Berita Terkini

Bawa 9 Tuntutan, Aliansi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Datangi DPRD Kota Malang

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

MALANG(Jurnalislam.com) – Gelombang demonstrasi mahasiswa di kota Malang masih berlanjut, ratusan mahasiswa dari Universitas Kanjuruhan Malang datangi gedung DPRD kota Malang, Kamis (26/09/2019).

Mereka menyuarakan penolakan rancangan undang-undang (RUU) yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Berikut pernyataan sikap yang dibacakan dihadapan ketua DPRD kota Malang I Made Rian Diana Kartika yang turun langsung menemui mahasiswa,

Sikap Aliansi mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang :

  1. Menolak segala bentuk produk hukum yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
  2. Pemerintah segera mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM di Indonesia.
  3. Mendesak kepada pemerintah RI untuk mengusut tuntas pelaku pembakaran hutan di Indonesia.

Isu sektoral :

  1. Mendesak presiden untuk membatalkan UU KPK dan SDA dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPPU)
  2. Menolak RUU Pertahanan dan RUU KUHP, RUU Ketenagakerjaan, Minerba dan Pemasyarakatan
  3. Kepada DPR RI untuk mengesahkan RUU ketenagakerjaan versi buruh, RUU penghapusan kekerasan seksual, RUU perlindungan pekerja rumah tangga, dan RUU masyarakat adat.
  4. Kepada presiden untuk segera mencabut izin koorporasi pembakaran hutan.
  5. Kepada kepolisian RI untuk menghentikan represif terhadap masyarakat sipil dan mahasiswa yang menyuarakan aspirasi rakyat.
  6. Pada pemerintah untuk memberikan subsidi BPJS dengan sepenuhnya biaya ditanggung oleh negara.

Demonstrasi  ini ditutup dengan aksi memberikan obat masuk angin kepada ketua DPRD sebagai simbol aspirasi mahasiswa yang menurutnya DPRD saat ini sedang masuk angin.

 

Reporter: Tyo

2 Mahasiswa Tewas, Jaminan Kapolri Tito Tidak Represif Dipertanyakan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Amnesty Internasional mempertanyakan keseriusan jaminan aparat kepolisian tak bakal ada tindakan represif dalam penanganan gelombang protes mahasiswa.

Amnesty menyebut korban kekerasan masih ada sekalipun Presiden Joko Widodo menyatakan telah memerintahkan Kapolri Tito Karnavian untuk tak represif.

Pernyataan itu diungkapkan Manajer Kampanye Amnesty International Indonesia Puri Kencana Putri merespons kasus mahasiswa Himawan Randi tewas di tengah aksi demonstrasi di Gedung DPRD Sulawesi Tenggara, Kota Kendari.

“Padahal Kapolri tadi siang baru memberikan statement, breaking news bersama Menkopolhukam Wiranto, Mendagri, dan Panglima TNI bahwa polisi tidak akan menggunakan pendekatan represif atau kekuatan berlebihan. Tapi baru beberapa jam Kapolri mengeluarkan pernyataan itu, sudah ada kasus Randi,” kata Puri, Kamis (26/9).

Puri melanjutkan hal tersebut menunjukkan bahwa instruksi juga prosedur kepolisian tak bekerja secara cepat dan menyeluruh.

Iajuga  menyesalkan langkah pengendalian massa oleh aparat dilakukan secara berlebihan.

“Kami memang belum melakukan assessment, tapi kalau melihat dari beberapa foto yang beredar, luka tembakan di dada sebelah kanan, dan ketidakmampuan untuk memberikan penanganan medis yang baik terhadap korban, itu juga menjadi catatan yang penting yang harus dijawab oleh Polda Sulawesi Tenggara,” kata dia lagi.

Amnesty International Indonesia mendesak kepolisian melakukan penyelidikan secara efektif dan menyeluruh terhadap kasus kematian Himawan Randi.

Puri juga meminta Komnas HAM dan Kompolnas untuk lebih proaktif memeriksa serta ikut memberikan masukan terkait proses penyelidikan ini.

“Reformasi kepolisian itu harga mati hari ini. Bagaimana kemudian polisi dijadikan alat represif untuk protes-protes publik yang damai, yang juga sebenarnya ingin memberikan ruang ke kepolisian agar punya aturan yang sehat,” tambah pegiat HAM itu.

Sumber: cnnindonesia.com

Korban Bertambah Lagi, Yusuf Mahasiswa UHO Kendari Meninggal Dunia

Redaktur: Mazaya

Mahassiwa Halu Oleo (UHO) Kendari, dikabarkan meninggal dunia, Jumat (27/9/2019).

Yusuf merupakan korban tewas kedua dalam demo di depan Gedung DPRD Sulawesi Tenggara, pada Kamis kemarin,

“Iya, pasien Muhammad Yusuf Kardawi (19) yang menjalani perawatan intensif pasca dioperasi di RSU Bahteramas Kendari, Sultra, meninggal dunia sekitar pukul 04.00 Wita,” kata Plt Direktur RSU Bahteramas dr Sjarif Subijakto, seperti dikutip dari Antara, Jumat.

Sjarif mengatakan, tim dokter yang menangani Yusuf sudah berbuat maksimal.

Namun, nyawa mahasiswa tersebut sudah tidak tertolong. Almarhum Yusuf tercatat sebagai mahasiswa jurusan Teknik D-3 Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari.

Sedangkan, korban meninggal dunia sebelumnya adalah Immawan Randy (21), yang merupakan mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan UHO. Yusuf adalah pasien rujukan dari RS Ismoyo Korem 143/Haluoleo.

Yusuf harus menerima tindakan operasi, karena cedera serius saat aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Sultra,

Kamis kemarin. Kepala Polres Kendari AKBP Jemi Junaidi yang dikorfirmasi terkait kematian Yusuf tidak bersedia memberikan penjelasan.

“Silakan konfirmasi ke Polda Sultra,” kata Kapolres Jemi saat dihubungi.

sumber: kompas.com

Aliansi Mahasiswa Jawa Timur Geruduk Gedung DPRD Provinsi

Redaktur: Mazaya

SURABAYA(Jurnalislam.com) –Ribuan mahasiswa di kota Surabaya demonstrasi di depan kantor DPRD provinsi Jawa Timur terkait penolakan RUU yang dinilai kontroversi, Kamis (26/09/2019).

Dalam aksinya mereka membentangkan berbagai poster dan spanduk yang berisi tuntutan-tuntutan. Sama seperti aksi di daerah lain, para pendemo berusaha menyampaikan aspirasi dengan menggunakan tulisan-tulisan kritik yang kreatif.

Dalam pantauan Jurnalislam.com, seperti ‘Tolak RKUHP, tidak punya bakat apa-apa kecuali bohongi rakyatnya.

Berikut isi tuntutan mahasiswa yang diterima DPRD.

  1. Mendesak pemerintah untuk menerbitkan Perppu untuk pembatalan UU KPK dan merevisi kembali UU KPK yang sudah ada.
  2. Mendesak pemerintah untuk menolak RKUHP dan melakukan pembahasan kembali pasal-pasal yang dianggap bermasalah.
  3. Menolak RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak kepada pekerja dan buruh.
  4. Menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan.
  5. Mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas permasalahan karhutla dan memfasilitasi masyarakat yang terdampak.
  6. Mendorong pemerintah agar segera menyelesaikan permasalahan konflik di Papua serta membuka ruang dialog yang sebesar-besarnya bersama masyarakat Papua agar rasisme tidak terjadi lagi.

Konstributor: Ma’sum

Tolak Bertemu Jokowi, Aliansi BEM SI: Yang Kami Inginkan Presiden Penuhi Tuntutan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia menolak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/9).

Mereka meminta pertemuan dengan Jokowi dilakukan terbuka agar bisa disaksikan masyarakat.

“Dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional,” kata Koordinator Pusat Aliansi BEM seluruh Indonesia Muhammad Nurdiyansyah.

Nurdiyansyah mengatakan tuntutan mahasiswa telah disampaikan secara jelas di berbagai aksi maupun media.

Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini bukanlah sebuah pertemuan penuh negosiasi, tetap sikap tegas Jokowi terhadap tuntutan mahasiswa.

“Secara sederhana, tuntutan kami tak pernah tertuju pada pertemuan, melainkan tujuan kami adalah Bapak Presiden memenuhi tuntutan,” ujarnya.

Nurdiyansyah meminta Jokowi menyikapi berbagai tuntutan mahasiswa secara tegas dan tuntas.

Ia mengaku belajar dari pertemuan BEM seluruh Indonesia dengan Jokowi empat tahun lalu di Istana, yang justru membuat gerakan mahasiswa menjadi terpecah belah.

“Kami belajar dari proses ini dan tidak ingin menjadi alat permainan penguasa yang sedang krisis legitimasi publik, sehingga akhirnya melupakan substansi terkait beberapa tuntutan aksi yang diajukan,” tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan mengundang perwakilan mahasiswa, terutama yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Jokowi bakal bertemu mahasiswa di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/9).

“Besok kami akan bertemu dengan para mahasiswa terutama dari BEM,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9).

Sumber: cnnindonesia.com

Tolak Tindakan Represif Aparat, DSKS Serukan Masyarakat Aksi Besar Ba’da Jumat

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com) – Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) akan menggelar aksi damai bertajuk ‘Solidaritas dan Doa Bersama Menolak Tindakan Represif Aparat Keamaman Terhadap Mahasiswa atau Demonstran’, di depan Mapolresta Surakarta, Jum’at (27/9/2019).

Aksi tersebut juga bentuk solidaritas atas meninggalnya salah satu mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo (UHO) Immawan Randi (21) yang tewas tertembak peluru tajam saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sultra, kota Kendari, kamis, (26/9/2019).

“Di tengah maraknya aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa baik di Jakarta maupun kota-kota lain di  Indonesia, telah timbul rasa sedih, sakit, pilu dan marah akibat tindakan represif dan tidak manusiawi dari aparat kepolisian yang seharusnya menjaga dan mengayomi mereka,” kata ketua DSKS Dr Muinudinillah Basri, Jum’at (27/9/2019).

“Akibat tindakan mereka telah menelan korban jiwa, tidak sedikit pula korban luka-luka baik ringan maupun parah,” imbuhnya.

Rencananya aksi Solidaritas dan Doa Bersama akan dimulai pukul 13.00 Wib, peserta juga dilarang membawa senjata tajam dan barang terlarang lainnya.

Selain itu, dalam aksi damai ini, peserta diharap menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan serta diharap membawa bendera merah putih setengah tiang sebagai bentuk solidaritas.

Selain DSKS, pada Jum’at (27/9/2019) ini juga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Soloraya akan melakukan aksi solidaritas dan doa bersama di depan Mapolresta Surakarta.

Sutradara Sexi Killers Ditangkap, Tagar #BebaskanDandy Puncaki Trending Topik di Twitter

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Ditangkapnya sutradara film dokumenter ‘Sexy Killers’ Dandhy Laksono oleh membuat tagar #BebaskanDahdy menjadi trending topik teratas di laman twitter pada Jum’at, (26/9/2019). Hingga pukul 05.15 wib sudah ada 30,7 ribu tweet.

Akun Nasrudin Husin menyebut penangkapan Dandy tersebut justru bisa membuat negara Indonesia terpecah belah.

“Indonesia sedang menghancurkan dirinya pelan pelan, yang nyebar hoax buzzer, yang ditangkap bang Dandhy,” katanya.

Sementara akun Puthut EA menuliskan “Pemerintah itu sudah berkali kali diving tanpa disliding. Kalau diving melulu bisa disliding oleh rakyat,” ujarnya.

Adapun akun Yayasan LBH Indonesia menuliskan tentang kronologi penangkapan Dandy Laksono yang juga merupakan seorang jurnalis tersebut.

“22.30 Dandhy Dwi Laksono baru sampai di rumah, 22.45 Ada tamu menggedor-gedor pagar rumah lalu dibuka oleh Dandhy,” cuitnya.

“Tamu dipimpin Bapak Fathur mengatakan membawa surat penangkapan karena alasan posting di sosial media twitter mengenai Papua,” imbuh LBHI.

Lebih lanjut, jam 23.05 tim yang terdiri 4 orang membawa Dandhy ke kantor Polda Metro Jaya dengan kendaraan D 216 CC mobil Fortuner.

Petugas yang datang sebanyak 4 orang. Penangkapan disaksikan oleh 2 satpam RT.

Korban Tewas Mahasiswa Dalam Unjukrasa di Kendari Jadi Dua Orang

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

KENDARI (Jurnalislam.com) – Korban meninggal dalam unjuk rasa di Gedung DPRD Sulawesi Tenggara menjadi dua orang. Mahasiswa Fakultas Teknok Universitas Halu Oleo (UHO) bernama Muhammad Yusuf Kardawi (19) menghembuskan nafas terakhirnya di RS Bahtramas pada pukul 04.05 Wit setelah menjalani perawatan.

“Iya, pasien Muh Yusuf Kardawi (19) yang menjalani perawatan intensif pasca dioperasi di RSU Bahteramas Kendari, Sultra meninggal dunia Jumat (27/9) sekitar pukul 04:00 Wita,” kata Plt Direktur RSU Bahteramas dr Sjarif Subijakto di Kendari, Jumat (27/9/2016)

“Tim dokter yang menangani korban Yusuf sudah berbuat maksimal,” sambung Sjarif.

Yusuf tercatat sebagai mahasiswa jurusan Teknik D-3 Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari. Sedangkan korban meninggal dunia sebelumnya Kamis (26/9/2019) adalah Immawan Muhammad Randi (21) juga berstatus mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan UHO.

Korban Yusuf adalah pasien rujukan dari RS Ismoyo Korem 143/Haluoleo harus menerima tindakan operasi karena cedera serius saat aksi unjukrasa di gedung DPRD Sultra, Kamis (26/9/2019).

Sebelumnya Yusuf sempat kritis akibat luka hantaman di kepala dan bagian tubuh lainnya. Ia pun dirujuk ke RS Bahteramas untuk mendapat perawatan lebih lanjut, namun nyawanya tak tertolong.

Kamis malam (26/9/2019) Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, Abdurrahman Shaleh, didampingi jajaran Forkopimda menjenguk korban Yusuf Kardawi di ruang perawatan RSU Bahtermas.

Kabid Humas Polda Sultra, Hary Goldenhart menyatakan, ada 11 orang korban luka-luka yang dirawat intensif di sejumlah rumah sakit. Mereka terdiri dari mahasiswa, tiga polisi dan seorang staf sekretariat DPRD Sulawesi Tenggara.

Sebelumnya, Immawan Muhammad Randi (21), Mahasiswa Perikanan UHO gugur akibat tembakan peluru tajam di bagian dada kanan.

Sumber: Antara

Tolak RUU P-PKS, Ratusan Mahasiswa Pembela Pancasila Gelar Aksi di DPRD Surakarta

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Ratusan Mahasiswa Soloraya yang tergabung dalam Aliansi Garda Pembela Pancasila (AGPP) melakukan aksi unjuk rasa menolak disahkannya RUU P-KS di depan DPRD Solo, kamis, (26/9/2019).

 

Sekitar pukul 13.00 Wib massa berkumpul di depan DPRD Solo kemudian melakukan orasi dengan membawa spanduk dan poster. Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.

 

Perwakilan mahasiswa kemudian melakukan audensi dengan anggota dewan dari Fraksi PAN, PDIP, dan Golkar di dalam gedung DPRD Surakarta.

 

Dalam audensi tersebut, kordinator aksi Agil Setiawan menegaskan bahwa RUU P-KS dengan sengaja telah mengabaikan falsafah Pancasila dan UUD NKRI 1945 seraya mengambil falsafah feminisme.

 

“Sehingga RUU P-KS, di bawah term ‘Kekerasan Seksual’ mengandung kekeliruan yang

sangat fatal dalam merumuskan siapa korban dalam pelanggaran dan atau perbuatan kriminal pada nilai kesusilaan,” katanya.

 

RUU P-KS juga dinilai mengabaikan konteks dimana seseorang dapat saja merupakan pelaku kenakalan atau kejahatan seksual sebelum menjadi korban.

 

“Seharusnya pemberantasan terhadap pelanggaran dan atau perbuatan kriminal pada nilai kesusilaan dalam masyarakat mempertimbangkan akar dari adanya kekerasan seksual yaitu kebobrokan moral dan rentannya ketahanan keluarga,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Agil mencontohkan dalam kasus pemaksaan aborsi, penentuan bahwa seseorang melakukan aborsi karena pemaksaan seseorang, dimungkinkan hanya berbasis keterangan satu sisi pelaku

aborsi.

 

“Hal ini sangat mungkin menjadi alat bagi pelaku aborsi untuk menghindari jeratan

hukum berdasarkan UU tentang Kesehatan,” paparnya.

 

Untuk itu, ia menegaskan pihaknya menolak pengesahan RUU P-KS dan mendesak Panja RUU P-KS di komisi 8 DPR RI untuk meniadakan pembahasan RUU P-KS melalui DPRD Surakarta.

 

Menanggapi hal itu, Ahmad sapari dari fraksi PAN berjanji akan menyampaikan aspirasi dari mahasiswa Soloraya tersebut dan akan disampaikan ke DPR RI.

Parade Tauhid 2019 Berubah Jadi Aksi Mujahid 212 Selamatkan Negeri

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Parade Tauhid Indonesia 2019 yang sedianya akan diselenggarakan Sabtu tanggal 28 September 2019 berganti nama menjadi Aksi Mujahid 212 Selamatkan Negeri.

Menurut ketua panitia Edy Mulyadi, selain tema, perubahan juga terjadi pada lokasi titik kumpul dan rute aksi. Jika sebelumnya peserta berkumpul di Jl. Asia Afrika, Senayan, pukul. 06.00 Wib bergerak ke Monas diubah menjadi titik kumpul di Bundaran HI mulai pukul 08.00 WIB bergerak menuju Istana.

“Perubahan nama dan rute ini terjadi untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang dinamis. Dengan perubahan ini kami ingin kembali menegaskan, bahwa umat Islam bersama arus besar perubahan yang digelorakan mahasiswa dan para pelajar SMU. Kami ingin memberikan kontribusi maksimal untuk perubahan Indonesia manjadi lebih baik,” katanya melalui siaran pers yang diterima Jurnalislam.com, Jumat (27/9/2019).

Dia menjelaskan, hal yang menjadi dasar pertimbangan perubahan tersebut antara lain, pertama, aksi mahasiswa masih dihadapi oleh aparat dengan sikap represif hingga menimbulkan korban luka, hilang, bahkan ada yang meninggal dunia.

Kedua, munculnya aksi para pelajar sebagai sebuah fenomena yang sebelumnya tidak pernah terjadi dalam ekskalasi politik di negeri ini. Aksi yang berlangsung spontan dan tanpa komando yang jelas ini pun berakhir ricuh dan diamankannya ratusan pelajar oleh pihak aparat.

Ketiga, kerusuhan di Wamena, Papua, dengan korban puluhan jiwa dan eksodus warga pendatang keluar dari wilayah tersebut.

Keempat, bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang tidak tertangani dengan cepat dan tepat oleh Pemerintah, telah menyebabkan ratusan ribu warga terkena pekatnya asap dan menderita sakit infeksi pernapasan (Ispa). Bencana asap juga telah merenggut korban jiwa.

“Berbagai kondisi ini menunjukkan negeri kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ada yang salah dalam mengelola dan mengurus negara yang kita cintai ini. Singkat kata, pemerintah telah gagal,” ujar Edy.

Selanjutnya, panitia mengajak seluruh anak bangsa baik mahasiswa, pelajar, ormas Islam dan emak-emak militan serta seluruh ummat Islam untuk hadir dan bergabung bersama untuk menyuarakan ketidakadilan dan menegakkan kebenaran di negeri ini.

“Dengan semangat 212 mari kita kembali bersama-sama lakukan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Aksi Mujahid 212 untuk selamatkan NKRI,” pungkas Edy.