Berita Terkini

Pemilu Makan Korban, 17 April Diusulkan Jadi Hari Berkabung Nasional

SOLO (Jurnalislam.com)- Tokoh Mega Bintang Mudrick M Sangidoe mendesak pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meminta maaf.

Khususnya kepada rakyat atas meninggalnya ratusan anggota KPPS yang meninggal saat bertugas di pemilu 2019.

Tercacat hingga tanggal 1 Mei 2019 pukul 09.00 wib, Sekjen KPU Arif Rahman menyebut korban jiwa yang meninggal mencapai 377 orang.

“Kami mengusulkan tanggal 17 April dijadikan hari berkabung demokrasi nasional, menuntut dibentuknya Komisi Penyelidikan Independen atas jatuhnya korban tersebut,” katanya kepada Jurniscom di Gedung Umat Islam (GUI) Surakarta, Rabu, (1/4/2019).

“Selanjutnya Pemerintah dan KPU harus meminta maaf atas tragedi tersebut,” imbuhnya.

Mudrick juga menyoroti masifnya dugaan kecurangan yang dilakukan.

Hal ini dinilainya  tampak dari peserta maupun penyelenggara di pemilu 2019 saat ini, baik di Pilpres maupun di Pileg.

“Tidak bisa dipungkiri telah banyak terjadi kejahatan pemilu yang berupa pelanggaran pelanggaran pemilu yang dilakukan peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu,” ujarnya.

Untuk itu, ia mendesak Bawaslu dapat bersikap tegas dan adil untuk memproses ke jalur hukum.

Khususnya pihak pihak yang diketahui melakukan pelanggaran dalam pilpres 2019 saat ini.

“Pelanggaran pelanggaran ini tidak boleh dibiarkan tanpa proses hukum bagi para pelanggarnya,” paparnya.

Baitul Wakaf Diluncurkan untuk Ajak Milenial Berwakaf

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Direktur Baitul Wakaf, Rama Wijaya mengatakan tujuan diluncurkannya Baitul Wakaf untuk mengajak kaum milenial mengenal wakaf.

“Wakaf selama ini identik dengan orang yang memiliki banyak harta dan sudah tua. Kita ingin mematahkan ungkapan seperti itu,” katanya saat acara peluncuran Baitul Wakaf di kawasan Tebet, Jaksel, Kamis (02/05/2019).

Menurutnya kalau ungkapan itu tidak dipatahkan, anak-anak muda tidak akan tersentuh dan tidak akan mau wakaf.

“Dengan program khusus anak muda, kita ingin anak muda tertarik dengan wakaf,” ujarnya.

Dia menjelaskan dengan tagline ‘Semua Bisa Semua Mudah’ memiliki arti semua orang apapun profesinya dan berapapun penghasilannya bisa berwakaf dan bisa melalui apapun.

“Ovo dan gopay,” pungkasnya.

Prioritas Pendidikan Generasi

Oleh: Agastya Harjunadhi
Pegiat Dunia Pendidikan, Founder Bina Keluarga & Mentor Komunitas @TheRealUmmi

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (UU 20/2003 pasal 3)

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 (UU 20/2003), Warga Negara Indonesia (WNI) berhak dan berkewajiban untuk mengikuti program pendidikan formal wajib belajar 9 tahun, yaitu jenjang Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Jenjang pendidikan formal selanjutnya adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) yang umumnya dilanjutkan minimal 4 tahun di jenjang pendidikan tinggi untuk program sarjana. Artinya secara umum, rata-rata generasi muda Indonesia perlu mengikuti pendidikan formal minimal selama 16 tahun sebelum akhirnya dikategorikan siap terjun ke dunia kerja.

Dalam praktiknya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 12.1.a peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Sebagaimana merujuk cita-cita mulia yang tercantum dalam UU tersebut, maka keluarga muslim memiliki alternatif untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah Islam terpadu yang diyakini baik. Yaitu sekolah yang tidak hanya mengakomodir kurikulum nasional dan/atau internasional, tapi juga memfasilitasi pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai Islam secara lebih intensif.

Meskipun kita sebagai orang tua telah memilih sekolah terbaik berdasarkan pertimbangan maupun sumber daya yang dimiliki, namun penting bagi kita untuk tetap memonitor dan mengarahkan putra-putri kita. Pendidikan di sekolah dikategorikan sebagai pendidikan formal dan pendidikan oleh orang tua (keluarga dan lingkungan) dikategorikan sebagai pendidikan informal menurut UU 20/2003, namun peran orang tua sesungguhnya jauh lebih penting dalam proses pembentukan akhlak, karakter, dan masa depan putra-putrinya.

Oleh karena itu, sebagai keluarga muslim yang bercita-cita masuk surga sekeluarga, kita perlu mengupayakan agar prioritas pendidikan putra-putri kita adalah berorientasi akhirat. UU 20/2003 juga telah jelas memberikan urutan prioritas. Yaitu:

1. “Menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Iman dan taqwa menjadi prioritas tertinggi karena tanpa dua hal ini, semua usaha kita berikutnya akan sia-sia. Keyakinan ini harus kokoh tertanam dalam sanubari anak sejak dini melalui pengenalan ilmu tauhid, pengenalan syariat dan nilai-nilai luhur yang bersumber dari firman Allah (Al Quran) dan teladan rasulullah saw. Pendidikan agama inilah landasan dan satu-satunya pintu gerbang pendidikan yang berorientasi kepada akhirat, agar generasi kita memiliki ukuran kebahagiaan dan kesuksesan bukan sebab ranking nilai yang tinggi dan hal-hal lain yang bersifat materi semata.

2. “manusia yang berakhlak mulia, sehat, berilmu”. Selain menjadi pintu gerbang dan landasan keimanan dan ketaqwaan, pendidikan agama diyakini menjadi sumber utama untuk menanamkan serta menumbuhkan akhlak mulia peserta didik. Karena akhlak adalah wujud nyata atau buah dari proses ibadah yang benar, ibadah yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan. Akhlak ini kemudian yang akan berperan dalam harmonisasi adat, kultur, yang hadir dari luar nilai agama. Keserasian dan keharmonisan keduanyalah yang kemudian akan menghasilkan peradaban suatu bangsa. Maka benar adanya, bahwa generasi yang berkhlak mulia adalah pondasi peradaban mulia. Agama juga mengajarkan agar kita memiliki ilmu, pemikiran dan badan yang sehat, agar semakin luas manfaat. Bukankah rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain?

3. “Cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Setelah “beres” software internal manusia, maka tugas pendidikan selanjutnya adalah membentuk karakter dan mental manusia yang cakap ( good lifeskill /berkompeten), kreatif, mandiri, yang nantinya akan berhubungan kuat dengan amanah/pekerjaan-pekerjaan kolektif. Prioritas pendidikan ini harus kita sadari, sebab salah satu masalah utama hari ini atau bahkan tantangan abad ini adalah banyaknya orang baik namun tidak cakap (tidak kompeten) dalam memegang amanah/tugas/pekerjaan. Sehingga kemudian kebaikan individunya tidak memiliki dampak sosial yg lebih luas (kurang manfaat) untuk banyak manusia. Kita sebagai orang tua hendaknya memandang penting akan kecakapan ini, agar anak-anak menjadi insan yang “problem solver”. Kemudian mental kratif dan mandiri juga penting agar menjadi pribadi yang cerdas dalam mencari jalan keluar dan tidak mudah putus asa. Terlebih mental demokratis dan bertanggung jawab, harus tertanam baik dalam pribadi anak-anak kita, agar ketika bekerjasama dengan tim ia menjadi pribadi yang bijaksana, tidak mudah memaksakan kehendak, setia dan tidak berlaku curang.

Semua hal yang menjadi cita-cita pendidikan negara kita di atas, wajib kita wujudkan bersama. Kita harus mendukung program-program pemerintah yang memang baik. Kita juga bisa mendukung dengan cara membuat program-program independen yang bermanfaat. Semua dilakukan dalam rangka mewujudkan peradaban bangsa Indonesia yang cerdas dan bermartabat. Apalagi Indonesia adalah negara mayoritas muslim terbesar di dunia, kita ummat Islam sangat bersykur bisa berseiringan antara berteladan kepada rasulullah dan membantu mewujudkan cita-cita konstitusi negara.

Ini sekaligus bukti bahwa konstitusi kita sudah sangat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tak berlebihan jika menyebutkan bahwa karakter generasi yang diidamkan konstitusi negara kita, sesungguhnya juga terwujud indah dan sempurna dalam kepribadian Rasulullah SAW dan generasi para sahabat. Sehingga belajar dari Rasulullah SAW dalam mendidik generasi hebat di masa lalu, menjadi kebutuhan utama. Dalam aplikasinya, metode belajar, bentuk kurikulum bisa disesuaikan dengan usia anak, termasuk selektif dalam memilih sekolah sebagai pendidikan formal bagi putra-putri kita.

Mari berjanji kepada diri kita dan keluarga, bahwa kita mau bersungguh-sungguh memprioritaskan ilmu agama dan kecakapan (lifeskill) menjadi dua garis besar haluan pendidikan anak/generasi kita, yang pada akhirnya kita mampu mencetak human being, menjadi khalifah di muka bumi yang menebarkan manfaat bagi agama, bangsa, dan sesama, bukan sekedar mencetak human working. Mari berjanji menghadirkan generasi yang meyakini bahwa agama mampu memimpin modernitas menjadi lebih baik, sehingga kemudian sumber ukuran kebahagiaan dan kesuksesan mereka kelak bukanlah nilai-nilai materialistis.

Selamat Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2019.
Kokoh generasiku, jayalah bangsaku Indonesia!

UBN: Ijtima Ulama Untuk Meluruskan Arah Politik Bangsa

SENTUL (Jurnalislam.com) – Ustaz Bachtiar Nasir (UBN) mengatakan, Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional III dihelat untuk meluruskan arah politik bangsa.

Pernyataan itu sekaligus merespon tanggapan wakil presien Jusuf Kalla beberapa waktu lalu yang mengatakan Ijtima Ulama jangan berdasarkan politis.

“Terus kalau disebut gak boleh berpolitik, loh ini kan hak warga negara, hak konstitusi, jadi gak ada yang salah kalau Ijtima Ulama juga membicarakan hal-hal yang bisa meluruskan politik terutama arah kebangsaan kita,” katanya kepada wartawan di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Rabu (1/5/2019).

Baca juga: Dinilai Lakukan Kecurangan TSM, Ijtima Ulama III: Diskualifikasi Paslon 01

UBN juga mengatakan, harus dibedakan antara ijma’ dan ijtima’. “Ijtima itu beda dengan ijma’ yang harus ada tahapan-tahan syar’inya. Tapi ini kan ijtima’ artinya pertemuan. Syarat syar’inya apa? Kita sudah diperintahkan kok untuk bermusyawarah,” paparnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa Ijtima Ulama itu harus betul-betul berdasarkan pedoman atau aturan dan hadits sehingga berdasar hukum yang benar.

“jangan dasarnya politis,” kata dia di Istana Wakil Presiden, Selasa (30/4/2019).

Babe Haikal Ingin Temui Kiai Ma’ruf Tanyakan Soal Kecurangan Pilpres

SENTUL (Jurnalislam.com) – Ustaz Haikal Hassan (Babe Haikal) mengusulkan para tokoh dan ulama di forum Ijtima’ Ulama III untuk sowan ke cawapres KH Ma’ruf Amin. Alasannya, untuk berbicara terkait dengan kecurangan di Pemilu 2019.

“Saya secara pribadi mengusulkan dengan kaidah-kaidah, dengan keilmuan, dengan segala macam kecurangan yang sudah ada dan bisa dibuktikan, apa iya seorang kiai yang memahami jahatnya sebuah kecurangan, kalau terbukti, apa iya seorang kiai yang memahami segala unsur fikih, syariah, ilmu agama, Al-Quran, Hadis, setelah dibuktikan betul-betul ada kecurangan, masih mau memimpin dengan cara yang curang? Apa iya?” kata babe Haikal di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Rabu (1/5/2019).

Ia meyakini Kiai Ma’ruf tahu betul ganjaran bagi orang-orang yang berbuat curang. Ia akan mempertanyakan jika Kiai Ma’ruf masih berminat menjadi pemimpin apabila kepemimpinannya diraih dengan cara curang.

“Kita tinjau dari sisi hukum agama bahaya, bahaya, gajinya bisa jadi haram, fasilitas bisa jadi haram, karena terjadi kecurangan. Walaupun bukan beliau yang lakukan kecurangan, mungkin fanatik beliau yang tutup mata yang melakukan kecurangan secara terstruktur sistematis dan masif,” kata Haikal.

Ia, yang mengaku sebagai moderator di forum Ijtima’ Ulama III, akan melakukan pendekatan kepada Kiai Ma’ruf. Haikal berharap para ulama dan tokoh agama bisa bertemu dengan cawapres nomor urut 01 itu.

Babe Haikal menyebut usulannya ini sedang dibahas. Dia mengatakan hasilnya akan segera disampaikan sore ini.

“Mau dibicarakan sekarang, belum ada pembicaraan, tanya-jawab setelah asar,” katanya.

Umat Islam Diminta Tak Diam Lihat Kecurangan Pemilu

SENTUL (Jurnalislam.com)–  Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional III telah selesai dilaksanakan di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5/2019) hari ini.

Pertemuan yang diikuti oleh ribuan peserta termasuk ulama, habaib, hingga tokoh nasional dan daerah dari seluruh Indonesia.

Penanggung Jawab Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional III Yusuf Martak mengatakan bahwa seluruh pihak harus bersuara terhadap kecurangan yang ada dalam pemilu.

Karenanya, ia meminta seluruh tokoh bangsa bersuara melihat kecurangan yang terjadi di depan mata.

Tak hanya itu, ia meminta masyarakat turut mengawal proses pemilu ini hingga tuntas.

“Kami mengajak umat Islam untuk mengawal dan menampingi perjuangan penegakkan hukum dengan cara syar’i dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan dan ketidakadilan serta perjuangan pembatalan/diskualifikasi paslong yang melakukan kecurangan,” kata Yusuf Martak.

Ia menegaskan bahwa para ulama memutuskan bahwa perjuangan melawan kecurangan dan ketidakadilan adalah merupakan bentuk amar ma’ruf nahi munkar, bukan perbuatan melawan hukum.

Hadir dalam Ijtima Ulama III para Kiai seperti KH Abdul Rasyid Abdullah Syafii, KH Shabri Lubis, KH Fahmi Salim, KH Bachtiar Nasir, dan ribuan tokoh agama lainnya.

Ijtima Ulama III Minta Tokoh Nasional Bersuara Terhadap Kecurangan Pemilu

SENTUL (Jurnalislam.com) – Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional III telah selesai dilaksanakan di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5/2019) hari ini.

Pertemuan yang diikuti oleh ribuan peserta termasuk ulama, habaib, hingga tokoh nasional dan daerah dari seluruh Indonesia.

Dalam pertimbangannya, Penanggung Jawab Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional III Yusuf Martak mengatakan bahwa ada bukti kuat terjadi kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM).

Karenanya, ia meminta seluruh tokoh bangsa bersuara melihat kecurangan yang terjadi di depan mata.

Para ulama sepakat bahwa kecurangan tersebut merupakan penyakit berat yang haru dituntaskan.

“Perlu segera ditanggulangi dan diobati oleh para ulama dan tokoh nasional yang peduli pada pembangunan karakter bangsa yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian,” kata Yusuf Martak.

Hadir dalam Ijtima Ulama III para Kiai seperti KH Abdul Rasyid Abdullah Syafii, KH Shabri Lubis, KH Fahmi Salim, KH Bachtiar Nasir, dan ribuan tokoh agama lainnya.

 

Dinilai Lakukan Kecurangan TSM, Ijtima Ulama III: Diskualifikasi Paslon 01

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional III telah selesai dilaksanakan di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5/2019) hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh seribu ulama dan tokoh dari seluruh Indonesia itu menghasilkan lima keputusan.

Keputusan yang dibacakan oleh Penanggung Jawab Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional III Yusuf Martak itu menyimpulkan bahwa ada kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) yang dilakukan oleh kubu pasangan capres dan cawapres 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019.

Oleh sebab itu, Ijtima Ulama III mendesak Bawaslu dan KPU untuk mendiskualifikasi Paslon 01.

“Mendesak Bawaslu dan KPU untuk memutuskan pembatalan/diskualifikasi paslon 01,” katanya dalam konferensi pers.

Berikut lima poin keputusan hasil Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional III di Bogor:

  1. Menyimpulkan bahwa telah terjadi berbagai kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019 
  2. Mendorong dan meminta kepada BPN untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal prosedural tentang terjadinya berbagi kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif  
  3. Mendesak Bawaslu dan KPU untuk memutuskan pembatalan/diskualifikasi paslon 01 
  4. Mengajak umat Islam untuk mengawal dan menampingi perjuangan penegakkan hukum dengan cara syar’i dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan dan ketidakadilan serta perjuangan pembatalan/diskualifikasi paslong yang melakukan kecurangan. 
  5. Memutuskan bahwa perjuangan melawan kecurangan dan ketidakadilan adalah merupakan bentuk amar ma’ruf nahi munkar, bukan perbuatan melawan hukum. 

Ini Kata Ustaz Bachtiar Nasir soal Ijtima Ulama III

SENTUL (Jurnalislam.com) – Dewan pengarah Ijtimak Ulama III, Bachtiar Nasir menyatakan latar belakang dilaksanakannya Ijtimak Ulama III adalah karena tuntutan masyarakat yang menginginkan fatwa para ulama terkait yang terjadi beberapa hari terakhir.

“Jadi salah yang mengira acara Ijtimak dilaksanakan karena kepentingan politik,” katanya saat konferensi pers di Lorin Hotel, Sentul, Bogor, Rabu (01/05/2019).

Dia menjelaskan, selain itu Ijtima dilaksanakan untuk menyamakan suara antar ulama untuk menjaga kedaulatan NKRI, menjaga amanat UUD 45 dan menjalankan serta mengawal Kebhinekaan.

Aktivis kemanusiaan, Ferry Nur menjelaskan dilaksanakan Ijtimak Ulama III untuk menenangkan masyarakat yang mulai panas akibat gonjang ganjing perpolitikan di tengah isu kecurangan.

“Maka sudah pantas ulama tampil untuk menjelaskan kepada ummat agar tenang,” ungkapnya.

Yusuf Martak Bantah Ijtima’ Ulama III Untuk Legitimasi ‘People Power’

SENTUL (Jurnalislam.com) – Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) Yusuf Muhammad Martak membantah jika tujuan diselenggarakannya Ijtima’ Ulama III untuk melegitimasi ‘people power’ menyikapi kecurangan pilpres 2019.

“Kita tidak dalam konteks menggiring opini agar turun ke jalan. Kita berikan kebebasan para peserta untuk menyampaikan apa saja usulannya dan nanti akan kami pertimbangkan,” katanya saat ditemui di sela-sela sebelum acara Ijtima’ Ulama III di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5/2019).

Ia menjelaskan, tujuan Ijtima’ Ulama III untuk merumuskan langkah strategis terhadap kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Namun, jelas Yusuf, jika mengacu pada sejarah Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasalam, perjuangan umat Islam dalam melawan segala kemungkaran dan kejahatan terjadi di bulan suci Ramadhan. Di bulan tersebut, lanjutnya, umat Islam juga meraih kemenangan besar atas kaum kafir Quraisy.

“Kalau bicara bulan suci Ramadan, Perang Badar-pun dulu dilakukan pada bulan Ramadan,” ujarnya.

Bahkan, jika harus turun ke jalan, dia menjamin umat Islam dapat tetap menjaga aksi-aksi keumatan sesuai dengan tuntunan syar’i, legal dan konstitusional. Hal itu terbukti dari beberapa kali aksi umat Islam dalam protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang cenderung tidak adil bagi umat Islam.

“Kita selalu damai dalam setiap aksi, sudah banyak contohnya. Aksi 411, aksi 212, reuni 212 hingga dua kali, dan juga munajat, alhamdulillah semuanya damai. Sampahpun tidak ada yang berserakan,” kata Yusuf.

Karena itu, ia juga meminta seluruh pihak untuk dapat menyejukkan tensi politik yang sedang tinggi. Tidak malah terus memprovokasi dan membuat suasana menjadi semakin panas.

“Tidak perlu gaduh, pakai segala mengatakan Ijtimak Ulama tidak perlu diselenggarakan. Kalau tidak melanggar konstitusional, itu boleh,” ujar Yusuf