Berita Terkini

Covid RI Melonjak Tajam, Fasilitas Kesehatan Bisa Kewalahan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Penyebaran virus Covid-19 di Indonesia belum mereda. Jumlah kasus positif dalam seminggu terakhir menunjukkan peningkatan signifikan.

Berdasarkan data Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada Rabu (2/9/2020), jumlah yang terkonfirmasi positif sebanyak 3.075 orang, 1.914 sembuh, dan 111 orang meninggal dunia. Pakar kesehatan masyarakat Hasbullah Thabrany mengkhawatirkan jumlah kasus positif setiap harinya bisa mencapai 5.000 orang dalam waktu dekat.

“Bisa terjadi chaos karena fasilitas kesehatan dan dokter tidak memadai. Ini saya minta tolong semua masyarakat agar tidak egois, tetap menjaga jarak dan menggunakan masker setiap bertemu orang lain,” katanya.

Dia menilai belakangan masyarakat mulai abai dengan protokol kesehatan Covid-19. Masalahnya, mereka sudah beraktivitas seperti biasa sehingga rentan tertular saat berinteraksi dengan orang lain. Perlu dipahami, virus Sars Cov-II ini menular dari orang ke orang.

“Berdasarkan observasi saya bukan penelitian, masyarakat cenderung kurang percaya atau peduli dengan Covid-19. Ini bisa dibuktikan dengan liburan kemarin (panjang), sudah cuek,” tuturnya.

Sumber: sindonews.com

RK: Kabupaten Bandung Sumbang Pelanggar Protokol Terbesar

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com) — Pemprov Jabar terus melakukan pendisiplinan pelanggar protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Menurut Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, pelanggaran pendisiplinan protokol kesehatan tercatat sudah 590 ribu.

Menurutnya, pelanggaran mayoritas adalah pelanggaran individu. Serta, mayoritas ada di Kabupaten Bandung yang hampir 80 persen.

“Saya agak kaget juga karena satu kabupaten mendominasi pelanggaran ke seluruh Jabar. Jadi, mohon diberitakan dan dievaluasi oleh media terkait masyarakat di Kabupaten Bandung yang menyumbang pelanggaran pribadi terbesar,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil saat konferensi pers, Kamis (3/8).

Emil mengatakan, pihaknya terus melakukan inovasi. Termasuk, saat ini ada 29 Puskesmas yang sudah menggunakan TCM atau tes cepat molekuler. Kemudian, ada inovasi dengan PCR jinjing juga sudah ada.

“Pokoknya Pemprov Jabar berusaha dengan segala terobosan inovasi mengejar cepatnya tracing dan testing dari seluruh potensi Covid, saya kira itu yang menjadi semangat gugus tugas Jabar,” katanya.

Emil mengaku, memang ada kenaikan kasus positif Covid-19 secara tren. Karena, ditemukan klaster baru. Sehingga, kapasitas di ruangan isolasi rumah sakit sekarang ada di angka 40-an persen.

“Tadinya kita stabil di angka 30-an, tapi sudah satu bulan agak naik. Ini mengindikasikan ada kenaikan yang berbanding lurus memang dengan pergerakan,” katanya.

Jadi, kata dia, AKB ini pemulihan ekonomi memang tidak bisa dihindari dan tidak terduga. Sehingga, tidak mungkin pergerakan dinormalisasi lalu kasus turun.

“Dari awal kita tidak melihat arahnya ke sana, yang kita harapkan adalah ekonomi jalan, tapi naiknya itu dalam kategori terkendali lah,” katanya.

Sumber: republika.co.id

 

BNPB: Warga DKI dan Jatim Tidak Percaya Bisa Terkena Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyebut DKI Jakarta dan Jawa Timur menjadi daerah yang masyarakatnya paling tidak percaya bahwa mereka bisa terkena covid-19.

Hal itu disampaikan Doni dalam rapat dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/9).

“Yang tertinggi ternyata adalah di DKI Jakarta, yang kedua di Jawa Timur, jadi kalau kita lihat hari ini angka kasus di Jakarta dan Jawa timur masih tinggi mungkin data yang dikumpulkan tentunya mungkin sudah lumayan akurat,” kata Doni dalam paparannya.

Selain Jakarta dan Jawa Timur, tiga daerah lain juga termasuk ke dalam daerah yang tingkat ketidapercayaan terhadap covid-19 cukup tinggi, diantaranya Jawa Tengah, Jawa Barat serta Kalimantan Selatan. Terkait hal tersebut Doni mengatakan pihaknya akan menerjunkan tim gabungan ke daerah-daerah tersebut.

“Kami melibatkan pakar di bidang sosiologi, antropologi dan para psikolog, yang kiranya daerah daerah tertentu yang masih adanya ketidakpercayaan tentang covid, yang masih menganggap covid adalah rekayasa, yang masih menganggap covid ini adalah konspirasi,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id

 

MUI: Kemenag Tak Bisa Lakukan Sertifikasi Penceramah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai Kementerian Agama (Kemenag) tidak dapat melakukan sertifikasi penceramah dari berbagai agama. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI KH Cholil Nafis.

“Kemenag tidak bisa melakukan sertifikasi, karena semua datanya dulu sudah diserahkan kepada MUI dan diserahkan pelaksanaanya kepada MUI oleh menteri yang lama, pak Lukmanul Hakim,” kata Cholil, pada Kamis (3/9).

Dia melanjutkan, berkenaan dengan sertifikasi, MUI tidak menggunakan label sertifikasi. Hal ini karena kalau menggunakan sertifikasi, maka diharuskan adanya pembayaran atau biaya yang diberikan kepada yang tersertifikat, seperti guru yang bersertifikat.

“Dan saya punya keyakinan, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)  kita tidak akan mampu membayar penceramah,” ucap dia.

Menurut Cholil, sebaiknya penceramah diserahkan kepada masyarakat. Hal ini karena, berkenaan dengan pengembangan keagamaan berada pada majelis agama yang menentukan benar tidaknya sebuah agama.

Sementara Kementerian bersifat fasilitator. Untuk itu lebih baik dilaksanakan oleh organisasi masyarakat, sebagaimana oleh Menteri Agama sebelumnya, yang diserahkan kepada MUI.

Dia menjelaskan, MUI akan terus melakukan standardisasi. Untuk itu   tidak ada konsekuensi orang dilarang berceramah dan harus mendapat bayaran profesional. “Menurut saya tidak elok, di dalam kementerian kalau melakukan sertifikasi sementara belum melakukan peningkatan,” kata dia.

Cholil berharap, fakultas dakwah di Universitas Islam Negeri (UIN) dapat dimaksimalkan oleh Kemenag untuk menyiapkan tenaga penceramah yang baik sehingga bisa diterima masyarkat. “Karena kita memang bukan penceramah pemerintah, karena masyarakat yang mengundang, yang menyiapkan acara dan semua,” ucap Cholil.

Dia mengatakan, konsekuensi dari sertifikasi Kemenag ke depan nanti bisa tidak akan dipatuhi. Dia menjelaskan, pemerintah tidak punya hak untuk melarang orang berceramah. Selain itu, pemerintah tidak punya kewenangan untuk melakukan sertifikasi kompetensi karena adanya pada lembaga sertifikasi.

“Yang dualisme itu dia pemerintah, kami satu, pertama karena hak MUI untuk membimbing dan memberikan standar ke yang lebih baik, yang kedua tentu kami tidak melarang atau menghalangi kami sebutnya bukan sertifikasi tapi standardisasi,” kata dia.

Sebelumnya terdapat pemberitaan Menag Fachrul Razi akan mulai sertifikasi 8.200 penceramah dari semua agama. Hal tersebut disampaikan dalam webinar ‘Strategi Menangkal Radikalisme Pada Aparatur Sipil Negara’ di kanal Youtube Kemenpan RB.

Sumber: republika.co.id

4 Provinsi Penuhi Standar Tes Covid: DKI, Sumbar, Kalsel dan Yogyakarta

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 memutuskan untuk merubah cara penanggulangan Covid-19 (virus Corona) lewat 8 target yakni, melindungi kelompok rentan; menekan kasus positif; peningkatan testing, tracing dan treatment; vaksinasi; pengadaan reagen, PCR dan alat pelindung diri (APD); sosialisasi masif; perubahan perilaku; dan interoperabilitas data.

Untuk peningkatan testing dan tracing, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengungkap, baru 4 provinsi saja yang sudah memenuhi target harian dan standar dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta dilakukan testing sebanyak 30.000 setiap harinya.

“Target ketiga, peningkatan testing, tracing dan treatment. Untuk testing Presiden meminta meningkatkan pada 30.000 testing, beberapa kali mampu lebih dari 30.000 per hari tapi, itu jumlah spesimen, bukan orang yang dapat merata di seluruh provinsi,” kata Doni dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2020).

Kemudian, sambung Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini, karena ada angka standar testing baru dari WHO, hanya 4 provinsi saja yang bisa memenuhi standar testing harian tersebut. Mereka yakni, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan dan Yogyakarta.

Sumber: sindonews.com

Pihak Pembakar Qur’an Dinilai Aa Gym Masyarakat Tak Beradab

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com)—Pengasuh Pondok Pesantren Daarut Tauhid, KH Abdullah Gymnastiar yang karib disapa Aa Gym merespon kasus pembakaran al Qur’an di Norwegia dan Swedia.

Menurut Aa Gym, kasus ini justru menunjukkan bahwa masyarakat tersebut tidak beradab.

“Masyarakat beradab itu  memiliki adab menyikapi perbedaan. Sangat disayangkan dan sangat disesalkan perbuatan yang sangat tercela yakni membakar Al-Qur’an,” kata dia di Lembang Bandung, Rabu (2/9/2020).

Aa Gym mengutuk keras kasus pembakaran al Qur’an karena akan menjadi masalah baru.

Namun ia mengimbau masyarakat muslim tidak terprovokasi dan tetap membalas dengan akhlak islam.

“Diimbau umat islam menyikapi perbuatan ini tetap dengan akhlak yang islami, tidak dengan emosional yang menambah masalah baru,” pungkasnya.

Ridwan Kamil Kutuk Keras Pembakaran Qur’an di Swedia

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com)—Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengutuk keras kasus pembakaran al Qur’an di Swedia.

“Saya mengutuk keras pembakaran al Quran,” kata Ridwan Kamil dalam acara “Pre Launching Islamic Park” di Lembang, Bandung Barat, Rabu (2/9/2020).

Menurut Ridwan Kamil, pembakaran al Qur’an merupakan tindakan provokasi yang patut dilancarkan.

Emil, sapaan karibnya, menilai bahwa kasus pembakaran al Qur’an merupakan bukti bahwa tidak adanya kecerdasan spiritual dan emosional.

Karenanya, ia berkata bahwa dirinya mencangkan wilayah Jabar Juara Lahir batin, yaitu yang seimbang antara spiritual dan juga intelektual.

“Saya tinggal 7 tahun di Amerika, di luar negeri, saya tahu bagaimana mereka membangun dunia saja, tapi lupa akhirat,” pungkasnya.

Kelompok Anti Islam Swedia: Kami Akan Bakar Qur’an Lagi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pemimpin partai Garis Keras anti-Islam Swedia Rasmus Paludan mengancam pembakaran Al Qur’an akan terus berlanjut. Ancaman itu dia lontarkan, menyusul dalih dan permintaanya agar perusuh yang mayoritas Muslim bisa berperilaku sebagaimana ‘masyarakat beradab.’’

Lebih lanjut, pihaknya juga mengeklaim tidak merasa terganggu dengan adanya ratusan Muslim Malmö yang tersulut atas pembakaran tersebut. Sebaliknya, partai garis keras itu menegaskan akan membakar Alquran kembali di distrik Rosengård, daerah Muslim yang mayoritasnya adalah keturunan imigran.

“Kepada semua perusuh dan pemerkosa di Rosengård, segera kami akan membakar Alquran lagi,” tulis partai itu di halaman Facebook-nya.

Pemimpin partai Rasmus Paludan, awalnya diketahui akan membakar Alquran oleh dirinya sendiri. Namun, dirinya dilarang masuk ke Swedia selama dua tahun karena ada ancaman serius bagi keamanan nasional Swedia.

Namun demikian, merespons larangan itu,  Rasmus menyindir polisi Swedia dan menegurnya tidak objektif. Bahkan pihak Swedia, ia sebut terlalu lunak dan membiarkan kekerasan.

“Polisi Swedia sangat pengecut. Itulah alasan mengapa mereka di Rosengård melakukan hal-hal yang tidak berani mereka lakukan di Maroko, Suriah, Irak, dan sebagainya, karena entah mereka akan ditembak atau dipukuli dengan sangat parah sehingga mereka harus berbaring di tempat tidur selama beberapa pekan. Jadi mereka tidak akan berani melakukannya di negara asal mereka,” kata Rasmus Paludan seperti dikutip Sputnik Selasa (1/9).

Paludan bahkan menuduh penegakan hukum Swedia menjalankan tugas-tugas Islamis yang juga berfungsi sebagai “polisi syariah”. Dirinya juga diketahui mengecam pemerintah Swedia karena mencoba menghentikan pembakaran Alquran, dan mengkritiknya sebagai pihak yang melarang kebebasan berekspresi.

“Mereka melakukannya karena mereka tidak memiliki kendali sama sekali. Kekuatan fisik di Swedia sudah dipegang Islam. Sebanyak 20 ribu polisi Swedia yang lemah, berhati lunak, dan feminin serta tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kekuatan di Swedia, kekuatan fisik, terletak pada Islam,” Paludan menegaskan.

Dia mengklaim, jika hal itu terus terjadi, maka masa depan yang suram akan terjadi di Skandinavia. Sehingga, pihaknya berjanji akan melanjutkan pembakaran Alquran di Swedia.

Seperti diberitakan pada Jumat pekan lalu, Malmö meletus dan menjadi daerah kekerasan. Beberapa ratus orang juga diketahui berkumpul untuk memprotes kegiatan anti-Islam Garis Keras dengan melemparkan benda-benda ke polisi dan membakar ban mobil. Selama akhir pekan itu, kerusuhan berlanjut di kota Ronneby di Kabupaten Blekinge.

Sebagai informasi, Paludan adalah pengacara Denmark yang menjadi politisi dan mendirikan partai Garis Keras etno-nasionalis pada 2017 lalu dan dikenal karena membuat video anti-Muslim di YouTube. Pembakaran Alquran olehnya, diklaim sebagai kebebasan berpendapat.

Sumber: republika.co.id

Ormas Hidayatullah Akan Gelar Munas Virtual Tahun Ini

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Salah satu ormas Islam di Indonesia, Hidayatullah telah memutuskan akan menggelar acara Musyawarah Nasional (Munas) V secara virtual pada bulan Oktober 2020.

 

Ketua Panitia Munas V Hidayatullah, Ustadz Drs Wahyu Rahman, menjelaskan, Munas Hidayatullah kali ini akan dilaksanakan secara daring. Adapun pusat kegiatan bertempat di kampus Pondok Pesantren Hidayatullah Depok, Jawa Barat, dengan 34 titik lain sebagai perwakilan tiap-tiap DPW Hidayatullah yang ada di daerah.

 

“Munas Hidayatullah kali ini akan kita lakukan secara online berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Majelis Syura Hidayatullah,” kata Wahyu Rahman dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Selasa (01/09/2020).

 

Perhelatan nasional ini digelar secara virtual dengan mempertimbangkan banyak hal terutama pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih belum berakhir. Kondisi saat ini, jelasnya, sangat tidak memungkinkan mengumpulkan orang banyak.

 

Wahyu Rahman menegaskan akan adanya pemberlakuan ketat protokol kesehatan pada acara Munas ini selama di lokasi acara, baik yang berpusat di Kampus Hidayatullah Depok, maupun di titik-titik lainnya.

 

Munas V Hidayatullah pada tahun 2020 ini akan digelar pada tanggal 29-31 Oktober 2020, dengan mengusung tema “Meneguhkan Komitmen Keummatan Menuju Indonesia Bermartabat”.

 

Wahyu Rahman menjelaskan, panitia Munas telah melakukan berbagai upaya dan menyiapkan segala kebutuhan agar Munas daring ini berjalan sebagaimana diharapkan. “Namun kita tetap memperhatikan dinamika yang terjadi terkait wabah Covid-19 dari sekarang sampai akhir Oktober nanti.  Segala sesuatu masih bisa berubah menyesuaikan kondisi,” tegasnya.

 

“Dengan banyaknya jaringan Hidayatullah di seluruh Indonesia, dibutuhkan kesiapan yang matang. Seluruh panitia dan tim pekerja Munas Hidayatullah telah berusaha untuk menyiapkan semua yang dibutuhkan sehingga acara berlangsung sebaik-baiknya,” jelasnya.

 

Wahyu Rahman menjelaskan, segenap DPW Hidayatullah juga terus bekerja dalam rangka bergegas menyambut acara yang kali pertama digelar secara online ini.

 

Pihaknya juga menyiapkan segala kebutuhan untuk sukses penyelenggaraan acara ini, seperti kelengkapan perangkat teknis termasuk memaksimalkan jaringan data maya.

 

“Kita juga telah berkoordinasi ke masing masing perwakilan DPW untuk menyiapkan segala sesuatunya,” ujarnya.

Sikap Pemerintah dan Merebaknya Situs Judi Online

Redaktur: Mazaya

BANDA ACEH (jurnalislam.com)- Virus game judi online saat ini kembali mewabah di Aceh.
Sementara pemerintah dan pemilik warung kopi justru membiarkan di depan mata judi dalam genggaman anak muda tersebut.

Jika dulu ada game judi terkenal dengan nama zynga poker, kini game judi baru dengan nama “Higgs Domino Island-Gaple QiuQiu Poker Game Online” yang eksis sejak 2018 menjadi permainan gratis terpopuler di platform Android.

Sampai saat ini sudah didownload lebih dari 10 juta kali. Game ini pun digemari mulai anak-anak sampai orang dewasa.

Namun Pemerintah Aceh, Dinas Kominfo dan MPU Kota Banda Aceh diam saja melihat fenomena judi ini.

“Fatwanya sudah ada, permainan judi online ini terang-terangan dimainkan di ruang publik, bahkan para orang tua pun apatis tidak
sadar tiap hari anaknya main judi,” ujar Direktur Eksekutif Masyarakat Informasi & Teknologi (MIT) Aceh, Teuku Farhan di Banda Aceh, Ahad
(30/8/2020).

Dijelaskannya, game judi online ini ibarat virus dengan cepat populer di kalangan pengguna HP Android. Dan seperti virus, game ini punya
efek menular dan berdampak buruk bagi penggunanya. Mulai dampak fisik, finansial sampai psikis.

“Game judi asal China ini sangat mudah dimainkan dibanding game perang-perangan dan kekerasan sehingga pemain mudah sekali kecanduan yang berakibat buruk bagi pemainnya, mulai memburuknya kesehatan
tubuh, menyebabkan gangguan kejiwaan sampai menyerang masalah akidah.

Bahkan, ada pemain yang sampai rela bermain game ini di kuburan cina dengan alasan cari hoki. Bahkan dalam game ini ada istilah “sedekah” yang akrab ditemukan dalam agama Islam. Memanipulasi seakan game ini terkesan islami,” ungkap Teuku Farhan.

Sama seperti permainan judi di dunia nyata, di kasino-kasino, uang yang digunakan untuk bermain game ini mudah sekali hilang dalam sekali sentuh. Juga sebaliknya, jika menang akan mendapatkan untung besar dengan waktu singkat.

Mirisnya, toko-toko pulsa dan warung kopi memfasilitasi jual beli chip game judi online ini.

Berdasarkan kesaksian seorang mahasiswa yang mengaku tidak tertarik bermain game perang-perangan dan jenis lain di Android, tapi sekali bermain game judi Higgs Domino ini bisa kecanduan.

Kecanduan game judi ini diduga melebihi game perang-perangan dan kekerasan yang juga sudah difatwakan haram oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

Di Nepal, negara mayoritas beragama Hindu resmi melarang game kekerasan PUBG. Game ini sudah difatwakan haram oleh MPU Aceh.

“Tapi sampai saat ini Dinas Kominfo Aceh tidak memblokir, membiarkan generasi emas rusak walau sudah ada fatwa haram di Aceh, pemerintah terkesan tak peduli kehendak rakyat,” terangnya.

Fatwa haram game judi online juga sudah dikeluarkan oleh MPU Aceh tapi diabaikan oleh Pemerintah Aceh khususnya Dinas Kominfo dengan alasanyang menyesatkan publik yakni tidak bisa diblokir dan wewenang pusat. Pembodohan publik seperti ini harus dihentikan.

“Pemerintah Aceh punya otoritas, dapat meminta operator internet di wilayah Aceh untuk memblokir game judi online dan kekerasan yang sudah difatwakan haram oleh MPU Aceh karena ini sudah diputuskan ulama dan merupakan kehendak rakyat. Jika tidak bersedia, silahkan usir operator dari bumi Aceh karena tidak menghormati syariat di Aceh,” tegas Farhan.

Disebutkannya, aplikasi game judi wajib diblokir sebagaimana situs-situs pornografi, aplikasi NetFlix yang berhasil diblokir dan
diminimalisir oleh pemerintah begitu juga dengan aplikasi “Kitab Suci Aceh” yang berhasil diblokir beberapa waktu lalu.

Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Selasa 3 Juli 2018 juga pernah resmi memblokir aplikasi Tik Tok (Kominfo.go.id). Ini buktiapapun aplikasi di berbagai platform bisa diblokir.

Pemerintah Jangan Biarkan Bala Bagi Generasi Muda

Ulama Muda Aceh, Dr Tgk Amri Fatmi Anziz, Lc dalam khutbah Jum’at di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Jum’at (28/8) dengan topik ‘Identitas Keislaman Aceh’ bahkan secara khusus menekankan tentang
bahaya game judi ini bagi generasi penerus.

Jangan sampai identitas Islam muslim di Aceh hilang karena ketidakpedulian pemerintah dan masyarakat terkait fenomena game judi online yang dipraktekkan terang-terangan tanpa merasa malu lagi bermain judi.

“Lebih baik anak menangis di dalam kamar sepuasnya daripada kelak kita yang akan menangisi moral buruk anak di masa mendatang. MPU Kota Banda Aceh diharapkan bertindak menginisiasi pemberantasan judi online ini,” pinta Ustadz Amri.

Sebelum terlambat, ia mengharapkan Pemerintah Aceh khususnya Dinas Kominfo Aceh harus bertindak tegas memblokir permainan (game) judi online yang meresahkan masyarakat.

“MPU Aceh sudah memfatwakan game judi online dan game kekerasan seperti PUBG dan sejenisnya haram. Gunakan kekhususan Aceh, adat dan syariat agar agama di Aceh tetap tegak, demi menyelamatkan generasi Aceh,” pungkasnya.

Sementara itu Ustaz Fathurrahman mengatakan, Judi dilarang keras dalam
Islam karena dampaknya luas.

“Resiko judi itu sangat besar, efek negatif nya banyak. Dapat membuat seseorang malas, berangan angan panjang, mementingkan diri sendiri, sukar menerima nasehat, wajah kusut masai, hilangnya tanda kesalehan, tamak, akal jadi error, mati suul khatimah, kalau tidak bertobat bahaya besar” ungkap Fathurrahman, dai asal Padang lulusan Tarim, Yaman yang kini mengajar di sebuah pesantren di Malaysia.