Berita Terkini

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Tak hanya sekedar berperan sebagai tempat ibadah bagi umat Islam, masjid juga turut menyimbolkan potret kehidupan di dunia dan akhirat.

Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud menyampaikan banyak urusan keduniawian yang berangkat dari masjid, salah satunya seperti zakat.

“Kewajiban menunaikan zakat dihasilkan dari usaha duniawi yang telah tercukupi dan memenuhi syarat. Perlu diingat, sebelum zakat dibayarkan, usaha yang dilakukan oleh kita agar bisa membayarnya tetap ada batas, tidak boleh merusak lingkungan,” jelas Kiai Marsudi dalam dalam Konferensi Nasional Masjid Ramah Lingkungan LPLH SDA-MUI Tahun 2022, Kamis (03/11/2022).

Dalam konferensi yang bertajuk “Dari Masjid Wujudkan Kehidupan Berkelanjutan” tersebut, Waketum MUI menyebut, masjid harus menjadi rumah besar sumber inspirasi keduniaan maupun keakhiratan.

Oleh sebab itu, dalam membangun masjid ramah lingkungan, harus ada kerja sama yang solid antara seluruh jajaran pengurus hingga masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah masjid.

“Upaya yang kita lakukan salah satunya yaitu meramaikan masjid dengan berbagai kegiatan. Setelah hal ini dilakukan, secara otomatis masjid akan menjadi inspirasi umat. Walhasil, ibadah dan urusan keduniawian akan seimbang,” ungkapnya.

“Masjid menjadi rumah kembali masih hidup di dunia, dan ketika sudah mati pun urusannya dengan masjid,” sambung Waketum MUI.

Kiai Marsudi menegaskan, standard ramah lingkungan bagi masjid jangan hanya sebatas optimalisasi fasilitas di dalamnya. Akan tetapi, perlu diperhatikan juga berbagai fasilitas umum untuk masyarakat sekitar, seperti aula diskusi, ruang pernikahan, hingga ruangan untuk pengembangan ekonomi umat.

Melalui Konferensi Nasional ini, Kiai Marsudi berharap dapat melahirkan rumusan standard masjid ramah lingkungan. Output inilah yang nantinya dapat menjadi pedoman bagi para pengurus masjid di Indonesia ataupun di Negara lain.

“Saya harap fatwa-fatwa yang dibahas dalam konferensi ini dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan Inggris. Tentunya agar dapat dijadikan rujukan oleh negara lain, sehingga kemanfaatannya tak hanya dirasakan bagi masjid-masjid di Indonesia semata,” tutup Kiai Marsudi. (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam (LPLH & SDA) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Konferensi Nasional Masjid Ramah Lingkungan tahun 2022 secara hybrid, di Hotel Novotel Cikini, Jakarta Pusat, 3-4 November 2022.

Dalam konferensi yang mengusung tema “Dari Masjid Mewujudkan Kehidupan Berkelanjutan” tersebut, Ketua Panitia, Dr. Arif Zulkifli menyampaikan konferensi perdana dengan skala nasional ini, bertujuan untuk memperkaya persepsi tentang masjid ramah lingkungan.

“Kami tidak ingin menyatukan persepsi tentang masjid ramah lingkungan. Konferensi ini bertujuan mengumpulkan para stake holder untuk menyumbangkan aksi yang mereka lakukan, sehingga menghantarkan pada klaim bahwa masjid yang dikelola telah mencapai ramah lingkungan,” jelas Arif, saat diwawancara oleh MUIDigital, Kamis (03/11/2022).

Arif menuturkan, konferensi ini merupakan ajang untuk menchallenge para pengurus masjid menjelaskan apa saja indikator yang dapat dilakukan untuk mencapai masjid ramah lingkungan versi mereka. Oleh karenanya, tidak ada penyatuan standardisasi, akan tetapi pengkayaan langkah-langkah guna mencapai masjid ramah lingkungan.

Langkah strategis untuk mewujudkan masjid ramah lingkungan di Indonesia, menurut Arif, di antaranya seperti recycling water, penampungan dan penggunaan air hujan, tidak adanya penggunaan AC, hingga penanaman pohon di area sekitar masjid.

Arif menyebut, Masjid Istiqlal menjadi contoh salah satu masjid ramah lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari minimnya penggunaan AC. Cara tersebut, ditempuh dengan memperbanyak sirkulasi udara untuk menjaga suhu di dalam masjid agar tetap nyaman.

“Langkah yang dilakukan oleh pengurus masjid Istiqlal dapat dicontoh juga oleh pengurus masjid di daerah lain, yaitu mengelola suhu masjid agar nyaman, meskipun tanpa pendingin ruangan. Tentu saja cara ini adalah bagian dari penghematan energi,” katanya.

Lebih lanjut dalam pengelolaan air, Arif menyampaikan, dapat ditempuh dengan menggunakan sistem sensorik dan daur ulang air wudhu. Sehingga penggunaan air di masjid tidak berlebihan dan cenderung boros.

Pentingnya pengelolaan air wudhu ini, Arif menjelaskan, selaras dengan penelitian yang menyebut bahwa rata-rata penggunaan air tiap orang dalam satu kali wudhu yaitu sebanyak 5 liter. Hal ini tentu menjadi permasalahan krusial, apabila dalam sehari minimal seorang muslim berwudhu sebanyak lima kali.

Konferensi nasional turut dihadiri oleh K.H Marsudi Syuhud (Waketum MUI), Prof. Nasaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal), Dr. H. Zainut Tauhid Sa’adi ( Wakil Menteri Agama RI), Ir. Sarwono Kusumaatmadja (Penasihat Senior Menteri LHK), K.H. Sodikun (Ketua MUI), serta peserta yang terdiri dari pengurus pusat dan daerah dari LPLH & SDA-MUI, pengurus masjid, pengurus pesantren, NJO, hingga perwakilan perguruan tinggi di Indonesia.

“Sudah ada 31 paper yang masuk dan akan dipresentasikan dalam konferensi. Oleh karenanya, kami berharap, forum ini mampu menghasilkan output yang nantinya akan kami bukukan tentang rumusan yang dapat ditempuh agar lebih banyak lagi masjid ramah lingkungan di Indonesia,” pungkasnya. (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Anggota Komisi VIII DPR Marwan Dasopang melihat ada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Haji No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) yang perlu disesuaikan dengan konteks perhajian di masa yang akan datang. Untuk itu, diperlukan langkah revisi undang-undang.

“Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah akan segera merumuskan pasal pasal yang dianggap tidak relevan lagi terhadap kondisi perhajian di era baru. Komisi VIII DPR RI berencana menggandeng Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) untuk membahas dan menyampaikan pandangan terhadap situasi yang terjadi,” jelas Marwan Dasopang saat lawatan Kunjungan Kerja di UPT Asrama Haji Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (3/11/2022).

Hadir, Wakil Rektor UIN Antasari dan Kepala Kantor Kementerian Agama Prov. Kalimantan Selatan. “Kami berharap PTKIN atau akademisi dapat berkontribusi dalam membahas revisi Undang Undang PIHU,” sambungnya.

Menurut Marwah, Komisi VIII DPR telah mengusulkan ke Badan Legislasi (Baleg) terkait rencana revisi. Tidak semua pasal yang akan direvisi, hanya beberapa pasal yang terkait dengan biaya dan penyelenggaraan Ibadah Haji yang sangat relevan dan perlu mengantispasi perubahan kebijakan pemerintah Arab Saudi.

“Ini harus disesuaikan dengan kondisi saat ini atau bersifat fleksible serta memilki payung hukum yang jelas bila ada perubahan mendadak,” ujar Marwan.

Langkah antisipasi tersebut, kata Marwan, juga dalam rangka mendukung kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai penerima mandat pengelolaan keuangan haji. Tahun 2022, Pemerintah Arab Saudi secara mendadak menerbitkan kebijakan menaikkan biaya pelayanan Masyair Haji 2022 dalam jumlah yang sangat signifikan.

“Apabila terjadi lagi hal demikian dan kita tidak mampu bersama-sama memecahkan solusinya, keuangan haji bisa saja kolaps,” ujar Marwan.

“Tentu kami berharap dengan revisi Undang Undang Haji kedepannya, pelaksanaan haji lebih baik lagi dan dapat mengantisipasi bila ada kenaikan yang cukup signifikan,” sambungnya.

Komisi VIII DPR selaku mitra pemerintah juga mengapresiasi kerja keras Kementerian Agama beserta Stakeholder lainnya, yang sukses dalam penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi Covid-19. Animo masyarakat sangat luar biasa setelah dua tahun tertunda.

Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Abdullah mengatakan, hasil Rakernas Ditjen PHU di Batam, telah mencatat beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan ke depan demi terwujud pelayanan haji yang baik di era baru.

“Kita berkomitmen ingin memperkuat aspek-aspek regulasinya, demi terwujudnya kepuasan pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji Indonesia,” tandas Abdullah.

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Pimpinan AQL Islamic Center KH Bachtiar Nasir atau akrab disapa UBN dijadwalkan melakukan roadshow dakwah di Sukoharjo dan Karanganyar, Jawa Tengah pada Sabtu-Ahad, 5-6 November 2022.

Roadshow dakwah UBN di kedua kota tersebut dalam rangka menyemarakan Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah di Solo, Jawa Tengah pada 18-20 November 2022 mendatang.

“Ya, UBN insyaallah akan melakukan kegiatan dakwah di Sukoharjo dan Karanganyar. Ini bagian dari memeriahkan Muktamar Muhammadiyah. Untuk diketahui, UBN ini kan bagian keluarga besar Muhammadiyah,” kata Humas AQL Islamic Center, Novitasari kepada media, Jumat (4/11/2022).

Diinformasikan Novitasari, pada Sabtu, 5 November 2022 pukul 19.30 WIB UBN dijadwalkan mengisi tablig akbar dengan tema “Memajukan Indonesia, Mencerahkan Semesta”. Lokasi acara di lapangan Desa Wonoreja, Sukoharjo.

Sementara pada Ahad, 6 November 2022 pukul 07.00 WIB, UBN akan mengisi kajian Ahad pagi di Alun-alun Kabupaten Karanganyar. Adapun tema yang disampaikan “Membumikan Alquran di Bumi Intanpari”.

“Insyaallah kedua kegiatan dakwah ini dapat disaksikan secara live streaming di kanal-kanal media sosial milik AQL,” jelas Novitasari.

Novitasari berharap roadshow dakwah UBN berjalan sukses dan membawa manfaat keilmuan bagi umat Islam.*

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Komisi Informasi dan Komunikasi (Infokom) MUI kembali menggelar halaqah mingguan bersama TV MUI, Komisi Infokom MUI Provinsi, dan pengurus Komisi, Badan, Lembaga MUI Pusat. Halaqoh ke 13 ini mengusung tema Tanggung Jawab Sosial Jurnalis terhadap Krisis Ekonomi dan Politik Global.

Wasekjen MUI Bidang Infokom, Asrori S Karni menekankan bahwa seorang jurnalis harus memiliki rasa tanggung jawab sosial.

“Seorang jurnalis itu harus memiliki sisi tanggung jawab sosial, jadi kalau di perusahaan ada corporate social responsibility (CSR), maka dalam dunia jurnalisme kita pikirkan semacam journalist social responsibility,” kata dia Rabu (02/11) malam saat membuka Halaqah tersebut secara daring dari Abu Dhabi.

“Saya kira, jurnalisme sendiri filosofinya adalah tanggung jawab sosial karena dia hadir untuk memenuhi hak publik untuk tahu,” imbuhnya.

Dewasa ini, media sosial sudah menjadi bagian dari masyarakat. Seiring dengan adanya perkembangan teknologi, masyarakat semakin mudah mengakses berita-berita dari media sosial setiap harinya. Dengan pesatnya perkembangan ini, diharapkan jurnalis dapat menyajikan informasi yang bersifat edukatif.

“Fungsi jurnalis selain diseminasi informasi, yang penting adalah fungsi edukasi. Fungsi ini adalah tanggung jawab sosial, kritik sosial, ” ungkapnya.

Halaqah kali ini menghadirkan Pimpinan Redaksi Majalah Mimbar Ulama MUI Idy Muzayyad. Rasa tanggung jawab social Idy sebagai jurnalis adalah dengan menjadi Wakil Ketua Umum Forum Jurnalis Wakaf Indonesia (FORJUKAFI). Sosok yang baru saja mendapatkan sertifikasi nadzir wakaf ini ingin memberitakan wakaf sehingga realisasi wakaf di Indonesia semakin besar.

“Forjukafi ini tanggung jawab sosial jurnalis bahwa pengembangan wakaf Indonesia menggunakan pendekatan baru seperti wakaf uang, ” ujar Asrori.

Menurut Asrori, selain FORJUKAFI, Dompet Dhuafa sejatinya merupakan wujud tanggung jawab sosial jurnalis di Indonesia yang paling nyata. Dompet Dhuafa merupakan lembaga pengelola zakat, infaq, maupun sedekah yang dilahirkan jurnalis-jurnalis Republika.

“Kita sudah lama tahu bentuk tanggung jawab sosial jurnalis dalam pengembangan zakat. Dalam konteks zakat, ada Dompet Dhuafa. Dompet Dhuafa itu produk dari kepedulian sosial kalangan jurnalis di Republika, ” jelasnya. (mui)

YOGYAKARTA(Jurnalislam.com) – Pemerintah terus berupaya mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia pada 2024. Kebijakan ini perlu terintegrasi ke dalam agenda-agenda pembangunan daerah, salah satunya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Terlebih, wilayah ini memiliki potensi cukup besar dari sektor kuliner, fesyen batik, kerajinan, dan produk industri kreatif lainnya.

Sesuai data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) DIY, tercatat lebih dari 300 ribu UKM bertumbuh di daerah ini. Namun, dari angka tersebut, baru sekitar 0,1 persen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bersertifikat halal. Oleh sebab itu, perlu dorongan lebih kuat dari berbagai pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan potensi industri halal yang ada, sebagaimana langkah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DIY pada gelaran Jogja Halal Festival (JHF) kali ini.

“Saya meyakini sektor industri halal di wilayah Yogyakarta akan melonjak pesat dengan dorongan dan kepedulian multipihak, tidak terkecuali MES DIY, yang telah menghadirkan kegiatan seperti JHF dalam rangka menyediakan ekosistem halal yang ramah UMKM,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin penuh optimisme saat membuka secara daring JHF ke-2 yang berlangsung di area Jogja Expo Center, Kabupaten Bantul, Kamis (03/11/2022).

Lebih jauh, Wapres memaparkan empat strategi yang perlu terus dibangun agar transformasi ekonomi syariah di wilayah DIY makin berdampak.

Pertama, sebut Wapres, MES perlu mendorong kolaborasi untuk menjembatani usaha besar dan UKM, termasuk memfasilitasi agar makin banyak UKM di wilayah DIY yang mampu mengekspor produknya ke pasar global.

“MES diharapkan mampu menjadi rumah yang ramah bagi seluruh pelaku ekonomi dan keuangan syariah,” harapnya.

Kedua, Wapres menekankan, dibutuhkan sinergi dalam penyediaan akses ke layanan keuangan syariah yang mudah dijangkau oleh para pelaku usaha pada sektor industri halal.

“Sektor keuangan syariah sangat dibutuhkan untuk mendukung pembiayaan sektor industri halal,” tegasnya.

Ketiga, sambung Wapres, perlunya menggiatkan mobilisasi dana sosial syariah (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) sebagai elemen penting dalam transformasi ekonomi syariah.

“Saya terus mendorong agar gerakan nasional wakaf uang diteruskan menjadi gerakan wakaf uang pada masing-masing daerah,” tutur Wapres.

“Literasi masyarakat mengenai wakaf uang perlu ditingkatkan, karena pengembangan wakaf yang produktif akan sangat bermanfaat dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Keempat, Wapres berpesan agar DIY segera membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Menurutnya, KDEKS ini menjadi kepanjangan tangan dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk lebih menggali dan memberdayakan potensi ekonomi syariah di daerah.

“Langkah tersebut sekaligus akan mendorong daerah menjadi kantong pertumbuhan dan ujung tombak pemerataan kesejahteraan masyarakat,” jelas Wapres.

Sebagai wujud langkah konkret menggerakkan transformasi Indonesia menuju pusat halal dunia, Wapres menyambut baik penyelenggaraan JHF ke-2 yang juga diproyeksikan sebagai persiapan penyelenggaraan JHF ke-3 di tingkat internasional pada 2023.

“Jadikan forum ini sebagai sarana memperkuat jejaring dan kolaborasi, serta literasi masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah,” pintanya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Teten Masduki menyebutkan, strategi Kementerian KUKM dalam pengembangan industri halal global berfokus pada halal food dengan meningkatkan daya saing produk UMKM melalui kepemilikan izin berusaha dan sertifikasi produk, halal travel melalui pengembangan kapasitas manajemen sumber daya manusia, muslim fashion sebagai perluasan akses pasar dalam dan luar negeri, serta keuangan syariah melalui akselerasi pembiayaan.

Senada dengan Wapres, Teten pun mengapresiasi penyelenggaraan JHF sebagai salah satu langkah menjadikan Indonesia pusat halal dunia.

“Saya optimis, melalui kegiatan literasi halal ini juga dapat mendongkrak minat, sadar pelaku usaha dalam memiliki produk-produk yang bersertifikasi halal. Dan, kalau ini ditunjang dengan kemudahan mendapatkan sertifikasi halalnya, kita optimis kita bisa menjadi pusat halal dunia,” kata Teten meyakinkan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua MES DIY Heroe Poerwadi menyampaikan, JHF kali ini diharapkan dapat menjadi wadah strategis untuk berkonsolidasi mengaitkan jaringan rantai pasok pada industri halal demi menghadapi tantangan resesi global dan perlambatan ekonomi pada tahun mendatang.

“Pada JHF yang ke-2 ini, harapan kami tidak hanya kita melakukan promosi, tetapi yang paling penting adalah bisa menjalin kerja sama agar rantai pasok yang ada di industri halal, kita bisa bangun bersama-sama,” harap Heroe.

Sebagai informasi, JHF ke-2 bertajuk “Transformasi Ekonomi Syariah Menuju Indonesia Pusat Halal Dunia” merupakan orkestrasi MES DIY dengan organisasi-organisasi besar, seperti Halal Club Yogyakarta (HCY), Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia (ISMI) DIY, Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI), dan Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI). Kegiatan digelar pada 3-6 November 2022 dengan rangkaiannya berupa pameran produk dan jasa industri halal, seminar nasional, workshop dan bincang bisnis, aneka perlombaan anak, edukasi produk halal, penganugerahan Tokoh Halal, tablig akbar dan konser amal, serta networking dan business matching Intertasional Islamic Healthcare Conference and Expo (IHEX).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan Etty Kumolowati; jajaran Kementerian KUKM, MES DIY, dan Pemerintah Provinsi DIY; serta para pelaku industri halal yang ada di DIY dan sekitarnya dari sektor kuliner, fesyen, keuangan, perbankan, hingga kesehatan.