Berita Terkini

FPI Ajak Warga Berzikir dan Pilih Capres Rekomendasi Ijtima Ulama

JAKARTA (jurnalislam.com)- Jelang pemilu serentak 17 April 2019, Front Pembela Islam (FPI) memberikan maklumat.

Maklumat itu ditujukan kepada umat Islam dan anggotanya.

FPI meminta warga untuk bersiap siaga dan memperbanyak doa agar diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wata’ala.

“Menyiapkan kondisi Siaga 1 untuk menghadapi segala kemungkinan skenario terburuk,” kata ketua FPI ustaz Shabri Lubis dalam pesan siar yang diterima jurniscom, selasa, (16/4/2019)

“Termasuk didalamnya adalah membaca Hizbun Nashr dan berdo’a memohon kepada Allah agar memberikan pertolongan kepada umat Islam, bangsa dan negara,” imbuhnya.

Ia juga meminta semua pihak untuk ikut mengamankan suara pemilih untuk pemenangan capres hasil Ijtima Ulama.

Termasuk bila diperlukan dengan menjadi saksi di tiap TPS dan PPK.

 

“Menjaga dan mengawal kotak suara hingga ke PPK agar tidak terjadi manipulasi mau pun kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, ustaz Shabri meminta umat Islam untuk melakukan penjagaan terhadap para  ulama dan menghindari golput.

 

“Menjaga dan mengawal keselamatan ulama dan para pemilih yang menjalankan hak politiknya,” ungkapnya.

 

Dan bila menemukan indikasi kecurangan, katanya, umat Islam harus melaporkan pihak berwenang dan melawan kecurangan tersebut.

 

“Melawan segala bentuk kecurangan dalam Pilpres dan Pileg 2019,” tandasnya.

Habib Rizieq Serukan Gerakan Subuh Berjamaah dan Langsung Putihkan TPS

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Dewan Pembina Persaudaraan Alumni 212 (PA 212)  Habib Rizieq Shihab  disebut akan memberi instruksi pada jemaah pada hari pencoblosan Pemilu 2019.

Hari pencoblosan pemilu serentak itu akan digelar besok, 17 April 2019.

Anggota Penasihat PA 212 Eggi Sudjana menyampaikan instruksi akan dilakukan langsung dari Makkah via telekonferensi. Instruksi itu, sambungnya, akan disampaikan kepada peserta Salat Subuh bersama.

“Itu subuh bersama, kemudian tausiah, kemudian memutihkanlah TPS-TPS. Instruksinya ini beliau pakai video conference,” ujar Eggi saat ditemui di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (16/4).

Eggi menyampaikan instruksi Rizieq berkaitan dengan gerakan Putihkan TPS dan cegah kecurangan pemilu. Pria yang juga peserta Pemilu 2019 sebagai Caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyampaikan instruksi Rizieq bakal jadi pamungkas dari Gerakan Subuh Putih di Masjid Al-Falah, Pejompongan, Jakarta.

Gerakan itu sudah dicanangkan Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Al Khaththath untuk memenangkan paslon 02 dalam Pilpres 2019, Prabowo-Sandi.

Eggi mengatakan dalam acara yang digelar di Pejompongonjuga akan hadir sejumlah tokoh 212, seperti Haikal Hasan dan Al Khaththath.

“Ya dia akan memberikan arahan seperti itu. Keduanya lagi sudah tidak ada toleransi lagi jika ada kecurangan, harus ada people power itu,” ujarnya.

sumber: cnnindonesia.com

Anwar Abbas: Pilihlah Pemimpin Sidik, Amanah, Fathonah, dan Tabligh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan memilih calon pemimpin yang baik.

“Pilihlah calon pemimpin yang memiliki sifat sidik (selalu bersikap dan berkata benar, amanah (bisa dipercaya), fathonah (memiliki kecerdasan tinggi) dan tabligh (mampu membangun komunikasi dengan berbagai pihak,” katanya saat dihubungi Jurnalislam.com, Selasa (16/4/2019).

Dia pun berpesan kepada KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

“Berharap KPU dan Bawaslu benar-benar menjalankan tugas dengan jujur, adil serta profesional,” ujarnya.

Selain itu, Dia ingin semua pihak harus ikut mendukung dan berkontribusi bagi tegaknya pemilu yang terlaksana secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

“Pemilu yang berjalan jujur dan adil akan menciptakan kedamaian karena masyarakat akan menerima hasil pemilu ini dengan legowo dan suka cita,” tuturnya.

Dongkrak Ekonomi, Pemerintah Terbitkan Pergub Wisata Halal di Riau

Gubernur Riau Syamsuar menegaskan komitmennya dalam memacu pariwisata halal Provinsi Riau.

Sebab, Riau memiliki potensi besar untuk masuk sebagai destinasi wisata halal terbaik di Indonesia. Terlebih, pariwisata halal Indonesia masuk kategori nomor satu dunia.

“Saat ini Riau masuk kategori pariwisata halal nomor tiga di Indonesia. Posisi kedua diambil Aceh, dan nomor satu ditempati Lombok. Ini potensi yang akan kita kembangkan,” ujar orang nomor satu Riau tersebut dalam kunjungan kerja ke Rohil, Minggu (14/4).

Menurut Syamsuar, program pembangunan pariwisata halal ini dinilai mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi.

Peluangnya pun sangat besar dan sudah saatnya pariwisata halal ini didukung dengan saksama.

Hal ini pun telah Malaysia buktikan dengan mampu menarik banyak wisatawan Timur Tengah.

Apalagi wisatawan tersebut sangat royal berbelanja. Hal tersebut merupakan peluang yang tak boleh disia-siakan.

“Menteri Pariwisata Arief Yahya pernah bercerita kepada saya kalau wisatawan asal Timur Tengah sangat royal berbelanja.

Mereka belanja setiap hari dan bisa menghabiskan banyak uang. Ini peluang yang sangat besar,” ujarnya.

Komitmen kuat Riau mendorong pariwisata halal tampak dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur tentang Pariwisata Halal Nomor 18 tahun 2019 yang ditandatangani Syamsuar pada Jumat, 5 April 2019.

Hal ini dilakukan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar menikmati kunjungan wisata halal di Provinsi Riau.

Setelah itu, pada Selasa, 9 April 2019, Gubernur Riau Syamsuar menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya tentang destinasi pariwisata halal di Jakarta.

Aturan pariwisata halal, menurut Syamsuar, merupakan pedoman bagi pelayanan kepada wisatawan dan untuk kemajuan ekonomi di Riau.

Sumber : idntimes

 

Mantan Gubernur BI Sarankan Bank BUMN Berkonversi ke Syariah

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Indonesia merupakan negara dengan populasi jumlah kaum muslim terbesar di dunia.

Dalam kondisi tersebut, kemajuan keuangan syariah menjadi salah satu titik sentral.

Menurut mantan Gubernur Bank Indonesia Periode 2003-2008 Burhanuddin Abdullah saat ini kapasitas kelembagaan industri keuangan syariah belum sepenuhnya kompetitif dan efisien.

Bahkan, pertumbuhan industri ini mengalami stagnansi lima persen setiap tahunnya.

“Perbankan syariah tidak maju, padahal 30 tahun kita punya bank syariah tapi makret sharenya masih lima persen. Sekarang masih stagnan juga, kita ingin 2008 lalu di atas lima persen tapi memang betul sulit sekali dicapai, sangat menyedihkan,” ujarnya saat acara ‘Peluncuran Buku Turbulensi Ekonomi’ di Gedung PPM Manajemen, Jakarta, Senin (15/4).

Sebenarnya, kata Burhanuddin, cara mendorong tumbuhnya bank syariah bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB).

Peran pemerintah juga harus besar, mengingat dari sisi infrastruktur, fasilitas perbankan syariah masih sangat terbatas.

“Kalau bisa pemerintah bisa turun tangan supaya industri bank syariah besar, kalau perlu salah satu bank pemerintah dijadikan bank syariah. Daripada BNI dan Mandiri bersaing, mending dibikin salah satu bank syariah (konversi ke syariah),” ucapnya.

Menurutnya salah satu kendala yang menghambat kemajuan industri perbankan syariah adalah sikap politik yang tidak jelas.

Kedua, penciptaan kreativitas instrumen syariah yang perlu dikembangkan lebih baik ke depan.

“Kendala sikap politik yang mendorong, kalau sikap politiknya jelas, ini salah satu yang penting. Kedua, orang-orangnya sekarang harus sejahtera, kreativitas untuk menciptakan instrumen syariah untuk industri keuangan kita,” ungkapnya,

sumber : republika.co.id

KAMMI Ajak Masyarakat Terlibat Awasi Pemilu di TPS

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Memasuki masa tenang Pemilu 2019, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan.

Walaupun demikian, menurut Ketua Umum PP KAMMI Irfan Ahmad Fauzi, masa tenang tidak seharusnya melonggarkan pengawasan terhadap pemilu.

“Kami mengajak semua masyarakat untuk menjaga keamanan di masa tenang seperti ini. Namun kami juga mengajak masyarakat untuk tetap mengawal dan mengawasi keberlangsungan agenda lima tahunan ini,” Kata Irfan melalui keterangan tertulisnya, Senin (15/4/2019).

Menurut Irfan, masyarakat perlu terjun langsung mengawasi jalannya pemilu agar tercipta pemilu yang adil dan jujur.

“Pengawalan ini harus dilakukan agar tercipta pemilu yang adil dan jujur.

Sehingga kualitas demokrasi kita semakin meningkat dan yang terpilih adalah orang-orang yang memang layak” kata Irfan.

KAMMI, kata Irfan,  Irfan sudah membentuk Lembaga Pemantau Pemilu (LPP KAMMI).

Mulai dari tingkat pusat hingga daerah, dan lembaga ini telah tercatat di Bawaslu.

Masyarakat, menuturnya bisa berpartisipasi membantu melaporkan hal-hal yang diduga kecurangan kepada LPP KAMMI untuk ditindaklanjuti.

MUI : Masa Tenang Isi dengan Berdoa dan Muhasabah

JAKARTA (Jurnalislam.com) —  Pilpres dan Pileg 2019 pada 17 April memasuki masa tenang.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberi pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam.

Yaitu, agar menjadikan masa tenang sebagai media untuk melakukan kontemplasi, muhasabah, berdoa dan bermunajat kepada Allah SWT.

“Kita berdoa agar pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 berjalan lancar, aman, damai dan tidak ada sesuatu yang menjadi rintangan,” kata Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid, Senin (15/4).

Ia berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan tenang, senang dan pertimbangan yang jernih dan rasional.

Dia juga mengingatkan, kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan media masa diharapkan dapat membantu mendinginkan suasana selama masa tenang.

Kepada mereka diharapkan dapat memerankan diri sebagai penjaga moral, rekonsiliator dan perekat bangsa.

Hal itu untuk merajut kembali keretakan sosial akibat dari hiruk pikuk, silang sengketa dan hingar bingar selama berlangsungnya masa kampanye.

Sehingga kehidupan masyarakat kembali normal, rukun, damai dan penuh semangat kekeluargaan dan persaudaraan.

“Dengan demikian akan terpilih putra-putri bangsa yang beriman, bertakwa, jujur, aspiratif dan mampu mengemban tugas negara dengan penuh dedikasi, amanah dan tanggung jawab,” ujar Zainut.

sumber : republika.co.id

 

Antisipasi Kecurangan, LUIS  Bentuk Satgas Money Politik dan Posko Pengaduan

SOLO (Jurnalislam.com)- Sebagian masyarakat menduga akan ada permainan uang (money politic) di Pilpres dan Pileg 17 April besok.

Karenanya, Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) dan sejumlah elemen masyarakat Soloraya membentuk satgas OTT Money Politik.

Menurut Humas LUIS Endro Sudarsono, Satgas yang akan bekerja di wilayah Solo dan Sukoharjo ini akan mengawasi di masyarakat terkait adanya pemberian mahar uang dari caleg maupun tim suksesnya.

“Termasuk kita membuat satgas OTT Money Politik, nah ini sedang berjalan dengan harapan tidak ada amplop amplop liar yang mempengaruhi masyarakat secara umum,” katanya kepada jurniscom di Masjid Baitussalam, Tipes, Solo, ahad, (14/4/2019).

Endro juga mengatakan, bahwa saat ini satgas tersebut telah mulai bekerja dan langsung turun ke masyarakat secara langsung.

“Tadi malam sudah mulai, karena biasanya serangan fajar, dan sementara area Sukoharjo Solo karena area kita ada di Sukoharjo Solo,” ungkapnya.

Selain Satgas, pihaknya juga mengaku membuka posko pengaduan.

Posko tersebut nantinya akan menerima laporan masyarakat terkait kecurangan maupun permasalahan dalam pemilu serentak tahun ini.

“LUIS yang didukung elemen Muslim Solo Raya juga membuka posko pengaduan di nomer WA 08132668830,” ujarnya.

“Posko pengaduan di masyarakat, apapun yang jadi masalah kita bisa konfirmasi ke KPU, Bawaslu atau pihak pihak yang terkait,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Endro meminta masyarakat dapat mengunakan hak pilihnya secara bijak dan cerdan serta menghindari golput.

“Menghimbau kepada warga untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bertanggung jawab,” tandasnya.

Imbauan Bawaslu, Parpol dan Timses Diminta Tak Kerahkan Massa ke TPS

SOLO (Jurnalislam.com)- Humas Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) Endro Sudarsono meminta ketua partai politik dan tim sukse untuk melaksanakan himbauan dari Bawaslu Surakarta terkait tidak melakukan pengerahan massa di Tempat Pumungutan Suara (TPS).

 

Sebelumnya, pada sabtu, (13/4/2019) Bawaslu Surakarta memberikan surat imbauan kepada ketua Parpol maupun tim sukses untuk tidak  melakukan pengerahan massa pada saat terjadi pemungutan suara nanti.

 

Bawaslu juga meminta agar kader atau simpatisan caleg maupun parpol  yang berkumpul untuk menjauhi lokasi TPS dalam radius 50 meter agar tidak mempengaruhi pilihan masyarakat yang akan mengunakan hak pilihnya.

 

“Meminta semua pihak untuk menaati himbauan panwaslu bahwa radius 50 dari tps harus aman dan.nyaman dari gangguan keamanan,” katanya kepada jurniscom di Masjid Baitussalam, Tipes, Solo, ahad, (14/4/2019).

 

Lebih lanjut, Endro menekankan kepada Regu Penggerak Pemilih (Guraklih) dari Jokowi maupun simpatisan lainnya untuk mentaati himbauan dari Bawaslu surakarta tersebut.

 

“Terus terang beberapakali yang disebut Guraklih itu menjadi persoalan khususnya dengan para laskar, terakhir terjadi di serangan dan samping hotel Sunan,” ungkapnya.

 

“Maka melalui himbauan Bawaslu ini kita minta kepada Guraklih dengan pakai baju merah merah, atau siapapun itu baik dari 01 dan 02 supaya mempercayakan keamanan tersebut pada pihak keamanan,” tandasnya.

Muhammadiyah: Jauhi Politik Uang dan Segala Transaksi Terlarang

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyerukan warga negara yang sudah mempunyai hak pilih untuk menjauhi praktik politik uang. Sebab, tindakan seperti ini, dilarang oleh agama.

“Jauhi politik uang dan segala transaksi yang dilarang oleh agama, moralitas, dan hukum yang berlaku,” katanya dalam  jumpa pers tentang Pemilihan Umum 2019 di gedung Muhammadiyah, Kawasan Menteng, Jakarta, Senin (15/4/2019).

Dia pun mengimbau, warga yang punya hak pilih untuk menggunakan hak politiknya dengan penuh tanggung jawab, cerdas, menjaga persatuan, menjunjung tinggi moralitas, toleransi dan kesantunan.

Hendaknya, lanjut Haedar, semua warga negara dan para pihak baik dalam masa pemilihan maupun sesudahnya, bersama-sama menciptakan ketertiban dan kedamaian.

“Menjauhi segala bentuk pernyataan dan sikap yang menumbuhkan kebencian, hasutan, pertikaian, kegaduhan, dan tindakan yang merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara,” serunya.

Dijelaskan Haedar, Pemilu ini niscaya diwujudkan sebagai proses demokrasi yang paling memungkinkan untuk terpilihnya pemimpin dan kepemimpinan eksekutif dan legislatif yang terbaik dan obyektif bagi seluruh masyarakat. 

Karenanya, kepada semua pihak agar dapat menerima hasil-hasil Pemilu dengan sabar, sadar, dan jiwa besar, tenggang rasa, saling menghormati, serta dengan senantiasa bertawakal kepada  Tuhan Yang Maha Esa.

“Bahwa, mereka yang terpilih adalah kader-kader bangsa yang terbaik,” ujarnya. 

Kemudian, kepada yang memperoleh mandat rakyat nanti hendaknya bersikap rendah hati, menjauhi euforia dan keangkuhan, serta menjadikan kepercayaan rakyat itu sebagai amanat dan tanggungjawab yang tinggi untuk kemajuan bangsa dan negara. 

“Bagi yang belum memperoleh mandat rakyat terimalah dengan lapang hati dan jiwa kenegarwanan yang tinggi,” terangnya.