Oleh: AB Latif | Direktur Indopolitik Watch
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang atau Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasai Kemasyarakatan telah disahkan menjadi Undang – Undang melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Pengesahan itu disepakati lewat mekanisme voting setelah upaya musyawarah mufakat tak tercapai. Tercatat tujuh fraksi menyetujui pengesahan Perppu tersebut, diantara fraksi itu adalah PDIP, Golkar, Demokrat, PKB, PPP, NasDem, dan Hanura. Sementara tiga fraksi lainnya, yakni Gerindra, PAN dan PKS tetap konsisten menolak Perppu tersebut.
Kita tahu bahwa sejak awal terbitnya Perppu ini telah menimbulkan pelemik yang luar biasa. Dan kita bisa lihat sendiri sebelum diundangkannya saja telah memakan banyak korban, baik pembubaran ormas, kriminalisasi ulama’ dan banyak persekusi. Yang dengan berbagai polemik ini menimbulkan gelombang penolakan yang luar biasa dari berbagai ormas dan elemen masyarakat baik ditingkat daerah maupun berskala nasional. Artinya Perppu ini telah ditolak rakyat sejak awal. Kalau rakyat sudah menolak dan ternyata oleh wakil rakyat mengesahkannya, ini menunjukkan bahwa sebenarnya DPR bukanlah wakil rakyat, tetapi wakil dari kepentingan para capital dan pemodal baik asing maupun aseng. Inilah fakta yang sebenarnya terjadi. Slogan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebenarnya adalah omong kosong yang tidak ada faktanya. Yang ada sekarang adalah dari rakyat untuk kepentingan partai, golongan, kelompok dan para pemodal.
Sudah menjadi rahasia umum ditengah masyarakat, bahwa inti dari terbitnya Perppu ini adalah sebagai alat atau sarana untuk menghantam musuh-musuh politik yang dinilai berseberangan atau tidak sejalan dengan kepentingan politik rezim. Harapan yang ingin dicapai dari Perppu ini adalah untuk menghadang lawan politik dan bahkan menyingkirkan partai, kelompok, atau ormas yang akan menjadi rival/penghalang tujuan politik rezim serta untuk melindungi kepentingan saat Pemilu 2019. Tapi kalau kita analisa dengan jernih justru Perppu inilah yang akan menghancurkan kepentingannya dimasa yang akan datang.
Sungguh mereka nanti akan melihat dan faham bahwa Perppu ini, yang kini menjadi senjata dan sarana untuk menikam lawan politik akan berbalik arah menjadi senjata yang akan menghancurkannya. Dengan di Undangkanya Perppu ini, suatu hari nanti akan menjadi bencana bagi partai pendukungnya, lebih-lebih rezim Jokowi-Jusuf. Bunuh diri politik istilah yang tepat bagi partai pendukung Perppu ini. Bom waktu ini pasti akan terjadi. Faktanya bisa dianalisa dari sekarang.
Seruan para ulama’ dan tokoh masyarakat kini semakin kuat. Juga fatwa haram memilih partai pendukung Perppu kini semakin besar. Bahkan kekecewaan umat yang saat ini tidak tertampung, suatu saatnya nanti akan menjadi bom waktu tersendiri. Seruan ulama’ inilah yang akan menjadi gelombang yang amat besar untuk menggulung siapa saja yang menghadangnya. Belum lagi kekecewaan rakyat akibat kebijakan dzolim seperti mahalnya Listrik, BBM, dan sulitnya mencari pekerjaan bagi pribumi. Belum lagi kekecewaan dari kalangan mahasiswa yang sebagian dari teman mereka kini menjadi tersangka, padahal mereka bukanlah pelaku kriminal. Begitu juga kekecewaan dari kalangan buruh yang kecewa dengan kebijakan UMR dan hilangnya pesangon serta banyaknya serbuan tenaga kerja asal China. Dan bahkan kini kekuatan dan dominasi China di negeri ini semakin kuat yang mengakibatkan terpinggirkannya kaum pribumi. Sungguh berbagai kekecewaan ini akan terakumulasi dan bisa menjadi gelombang revolusi. Artinya revolusi pasti akan terjadi dan tak akan terbendung lagi.
Bahaya Perppu ini tidak hanya mengancam ormas yang diklaim radikal, anti Pancasila dan lain-lain. Tapi justru Perppu ini sendiri yang akan mengancam eksistensi Rezim dan partai pendukungnya. Mereka akan menjadi musuh rakyat selama-lamanya. Boleh jadi sekarang mereka bersuka cita dan berpesta serta bangga dengan kemenangan yang diraihnya, tapi kedepan akan menjadi penyesalan yang tiada obatnya.
Masih ingatkah kita pada sebuah peribahasa yang sudah sangat populer dikalangan masyarakat Indonesia ini. Yaitu peribahasa “senjata makan tuan”. Arti dari peribahasa ini adalah “ niat hati ingin mencelakakan orang lain dengan sesuatu sarana atau alat tapi ternyata sarana atau alat itu berbalik mengenai dirinya sendiri”. Inilah mungkin akan terjadi. Hari ini mereka menjadikan Perppu ini sebagai senjata untuk menghabisi musuh-musuh politiknya, menjadikan kendaraan yang akan mengantarkannya pada kepentingannya, menjadikan tameng untuk berlindung dibelakangnya. Tapi jauh kedepan justru Perppu inilah yang akan menghancurkannya.
Harapan rezim untuk bertahan 2 periode kini semakin menipis. Tingkat kepercayaan rakyat kini telah terkikis habis, yang berakibat hilangnya harapan untuk bertahan di 2019. Memang sungguh delematis bagi beberapa partai dan anggota dewan. Ketika diundangkan mereka akan dikecam rakyat, jika tidak diundangkan mereka akan digigit naga. Karena kita tahu semua bahwa dibalik Perppu ini ada Sembilan naga yang bermain cantik. Mereka memanfaatkan cukong-cukong mereka untuk melindungi kepentingannya. Akankah analisa ini mengandung kebenaran ? marilah kita lihat peristiwa-perisiwa yang akan terjadi berikutnya.
Dua partai sayap kanan, Citizens (Cs) dan Partai Rakyat (People’s Party-PP), bersama dengan Partai Sosialis Catalonia (Socialist Party of Catalonia-PSC), meninggalkan parlemen Catalan sebelum pemungutan suara sebagai aksi protes.