatik masih terus berlangsung. Utusan Timur Tengah AS, Steve Witkoff, dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada hari Minggu mendatang dalam pertemuan putaran keenam perundingan nuklir.

Sementara itu, Badan Pengawas Nuklir Internasional melaporkan bahwa Iran telah memperkaya uranium ke tingkat mendekati level yang digunakan untuk senjata, memicu kekhawatiran global. Trump bersikukuh untuk menghentikan seluruh aktivitas pengayaan uranium Iran, sementara pihak Teheran tetap menegaskan haknya untuk mengembangkan energi nuklir secara damai. (Bahry)

Sumber: Shafaq

Puluhan Perwira Intelijen Elit Israel Menolak Bertugas di Gaza, Sebut Perintah Netanyahu ‘Ilegal’

Redaktur: Arie Ristyan

TEL AVIV (jurnalislam.com)– Sebanyak 41 perwira dan prajurit cadangan intelijen militer Israel mengumumkan penolakan mereka untuk bertugas dalam operasi tempur di Jalur Gaza. Dalam surat terbuka yang dirilis Selasa malam (10/6), mereka menyebut perintah dari pemerintah Israel sebagai “jelas-jelas ilegal” dan menolak ikut serta dalam perang yang mereka sebut “perang abadi yang tidak perlu.”

Surat tersebut ditujukan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, serta Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel. Para penandatangan surat diidentifikasi sebagai anggota direktorat intelijen Pasukan Pertahanan Israel (IDF), termasuk mereka yang berasal dari unit elit 8200 yang dikenal memiliki peran penting dalam operasi intelijen dan pemilihan target serangan di Gaza.

“Ketika pemerintah bertindak untuk motif tersembunyi, melukai warga sipil dan menyebabkan terbunuhnya orang-orang yang tidak bersalah, perintah yang dikeluarkannya jelas ilegal, dan kita tidak boleh mematuhinya,” bunyi pernyataan dalam surat tersebut.

Mereka menuduh pemerintahan Netanyahu melanjutkan perang semata untuk mempertahankan kekuasaan dan menyenangkan faksi-faksi ekstremis dalam pemerintahan. Mereka juga menuding pemerintah telah secara sadar menggagalkan kesepakatan gencatan senjata pada bulan Maret lalu yang dapat menyelamatkan nyawa para sandera Israel yang ditahan oleh Hamas.

Kelompok ini mengklaim bahwa “banyak sandera telah terbunuh oleh pengeboman IDF” dan pemerintah telah meninggalkan mereka. Beberapa penandatangan juga menyatakan bahwa serangan yang dilakukan IDF sering kali tidak mempertimbangkan keselamatan warga sipil di Gaza.

Surat itu disusun dan dirilis oleh kelompok antiperang Soldiers for the Hostages. Ini mencerminkan meningkatnya perbedaan pendapat di kalangan militer terkait berlanjutnya perang di Gaza, serta peningkatan jumlah tentara yang menolak bertugas.

Salah satu perwira intelijen yang menandatangani surat itu mengatakan kepada The Guardian: “Semua kematian itu tidak perlu. Para sandera menderita dan mati. Tentara dikirim tanpa tujuan. Dan semua pembunuhan di Gaza, semuanya sama sekali tidak perlu.”

Pernyataan mereka memperkuat kritik publik dari kalangan militer terhadap kebijakan Netanyahu. Sebelumnya, pada bulan April, sekitar 250 prajurit cadangan dan alumni unit 8200 juga menyerukan diakhirinya perang, meskipun tidak sampai pada penolakan terbuka untuk bertugas.

Surat terbaru ini mengajak warga Israel untuk menentang perang dengan berbagai cara.

“Sebagian dari kami akan menolak [bertugas] secara terbuka, sementara banyak lainnya akan menolak dengan cara lain yang tidak diumumkan,” tulis mereka.

Seorang perwira lain yang menolak bertugas menggambarkan konflik tersebut sebagai tindakan brutal tanpa moral.

“Saya merasa bahwa mereka berhenti berpikir dan merasakan, dan mereka bersedia melakukan segalanya untuk mencapai tujuan yang sebenarnya bukan tujuan yang benar… jika memang ada tujuan, itu adalah untuk mencoba menyingkirkan penduduk Gaza dengan cara apa pun.”

Penolakan ini menjadi salah satu bentuk perlawanan internal paling mencolok terhadap perang Israel di Gaza, yang telah berlangsung lebih dari delapan bulan dan menewaskan puluhan ribu warga sipil Palestina. (Bahry)

Sumber: The Guardian

MER-C Salurkan Paket Makanan untuk Warga Gaza di Tengah Krisis yang Terus Memburuk

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)— Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga Gaza saat ini terdampak krisis dan terus memburuk akibat blokade penjajah Israel.

Pada Senin, (9/6/2025), sebanyak 185 paket makanan dibagikan kepada masyarakat Gaza yang tengah menghadapi kelaparan akut.

Bantuan yang diberikan berupa bahan makanan pokok seperti sayuran, pasta, beras, dan tepung, komoditas yang saat ini sangat dibutuhkan oleh warga Gaza. Paket-paket tersebut diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi satu keluarga yang terdiri dari lima orang dewasa selama lima hari.

Mengingat pendistribusian bantuan makanan yang cukup sulit, bantuan ini dibagikan langsung satu persatu kepada penerima yang sudah didata oleh relawan lokal MER-C di Gaza. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari kerumunan.

Dari total 185 paket makanan, sebanyak 100 paket didistribusikan ke wilayah Gaza utara. Sementara itu, 85 paket lainnya disalurkan ke wilayah selatan, tepatnya di Klinik Al Aqsha B, Al Mawasi, Khan Younis, yang sampai saat ini operasionalnya didukungan oleh MER-C.

Ketua Presidium MER-C Indonesia, dr. Hadiki Habib, menyatakan bahwa pembagian ini merupakan tahap awal dari program food aid yang akan terus disalurkan MER-C di Gaza.

“Ini adalah langkah awal dari program bantuan pangan MER-C. Ke depan, akan dilakukan distribusi dengan jumlah yang lebih besar dan secara bertahap, dengan tetap mengutamakan keamanan,” ujarnya.

Program bantuan pangan ini merupakan salah satu upaya MER-C untuk meringankan beban masyarakat Gaza yang kian hari terus memburuk akibat blokade dan agresi berkepanjangan.

MER-C juga berkomitmen untuk terus mendukung dan membantu kebutuhan dasar warga melalui kehadiran langsung relawan di lapangan.

AS Larang Negara-Negara Hadiri Konferensi PBB soal Solusi Dua Negara Palestina-Israel

Redaktur: Arie Ristyan

AMERIKA SERIKAT (jurnalislam.com)- Pemerintahan Donald Trump melarang pemerintah di seluruh dunia untuk menghadiri konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan depan yang akan membahas kemungkinan solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Larangan ini tertuang dalam kawat diplomatik Amerika Serikat yang dilihat oleh Reuters pada Selasa (10/6/2025).

Dalam surat diplomatik tersebut, Washington menyampaikan bahwa negara-negara yang mengambil “tindakan anti-Israel” setelah konferensi akan dianggap bertindak bertentangan dengan kebijakan luar negeri AS dan bisa menghadapi konsekuensi diplomatik.

Langkah ini bertentangan dengan pendekatan diplomatik dua sekutu dekat AS, yakni Prancis dan Arab Saudi, yang akan menjadi tuan rumah bersama pertemuan di New York. Pertemuan ini bertujuan untuk menetapkan peta jalan menuju terbentuknya negara Palestina, sembari memastikan keamanan Israel.

“Kami mendesak pemerintah untuk tidak berpartisipasi dalam konferensi tersebut, yang kami pandang sebagai kontraproduktif terhadap upaya penyelamatan nyawa yang sedang berlangsung untuk mengakhiri perang di Gaza dan membebaskan sandera,” bunyi surat itu.

Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengisyaratkan bahwa negaranya bisa mengakui negara Palestina secara resmi pada konferensi tersebut. Ini akan menjadikan Prancis sebagai negara Barat pertama yang mengambil langkah tersebut.

Dalam kawat diplomatik AS disebutkan, “Amerika Serikat menentang langkah apa pun yang secara sepihak akan mengakui negara Palestina yang bersifat dugaan, yang menambah hambatan hukum dan politik signifikan terhadap penyelesaian konflik, serta dapat memaksa Israel selama perang dan mendukung musuh-musuhnya.”

Selama beberapa dekade, AS secara formal mendukung solusi dua negara. Namun di bawah kepemimpinan Trump, pendekatan terhadap isu ini cenderung suam-suam kuku. Dalam masa jabatan keduanya ini, belum terlihat indikasi jelas soal arah kebijakannya.

Duta besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, bahkan menyatakan bahwa pengakuan sepihak terhadap negara Palestina justru dapat dianggap sebagai “Hari Kemerdekaan Palestina” merujuk pada serangan pejuang Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 tentara Israel dan menyandera 250 orang.

Langkah Prancis diperkirakan dapat mendorong gerakan internasional untuk mengakui negara Palestina, terutama setelah meningkatnya serangan militer Israel di Gaza dan kekerasan pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

AS dalam surat diplomatiknya menyatakan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan Mesir dan Qatar untuk mencapai gencatan senjata, membebaskan sandera, dan menghentikan konflik di Gaza.

Sementara itu, Inggris, Australia, dan Kanada pekan ini menjatuhkan sanksi terhadap dua menteri Israel dari kubu sayap kanan sebagai bentuk tekanan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar menghentikan perang di Gaza.

AS juga menentang konferensi tersebut karena dinilai memberi dukungan implisit terhadap tindakan boikot, sanksi, dan bentuk hukuman lainnya terhadap Israel.

Israel secara terang-terangan menentang konferensi ini dan telah melobi Prancis agar tidak mengakui negara Palestina. Seorang diplomat Eropa yang enggan disebutkan namanya menyebut larangan AS tersebut sebagai “intimidasi yang bodoh.”

“Tidak ada yang mengejutkan saya lagi, tetapi saya tidak melihat banyak negara yang akan menarik diri dari partisipasi mereka,” pungkasnya. (Bahry)

Sumber: The Guardian

Indonesia Sepakat Beli 48 Jet Tempur KAAN Buatan Turki, Erdogan: Perkembangan yang Sangat Penting dan Indah

Redaktur: Arie Ristyan

ANKARA (jurnalislam.com)— Hubungan pertahanan antara Indonesia dan Turki memasuki babak baru. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Rabu (11/6) mengumumkan bahwa Ankara telah menyetujui kesepakatan ekspor 48 unit jet tempur generasi kelima KAAN ke Indonesia. Jet tempur canggih tersebut diproduksi oleh Turkish Aerospace Industries (TAI), perusahaan kedirgantaraan milik negara Turki.

Dalam unggahan di akun X resminya, Erdogan menyebut perjanjian tersebut sebagai “perkembangan yang sangat penting dan indah” bagi industri pertahanan nasional Turki. Ia juga menegaskan bahwa kemampuan lokal Indonesia akan turut dilibatkan dalam proses produksi KAAN.

“Dalam kerangka perjanjian yang kita tandatangani dengan sahabat dan saudara kita Indonesia, 48 KAAN akan diproduksi di Turki dan diekspor ke Indonesia,” tulis Erdogan.

“Saya berharap perjanjian ini, yang menunjukkan perkembangan dan titik yang dicapai oleh industri pertahanan dalam negeri dan nasional kita, akan bermanfaat bagi Turki dan Indonesia.”

Presiden Erdogan juga secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, yang dinilainya memiliki peran penting dalam terwujudnya kesepakatan tersebut.

Jet tempur KAAN merupakan bagian dari ambisi Turki untuk menjadi kekuatan teknologi pertahanan global. Jet ini termasuk dalam kategori pesawat tempur generasi kelima yang dilengkapi teknologi siluman dan sistem avionik mutakhir.

Sektor pertahanan kini menjadi penyumbang utama ekspor Turki, dengan nilai mencapai USD 7,1 miliar atau sekitar Rp116 triliun (dengan kurs Rp16.400 per dolar AS) pada tahun 2024 naik USD 1,6 miliar atau setara Rp26,2 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Kesepakatan antara Indonesia dan Turki ini menandai rekor ekspor pertahanan terbesar dalam sejarah Turki. Erdogan pun memberikan apresiasi kepada seluruh lembaga yang terlibat, termasuk Kepresidenan Industri Pertahanan Turki dan TAI (Turkish Aerospace Industries).

Dengan kesepakatan ini, Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang akan mengoperasikan jet tempur KAAN, sekaligus memperkuat modernisasi alutsista nasional di tengah dinamika keamanan kawasan. (Bahry)

Islam Jadi Agama dengan Pertumbuhan Tercepat di Dunia, Ungkap Studi Terbaru Pew Research Center

Redaktur: Arie Ristyan

WASHINGTON (jurnalislam.com)– Islam menjadi agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia selama dekade 2010 hingga 2020, menurut laporan terbaru yang dirilis Pew Research Center pada Senin (9/6). Laporan bertajuk Global Religious Landscape ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah pemeluk Islam terutama disebabkan oleh faktor demografi alami, bukan perpindahan agama.

“Umat Muslim memiliki lebih banyak anak dan usia rata-rata mereka lebih muda dibandingkan penganut agama-agama besar lainnya,” demikian bunyi laporan tersebut.

Berdasarkan data tahun 2015–2020, perempuan Muslim diperkirakan memiliki rata-rata 2,9 anak sepanjang hidupnya. Sebagai perbandingan, perempuan non-Muslim rata-rata memiliki 2,2 anak.

Meski Kristen masih menjadi agama terbesar di dunia dengan 2,3 miliar pengikut, kesenjangan antara jumlah pemeluk Kristen dan Muslim terus menyempit. Islam kini menjadi agama terbesar kedua dengan sekitar 2 miliar pemeluk, atau sekitar seperempat dari populasi dunia. Sejak 2010, jumlah pemeluk Islam bertambah hampir 350 juta orang tiga kali lipat pertumbuhan jumlah umat Kristen dalam periode yang sama.

Studi tersebut juga mencatat bahwa perubahan jumlah pemeluk Islam secara global “hampir tidak berkaitan dengan perpindahan agama.” Artinya, mayoritas pertumbuhan Islam terjadi secara alami, bukan karena perpindahan keyakinan.

Negara-negara dengan mayoritas Muslim masih menjadi pusat pertumbuhan utama Islam. Namun, pertumbuhan pesat juga tercatat di beberapa negara seperti Kazakhstan, Benin, dan Lebanon. Sebaliknya, jumlah pemeluk Islam menurun di Oman dan Tanzania.

Sementara itu, persentase orang yang tidak berafiliasi dengan agama mengalami lonjakan signifikan, terutama di Amerika Serikat yang mencatat peningkatan sebesar 97 persen sejak 2010. Mayoritas dari kelompok ini tinggal di Tiongkok, yang memiliki sekitar 1,3 miliar orang tanpa afiliasi agama.

Agama Kristen tercatat mengalami penurunan jumlah pemeluk di setidaknya 40 negara, dengan hanya satu negara yang mengalami peningkatan signifikan. Penurunan ini sebagian besar dipengaruhi oleh perpindahan keyakinan. Antara 2010 hingga 2020, untuk setiap satu orang dewasa yang memeluk Kristen, ada tiga orang yang meninggalkannya.

Sebaliknya, dalam kategori “tidak beragama”, tren menunjukkan arah yang berlawanan: untuk setiap satu orang yang meninggalkan kelompok ini, ada tiga orang yang justru bergabung.

Islam menjadi satu-satunya agama besar di mana lebih banyak orang dewasa yang masuk ke dalamnya dibandingkan yang keluar. Selain Islam, kelompok “tidak beragama” juga mengalami pertumbuhan signifikan, dengan penambahan sekitar 270 juta orang sejak 2010.

Agama Hindu, yang merupakan agama terbesar ketiga di dunia dengan 1,2 miliar pemeluk, juga mengalami pertumbuhan sebesar 126 juta orang. Namun, proporsinya terhadap total populasi dunia tetap stabil.

Agama-agama lain seperti Sikhisme, Baha’i, dan lainnya kini mencakup sekitar 200 juta orang atau 2,2 persen dari populasi dunia. Sementara itu, agama Yahudi bertambah hampir satu juta orang, tetap stabil di angka 0,2 persen dari populasi global.

Agama Buddha tercatat mengalami penurunan signifikan, dengan jumlah pemeluknya berkurang sebesar 18,6 juta orang. Proporsinya terhadap populasi dunia turun dari lima persen menjadi empat persen. (Bahry)

Sumber: MEE

Lebih dari 440 Anak Palestina Ditahan di Penjara Israel, Jumlah Tahanan Capai 10.400 Orang

Redaktur: Arie Ristyan

PALESTINA (jurnalislam.com)– Komisi Urusan Tahanan dan Eks-Tahanan Palestina (Commission of Detainees and Ex‑Detainees Affairs) merilis pembaruan komprehensif terkait kondisi para tahanan Palestina di penjara pendudukan Israel. Hingga awal Juni 2025, jumlah tahanan Palestina tercatat telah melampaui 10.400 orang, belum termasuk mereka yang ditahan di kamp-kamp militer Israel. Angka ini diyakini lebih tinggi dari data resmi yang tersedia.

Dalam laporan yang dipublikasikan pada Rabu (4/6/2025), Komisi menyebutkan bahwa dari total tersebut, terdapat 49 perempuan Palestina yang masih mendekam di balik jeruji, termasuk 8 di antaranya yang ditahan melalui mekanisme penahanan administratif, yaitu penahanan tanpa dakwaan atau proses pengadilan.

Situasi serupa juga dialami oleh anak-anak Palestina, yang jumlahnya kini melebihi 440 orang. Mereka ditahan dalam kondisi yang memprihatinkan dan jauh dari perlindungan hukum internasional yang seharusnya diberikan kepada anak-anak di bawah umur.

Lebih dari 3.562 warga Palestina juga kini ditahan di bawah sistem penahanan administratif. Sistem ini kerap dikecam oleh berbagai organisasi HAM internasional karena memungkinkan otoritas Israel untuk menahan seseorang tanpa tuduhan jelas dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

Laporan tersebut juga menyoroti nasib 2.214 tahanan asal Jalur Gaza, yang diklasifikasikan oleh otoritas Israel sebagai “pejuang melanggar hukum”. Mereka ditempatkan di bawah perlakuan yang sangat ketat dan dikabarkan banyak dari mereka belum tercatat secara resmi dalam sistem penjara sipil Israel karena masih ditahan di kamp militer. Hal ini menunjukkan bahwa angka keseluruhan tahanan dari Gaza kemungkinan jauh lebih besar.

Komisi Urusan Tahanan Palestina menyerukan kepada komunitas internasional untuk segera turun tangan dan menekan Israel agar menghentikan praktik penahanan sewenang-wenang, serta memberikan perlindungan hukum kepada para tahanan, khususnya anak-anak dan perempuan. (Bahry)

Sumber: CDA