Oleh : Nur Purnama Indah Puspasari
Dilansir dari detik.com pada Rabu (13/02/19), sejumlah ruas tol bakal mengalami penyesuaian alias kenaikan tarif tahun ini. Penyesuaian tersebut akan mengikuti jejak Tol Sedyatmo atau Tol Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) yang rencananya dimulai pada 14 Februari ini.
Meski muncul kabar terbaru yang disampaikan oleh AVP Corporate Communications Jasa Marga, Irra Susiyanti. Ia mengatakan bahwa penyesuaian tarif Tol Sedyatmo ini masih ditunda dahulu, guna memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara optimal. (m.detik.com)
Jalan tol sebagai infrastruktur yang digadang-gadang dibangun untuk skala jangka panjang demi kepentingan rakyat dan menjadi kebanggaan pemerintah saat ini, nyatanya justru melahirkan polemik dan ironi tersendiri.
Di negara lain, tarif tol menjadi semakin murah ketika pembangunan jalan tol rampung dilakukan. Tetapi di negara ini yang terjadi justru sebaliknya. Terjadi pemberlakuan kenaikan tarif ketika tol sudah gagah membentang. Namun disisi lain, fasilitas pelayanan di jalur tol pun belum maksimal dilakukan. Kenaikan tarif tol ini tentu dilatarbelakangi oleh para investor yang bergegas untuk meraih profit dari investasi yang telah mereka gelontorkan.
Selain penyesuaian terhadap tarif tol, hal yang sama juga terjadi pada tarif kargo udara. Bahkan maskapai plat merah, Garuda Indonesia (persero) sudah memberlakukan kenaikan SMU (Surat Muatan Udara) sejak 1 Januari 2019. Hal ini disampaikan oleh VP Corporate Secretary Garuda Indonesia, Ikhsan Rosan lewat pesan singkatnya kepada Kompas.com, Selasa (5/2/2019).
Ikhsan juga menjelaskan, bahwa kenaikan ini disesuaikan dengan cost yang harus dikeluarkan oleh maskapai. Termasuk penyebabnya adalah dengan adanya kenaikan tarif avtur (aviation turbine) yaitu bahan bakar pesawat, hingga 10% per Januari 2019 ini. (detik.com)
Terkait kenaikan avtur ini, pemerintah sudah memanggil Pertamina untuk meminta penjelasan. Selama ini avtur memang hanya dimonopoli oleh Pertamina. Selanjutnya menurut pemerintah, solusi satu-satunya untuk kondisi ini adalah dengan membuka peluang kompetitor untuk penjualan avtur. Dengan adanya kompetisi, maka akan ada persaingan sehat yang memacu efisiensi di semua cost yang ada. Karena efek dari kenaikan tarif avtur ini tidak hanya berimbas pada tarif kargo udara saja, tetapi juga akan berpengaruh pada harga tiket pesawat. (tirto.id)
Kisruh kenaikan 50% tarif kargo udara yang diantaranya adalah akibat kenaikan avtur ini, tampak memang merupakan satu manuver yang diluncurkan sebagai pembuka keran bisnis bagi swasta. Sehingga swasta bisa masuk menjadi kompetitor bagi Pertamina. Karena baru disinggung oleh pemerintah terkait wacana kompetitor ini, gayung langsung disambut oleh PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) yang memang sejak 2017 sudah berencana menjual avtur di beberapa bandara di Indonesia.
Dalam wawancara khusus di CNBC Indonesia TV, Direktur Utama AKR, Haryanto Adikoesoemo, mengatakan AKR siap masuk ke bisnis bahan bakar pesawat. “Kami sudah set up dengan BP untuk avtur, ini sedang dalam tahap. Kami akan masuk ke bandara dan lebih konsentrasi ke Indonesia Timur,” ujar Haryanto, Rabu (13/2/2019).
Wakil Presiden, Jusuf Kalla juga menjelaskan, bahwa badan usaha yang berniat menjadi kompetitor bagi bisnis avtur ini harus mampu menyediakan infrastruktur seperti membangun tangki-tangki di bandara. Selama ini memang baru Pertaminalah yang bisa menyediakan fasilitas tersebut. (cnbcindonesia.com)
Dari fakta-fakta tersebut, tentu bukan temuan baru di era Kapitalis ini. Dalam sistem ekonomi Kapitalis, termasuk yang diterapkan di Indonesia, biaya pembangunan dan pemeliharaan berbagai infrastruktur, selain diperoleh dari sektor pajak sebagai pemasukan terbesar penerimaan negara, lalu dari pinjaman atau uang luar negeri, juga melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik dalam jangka waktu panjang (biasanya 15-20 tahun).
Kemudian pada akhirnya masyarakatlah yang harus menanggung beban baik secara langsung melalui pungutan penggunaan infrastruktur seperti tarif tol yang menurut UU No. 38 Tahun 2004 Pasal 48 ayat 3, dapat dievaluasi dan dilakukan penyesuaian setiap 2 tahun sekali, maupun pungutan tidak langsung dalam peningkatan berbagai bentuk pungutan pajak.
Tetapi sangat berbeda pengelolaannya jika yang diterapkan adalah sistem ekonomi Islam. Dalam buku Sistem Keuangan Negara Khilafah, oleh Syaikh Abdul Qadim Zallum, infrastruktur dibagi menjadi 3 jenis dari sisi kepemilikan, yaitu Infrastruktur Milik Umum, Infrastruktur Milik Negara dan Infrastruktur Milik Individu.
Jalan raya dan industri bahan bakar seperti avtur, adalah termasuk kepada infrastuktur milik umum yang harus dikelola oleh negara dan dibiayai dari dana milik umum. Bisa juga dari dana milik negara, tetapi negara tidak boleh mengambil keuntungan dari pengelolaannya. Jikapun ada pungutan, hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk yang lain. Termasuk untuk membangun infrastruktur atau sarana lain yang menjadi kewajiban negara kepada rakyat.
Kemudian untuk sarana transportasi yang termasuk di dalamnya adalah pesawat terbang, termasuk dalam kategori Infrastuktur Milik Negara. Sarana/infrastruktur ini boleh saja dimiliki individu, tetapi negara juga harus menyediakannya untuk melayani masyarakat dalam memudahkan kehidupan mereka. Selain itu pengelolaannya pun harus dilakukan oleh negara.
Kemudian, karena infrastruktur tersebut milik negara maka dimungkinkan bagi negara untuk memperoleh pendapatan dengan menentukan tarif tertentu atas pelayanannya termasuk juga mengambil keuntungan. Pendapatan dan keuntungannya pun menjadi milik negara dan menjadi salah satu pemasukan Baitul Mal, yang diletakkan pada pos fai dan kharaj yang selanjutnya dana itu digunakan sesuai dengan peruntukkannya.
Sehingga dalam pengelolaan sistem Islam, tidak ada ruang ataupun celah bagi pihak swasta untuk menguasai dan mencari keuntungan dalam sektor infrastuktur milik umum maupun infrastruktur milik negara.
