Berita Terkini

Kapolres: Tidak Ada Unsur Pidana dalam Pengibaran Bendera Tauhid di MAN 1 Sukabumi

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SUKABUMI (Jurnalislam.com) – Kapolres Sukabumi, AKBP Nasriadi mengatakan tak ada niat macam-macam dalam pengibaran bendera tauhid di MAN 1 Sukabumi. Pernyataan itu disampaikan saat ia mengunjungi sekolah tersebut pada Senin (22/7/2019).

Ia pun memastikan tidak ada unsur pidana dalam kejadian pengibaran bendera tauhid di MAN 1 Kabupaten Sukabumi.

“Pengibaran bendera yang identik dengan salah satu ormas benar terjadi di sini,” ujar AKBP Nasriadi.

Dari hasil pemeriksaan di sekolah, siswa yang mengibarkan bendera ini bukan bagian dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Nasriadi menambahkan para siswa tidak ada berniat macam-macam dalam pengibaran bendera tersebut.

Pengibaran bendera bertujuan membuat simpati dalam perekrutan peserta organisasi remaja masjid sekolah. Selanjutnya, ia mengatakan, kepolisian menyerahkan masalah ini ke sekolah dan Kementerian Agama.

“Kami datang ke sini memberikan masukan dan diskusi agar lebih memahai aturan dan organisasi yang tidak boleh diikuti,” kata Nasriadi.

Menurut dia, pelajar merasa senang dan cinta tanah air sebagai generasi penerus bangsa.

Kepala Sekolah MAN 1 Kabupaten Sukabumi Fahirudin mengatakan bendera tauhid tersebut dikibarkan atas inisiatif siswa dan bukan guru untuk menarik pelajar bergabung dalam kegiatan remaja Islam di sekolah.

“Pengibaran bendera bukan inisiatif dari guru dan inisiatif siswa,” kata dia selepas upacara bendera yang dihadiri Kapolres Sukabumi AKBP Nasriadi.

Fahirudin mengatakan, tujuan siswa untuk menarik yang lain bergabung dalam kegiatan remaja Islam.

Mereka tidak ada niatan apapun di luar itu dan menilai lambang bendera itu dapat menarik pelajar bergabung dalam organisasi remaja masjid.

“Pada hari ini pun, para siswa memberikan klarifikasi untuk mengikrarkan tidak ada HTI di sekolah,” kata Fahirudin, Senin (22/7/2019).

Reporter: Taufik H
Sumber: Radar Sukabumi

PKS Sampaikan Peran Penting Oposisi dalam Sebuah Pemerintahan

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menilai, peran oposisi dalam demokrasi sangat penting. Menurutnya, harus ada kelompok yang melakukan check and balance pada pemerintah, sehingga pemerintahan berjalan seimbang.

Mardani mengatakan, setidaknya ada empat kriteria yang harus dipenuhi jika Indonesia ingin memiliki pemerintahan yang kuat.

Pertama adalah kehadiran orang-orang terbaik bangsa dalam kursi kabinet.

“Kedua, ada merit system yaitu memilih dan menempatkan sumber daya manusia (SDM) terbaik dan lincah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara profesional, adil, dan wajar,” cuit Mardani dalam twitternya, Selasa (23/7/2019).

Ketiga, SDM tersebut bukan merupakan orang-orang yang berlindung di balik orang tua atau senior. Dalam hal ini, kedekatan personal dan kepentingan kelompok tertentu harus dikesampingkan.

Keempat, harus ada oposisi yang kuat dan berkualitas untuk membangun narasi kritis konstruktif pembangunan bangsa. Jika publik tidak memberi tekanan kritik konstruktif yang kuat dalam pembentukan kabinet kedua, pasti tekanan dari kelompok yang merasa berkeringat akan membuat Jokowi tunduk.

“Ke depan negeri kita menghadapi tantangan yang berat. Tekanan perekonomian Indonesia selama 5 tahun ke depan akan lebih berat dibandingkan 5 tahun yang lalu,” ucapnya.

Soal Perjalanan Luar Negeri, Mendagri: Tak Ada Aturan yang Dilanggar Anies Baswedan

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara soal polemik izin keluar negeri Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Dia memastikan, tidak ada izin yang dilanggar oleh mantan rektor Universitas Paramadina itu.

“Dan bulan (Juli) ini, Pak Anies Baswedan baru satu kali keluar negeri,” ujar Tjahjo di Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Tjahjo membela Anies dari tudingan atau asumsi sebagian kalangan yang berusaha memojokkan gubernur DKI itu.

Menurut dia, tak ada aturan yang dilanggar oleh Anies. Tjahjo pun mengimbau pihak-pihak yang meributkan detail kepergian Anies keluar negeri, untuk menanyakan langsung ke pihak Imigrasi.

Menurut Tjahjo, hal ini penting supaya tak ada spekulasi terkait perjalanan Anies ke mancanegara.

Tjahjo menegaskan, tidak ada yang istimewa dari pemberian izin kepada Anies untuk keluar negeri. Dia memastikan, semua kepala daerah diperlakukan sama.

“Saya tidak singgung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, malah saya sebut kunjungan kerjanya sudah ada izin. Hal ini saya tegaskan untuk tidak dipelintir pernyataan saya dan ini saya luruskan,” kata Tjahjo.

Pengamat: Demokrasi Akan Hancur Jika Hanya Ada Satu Partai Oposisi

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago menganjurkan agar PAN, Gerindra, Demorkat turut serta bersama PKS mengambil peran sebagai oposisi terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin mendatang. Karena menurutnya demokrasi akan hancur kalau hanya satu partai yang menjadi oposisi.

“Hancur demokrasi kita kalau yang tersisa hanya PKS menjadi oposisi. Partai harusnya ingat masa depannya dan pikirkan insentif elektoral 2024,” katanya, Selasa (23/7/2019).

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini menegaskan, kalau hanya PKS yang menjadi oposisi pada periode 2019-2024, maka sistem demokrasi yang sudah dibangun dengan baik ini berlahan akan terkubur. Sebab, tak ada fungsi check and balance.

“Kalau hanya PKS saya pikir ngak punya bergaining, demokrasi terkubur karena kekuatan penyeimbang nggak ada,” pungkasnya.

Pangi menyelesalkan, partai-partai politik saat ini terkesan tidak memikirkan suara rakyat. Dibangunnya sistem demokrasi, harapannya agar ada yang berperan mengontrol kekuasan.

“Sayang sekali partai nggak memikirkan kedaulatan dan suara kehendak rakyat yang menginginkan partai oposisi sebagai fungsi kontrol dan penyeimbang kekuasaan,” tandasnya

Gerindra Minta Pertemuan Jokowi-Prabowo Jangan Ditafsirkan Negatif

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)- Pendudung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 diminta tidak berprasangka negatif terhadap wacana pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo.

Pertemuan Prabowo dan Jokowi diyakini untuk kepentingan bangsa.

“Seluruh relawan dan pendukung tidak usah berprasangka negatif, pertemuan ini benar-benar untuk kepentingan bangsa dan negara,” tutur Anggota Badan Komunikasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Andre Rosiade di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Andre menambahkan, pertemuan kedua tokoh itu justru untuk menyelamatkan ratusan pendukung Prabowo-Sandi. “Pak Prabowo sebagai patriot dengan relawan harus menunjukkan kenegarawan beliau,” tuturnya.

Prabowo juga diyakini akan meminta penangguhan penahanan sejumlah pendukungnya.

“Kita berharap dalam politik ini pihak pemerintah tidak melakukan pendekatan keamanan, tapi bagaimana masalah itu bisa diselesaikan dengan pendekatan politik,” tandasnya.

Dia melanjutkan, tidak semua masalah harus diselesaikan dengan pendekatan keamanan.

“Kecuali memang ada unsur pidananya. Kalau memang tidak ada unsur pidananya, harapan kita tentu dengan pendekatan politik ini yang akan dibicarakan,” tuturnya.

sumber: sindonews.com

Elit Parpol Pendukung Jokowi Kecuali PDIP Berkumpul

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Empat ketua umum partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) berkumpul di Kantor DPP Partai Nasdem pada Senin 22 Juli 2019 malam.

Mereka adalah Ketum Nasdem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa.

Pada Senin siang, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Suharso Monoarfa juga sudah menemui Surya Paloh secara bergiliran di Kantor DPP NasDem, namun pada malam hari kembali bertemu di tempat yang sama. Kali ini bersama Airlangga Hartarto.

Keempat ketua umum (ketum) parpol itu kemudian melakukan konferensi pers setelah melakukan pertemuan tertutup.

Surya Paloh mengatakan dalam pertemuan tersebut keempat ketum ini di antaranya membahas mengenai jalannya pemerintahan dan pembangunan negeri ini ke depan.

“Kami bertemu di ruangan ini dengan satu hal yang luar biasa, yang memang kebetulan ada suasana kebatinan yang semuanya memang sudah lama tidak berkomunikasi secara lengkap. Jadi pada malam hari ini juga bisa berbicara dengan satu sama lain dari siang,” tuturnya.

Surya Paloh juga mengatakan, pertemuan tersebut juga untuk menyolidkan koalisi di antaraparpol pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Kami ingin mempertahankan agar suasana kebatinan tokoh ini, soliditas partai-partai pengusung pendukung Jokowi ini mau sekarang atau pun kedepan,” katanya.

Para ketum parpol ini juga berharap pertemuan ini bisa meningkatkan arti keberadaan parpol anggota KIK.

“Kami berusaha meningkatkan arti keberadaan kami dengan mendorong kesatuan, meningkatkan efektivitas keberadaan kami untuk lebih baik,” katanya.
sumber: sindonews.com

Pengamat Sarankan Milenial Masuk dalam Kabinet Jokowi-Ma’ruf

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Arus Survei Indonesia telah merilis puluhan nama dari kalangan Milenial yang dianggap pantas mengisi Kursi Kabinet Pemerintah Jokowi- Ma’ruf Amin untuk periode kedua. Puluhan nama tersebut berasal dari partai politik dan unsur profesional.

Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lili Romli menilai masuknya kalangan sosok milenial dalam kabinet jangan hanya menjadi wacana.

“Yang harus disambut dengan antusias, jangan kemudian mencibir karena milenial sudah membuktikan,” kata Lili di Jakarta, Senin 22 Juli 2019.

Menurut Lili, ada beberapa aspek penting kenapa kalangan milenial berhak duduk dalam jajaran Menteri Kabinet Jokowi-Ma’ruf. Pertama, banyak kelompok anak muda atau milenial yang memiliki pengalaman dan skill yang dianggap tak kalah dari seniornya dan berhasil.

Untuk itu, kata Lili, mereka jangan dibiarkan begitu saja tanpa memberikan manfaat terhadap keahlian yang mereka miliki.

Kedua, lanjut Lili, masuknya kalangan milenial ke dalam kabinet sebagai bentuk memberikan kesempatan kepada anak muda untuk partisipasi dalam pemerintahan.

Ketiga, dengan memberikan kesempatan kepada milenial maka pemerintah dianggap telah menciptakan regenerasi kepemimpinan nasional.

“Kalau tak seperti itu akan stuck. Sudah banyak kritik ke parpol, organisasi kalau enggak ada regenerasi akan stagnan. Dengan anak muda masuk kabinet, list (calon pemimpin-red) 2024 bertambah lagi,” ujarnya.

sumber: sindonews.com

Jadi Tren, Bandung Akan Buat Pilot Project Wisata Halal

Redaktur: Mazaya

BANDUNG (Jurnalislam.com)– Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengaku serius menggarap pengembangan wisata halal.

Pada tahun ini, Pemkot Bandung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) akan mendeklarasikan pilot project pengembangan wisata halal di Jalan Gelap Nyawang, Tamansari.

Kepala Disbudpar Kota Bandung Kenny Dewi Kaniasari mengatakan sejak 2017 pihaknya sudah mulai mencoba menyiapkan wisata halal di Kota Bandung.

Mengingat saat ini wisata halal sedang menjadi tren di dunia pariwisata

Pada tahun ini, kata Kenny, pihaknya serius akan membuat kawasan wisata halal di sekitar Jalan Gelap Nyawang.

Kawasan ini dinilainya sudah mulai mengembangkan wisata halal dari sektor kulinernya.

“Di sini juga ada pusat pengkajian Islam yaitu Salman ITB. Selain itu di sekitaran Gelap Nyawang banyak PKL (pedagang kaki lima) kuliner yang sama Salman ITB sudah dicek dan ikut pelatihan halal, mereka mendapat stiker yang ditempel di warungnya,” kata Kenny, Ahad (21/7).

“Alhamdulillah katanya begitu ada stiker itu transaksi penjualannya katanya meningkat. Itu artinya kan ada potensi untuk dikembangkan,” sambung dia.

Di sekitar Jalan Gelap Nyawang juga diketahui terdapat sejumlah destinasi wisata lainnya. Mulai dari Kebun Binatang Bandung, Forest Walk Babakan Siliwangi hingga hotel-hotel dan restoran yang cukup lengkap.

sumber: republika.co.id

BPJS Belum Bayar, Layanan JKN di Rumah Sakit Terancam Disetop

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyebabkan keterlambatan pembayaran klaim ke fasilitas kesehatan mitra.

Jika hal tersebut berlarut-larut hingga akhir pertengahan tahun ini, layanan kesehatan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dikhawatirkan terhenti seperti yang terjadi tahun lalu.

Ketua Kompartemen Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Persi Daniel Budi Wibowo mengungkapkan, sejauh ini BPJS Kesehatan mengalami ketaksesuaian pembayaran klaim layanan kesehatan dengan iuran yang terkumpul.

Dengan demikian, jika tak segera ditalangi sebelum Agustus 2019, dia melanjutkan, BPJS Kesehatan akan mengalami kesulitan cash flow alias aliran dana.

Dampaknya, ia mengakui pihak RS tidak bisa menerima pembayaran klaim pada waktunya. Padahal, dana ini ditunggu untuk dipakai membayar kewajiban RS.

“Jika ini terjadi, terjadi efek berantai, yang dikhawatirkan adalah saat sumber daya menjadi terbatas, bisa berimbas ke pelayanan pasien. Dari pengalaman tahun lalu, saat terjadi kesulitan yang sama, kekhawatiran ini telah terjadi di beberapa RS yang terpaksa menghentikan layanan (untuk JKN-KIS) karena tidak bisa membeli sarana untuk pelayanan pasien,” ujarnya, Senin (22/7).

Kendati demikian, ia menyebut RS mitra pasti berusaha keras agar kejadian itu tidak berulang.

sumber: republika.co.id

Dari 70 Korban Hilang Dalam Kerusuhan 21-22 Mei Tinggal 2 Orang

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memanggil pihak kepolisian tentang kelanjutan penanganan kasus kerusuhan 21-22 Mei 2019.

Salah satu poin yang ditanyakan kepada pihak kepolisian adalah terkait sejumlah orang yang diduga hilang dalam peristiwa itu.

“Kami minta klarifikasi soal mereka yang diduga hilang. Ternyata tadi sudah dikonfirmasi tinggal dua dari 70 nama yang sebelumnya dilaporkan hilang,” ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Senin (22/7/2019).

Menurutnya, dua orang ini memang agak sulit dikonfirmasi karena alamat yang diberikan ke Komnas itu tidak jelas.

Jumlah tersebut menyusut dari awalnya sekitar 70 nama yang dilaporkan hilang dalam peristiwa kerusuhan 22 Mei, lalu menjadi sekitar 32 nama.

Dari informasi yang didapatkan Komnas HAM, 30 nama berada dalam tahanan dan menyisakan 2 nama saja.

Taufan mengatakan setelah diperiksa dari identifikasi personal, kedua pelaku juga masih belum teridentifikasi.

“Sekarang tinggal dua (pelaku) yang belum diketahui. Apakah benar ini hilang atau bagaimana, namun laporan dari tim advokasi juga hanya menyebut dugaan saja bukan mengatakan pasti hilang,” tambah Taufan.

Menurut Taufan, puluhan pelaku yang telah teridentifikasi tersebut sudah ditemukan dan telah ditahan di Kepolisian.

Taufan menyebutkan para pelaku tersebut datang dari luar Jakarta seperti Jawa Barat dan Sumatera.