Berita Terkini

Angkat Muda Muhammadiyah Surakarta Gelar Malam Refleksi, Kecam Tindakan Represif Aparat

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (jurnalislam.com)- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kota Surakarta bersama Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) se-Surakarta menggelar aksi refleksi di depan Polresta Surakarta.

Aksi tersebut sebagai bentuk solidaritas atas wafatnya 3 demonstran korban represifitas oknum aparat kepolisian Jumat malam, (27/9/2019) .

AMM se-Surakarta yang turut hadir antara lain Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM), Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PD IPM), Tapak Suci Putra Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiah (PDNA), dan Hizbul Wathan (HW).

Selain itu, solidaritas ini diikuti oleh OKP Solo serta IMM Sukoharjo.

Ketua Umum IMM cabang Surakarta Abdul Afif mengatakan penanganan peserta aksi oleh aparat kepolisian sudah mengarah pada tindakan brutal.

Hal ini dibuktikan dengan adanya penembakan yang telah menelan korban jiwa dari Mahasiswa Univ Halu Oleo dan pelajar di Jakarta.

Tindakan represif aparat Kepolisian terhadap Mahasiswa, dinilai Afif sangat bertentangan dengan peraturan Kapolri.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolsian RI dan Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa.

“Tindakan represif aparat di berbagai daerah telah melukai proses demokrasi di Indonesia dan tidak sesuai dengan amanah reformasi,” katanya.

 

 

Komnas HAM Janji Kawal Dugaan Pelanggaran HAM terhadap Mahasiswa

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan akan mengawasi proses investigasi yang dilakukan kepolisian terhadap dugaan kasus kekerasan dan pelanggaran HAM.

 

Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo di Kendari, Sulawesi Tenggara meninggal saat demonstrasi di depan DPRD. Mereka adalah Muhammad Yusuf Kardawi (mahasiswa Fakultas Teknik) dan Randi (Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan).

 

Yusuf meninggal karena menderita luka parah di bagian kepala setelah terjadi bentrokan massa dengan polisi. Sementara, Randi gugur akibat luka tembak di bagian dada sebelah kanan.

 

“Autopsi sudah dilakukan (terhadap Randi) yang jadi tantangan besar memastikan proses pengungkapan kasus penembakan bisa akuntabel,” ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (27/9).

 

Dia mengungkapkan, Komnas HAM mengapresiasi komitmen kepolisan mengungkap pelaku kekerasan hingga berujung maut. Setelah itu, Komnas HAM akan menagih janji kepolisian.

 

“Kepala Divisi Humas Polri menyatakan kepolisian berkomitmen menuntaskan kasus itu. Kita akan tunggu dan melakukan pemantauan proses tersebut seperti dijanjikan kepolisian,” imbuhnya.

 

Choirul menegaskan, sejatinya gerakan unjuk rasa mahasiswa harus dimaknai sebagai suatu kepentingan bersama. Seruan demokrasi yang dilindungi konstitusi.

 

“Komnas HAM tak henti-hentinya menyerukan kepolisian menghindari tindakan kekerasan, karena kekerasan tak menyelesaikan masalah,” katanya.

Muhammadiyah Didorong Lakukan Autopsi Mandiri Ketimbang oleh Polisi

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Dr Muinudinillah Basri mendesak PP Muhammadiyah untuk melakukan autopsi secara mandiri terkait kematian salah satu kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Immawan Randi yang tewas tertembak saat unjuk rasa di Gedung DPRD Sultra, Kota Kendari, Kamis, (26/9/2019).

 

Sebelumnya, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto mengatakan keluarga dari Himawan Randi menolak autopsi dilakukan dokter dari polisi.

 

“Memohon  kepada Pengurus Pusat Muhammadiyah agar dilakukan autopsi oleh tim internal Muhammadiyah atau tim gabungan yang profesional dan independen,” kata Dr Muin.

 

Lebih lanjut, Dr Muin meminta Presiden Jokowi mengganti Menkopolhukam Wiranto dan Kapolri Tito Karnavian karena dianggap menjadi orang yang bertanggung jawab atas meninggalnya sejumlah mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa.

 

“Meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengganti Menkopolhukam Wiranto dan Kapolri Tito Karnavian yang bertanggungjawab atas penanganan keamanan unjuk rasa mahasiswa dan kondusivitas di Papua,” ujarnya

 

Dr Muin juga menghimbau kepada mahasiswa untuk tetap kritis dalam mengawal kebijakan pemerintahan.

 

“Mendukung gerakan mahasiswa, pemuda, pelajar dan buruh dalam menyuarakan kebenaran, menuntut keadilan sebagai bagian dari hak konstitusional dan kewajiban melakukan amar makruf nahi mungkar,” tandasnya.

‘Copot Menkopolhukam Wiranto dan Kapolri Tito!’

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com) – Ratusan umat Islam Soloraya yang tergabung dalam Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) menggelar aksi solidaritas dan doa bersama untuk Immawan Randi (21) mahasiwa Universitas Halu Oleo (UHO) di depan Mapolresta Surakarta, Jum’at (27/9/2019).

Randi merupakan salah satu kader IMM dan juga mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo (UHO) yang tewas tertembak saat melakukan aksi unjuk rasa di depan DPRD Sultra, Kamis (26/9/2019).

Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Dr Muinudinillah Basri menyesalkan tindakan represif aparat kepolisian dalam penanganan  unjuk rasa yang memakan korban meninggal dunia luka berat maupun ringan.

“Mendorong pihak terkait baik Polri, Komnas HAM, Kompolnas dan Ombudsman agar melakukan pengusutan yang jujur, adil, dan transparan serta memproses hukum pelaku penembakan,” katanya.

Dr Muin juga meminta Presiden Jokowi untuk memecat Menkopolhukam Wiranto dan Kapolri Jendral Tito Karnavian yang dinilainya tidak bisa menangani sejumlah aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa secara persuasif.

“Meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengganti Menkopolhukam Wiranto dan Kapolri Tito Karnavian yang bertanggungjawab atas penanganan keamanan unjuk rasa mahasiswa dan kondusivitas di Papua,” ungkapnya.

Dalam aksi solidaritas tersebut, massa juga melakukan shalat ghaib dan doa bersama untuk Immawan Randi (21).

IMM Ultimatum Kapolri 2 x 24 Jam Agar Tuntaskan Kasus yang Tewaskan Kadernya

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

MALANG(Jurnalislam.com)—Ikatan Mahasiswa Muhammadiyan (IMM) Malang mengultimatum kapolri agar menemukan pelaku penembakan kader IMM Kendari, Randy, yang tewas Kamis kemarin.

“Kami berikan waktu 2×24 jam kepada pihak kepolisian untuk melakukan Investigasi dan mencari tahu siapa dalang dibalik peristiwa tragis ini,” kata Irsyad Madjid, Ketua IMM Malang, Jumat (29/9/2019).

Ia juga meminta polisi, dalam hal ini, harus memberikan keterangan terbuka apa yang sebenarnya terjadi dan harus bertanggungjawab dan meringankan pihak korban.

IMM juga memintakepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membentuk tim Investigasi independen untuk melakukan advokasi pada kasus lnL

“Pihak kepungan harus melakukan evaluasi besar… temedap prosa pengendalian massa yang telah memakan banyak korban,” pungkasnya.

Pemerintahan Diminta Setop Gunakan Gaya Orde Baru Bungkam Kritik

Redaktur: Mazaya

YOGYAKARTA(Jurnalislam.com)–Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Oce Madril, mengkritisi penangkapan sutradara film dokumenter Sexy Killers, Dandhy Laksono dan cucu tokoh bahasa Indonesia JS Badudu, Ananda Badudu.

Oce heran mengapa di zaman reformasi seperti sekarang ini masih terjadi gaya pemerintah yang otoritarian.

Ia menduga cara-cara pemerintah yang otoritarian tersebut sengaja dipelihara oleh rezim, sehingga gaya-gaya di masa Orba terulang di masa kini.

“Menurut saya cara-cara seperti itu harus ditinggalkan, tidak boleh lagi diterapkan oleh penegak hukum. Pemerintah juga tidak boleh menggunakan cara-cara itu untuk membungkam kritik. Karena pada dasarnya menyampaikan pendapat, kemudian mengkritik pemerintah, kemudian juga berkumpul, berserikat, berdemonstrasi itu semua dijamin dalam konstitusi,” tuturnya.

Peristiwa penangkapan terhadap Dandhy dan Ananda, lanjut Oce, merupakan model pemerintahan yang diterapkan di masa Orba.

Menurutnya, model pemerintahan yang otoritarian seperti itu harus segera diakhiri.

“Model-model di Orde Baru kan begitu, orang tidak boleh mengkritik pemerintah, mengkritik pemerintah adalah hal yang tabu. Kemudian berdemonstrasi dilarang, menyebarkan kritikan kepada pemerintah dianggap makar, dianggap melawan pemerintah, atau dianggap ingin menjatuhkan kewibawaan pemerintah,” sebutnya.

“Itu kan sebetulnya alasan-alasan yang digunakan pada rezim otoriter ya, pada rezim Orde Baru, dan rezim otoriter yang lain. Nah, semestinya tidak boleh ada di zaman demokrasi sekarang,” tutupnya.

sumber: detik.com

Aktivis Ditangkapi, Pakar: Itu Cara-cara Orde Baru

Redaktur: Mazaya

YOGYAKARTA(Jurnalislam.com)–Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Oce Madril, mengkritisi penangkapan sutradara film dokumenter Sexy Killers, Dandhy Laksono dan cucu tokoh bahasa Indonesia JS Badudu, Ananda Badudu.

Meski pada akhirnya Dandhy dan Ananda dilepaskan setelah kronologi penangkapannya trending topic di twitter.

“Saya kira model-model penangkapan seperti itu, itu cara-cara Orde Baru ya. Itu mengingatkan kita kembali pada situasi di zaman Orde Baru (Orba) ,” kata Oce kepada wartawan di UGM, Jumat (27/9/2019).

“Di mana kritik kemudian dijawab dengan penangkapan, kemudian orang-orang kritis diperkarakan secara hukum, dikriminalkan, kemudian ditangkap. Itu sebetulnya menggambarkan situasi yang tidak demokratis,” pungkasnya.

Nilai Bertemu Jokowi Tidak Urgen, BEM SI: Lebih Baik Segera Usut Kasus Tewasnya Mahasiswa

Redaktur: Mazaya

YOGYAKARTA(Jurnalislam.com)–Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Muhammad Nurdiyansyah, menilai pertemuan pimpinan BEM dengan Presiden tidak urgen dilakukan.

Menurutnya yang lebih penting saat ini adakah Presiden segera menindak aparat pelaku kekerasan yang menewaskan dua mahasiswa Univ Halu Oleo Kendali saat aksi.

Nurdiyansyah mengakui bahwa pihaknya menolak ajakan pertemuan dari Presiden Jokowi hari ini.

Salah satu alasannya adalah karena saat ini BEM SI sedang berduka terkait jatuhnya korban jiwa dan luka karena kekerasan aparat dalam mengamankan aksi.

“Bahwa hari ini mahasiswa sedang berduka cita sehubungan dengan adanya korban luka maupun jiwa yang menimpa massa aksi di berbagai daerah. Kami memandang menghadiri undangan di Istana di tengah kondisi seperti ini merupakan sikap yang kurang etis untuk dilakukan,” katanya.

Hal itu disampaikan Nurdiyansyah kepada wartawan di Kantor Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jalan Trengguli Blok E12, Bulaksumur, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (27/9/2019).

BEM SI kecewa dengan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepada massa demonstran. Menurut BEM SI, seharusnya Presiden Jokowi bisa menangani setiap aksi demonstrasi dengan baik, dilakukan dengan persuasif, humanis dan tidak represif.

“Kondisi saat ini mengharuskan Presiden ambil bagian dalam mengusut, menindak dan memberikan sanksi kepada aparat yang telah melakukan tindakan kekerasan kepada massa aksi,” tuntut Nurdiyansyah.

 

Sumber: detik.com

Ditanya Soal Penangkapan Dandhy hingga Ananda Badudu, Jokowi Ogah Jawab

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Musisi Ananda Badudu dan aktivis Dandhy Laksono sempat ditangkap oleh polisi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan berkomentar terkait penangkapan tersebut.

Mulanya, Jokowi menjawab pertanyaan wartawan terkait tewasnya dua mahasiswa Halu Oleo di Kendari. Setelah menjawab pertanyaan terkait tewasnya dua mahasiswa di Kendari, Jokowi pun menyudahi wawancara bersama wartawan.

“Makasih,” kata Jokowi mengakhiri wawancara sembari membalikkan badannya untuk menuju kembali ke arah Masjid Baiturrahim, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Usai Jokowi mengakhiri wawancara, sejumlah wartawan masih terus melempar pertanyaan. Salah satu pertanyaan terkait penangkapan aktivis.

“Pak terkait penangkapan aktivis pak?” tanya wartawan kepada Jokowi.

Jokowi yang telah mengakhiri wawancara pun enggan menjawab pertanyaan-pertanyaan para awak media.

Dengan gerakan tangan, Jokowi justru mempersilakan Mensesneg Pratikno mewakilinya untuk diwawancarai lebih jauh.

sumber: detik.com

‘Randi dan Yusuf Wafat Karena Tertembak dan Pendarahan di Kepala’

Redaktur: Mazaya

KENDARI(Jurnalislam.com)–Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM Sulawesi Tenggara, Marsono membenarkan kabar meninggal Muhammad Yusuf Qaradhawi (19), mahasiswa Universitas Halu Oleo. Yusuf meninggal dunia di RS Bahteramas, Kendari.

“Benar. Bisa dipastikan,” kata Marsono, Jumat (27/9).

Marsono menyebut meninggalnya Yusuf karena pendarahan di kepala, usai dugaan peluru tembus di bagian kepala sebelah kiri.

Dari informasi yang dihimpun, Yusuf Kardawi, mahasiswa jurusan ilmu Teknik Halu Oleo mengembuskan nafas terakhir pukul 04.05 Wita dini hari di RS Bahteramas.

“Pak Gubernur saat ini sedang menjenguk,” kata Marsono.

Sebelumnya, Yusuf masuk fase kritis akibat luka bocor pada bagian kepala. Kondisinya kritis sejak dibawa ke rumah sakit.

Yusuf menjadi korban meninggal kedua dari elemen mahasiswa, setelah sebelumnya Himawan Randi (21) meninggal dunia, dengan luka diduga diterjang peluru, pada Kamis (26/9).

Randi dan Yusuf merupakan mahasiswa Halu Oleo yang mengikuti aksi mahasiswa di Kendari menolak pengesahan RKUHP dan RUU kontroversial lain, serta batalkan revisi UU KPK.

Randi berada di tengah massa aksi di samping Gedung DPRD Sultra tiba-tiba terjatuh. Ia pun langsung dilarikan rekan-rekannya ke Rumah Sakit Korem karena jaraknya lebih dekat dari lokasi kejadian.

sumber: cnnindonesia.com