Berita Terkini

Hidayatullah : Semoga Reuni 212 Bisa Membangun Persatuan Ummat

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Peserta Aksi Bela Islam 212 akan menggelar reuni akbar pada Ahad, 2 Desember 2018 di lapangan Monas, Jakarta. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, Dr Nashirul Haq, menilai reuni akbar ini penting karena bisa membangun kembali persatuan umat.

“Persatuan itu perlu dijaga. Jika kaum Muslim bersatu maka insya Allah negara ini akan kuat. Sejarah membuktikan, kemerdekaan Indonesia bisa diraih setelah bangsa Indonesia, utamanya kaum Muslim, bersatu. Penjajah bisa kita pukul mundur,” jelas Nashirul saat dihubungi Jumat (31/11).

Reuni 212, kata Nashirul lagi, adalah momen yang bagus untuk mempererat ukhuwah. Kaum Muslim dari berbagai penjuru daerah berdatangan. Mereka yang tak bekesempatan hadir, bisa ikut mendukung dengan doa atau bantuan dana. “Yang penting tak boleh melakukan tindakan anarkis, dan tetap menjaga ketertiban,” jelas Nashirul lagi.

Hidayatullah sendiri mengikutkan kader-kadernya yang berada di wilayah Jabodetabek dalam reuni ini. “Saya mengimbau kepada seluruh kader dan simpatisan Hidayatullah yang berada di wilayah Jabodetabek untuk ikut serta sebagai wujud kebersamaan dan persatuan ummat. Tak boleh membawa atribut organisasi. Kita melebur menjadi satu dengan kaum Muslim yang lain,” kata Nashirul.

Jangan lupa persiapkan bekal sehingga tidak merepotkan orang lain. Bahkan bila perlu, tutur Nashirul, bawa bekal lebih, sehingga bisa berbagi kepada peserta yang lain. “Saatnya kita tunjukkan kepedulian kita. Jangan sekadar memikirkan diri sendiri, apalagi sampai merepotkan orang lain. Jiwa pengorbanan kita diuji. Karakter berbagi harus dimiliki oleh kader-kader Hidayatullah,” jelas pimpinan organisasi yang baru saja menggelar Silaturahim Nasional di Balikpapan, Kalimantan Timur ini.

Adapun kader-kader Hidayatullah yang berada di propinsi yang jauh dari Jakarta, dipersilahkan jika ingin ikut serta. Bahkan keikutsertaan mereka bernilai lebih, karena pengorbanan mereka tentu lebih besar. “Saya mendengar ada juga kader-kader Hidayatullah dari Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Sumatera yang berencana datang ke Reuni 212. Silahkan! Semoga kedatangan mereka dimudahkan oleh Allah Ta’ala,” ungkap Nashirul.

Ansharusyariah: Reuni 212 Adalah Momen Persatuan Umat untuk Memenangkan Islam

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SOLO (Jurnalislam.com) – Juru bicara Jamaah Ansharusy Syariah, Abdul Rachim Ba’asyir mengajak umat Islam untuk memanfaatkan Reuni Alumni 212 sebagai momen untuk menyatukan hati kaum muslimin. Menurutnya, Aksi 212 pada tahun 2016 lalu adalah aksi suci yang patut dibanggakan oleh umat Islam Indonesia.

“Jamaah Ansharu Syariah melihat bahwa ini adalah sebuah aksi yang suci, sebuah aksi yang murni dari kaum muslimin, maka Jamaah Ansharusy Syariah mengajak semua pihak agar mengunakan acara 212 sebagai ajang menyatukan kaum muslimin mendekatkan hati hati kaum muslimin,” katanya kepada Jurnalislam.com, Jumat (30/11/2018).

Ustadz Iim, sapaannya, menyampaikan, reuni 212 juga sebagai momen untuk memperjuangkan Islam negeri ini. Ia menilai, Islam dan umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia kerap menjadi korban kedzaliman.

“Sudah lama sekali kaum muslimin di negeri ini didzalimi, dituding sebagai pengacau dan selalu dianggap pembawa onar di negara kita, padahal justru negara kita ini ada karena perjuangan kaum muslimin,” paparnya.

“Maka ini adalah sebuah titik pijakan sama untuk berangkat dalam memperjuangkan hak-hak kaum muslimin dan memenangkan Islam dan kaum muslimin serta menghadirkan pemimpin yang adil yang sholeh, dan kemudian bisa membela hak-hak kaum muslimin di negara kita ini. Itu harapan kita,” sambungnya.

Jamaah Ansharusy Syariah sendiri menjadi salah satu elemen umat yang berada di garis depan dalam mengawal Aksi bela Islam (ABI) pertama ABI 3 yang dikenal dengan Aksi 212 dua tahun silam.

“Semoga kehadiran kita dalam kegiatan reuni 212 ini menjadi bagian dari upaya kita menyatukan tetap menjaga kesatuan dan kebersamaan umat Islam dan dalam rangka menyongsong kemenangan dan kedaulatan Islam wal muslimin,” jelas Ustadz Iim.

Bank Wakaf Mikro Jatim Sudah Himpun Dana Rp2,4 Miliar

Redaktur: Mazaya

MALANG (Jurnalislam.com)–Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur (Jatim), Heru Cahyono, mengatakan saat ini total pembiayaan bank wakaf mikro di wilayahnya sudah mencapai Rp 2,4 miliar. Jumlah ini berasal dari beberapa donatur dan tersebar di sembilan bank wakaf mikro se-Jatim.

“Lumayan itu (jumlahnya), kalau masing-masing satu juta rupiah berapa itu nasabahnya? Cukup banyak juga,” kata Heru, saat Cangkrukan Media Jatim OJK di The Onsen Resort, Kota Batu, Malang, Rabu (28/11) malam.

Seperti diketahui, saat ini di Jatim terdapat sembilan bank wakaf mikro di sejumlah daerah. Kesembilan lembaga keuangan mikro syariah ini tersebar dengan jumlah angka yang sama di pondok pesantren Jatim.

Di samping itu, terdapat pula satu bank wakaf mikro di Tuban yang telah mendapatkan izin tapi belum diresmikan sehingga operasinya masih tertunda. Menurut Heru, keberadaan bank wakaf mikro ini pada dasarnya untuk menyasar masyarakat kalangan paling bawah.

Terutama warga yang berada di sekitar pondok pesantren (ponpes) di Jatim. Sumber dana lembaga ini berasal dari para donatur yang mewakafkan uangnya lalu menyerahkan melalui Lembaga Amil dan Zakat (LAZ). “Uangnya kemudian diputar untuk salurkan ke masyarakat pesantren,” tambah dia.

Pada sisi lain, masyarakat paling bawah seperti penjual bakso, gorengan, dan lain-lain biasanya agak kesulitan mendapatkan pinjaman. Hal ini terutama dari BPR dan lembaga jasa keuangan formal lain.

Karena kondisi itu, maka muncul lembaga bank wakaf mikro untuk membantu perekonomian kalangan tersebut. “Jadi mereka bisa mengajukan kredit melalui bank wakaf mikro di ponpes yang dikelola para santri setempat,” ujar dia.

Para pengelolanya, kata dia, telah mendapatkan pembinaan terlebih dahulu dari OJK. Dari pembinaan ini, para santri dapat membantu menyejahterakan warga sekitar. Antara lain membantu mengembangkan usaha mereka dengan memberikan pinjaman maksimal Rp 1 juta per nasabah.

Sumber : republika.co.id

Rektor UIN Jakarta : Perlu Kesepakatan Bersama Soal Makna Radikal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta, Dede Rosyada mengatakan perlu ada pedoman bagi pengelola masjid dan penceramah.

“Memang saat ini yang menjadi problem terbesar dari pengurus masjid adalah memilih dan menyeleksi para penceramah atau pengkhotbah,” kata Dede dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (30/11).

Ia mengatakan Kementerian Agama telah menyusun daftar penceramah yang direkomendasikan, tetapi mendapatkan kritikan bahkan penentangan dari banyak pihak.

Padahal, menurutnya, sebenarnya ada baiknya juga ketika Kementerian Agama mengeluarkan rekomendasi itu sebagai panduan bagi para pengurus masjid untuk menentukan penceramah sekaligus menyeleksi materi khotbah yang akan disampaikan.

“Tiba-tiba penceramah langsung berbicara di mimbar, pengurus masjid sebelumnya tidak tahu materi yang akan disampaikan, dan ternyata yang disampaikan penceramah itu sedikit masuk domain-domain radikalisme dan sebagainya,” ujar peraih gelar Doktor dari McGill University, Kanada ini.

Terkait dengan batas materi khotbah itu masuk kategori radikalisme atau tidak, menurut Dede perlu ada kesepakatan dari organisasi Islam dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, yakni Bimas Islam Kementerian Agama.

“Sehingga nantinya akan ada gambaran untuk membandingkan misalnya penceramah A khotbahnya bagus, penceramah B berbicara begini, lalu penceramah C berbicara di mimbar seperti mengandung unsur radikal atau intoleransi sehingga tidak direkomendasikan lagi ke depannya,” ujar Dede.

sumber: republika.co.id

3 Tahun Perang di Yaman, Akhirnya Syiah Houthi dan Arab Saudi Ingin Perundingan Damai

Redaktur: Deddy Purwanto

RIYADH (Jurnalislam.com) – Pihak-pihak yang berseteru di Yaman telah mengindikasikan bahwa mereka akan menghadiri pembicaraan perdamaian yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa di Swedia pekan depan sebagai upaya yang bertujuan mengakhiri konflik yang telah mendorong jutaan orang ke tepi jurang kelaparan.

Delegasi pemerintah Yaman yang didukung Saudi dan UEA akan tiba di kota Stockholm untuk KTT pekan depan setelah Houthi muncul lebih dahulu, saluran televisi Al-Arabiya milik Saudi melaporkan pada hari Kamis (29/11/2018).

Laporan Al-Arabiya muncul beberapa jam setelah duta besar Inggris untuk Yaman, Michael Aron, mengatakan faksi-faksi yang bertikai akan menghadiri KTT di Stockholm menyusul diskusi dengan perwakilan masing-masing.

“Konsultasi di Swedia yang dipimpin oleh utusan PBB [Martin Griffiths] akan dilakukan pekan depan … solusi politik adalah cara untuk bergerak maju,” kata Aron di Twitter.

Harapan untuk KTT, yang akan menjadi yang pertama sejak tahun 2016, tampaknya didukung oleh kepala komite revolusioner tertinggi Houthi, yang mengatakan pada hari Kamis bahwa delegasi kelompok dapat menghadiri pembicaraan jika pintu keluar dan kembali bagi mereka terjamin dengan aman.

“Saya pikir delegasi nasional [Houthi] akan berada di Swedia pada tanggal 3 Desember jika ada jaminan bahwa mereka dapat pergi dan kembali,” kata Mohammed Ali al-Huthi di Twitter.

Baca juga:

Houthi juga menyerukan “indikasi positif tentang pentingnya perdamaian dari sisi lain”.

Perkembangan hari Kamis tersebut terjadi dua bulan setelah upaya sebelumnya untuk mengamankan pembicaraan damai gagal pada bulan September, ketika perwakilan Houthi menolak menghadiri pertemuan puncak yang diselenggarakan di kota Jenewa, Swiss, mengatakan PBB telah gagal memenuhi permintaan kelompok tersebut.

Sejak itu, konflik di Yaman terus berlanjut, dengan Arab Saudi dan pasukan yang dipimpin UEA meluncurkan serangan terhadap kota pantai Laut Merah Hodeidah, yang saat ini di bawah kendali Houthi.

Kelompok-kelompok bantuan telah memperingatkan bahwa kota itu, yang berfungsi sebagai titik masuk untuk sebagian besar impor komersial Yaman dan pasokan bantuan penting, beresiko “musnah” di tengah pertempuran yang sedang berlangsung.

PBB telah menyatakan keprihatinan bahwa serangan habis-habisan terhadap Hodeidah dapat menyebabkan bencana di Yaman, di mana diperkirakan 8,4 juta orang terancam kelaparan.

Pemberontak Syiah Houthi telah setuju untuk menyerahkan pengelolaan pelabuhan itu kepada PBB, tetapi pihak-pihak yang bertikai masih mempertentangkan siapa yang harus mengendalikan kota.

Konflik yang sedang berlangsung di Yaman, negara termiskin di dunia Arab dan juga merupakan rumah bagi sekitar 28 juta orang, dimulai dengan pengambilalihan ibukota Sanaa pada tahun 2014, oleh pemberontak Syiah Houthi, yang menggulingkan pemerintahan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi yang diakui secara internasional.

Prihatin dengan munculnya Syiah Houthi yang diyakini didukung oleh Iran, koalisi militer Saudi-UAE yang didukung AS meluncurkan intervensi pada tahun 2015 melalui serangan udara besar-besaran yang bertujuan untuk menginstal ulang pemerintah Hadi.

Menurut PBB, sedikitnya 10.000 orang telah tewas sejak koalisi memasuki konflik. Jumlah korban tewas belum diperbarui dalam beberapa tahun, dan kemungkinan akan jauh lebih tinggi.

Pemerintah Dinilai Tak Punya Mekanisme Stabilkan Harga

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Perubahan pola pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog memiliki dampak panjang. Salah satunya, peran pemerintah sebagai stabilisasi.

Khudori, pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) mengatakan, pola baru yang diterapkan pemerintah membuat Bulog bersaing dengan perusahaan swasta dalam mendapatkan beras.

Mekaniseme baru dengan pemerintah yang mengisi selisih harga beli sebenarnya dari sisi pemerintah menguntungkan.

Sebab, anggaran yang dikeluarkan kemungkinan jauh lebih kecil dibanding pola pengelolaan CBP saat ini.

Kemudahan juga diterima pemerintah karena nantinya dalam pertanggungjawaban akan berdasarkan audit dari BPKP terkait berapa dana yang harus dibayarkan. 

“Kalau ada selisih yang tidak pas, pasti akan ada review ulang,” ujarnya, Kamis (29/11).

Sementara dari sisi Bulog, skema baru memungkinkan perusahaan pelat merah itu lebih mudah dalam menyerap gabah produksi domestik.

Menurutnya, selama ini dengan aturan Inpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sulit dilakukan karena yang terjadi, harga di pasar selalu di atas HPP.

Namun, dengan perubahan HPP, Bulog bisa membeli dengan harga berapapun dan ada jaminan Bulog untuk mencapai target cadangan beras. 

Sumber: republika.co.id

Bendera dan Krisis Kepemimpinan

Oleh : Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS

JURNALISLAM.COM – Insiden bendera di Garut saat Hari Santri Nasional beberapa waktu mencerminkan sebuah krisis kepemimpinan, tidak saja di tingkat nasional namun juga ditingkat global. Hal ini anehnya justru ditunjukan oleh insiden simbolik berupa pembakaran bendera : penolakan atas kepemimpinan Islam.

Krisis kepemimpinan global ditandai oleh kebangkitan trumpism yang disimbolkan oleh sikap _sak karepe dewe Presiden Donald Trump yang mengantarkan ummat manusia makin terperosok dalam ancaman perang nuklir dan keruntuhan lingkungan hidup. Bahkan Prof. Noam Chomsky dari MIT mengatakan bahwa Partai Republik AS adalah organisasi yang paling berbahaya di atas planet ini karena mengancam keberlangsungan manusia sebagai organized species. Saat ini juga Presiden AS tsb sedang menghadapi ancaman pemakzulan ( impeachment ) secara tidak langsung oleh special counsel Robert Mueller (mantan Ditektur CIA) karena pencurangan yang dibantu Russia dalam Pilpres yang memenangkan dirinya melawan Hillary Clinton.

Krisis kepemimpinan global juga sekaligus ditandai oleh kebangkitan China tidak hanya sebagai raksasa ekonomi tapi juga raksasa militer. Perang dagang antara AS dan China beberapa bulan terakhir telah menimbulkan kelesuan ekonomi dunia yang dampaknya juga terasa di Indonesia. Trump mungkin tidak menyadari bahwa sikapnya yang makin nasionalistik dengan semboyan Making America Great Again telah mengasingkannya dari komunitas dunia, termasuk Eropa sebagai mitra tradisionalnya selama ini.

Di tingkat nasional, kita juga mengalami krisis kepemimpinan. Presiden Jokowi tampak semakin sektarian, bukan negarawan. Banyak kasus yang terjadi dibiarkannya terjadi dengan berlindung dari slogan “saya netral, itu bukan urusan saya”, padahal keberpihakannya penting untuk menghadirkan kepemimpinan nasional yang mengambil tanggungjawab. Saat ini, pemerintah selalu punya kambing hitam untuk hampir semua masalah : radikalisme, intoleranisme, dan trumpisme. Juga sontoloyoisme dan gendruwoisme. Pemerintah makin otoriter. Kehidupan berbangsa dan bernegara kita makin menjauhi demokrasi secara substantif sementara Pemerintah justru ngotot dengan demokrasi prosedural. Siapapun yang terpilih nanti sebagai presiden akan mengalami krisis legitimasi karena pemilihan umum dilakukan di atas data pemilih yang sulit dipercaya.

Kepemimpinan adalah soal kesanggupan mengambil tanggungjawab. Tidak kurang tidak lebih. Inipun dihadapi oleh ummat Islam Indonesia dan juga dunia. Dunia Islam membutuhkan waktu lebih dari satu dekade untuk melahirkan satu kepemimpinan Islam pasca peristiwa 9/11/2001 yang meruntuhkan 2 menara kembar World Trade Centre di New York. Peristiwa ini tentu jauh lebih dahsyat daripada pembakaran bendera di Garut. Kedua peristiwa ini bukan kebetulan, tapi very well organized.

Ummat Islam Indonesia mengalami fragmentasi serius sejak negeri ini diproklamasikan. Ada agenda internasional di balik keterpecahan ummat Islam Indonesia agar tetap mudah ditaklukkan dan dijarah. Fragmentasi ini diperparah oleh UU politik yang makin liberal yang dimungkinkan oleh perubahan mendasar atas UUD45 selama 5 tahun pertama masa reformasi sejak 1998. Organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdhatul Ulama, kini secara terang-terangan partisan memihak Pemerintahan Jokowi, tidak sesuai dengan khittah nya. Sementara itu, Muhammadiyah walaupun secara resmi netral, terpaksa mengambil posisi oposan. Akibatnya, keduanya gagal melambungkan diri sebagai representasi kepemimpinan ummat Islam Indonesia. Di atas lahan kering kepemimpinan Islam nasional ini lahirlah Hizbut Tahrir Indonesia. Adalah HTI yang akibat keterpaksaan sejarah berhasil menarasikan kepemimpinan baru ummat Islam Indonesia. Ini tentu berbahaya sehingga HTI harus dibubarkan. Faktor Ahok menjadi papan lontar persatuan ummat Islam Indonesia dengan Habib Rizieq Shihab sebagai tokoh utamanya.

Sejak keruntuhan kekhalifahan Ottoman di Turki 1924, dunia Islam praktis terpecah belah menjadi banyak negara-bangsa ( nation states) yang sengaja dimerdekakan oleh para penjajahnya. Perlu dicatat bahwa kelahiran negara-negara bangsa ini justru dilakukan untuk mencegah kebangkitan kembali khilafah Islam sebagai sebuah kekuatan yang melampaui negara-bangsa. Karena dunia tidak mungkin berlanjut tanpa kepemimpinan global maka diciptakanlah Liga Bangsa-Bangsa yang kemudian menjadi Perserikatan Bangsa Bangsa atau United Nations.

Dalam perspektif inilah pembakaran bendera Tauhid di Garut ini dapat dipahami : ada kekhawatiran islamophobic atas gejala kebangkitan Islam di Indonesia dan dunia sebagai kepemimpinan alternatif bagi kepemimpinan global nekolimik saat ini.

Menurut vexillology, bendera bukan sekedar selembar kain biasa. Jika dia berkibar bebas di angkasa, bendera menginspirasikan semangat kepemimpinan tertentu yang sublim dan sulit dibayangkan oleh mereka yang jiwanya terjangkar oleh tanah di bumi. Kalimat Tauhid adalah kalimat yang mengungkapkan kemerdekaan jiwa, dan jiwa merdeka adalah ancaman bagi penjajahan dan kedzaliman yang kini menjadi peristiwa sehari-hari. Apalagi kalimat itu ditulis di atas bendera. Kibaran bendera Tauhid itu menggelorakan semangat para mu’min tapi menggetarkan musuh mereka.

Gunung Anyar, 28/11/2018

Begini Kata Utusan PBB untuk Suriah Terkait Pembicaraan Damai di Astana

Redaktur: Deddy Purwanto

ASTANA (Jurnalislam.com) – Utusan PBB untuk Suriah pada hari Kamis (29/11/2018) memuji kerja yang dilakukan di pertemuan Astana oleh tiga negara penjamin – Iran, Rusia dan Turki – untuk memastikan bahwa “pengaturan eskalasi de Idlib masih berkelanjutan.”

Dalam sebuah pernyataan, Staffan de Mistura mengakui “gerakan awal, meskipun masih sangat terbatas, tentang masalah tahanan.”

Namun, Mistura menyesalkan bahwa ketiga negara itu “tidak menghasilkan hasil nyata dalam mengatasi kebuntuan 10 bulan mengenai komposisi komite konstitusi.”

Dia mengatakan pertemuan terakhir Astana tahun 2018 adalah “kesempatan yang hilang untuk mempercepat pembentukan komite konstitusional Suriah yang kredibel, seimbang dan inklusif, yang dipimpin Suriah, dan difasilitasi PBB.”

Utusan khusus PBB menunjukkan bahwa tiga negara penjamin berkomitmen untuk mengintensifkan upaya mereka untuk memfasilitasi upaya lebih lanjut pekan depan.

Menurut pernyataan itu, Mistura akan terus bekerja untuk pembentukan komite konstitusional sebelum 31 Desember.

Baca juga:

Pada 17 Oktober, Staffan de Mistura mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan jabatannya pada akhir November karena “alasan pribadi.”

Diplomat veteran Norwegia Geir O. Pedersen telah ditunjuk sebagai penggantinya.

Pembicaraan perdamaian Suriah ke-11 dalam format Astana berakhir pada hari Kamis dengan keputusan untuk meningkatkan upaya bersama guna mencegah pelanggaran gencatan senjata di Idlib.

Pertemuan pertama dalam format Astana untuk mencapai gencatan senjata di Suriah diadakan pada Januari 2017.

Sembilan pertemuan diadakan di Astana, sedangkan pertemuan ke-10 diadakan di Sochi, Rusia bulan Juli ini.

Setelah pertemuan 17 September di Sochi antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan timpalannya dari Rusia, Vladimir Putin, kedua belah pihak sepakat untuk membentuk zona demiliterisasi – di mana tindakan agresi secara tegas dilarang – di Idlib.

Berdasarkan kesepakatan itu, kelompok-kelompok oposisi di Idlib akan tetap berada di daerah-daerah di mana mereka sudah menempati, sementara Rusia dan Turki akan melakukan patroli bersama di daerah itu untuk mencegah pertempuran kembali terjadi.

Pada 10 Oktober, Kementerian Pertahanan Turki mengumumkan bahwa oposisi Suriah dan kelompok-kelompok anti-rezim lainnya telah menyelesaikan penarikan senjata berat dari zona demiliterisasi Idlib.

Meskipun perjanjian gencatan senjata telah disepakati, rezim Syiah Assad dan sekutunya masih melanjutkan serangan intensitas rendah mereka di zona eskalasi Idlib.

Konflik di Suriah dimulai pada 2011 ketika rezim Syiah Nushairiyah Assad membantai para demonstran dengan keganasan militer yang tidak terduga.

Kesulitan Sewa Bus, Ratusan Massa FUIS Tetap Berangkat ke Reuni 212

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SEMARANG (Jurnalislam.com) – Humas Forum Umat Islam Semarang (FUIS), ustadz Danang Setyadi mengaku pihaknya kesulitan menyewa bus untuk memberangkatkan rombongan peserta acara Reuni Alumni 212 di Jakarta pada Ahad (2/12/2018) besok. Ia menilai, ada intervensi aparat kepolisian terhadap PO Bus untuk tidak menyewakan armadanya.

“Ini seharusnya tidak terjadi, tugas aparat adalah mengamankan selama tidak ada unsur melanggar undang-undang, apalagi dari gubernur Jakarta sudah mempersilahkan,” kata Danang kepada Jurnalislam.com, Kamis (29/11/2018).

Kendati demikian, ratusan massa dari FUIS tersebut akan tetap berangkat ke Jakarta menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi dan moda transportasi lainnya.

“Bus tidak bisa kami sewa ya kita akan gunakan beberapa mobil dan sebagian lagi kita naik bus dan kereta api,” ujarnya.

Danang mengaku heran terhadap sikap aparat yang menghalang-halangi mereka untuk menghadiri Reuni Alumni 212. “Padahal acaranya nanti diisi dzikir, tausiah oleh para ustadz, do’a bersama agar Indonesia dikaruniai keberkahan,” jelas Danang.

“Dan perlu diketahui, ini bukan demo ataupun kampanye seperti yang tersebar di media, tapi murni silaturrahmi dan pembelaan kalimat Tauhid,” sambungnya.

Danang mengatakan, ada sekitar 250 massa FUIS yang berangkat ke Jakarta mengikuti Reuni tahun kedua Alumni 212 itu.

“Insya Allah kita akan berangkatkan sekitar 250 peserta untuk mengikuti Reuni Akbar 2 Desember besok,” katanya.

Ia menjelaskan, tidak seperti tahun sebelumnya yang hanya membolehkan peserta laki-laki, kali ini peserta diperbolehkan diizinkan untuk membawa istri dan anak-anaknya.

“Iya ini keluarga termasuk anak istri juga ikut, karena kami juga ingin mengajak para istri untuk menyaksikan langsung reuni akbar ini,” paparnya.

“Ini kita ke sana pertama dalam rangka silaturrahmi mempererat ukhuwah, yang kedua sebagai pembelaan kita terhadap kalimat Tauhid dan nanti acaranya adalah dzikir dan tausiah dari para ustadz,” pungkasnya.

 

Kanada Jatuhkan Sanksi kepada 17 Warga Saudi Pembunuh Khashoggi

Redaktur: Deddy Purwanto

TRENTON (Jurnalislam.com) – Kanada menjatuhkan sanksi pada hari Kamis (29/11/2018) terhadap 17 warga Saudi yang diyakini terlibat dalam pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

“Pembunuhan Jamal Khashoggi adalah menjijikkan dan merepresentasikan serangan tanpa basa-basi terhadap kebebasan berekspresi semua individu,” kata Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland dalam sebuah pernyataan. “Kanada terus menyerukan penyelidikan yang kredibel dan independen.

“Mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan Jamal Khashoggi harus dimintai pertanggungjawaban dan harus menghadapi keadilan.”

Tetapi daftar itu tidak termasuk Putra Mahkota Mohammed bin Salman, yang dicurigai pejabat intelijen AS memerintahkan pembunuhan yang terjadi di Konsulat Arab Saudi di Istanbul.

Kolumnis Washington Post, yang sering mengecam pemerintah Saudi, pergi ke konsulat pada 2 Oktober dan tidak pernah muncul kembali.

Pemerintah AS memberlakukan sanksi terhadap 17 pejabat Saudi awal bulan ini, menuduh 15 orang anggota tim eksekusi pergi ke Turki untuk melakukan pembunuhan.

Baca juga: 

17 orang tersebut adalah orang yang sama yang dianggap bersalah oleh Saudi dan ditangkap atas pembunuhan itu.

Pemerintah Saudi mengubah ceritanya tentang pembunuhan itu, pertama-tama mengingkari hal itu terjadi, kemudian menyatakan bahwa pembubuhan itu tidak disengaja dan akhirnya merujuknya sebagai operasi jahat.

Turki telah menyerukan ekstradisi para pembunuh untuk diadili di Turki di mana kejahatan itu terjadi.

Sementara itu, putra mahkota berada di Argentina untuk KTT G20 yang juga dihadiri para pejabat Turki, Amerika dan Kanada.

Dia bertemu dengan aksi protes di Buenos Aires dan KTT ini diperkirakan dapat menciptakan ketegangan antara pangeran dan pemimpin Barat.

Sejumlah ibukota Barat juga menyerukan Arab Saudi untuk menghentikan perangnya di Yaman.

KTT dimulai hari Jumat.